Manajemen Operasional BMT (Studi di BMT Mitra Usaha Ummat)

Manajemen Operasional BMT (Studi di BMT Mitra Usaha Ummat)

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A.    Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS)[1] sepanjang tahun senantiasa menunjukkan kinerja yang cukup besar dari aspek kuantitas, konstribusi dalam penyerapan tenaga kerja hingga dalam pendapatan domestik bruto, sehingga strategi pemberdayaan masyarakat melalui penumbuhkembangan keswdayaan dan kelembagaan sosial ekonomi yang dapat menjangkau dan melayani lebih banyak unit usaha mayarakat yang tidak mungkin dijangkau langsung oleh perbankan umum maupun perbankan syariah. Oleh karenanya, hal ini semestinya dikembangkan secara sistematis simultan.

Baitul māl wa Tamwil atau disingkat BMT termasuk salah satu dari LKS yang sedang berkembang di kalangan masyarakat menengah ke bawah bahkan pada golongan masyarakat  menengah ke atas. Layanan/jasa BMT seringkali digunakan dan banyak diakses oleh masyarakat kecil yang membutuhkan dana untuk menjalankan suatu usaha (modal kerja), di mana BMT berperan sebagai mitra usaha dengan pembagian bagi-hasil atau margin atau mark-up yang proporsional. BMT memiliki keunggulan, yaitu kemudahan dan fleksibilitas dalam mengajukan pembiayaan serta pemberian bagi-hasil investasi mu.dārabah yang sangat kompititif. Sebagaimana layaknya lembaga keuangan pada umumnya, selain fungsi social oriented, BMT juga berfungsi menghasilkan keuntungan (profit oriented).

Pertumbuhan BMT di kabupaten Sleman juga cukup prospektif. Pada tahun 2011 ini  di Sleman terdapat 60 BMT atau 9% dari jumlah koperasi yang ada yakni 591 koperasi dan assetnya mencapai 12% dari total asset Rp 654,52 M (data 31 Mei). Melihat perkembangan yang bagus tersebut maka diperlukan jaring pengaman yang lebih baik, agar keberadaan BMT semakin kuat dan sehat. Oleh karena itu sejak 2 tahun yang lalu, Pemkab Sleman mewajibkan semua BMT harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)  yang memiliki kemampuan ekonomi syariah, karena pada waktu itu belum semua BMT memiliki DPS kalaupun sudah ada belum berfungsi secara optimal karena kapasitas yang terbatas. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkab Sleman bekerjasama dengan MUI didalam menentukan apakah calon DPS memiliki kapasitas ekonomi syariah. Calon DPS harus mendapat rekomendasi MUI dan dari rekomendasi MUI tersebut yang ditindaklanjuti. Kerjasama MUI  dan pusat koperasi syariah juga dilaksanakan didalam pembinaan peningkatan kualitas BMT. Hal ini dikarenakan masih banyak BMT yang pengawasan dan audit  internal lemah.[2]

Perkembangan ini juga tidak diikuti dengan pengelolaan BMT secara profesional. Faktanya saat ini tidak sedikit BMT yang melakukan praktik jauh dari nilai-nilai Syari’ah. Pelaporan keuangan BMT juga masih banyak yang merujuk pada standar akuntansi konvensional. Pembinaan BMT tidak dilakukan oleh BI, sebagaimana yang terjadi pada Perbankan, dikarenakan termasuk dalam katagori Koperasi yang dinungi oleh Departemen Koperasi yang kurang mendapat perhatian terutama dari aspek akuntabilitasnya. Legalitas BMT yang beroperasi masih banyak yang belum bahkan tanpa badan hukum yang jelas.[3]

Hal ini juga senada dengan apa yang diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Baitul Māl wa Tamwil se-Indonesia (ABSINDO) DI Yogyakarta, Madiono, mengakui belum semua BMT yang beroperasi di provinsi DIY telah mempunyai badan hukum koperasi. “Baru sekitar 80 persennya yang berbadan hukum, dari sekitar 160” kata Modiono. ”Sekitar 30-35 BMT lainnya, saat ini sedang mengurus badan hukum tersebut.”[4]

Insiden buruk bagi BMT selanjutnya ialah, tidak adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selayaknya di perbankan. Hal ini dianulir dari statment Kepala Bidang Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Sleman, Bakker Zacharias Cornelis. Dia menegaskan bahwa “BMT tidak ada penjaminan simpanan seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang ada di perbankan. Kondisi inilah yang ditengarai menjadi faktor bahwa BMT sangat rentan untuk disalahgunakan. Kewenangan Disperindagkop adalah menyelamatkan BMT atau koperasi yang bermasalah agar jangan sampai kolaps, namun jika yang terjadi adalah permainan oknum dan sampai dituntut anggota agar dijebloskan ke jalur hukum, kami tak bisa berbuat apa-apa,”.[5]

Dari statment di atas, dapat difahami bahwa faktor Sumber Daya Insani (SDI) juga menjadi kompenen sangat penting dalam sebuah keberhasilan manajemen operasional BMT untuk menjaga kesetabilan usahanya. Apalagi proyeksi kebutuhan SDI untuk BMT se-Indonesia (skala nasional) dalam waktu 6 tahun ke depan (2017) mencapai 380.000 orang sedangkan jumlah BMT mencapai 19.000 kantor.[6] Oleh karenanya, untuk mendukung perkembangan BMT maka ketersedian SDI profesional yang memiliki integritas dan kompetensi sangat dibutuhkan. BMT yang bermodal dasar keprcayaan (trust), SDI BMT idealnya harus beradab atau bertingkahlaku serta bertindak seperti tuntunan Rasulullah, misalnya bertutur kata dengan perkataan yang santun dan baik (kalimah thoyyibah),[7] memberikan penjelasan/keterangan yang jelas dan lugas (an-nadzrah al-hādifah) dalam memasarkan produk (prospek) atau ketika ada yang bertanya tentang per-BMT-an, dan tersenyum manis dan lembut (attabassum al-lathifah) ketika melayani calon anggota dan/atau anggota BMT.[8]

Contoh kasus riil dari moral hazard[9] SDI yang terjadi baru-baru ini berkaitan dengan kegagalan opersional BMT, ialah sebagaimana dilansir dalam sebuah media masa pada akhir bulan Mey 2011 dengan tema Nasabah Gerudug BMT Jami’ Insan Mulia (JIM).[10] Kejadian tersebut langsung mendapat sorotan dari para pelaku BMT lainnya, khususnya yang berlokasi di Kabupaten Sleman. Sehingga tak heran Bupati Sleman sekaligus sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DIY pun langsung menghimbau para pelaku BMT agar jangan buru-buru perbanyak aset.[11]

Fakta ini juga dipertegas dengan sumber lainnya,[12] yang mana menegaskan tentang banyaknya BMT di Sleman yang omzetnya sudah mencapai nominal Miliaran Rupiah, sehingga Pemkab Sleman akan melakukan pengawasan yang super ketat lagi guna menghindari disfungsi operasional BMT dan menjauhi ketidaksehatan BMT.

BMT belum mampu berfungsi secara optimal sebagai Pembiayaan Konsumen. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai sebab antara lain:

  1. Manajemen BMT ditangani oleh orang-orang yang tidak professional, kalupun professional masih bermental individualis (human eror), tidak berorientasi kepada kepentingan bersama untuk kesejahteraan bersama.
  2. Pembinaan dan pengawasan BMT lebih menekan pada keberadaannya, tidak kepada pemanfaatan modal usaha dan budaya usaha (corporarate culture).
  3. Apabila BMT mulai mampu menghimpun modal dalam jumlah yang cukup besar, maka ada kecenderungan untuk korupsi, dengan memanfaatkan modal BMT untuk perusahaan pribadi.[13]

Oleh karena demikian, kestabilan kondisi sebuah BMT dapat dilihat dari kesuksesan mengelola serta mengatur operasionalnya. Saat ini eforia fenomena pendirian dan pengembangan BMT yang sangat mudah menyebabkan tidak sedikit pula terdapat BMT tidak beroperasional secara maksimal atau stagnan bahkan kolaps. Sebagaimana dibuktikan baru-baru ini, dengan adanya 7 koperasi BMT ditengarai bermasalah di Kabpaten Sleman. Hal ini dikemukakan Wakil Ketua Induk Koperasi Syariah BMT M. Ridwan SE, M. Ag dalam workshop Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi. Dia juga mengatakan “beberapa koperasi yang mengatasnamakan BMT dan bermasalah ini menjadi problematika operasional tersendiri bagi BMT,”[14] Diantara modus BMT bermaslah ialah missmanagement, disfungsionalisasi peran Dewan Pengawas Syariah, Pengawasan pemerintah yang cukup longgar, dan ketidakstabilan operasional BMT itu sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta serta data-data di atas, penulis tertarik untuk meneliti kajian tentang manajemen operasional sebuah BMT dengan judul penelitian: Manajemen Operasional BMT (Studi di BMT Mitra Usaha Ummat)

B.  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

  1. Bagaimana manajemen operasional BMT Mitra Usaha Ummat?
  2. Bagaimana aplikasi manajemen operasional di BMT Mitra Usaha Ummat?

C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian

  1. 1.    Tujuan Penelitian
  2. Mendeskripsikan pengertian dan ruang lingkup manajemen operasional BMT Mitra Usaha Ummat.
  3. Menjelaskan aplikasi manajemen operasional di BMT Mitra Usaha Ummat.
    1. 2.    Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

  1. Secara ilmiah, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan keilmuan pada bidang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada umumnya dan khususnya BMT, serta dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi bagi halayak akademisi tentang manajemen operasional BMT.
  2. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alat pembanding (comparasion) bagi pihak BMT atau pihak yang terkait di dalamnya agar system manajemen operasional BMT dapat selalu stabil dan sehat.

D. Sistematika Penulisan

Sedangakan secara sistematik tesis ini disusun ke dalam beberapa bab, yang kemudian dibagi lagi dalam beberapa sub bab, yaitu:

BAB I    : Pendahuluan, dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, sitematika penelitian.

BAB II   : Landasan Teori, dalam bab ini menguraikan konsep, prinsip, teori dan berbagai uraian lain yang releven dengan permasalahan yang menjadi topik penelitian.

BAB III : Dalam bab ini membahas tentang metode penelitian yang merupakan tatacara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan.

BAB IV : Dalam bab ini membahas tentang deskripsi penelitian dan hasil pembahasan penelitian.

BAB V   :   Dalam bab ini membahas tentang analisis hasil penelitian.

BAB VI : Penutup, dalam penutup ini penulis menyimpulkan hasil penelitian dan studi pustaka, yang kemudian dijadikan dasar untuk memberikan saran-saran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

  1. Telaah Pustaka

Tidak dapat dipungkiri telah banyak ditemukan bahasan/kajian penelitian tentang BMT dalam berbagai karya baik berupa makalah, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, atau buku-buku baik sebagai judul khusus maupun sebagai sub judul. Oleh karenanya, untuk mendukung permaslahan yang lebih relevan dan mendalam terhadap bahasan diatas, penyusun berusaha malacak berbagai literatur dan pnelitian terdahulu (prior research) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian. Berikut ini beberapa hasil karya/penelitian berhubungan dengan judul penelitian ini yaitu:

Menurut Mohammad Mansoor Khan dan M. Ishaq Bhatti dalam Journal Humanomics,[15] diantara alasan penyebab gerakan bank dan lembaga keuangan bebas bunga di Pakistan bisa tidak berhasil ialah: Mengabaikan atau tidak menghiraukan syarat dan prinsip Islam yang paling urgent dalam bermu’amalah yaitu pengharaman Riba. Sebagian besar para elit politik dan pemerintah di Pakistan kurang menyukai mencampuradukan nilai-nilai Islam dalam sistem pemerintahan dan kurang berusaha secara maksimal untuk menerapkan perintah Islam dalam segala tindakan di kehidupan sehari-hari (in all walks of life). bahkanTidak memperbolehkan praktek bank tanpa bunga mengakar di Pakistan. Kurangnya dukungan publik (public support) terhadap penerapan  praktek bank tanpa bunga (interest-free banking) di Pakistan, Padahal apabila interest-free banking practice dapat diimplementasikan di Pakistan  maka negaranya akan menjadi makmur dan lebih baik.

Penelitian yang diterbitkan oleh Islamic Development Bank (IDB) mengunkapkan, salah satu tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), ditinjau dari aspek operasionalnya adalahFinancial engineering” dapat diartikan juga sebagai mesin penggerak lembaga keuangan, dimana maksudnya ialah terletak pada seni mendisain atau membuat kreasi dan/atau inovasi terbaru mengenai produk-produk LKS (art of designing financial products), melihat banyaknya kompetitor yang bersaing di bidang perbankan dan finansial. Oleh karenanya, penggunaan prinsip atau pendekatan maslahah dan istihsan dalam Financial engineering” dipandang sangatlah tepat dan relevan untuk masa sekarang ini.[16]

Hasil penelitian dari Center for Banking Research mengenai Pengembangan UMK menyebutkan,[17] cakupan operasi lembaga keuangan mikro telah berkembang sepanjang waktu. Intititusi lembaga keuangan mikro telah berkembang untuk dapat menyediakan berbagai jasa financial yang meliputi deposito, pinjaman, jasa pembayaran, dan asuransi bagi rumah tangga yang berpendapatan rendah, dan usaha mikro. Motivasi utamanya tetap untuk meningkatkan kesejahteraaan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Kemudian karya M. Amin Azis dalam bukunya yang berjudul “Tata Cara Pendirian BMT” menerangkan, prinsip-prinsip operasional BMT anatara lain ialah: a. Penumbuhan, baik dari segi meteril (modal) maupun non materil (dukungan seluruh lapisan masyarakat), b. Profesionalitas, lebih menekankan kepada kualitas skill SDI yang berlandaskan sifat-sifat amanah, siddiq, tabligh, fathonah, sabar, dan istiqomah. Umumnya SDI BMT terdiri dari Dewan Pengawas Syariah, pengurus, dan pengelola. Semuanya itu bertujuan agar tercipta suatu manajemen yang handal serta dapat melaksanakan akuntabilitas dan transparansi dalam statmen keuangan, selanjutnya prinsip yang terakhir c. Prinsip Islamiyah, berorientasi pada nilai-nilai syariah dengan menerapkan akad-akad yang jelas dan shahih dalam setiap transaksi.[18]

Jamal Lulail Yunus menjelaskan bahwa Konsep Dasar BMT berkaitan dengan: (1) Ruang gerak dan model organisasi BMT; ruang gerak BMT, visi, misi, tujuan dan tata nilai BMT dan struktur organisasi BMT, (2) Manajemen operasional BMT; manajenen pengerahan dan pendayagunaan dana Baitul Maal, manajemen pengerahan dan pendayagunaln dana Bait Tamwil, manajemen usaha sektor riil, sistem informasi akuntansi BMT, serta penilaian kinerja BMT.[19]

Selanjutnya ringkasan disertasi hasil karya Moch. Khoirul Anwar mengungkapkan,  manajemen dan operasional yang dilakukan BMT dan KSP mempunyai beberapa perbedaan, di antara perbedaan yang menonjol adalah terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang adalah terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang berupa penggalangan dana. Hasil penelitian ini menunjukkan BMT lebih keras dalam penggalangan dana dari pada KSP. Sehingga dalam penggalangan dana ini, BMT lebih bisa melakukan pemberdayaan ekonomi berupa mobilisasai tabungan.[20]

Lanny Octavia mennjelaskan bahwa BMT At-Taqwa sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memerlukan kemampuan mendeteksi permasalahan yang akan dan tengah dihadapi dengan melakukan evaluasi atau penilaian tingkat kesehatan BMT, terutama pada kinerja keuangannya,. Hal itu dapat dilakukan dengan melihat indikator struktur permodalan, kualitas aktiva produktif, likuiditas, efisiensi dan rentabilitas BMT.[21]

Meskipun penelitian-penelitian di atas mengambil bahasan ruang lingkup BMT, namun para peneliti hanya menjadikannya sebagai bab dan/atau sub bab pada penelitiannya. Berdasarkan prior research ini,  menurut peneliti pembahasan penelitian yang mentikberatkan serta fokus membahas manajemen operasional BMT, selama yang dapat dilacak oleh peneliti, belum ada yang meneliti sebagaimana judul penelitian ini serta tidak adanya kesamaan dengan penelitian ini. Penulis juga menyadari bahwa penelitiannya bukanlah prtama kali dilakukan. Namun penulis juga melihat sisi lain, yaitu peluang untuk meneliti dengan tema yang hampir mirip atau bahkan pada situasi dan kontek serta fokus penelitian atau bahasan yang berbeda.

  1. Landasan Teori
  1. 1.      Sejarah Berdirinya BMT

Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah bagi usaha kecil.[22] Kemudian BMT lebih di berdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).

Sejalan dengan hal tersebut dan dilandasi dengan keinginan besar untuk berperanserta atau berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan nasional dengan membantu usaha mikro (kecil bawah) yang lebih dari 92% merupakan struktur ekonomi nasional.[23] Menjadi penting untuk turutserta dan berpartisipasi memberikan solusi atas permasalahan yang ada khususnya yang dihadapi oleh para pengusaha kecil agar dapat berperan maksimal dalam menopang bangunan dan fundamental ekonomi Indonesia. Salah satu faktor tidak berkembangnya usaha mikro adalah kesulitan mereka pada masalah permodalan, sementara mereka tidak mengenal bank atau lembaga keuangan dan sulit mengaksesnya karena prosedurnya yang rumit.

Baitul Māl wat Tamwil (BMT) muncul sebagai sebuah lembaga keuangan mikro Syariah mendasarkan operasinya pada prinsip-prinsip nilai Islam berupa tauhid, keadilan, kesetaraan dan kerjasama yang diturunkan pada suatu sistem yang bercirikan Profit and Loss Sharing, anti gharar, anti ihtikar, anti maysir, anti risywah, anti riba (bunga 0 %), serta komoditas halal dan thoyyib.[24] Sesuai dengan kaidah fiqh:

كل معاملة فيها غرر أو جهالة فيما يقصد فهي باطلة

Dalam operasionalnya BMT menghimpun dana pihak ketiga (deposan), memberikan atau menyalurkan pembiayaan-pembiayaan kepada usaha-usaha produktif pengusaha atau pedagang kecil dengan memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.

  1. 2.         Pengertian BMT

Pada akhir Oktober 1995 di seluruh Indonesia telah berdiri lebih dari 300 Baitul Māl wa Tamwil (disingkat BMT), yang dalam istilah Indonesia dinamakan dengan Balai Usaha Mandiri Terpadu, dan masing-masing BMT melayani 100-150 pengusaha kecil bawah.

Secara konsepsi BMT adalah suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu: Baitul Māl (Bait = Rumah, Māl = Harta) menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Tamwil (Bait = Rumah, at-Tamwil = Pengembangan Harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil  terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.[25]

Dari uraian di atas, BMT dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.[26]

  1. 3.      Landasan Yuridis BMT

Legalitas keberadaan BMT dianggap sah karena tetap berasaskan Pancasila, UUD 1945 dan prinsip syariah Islam. Pada sudut pandang lembaga sosial, BMT memiliki kesamaan fungsi dengan Lembaga Amil Zakat. BMT dituntut untuk daapat menjadi LAZ yang mapan dalam pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf dari mustahiq kepada golongan yang paling berhak sesuai ketentuan syariah dan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Legalitas BMT belum bisa disejajarkan dengan bank syariah. Walaupun  BMT memiliki sistem dan mekanisme kerja yang relatif sama, pada tataran hukum, Sebagai lembaga bisnis, legalitas BMT sebagai lembaga yang bergerak dalam penghimpunan dana masyarakat terbentur status hukum yang sulit. Sebagai lembaga yang bukan bank, usaha yang dilakukan oleh BMT lebih dekat kepada koperasi simpan-pinjam. BMT sebagai lembaga keuangan mikro bergerak dalam kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Betapapun kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana oleh BMT ini dalam skala kecil, namun kegiatan usaha ini secara yuridis tampak berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan. Perbankan syariah telah memperoleh landasan yuridis berdasarkan Undang Undang Perbankan. Pertama kali berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998. Berdasarkan undang-undang tersebut perbankan syari’ah telah memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Menurut pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 tahun 1998, kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum atau BPR, kecuali apabila kegiatan itu diatur dengan undang-undang tersendiri. Sebagaimana juga yang tercantum dalam pasal 46 UU tersebut, BMT seharusnya mendapatkan sanksi karena menjalankan usaha perbankan tanpa izin usaha. Namun di sisi lain, keberadaan BMT di Indonesia justru mendapatkan dukungan dari pemerintah, dengan diluncurkan sebagai Gerakan Nasional pada tahu 1994 oleh Presiden.

Untuk mengatasi kerancuan legalitas BMT, maka dalam prakteknya sebagian BMT mengambil bentuk badan usaha koperasi dan sebagian lain belum memiliki badan usaha yang jelas atau masih bersifat pra-koperasi.  Koperasi sendiri merupakan bentuk badan usaha yang relatif lebih dekat untuk BMT, tetapi menurut Undang Undang Perkoperasian kegiatan menghimpun dana simpanan terbatas hanya dari para anggotanya (Pasal 44 UU. No. 25/ 1992). Pasal 44 ayat (1) U.U. No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian mengatur bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, atau koperasi lain dan/atau anggotanya. Salah satu nama yang berkembang kemudian adalah lembaga KJSK (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) yang berstatus hukum koperasi.[27]

Selanjutnya diikuti dengan PP No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, kepmen koperasi dan PKM No. 194/KEP/M/IX/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan kesehatan KJKS/UJKS/BMT-Koperasi dan kepmen Koperasi dan PKM No. 351/KEP/M/XII/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Berkaitan dengan telah menjamurnya berbagai koperasi yang menawarkan jasa keuangan syariah, baik berlabel Baitul Maal wat-Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM),  Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KJKS), maka Kementerian Koperasi dan UKM memayungi serta menata dalam format Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan  No.91/KEP/M.KUKM/IX/ 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.[28]

  1. 4.      Struktur organisasi BMT

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pasal 22 mengemukakan bahwa Rapat Anggota (RAT) merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi, maka untuk mengelola koperasi rapat anggota mendelegasikan wewenangnya kepada pengurus koperasi. Agar pengelolaan koperasi dilakukan secara profesional, maka pengiurus mengangkat manajer untuk mengelola kegiatan usaha koperasi sehari-hari yang diberi wewenang dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengelola kegiatan simpan pinjam.[29]

Mengacu pada hal-hal tersebut diatas, maka struktur organisasi BMT dan/atau Koperasi Syariah paling tidak secara minimal harus ada sebagai lembaga keuangan mikro, dapat dilihat dibawah ini:

a)      Yakni memiliki unit jasa keuangan syariah yang  mempunyai kelengkapan struktur organisasi yang jelas dan tertulis, lengkap dengan uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab dan masing-masing unsur pada struktur organisasi.

b)       Unit usaha simpan pinjam harus merupakan bagian dari struktur organisasi organisasi BMT dan/atau Koperasi Syariah, yang pengelolanya bersifat terpisah.

c)      Pengelolanya harus memiliki dasar-dasar pengelolaan lembaga keuangan berbasis syariah.

 

Untuk lebih jelasnya, gambar atau bagan struktur organisasi BMT dapat dilihat di bawah ini:

 

 

Gambar 2.1. Struktur Organisasi BMT

 

  1. 5.      Pengertian Manajemen Operasional
    1. a.        Pengertian Manajemen

Tidak ada definisi manajemen secara absolut yang diterima secara universal. Berikut ini bebarapa definisi manajemen menurut para ahli:

Menurut Griffin, manajemen dapat didefinisikan sebagai proses merencanakan dan mengambil keputusan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan sumberdaya manusia, fisik dan informasi guna mencapai sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien.[30]

Mary Parker Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaian pekerjaan melalui orang lain.[31]

Stoner mengemukakan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sember daya organisasi lainnya agar mencapai ujuan organisasi yang telah ditetapkan.[32]

T. Hani mendefinisikan manajemen sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planing), pengorganisasian (organizing), penyusuanan personalia atau kepegawaian (staffing), pengarahan dan kepemimpinan (leading), dan pengawasan (controlling).[33]

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat ditarik simpulan bahwa manajemen adalah suatu seni dan ilmu dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan organisasi.

  1. b.        Pengertian Manajemen Operasional

Menurut Jay Heizer dan Barry Render,[34] setelah dialih bahasakan mengemukakan tentang pengertian manajemen operasional sebagai serangkaian kegiatan yang membuat barang dan jasa melalui perubahan dari masuka menjadi keluaran, dimana kegiatan tersebut terjadi disemua sektor organisasi.

Menurut Chase, Jacobs, dan Aquilano,[35] mengemukakan bahwa: ”Operations Mnagement (OM) is defined as the design, operation, and improvement of the system that create and deliver the firm’s primary product and services. Like marketing and finance, Operations Mnagement is a functional field of business with clear line managment responsibilities.”

Dari dua definisi di atas, maka dapat dibuat simpulan bahwa manajemen operasional berkaitan dengan penggunaan fungsi-fungsi manajemen (Planing, Organizing, Actuating, and Controling) sedemikian rupa dalam proses transformasi berbagai sumber daya BMT, guna menambah dan menghasilkan output yang lebih baik dan optimal.

Adapun manajemen operasional BMT ialah semua aktivitas yang berkaitan dengan produk BMT, pengelolaan funding (sebagai input) dan financing  (sebagai output).

  1. 6.      Tujuan Manajemen Operasional BMT

Istilah manajemen operasi muncul untuk memperluas pemahaman yang lebih luas tentang proses produksi, dimana proses produksi yang dibahas tidak hanya yang menghasilkan barang dan menimbulakan keuntungan saja, namun juga membahas proses produksi yang menghasilkan jasa (seperti BMT) dan/atau tidak menghasilkan keuntungan.

Manajemen operasional BMT bertujuan mengatur penggunaan resources (faktor-faktor produksi) yang ada baik berupa produk, tenaga kerja, mesin-mesin, dan perlengkapan, sedimikian rupa sehingga proses intermediary BMT dapat berjalan dengan efektif (produktivitas meningkat) dan efisien (low cost dan tepat waktu).[36] Dengan selalu memprioritaskan prinsip keadilan (‘adl) dan pelarangan .darar bagi semua pihak dalam bermu’amalah. Sebagaimana termaktub dalam kaidah fiqih:[37]

 

الأصل هو العدل في كل المعاملات ومراعاة الطرفين ورفع الضرر عنهما

  1. 7.      Prinsip-Prinsip Dasar Operasional BMT

BMT dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara: pemilik dana (rabbul māl) yang menyimpan uangnya di BMT, BMT selaku pengelola dana (mudhārib), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.[38]

Secara garis besar kegiatan operasional yang dikembangkan BMT adalah:

  1. Menggalang dan menghimpun dana (funding) yang dipergunakan untuk membiayai usaha-usaha anggotanya. Sumber dana BMT terdiri dari dana masyarakat, simpanan biasa, simapanan berjangka atau deposito dan melalui kerjasama dengan lembaga lain,
  2. Para penyimpan akan memperoleh bagi hasil dengan mekanisme yang sudah diatur dalam BMT. Memberikan pembiayaan kepada anggota sesuai dengan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pengelola BMT bersama anggota yang bersangkutan,
  3. Mengelola usaha simpan-pembiayaan (financing/lending) itu secara profesional sehingga kegiatan BMT bisa menghasilkan keuntungan yang dapat dipertanggungjawabkan,
  4. Mengembangkan usaha-usaha di sektor riil yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan menunjang usaha anggota.

Menurut M. Azis prinsip-prinsip dasar operasional BMT dapat dilihat sebagai berikut:[39]

  1. Penumbuhan
    1. Tumbuh dari masyarakat sendiri dengan dukungan tokoh masyarakat, orang berada (aghniya) dan kelompok usaha masyarakat yang ada di daerah tersebut.
    2. Modal awal (Rp. 50 – Rp. 100 Juta) dikumpulkan dari para pendiri dan pengelola dalam bentuk Simpanan Pokok dan Simpanan Pokok Khusus.
    3. Jumlah pendiri minimum 20 orang.
    4. Landasan sebaran keanggotaan yang kuat sehingga BMT tidak dikuasai oleh perseorangan dalam jangka panjang
    5. BMT adalah lembaga bisnis, membuat keuntungan, tetapi juga memiliki komitment yang kuat untuk membela kaum yang lemah dalam penanggulangan kemiskinan, BMT mengelola dana Māl.
  2. Profesionalitas
    1. Pengelola profesional, bekerja penuh waktu, ideal pendidikan pengelolanya S-1 minimum D-3, mendapat training pengelolaan BMT, memiliki komitmen kerja tepat waktu, disiplin, penuh hati dan perasaan untuk mengembangkan bisnis dan lembaga BMT.
    2. Menjemput bola, aktif membaur di masyarakat.
    3. Pengelola profesional berlandaskan sifat-sifat amanah, siddiq, tabligh, fathonah, sabar dan istiqomah.
    4. Berlandaskan sistem dan prosedur: SOP, Standar Pengendalian Internal (SPI), dan Sistem Akuntansi yang memadai.
    5. Bersedia mengikat kerjasama dengan semua pihak atau golongan demi membangun relasi yang lebih baik.
    6. Pengurus dan DPS mampu melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif.
    7. Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan.
  3. Prinsip Islamiyah
    1. Mengimplementasikan cita-cita dan nilai-nilai Islam (salaam: keselamatan berkeadilan, kedamaian dan kesejahteraan) dalam kehidupan ekonomi masyarakat banyak.
    2. Akad yang jelas.
    3. Rumusan penghargaan dan sanksi yang jelas dan penerapannya yang tegas/lugas.
    4. Berpihak pada yang lemah.
    5. Program Pengajian/Penguatan Ruhiyah yang teratur dan berkala secara kontinuitas.
    6. 8.      Aspek Kesehatan Manajemen Operasional BMT

Kesehatan manajemen operasional BMT merupakan suatu kondisi yang terlihat sebagai gambaran kinerja dan kualitas BMT, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dapat mempengaruhi aktivitas BMT serta pencapaian target-target BMT, untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Pengetahuan dan pemahaman mengenai kesehatan manajemen operasional BMT sangat bermanfaaat untuk memberikan gambaran mengenai kondisi aktual BMT kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi anggota dan pengelola. selain itu, dengan mengetahui hal tersebut akan membantu pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan sehingga terhindar dari kesalahan pengambilan keputusan.

Beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat kesehatan manajemen operasional BMT, yaitu: 1. Faktor SDM, kondisi BMT sangat dipengaruhi oleh kemampuan SDM dalam mengelola BMT, 2. Faktor sumber daya, termasuk didalamnya adalah dana dan fasilitas kerja.

Dalam melakukan penilaian kesehatan manajemen operasional BMT terdapat 5 aspek yang menjadi acuan dasar penilaian. Dasar penilaian ini mengacu pada sistem penilaian kesehatan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) yang dikenal dengan istilah CAMEL (Capital adequacy, Asset quality, Management of risk, Earning ability, dan Liquidity sufficiency). Kelima aspek tersebut adalah modal, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas.[40]

Aspek kesehatan manajemen operasional BMT meliputi kesiapan BMT untuk melakukan operasinya dilihat dari sisi kelengkapan aturan-aturan dan mekanisme organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, SDM, Permodalan, sarana dan prasarana kerja, aspek manajemen lebih menekan pada kesiapan BMT dalam system dan prosedur rutinitas kerja yang dijalankan oleh pengelola BMT.[41]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah seluruh proses kegiatan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Dalam kegiatan ini terungkap adanya sejumlah usaha dan pengorganisasian yang sistematis untuk melakukan penyelidikan suatu masalah spesifik yang diperlukan pemecahannya.[42]

  1. A.      Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif, artinya memaparkan data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.[43] Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif evaluiatif.

  1. B.       Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (melihat benar atau tidak secara syariah, merujuk pada fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah), yuridis (benar atau tidak berdasarkan Undang Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian) dan sosiologis (kondisi dan fakta  riilnya) pada obyek penelitian.

  1. C.      Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian pada dasarnya adalah yang dikenai kesimpulan penelitian. Pada Penelitian ini yang menjadi subyeknya adalah manajemen operasional BMT Mitra Usaha Ummat. Pada penelitian ini obyek penelitiannya adalah: pengelola dan/atau pengurus BMT Mitra Usaha Ummat.

  1. D.      Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada BMT Mitra Usaha Ummat. Di mana kantor pusatnya berlokasi di Ruko Pasar Jangkang No. 11 Jln. Jangkang – Besi Widodomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta.

Peneliti memilih lokasi pada BMT Mitra Usaha Ummat di karenakan ada beberapa aspek yang mendukung yaitu:

  1. BMT Mitra Usaha Ummat merupakan BMT yang memiliki 5 kantor Cabang di Kabupaten Sleman, perkiraan jumlah total aset BMT Mitra Usaha Ummat per bulan Agustus 2011 sudah mencapai sekitar kurang lebih 13 Milyar.
  2. BMT Mitra Usaha Ummat lebih memfokuskan segmentasi pasarnya (market share) pada lembaga pendidikan dari Play Group sampai SMA/SLTA yang mayoritas berdomisili di wilayah Kecamatan Ngemplak.
  3. E.       Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Maksud data primer  dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh dari lapangan mengenai manajemen operasional BMT di BMT mitra Usaha Ummat. Kemudian data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber data (pihak lain), seperti dari artikel PINBUK, jurnal La_Riba dan Humanomics, laporan keuangan BMT MUU, media masa dan elektronik (seperti KR, Haian Jogja, Republika, dan Tempo), dokumen yang berkaitan dengan manajemen operasional BMT MUU (Selayang Pandang, ADRT, File Kebijakan Operasional Tahun 2011, Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus BMT Mitra Usaha Ummat), dan lain sebagainya. Data sekunder juga bisa didapat dari kajian-kajian literatur, yaitu suatu kajian pustaka terhadap segala sumber pustaka yang berkaitan dengan manajemen operasional BMT, sebagai penunjang data primer.[44]

Teknik pengumpulan data primer yang biasa digunakan dalam studi kualitatif adalah seperti yang tertera pada gambar di bawah ini:[45]

 

Macam teknik pengumpulan data

Observasi

Wawancara

Dokumentasi

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Macam-Macam Teknik Pengumpulan Data

  1. a.  Observasi

Observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.[46]

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah pemilihan setting yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan penelitian, selanjtnya tahap pengumpulan data yang berasal dari tulisan.

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dengan partisipasi (participant observation) yaitu peneliti terlibat langsung pada obyek yang diamati.[47] Observasi ini digunakan untuk memperdalam pemahaman dan mempermudah peneliti akan konsep atau teori yang terkait dengan profil dari BMT Mitra Usaha Ummat.

  1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitiaan yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[48]

Karena data dalam penelitian kualitatif lebih berupa kata-kata, maka wawancara menjadi perangkat yang sedemikian penting.  Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara mendalam (indepth interview) dengan tehnik wawancara terstruktur dengan model wawancara dengan pedoman umum yaitu peneliti hanya menggunakan pedoman wawancara (interview guide) yang telah disiapkan sesuai materi penelitian, yakni tema-tema mengenai manajemen operasional BMT MUU dan didasarkan atas tujuan studi dan teori-teori yang digunakan. Wawancara dilakukan dengan pihak pengelola dan/atau pengurus BMT Mitra Usaha Ummat dengan tujuan untuk memperoleh data tentang manajemen operasional BMT MUU.

  1. Dokumentasi

Selain sumber manusia (human resources) melalui observasi dan wawancara sumber lainnya sebagai pendukung yaitu dokumen-dokumen tertulis yang resmi ataupun tidak resmi. [49]

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dokumenter, arsip, dan informasi mengenai teknis aplikasi manajemen operasional pada BMT MUU. Meskipun data yang didapatkan dari metode dokumentasi ini merupakan data primer, data tersebut akan didukung dengan metode observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait agar data yang didapat lebih dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya secara moral dan akademis.

Semuanya itu dilakukan secara simultan dengan metode triangulasi atau gabungan dari 3 (tiga) teknik pengumpulan data yang telah dipaparkan di atas.

 

 

  1. F.       Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis taksonomi,  karena teknik analisis taksonomi memberikan hasil analisis yang lebih terperinci dan lebih terfokus pada suatu domain atau sub-sub domain tertentu, oleh karenanya peneliti menggunakan teknik analisis ini.[50] Teknik ini terfokus pada manajemen operasional di BMT MUU.

Teknik analisis taksonomi tidak dilakukan secara murni berdasar data lapangan (field resources), tetapi dikonsultasikan dengan bahan-bahan pustaka dan dokumen yang telah ada. Beberapa anggota ranah yang menarik dan dipandang penting dipilih dan dikaji serta diteliti secara mendalam (indepth research). Dalam hal ini adalah bagaimana aplikasi manajemen operasional pada BMT MUU.

Karena jenis penelitian ini kualitatif, maka analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktifitas penyajian data serta menyimpulkannya.[51] Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif, seperti pada gambar berikut:

 

 

 

 

Gambar 3.2. Analisis Data Model Interaktif

 

Berawal dari rumusan masalah penelitian dan dari lokasi penelitian yang tertulis pada BAB I, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi dan analisis data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilih kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlikan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

Penyajian data (data display) dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas display-nya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disususn sesuai dengan katagori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.

Pada penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan atau verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian diakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotetsis dan selajutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif.

Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari katagori-katagori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Tetapi dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus menerus, maka diperoleh kesimpulan yang bersifat grounded. Dengan kata lain, setiap kesimpulan senantiasa selalu terus dilakukan  verifikasi  selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti.

Ketiga komponen berinteraksi sampai didapat suatu kesimpulan yang benar. Dan senantiasa perlu diadakan pengujian ulang, yaitu dengan cara mencari beberapa data lagi di lapangan, dicoba untuk diinterpretasikan dengan fokus yang lebih terarah. Dengan begitu, analisis data tersebut merupakan proses interaksi antara ketiga komponan analisis dengan pengumpulan data, dan merupakan suatu proses siklus sampai dengan aktifitas penelitian selesai.

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A.   Deskripsi Subyek Penelitian

1.  Sejarah BMT Mitra Usaha Ummat

Koperasi Serba Usaha (KSU) Syari’ah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Usaha Ummat merupakan Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) yang kegiatan dan usahanya bergerak dibidang sosial dan bisnis. Kegiatan sosial dilakukan dengan menghimpun dan menyalurkan dana maal yaitu dana yang berasal dari dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Sedangkan kegiatan bisnisnya adalah pengelolaan usaha keuangan dengan pola Syari’ah.

Pendirian KSU Syari’ah BMT Mitra Usaha Ummat diprakarsai oleh tokoh pemuda, masyarakat dan ulama diwilayah kecamatan Ngemplak dan sekitarnya yang difasilitasi oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia (LPM UII) Yogyakarta. BMT Mitra Usaha Ummat diresmikan oleh Rektor Universitas Islam Indonesia Prof. H. Zaini Dahlan, MA pada tanggal 25 Desember 1995 dan mendapat pengesahan Koperasi Serba Usaha Syari’ah tanggal 12 Oktober 1998.[52]

KSU Syari’ah BMT Mitra Usaha Ummat berdiri tanggal 25 Desember 1995 dengan badan hukum Koperasi Serba Usaha Syari’ah nomor 13/BH/DK/X/1998. Terdiri dari 1 kantor sekretariat dan 5 kantor cabang, yaitu:

  1. Kantor sekretariat: Ruko Jalan Jangkang Besi, Jangkang Widodomartani, Ngemplak Sleman Yogyakarta. Telp (0274) 4461471 Fax (0274) 4461016.
  2. Kantor Cabang 1: Jangkang Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta.    Telp (0274) 4461016.
  3. Kantor Cabang 2: Jalan Kaliurang Km 14,5 Ruko Pasar Degolan Umbulmartani Ngemplak Sleman Yogyakarta. Telp (0274) 7491477.
  4. Kantor Cabang 3: Kios Pasar Jambon Sindumartani Ngemplak Sleman Yogyakarta. Telp (0274) 7858003.
  5. Kantor Cabang 4: Jalan Perum Pertamina Bromonilan Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta. Telp (0274) 7858002.
  6. Kantor Cabang Pembantu 5: Jl.Damai Mudal Sariharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta. Telp. (0274) 6622200

2.   Visi dan Misi BMT MUU

Secara umum visi yang ingin dikembangkan oleh BMT MUU adalah “Terwujudnya tatanan perekonomian masyarakat yang adil dan islami di Kabupaten Sleman dan sekitarnya, yang dibangun atas dasar ukhuwah Islamiyah”. Untuk mewujudkan visi tersebut akan diraih dengan mengembangkan Misi BMT MUU yaitu:[53]

  1. Menjadikan BMT MUU sebagai Lembaga Keuangan Syari’ah yang terpercaya yang didukung oleh potensi ummat Islam di wilayah Sleman dan sekitarnya tanpa membedakan kelompok maupun organisasi.
  2. Menumbuhkembangkan jaringan perekonomian ummat yang kokoh dan mandiri.

Motto : Mitra Setia Menggapai Barokah

3.   Legalitas BMT MUU

  1. Badan Hukum No. 13/BH/DK/X/1998
  2. Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) No. 173/1202/TDUP/XII/98
  3. NPWP : 01.852.410.8-42.000
  4. Anggota Asosiasi BMT Seluruh Indonesia
  5. Anggota Puskopsyah FORMES (Sleman)
  6. Anggota Puskopsyah Mitra Nugraha (DIY)
  7. Anggota DEKOPIN

4.   Keanggotaan

Pada dasarnya sistem keanggotaan di KSU Syari’ah BMT Mitra Usaha Ummat adalah terbuka untuk masyarakat. Adapun jenis keanggotaan di KSU Syari’ah BMT Mitra Usaha Ummat terdiri dari:[54]

  1.             a.  Anggota Biasa / Anggota Penuh

Yaitu anggota pendiri yang tercantum dalam Akta Pendirian dan anggota  kemudian yang memenuhi persyaratan sebagai anggota biasa.

Persyaratan umum menjadi anggota biasa :

1)      Dewasa.

2)      Domisili Daerah Istimewa Yogyakarta.

3)      Melunasi simpanan pokok.

4)      Bersedia mematuhi Anggaran Dasar dan ART KSU Syari’ah BMT Mitra Usaha Ummat.

Keuntungan menjadi anggota :

1)      Mendapatkan SHU (Sisa Hasil Usaha) tiap akhir tahun.

2)      Mendapat layanan Pembiayaan atau kredit dan tabungan / simpanan di KSU Syari’ah BMT Mitra Usaha Ummat.

3)      Mempunyai hak suara, memilih dan dipilih menjadi pengurus BMT dalam Rapat Anggota.

b).  Anggota Luar Biasa

Yaitu anggota yang menggunakan layanan KSU Syari’ah BMT Mitra Usaha Ummat namun tidak memenuhi sebagian syarat atau kewajiban sebagai anggota biasa.

Persyaratan umum menjadi anggota luar biasa :

1)      Dewasa.

2)      Domisili Indonesia.

3)      Melunasi simpanan pokok.

4)      Bersedia mematuhi AD dan ART KSU Syari’ah BMT Mitra Usaha Ummat.

Keuntungan menjadi anggota ;

1)      Mendapat SHU ( Sisa Hasil Usaha ) tiap akhir tahun.

2)      Mendapat layanan Pembiayaan atau kredit dan tabungan /  simpanan di KSU Syari’ah BMT Mitra Usaha Ummat.

5.   Mekanisme Kerja BMT MUU

Sistem Operasioanal BMT pada intinya adalah membicarakan tentang bagaimana kerja dan optimalisasi masing-masing bagian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berkaitan dengan itu maka adanya job description dan job specification merupakan hal terpenting.[55]

Job deskripsi berikut ini akan diuraikan tentang tugas dan kewenangan masing-masing bagian yang terkait dalam sistem operasioanal BMT. Adapun penjabaran dari uraian pekerjaan (job description) dari unsur-unsur bagian dalam organisasi BMT dan/atau Koperasi Syariah dijabarkan sebagai berikut:[56]

  1. a.         Pengurus
Bertanggung Jawab Kepada :

RAT

Membawahi : Manajer

Fungsi Dasar

:
  1. Menentukan arah kegiatan dan mengelola keseluruhan proses KJKS dalam rangka mengemban visi dan misi Koperasi serta pencapaian tujuan KJKS.
  2. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan atas pengelolaan usaha KJKS yg dijalankan Manajer.
  3. Memproses penentuan calon anggota dan meneliti berhentinya anggota untuk selanjutnya meminta persetujuan Rapat Anggota.
  4. Mengatur mekanisme pembinaan terhadap sistem organisasi keanggotaan secara menyeluruh dan terpadu antara bidang spiritual dan material
Tugas Pokok &

Tanggung Jawab

:
  1. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
  2. Mengajukan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) KJKS untuk dimintakan persetujuan dalam Rapat Anggota.
  3. Menerima Laporan Keuangan yg dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yg dijalankan Manajer setiap bulan.
  4. Menyelenggarakan dan memelihara buku daftar anggota, buku daftar pengurus dan buku lainnya yg diperlukan.
  5. Memutuskan penerimaan dan penolakan calon anggota baru serta memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
  6. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan.
Wewenang  
  1. menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi.
  2. Mengangkat dan memberhentikan Manajer selaku pengelola usaha.
Tugas Khusus :
  1. Bersama Manajer mewakili KJKS di dalam atau diluar pengadilan.
  2. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama KJKS.
  3. Meminta jasa audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan/audit terhadap kegiatan usaha yg dikelola Manajer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b.   Pengawas

Bertanggung Jawab Kepada :

RAT

Membawahi : -

Fungsi Dasar

: Mengawasi jalannya kegiatan usaha KJKS agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan,arah dan kebijakan yang telah ditetapkan Rapat Anggota.
Tugas Pokok &

Tanggung Jawab

:
  1. Memberikan penilaian terhadap keputusan-keputusan kegiatan KJKS.
  2. Mengawasi dan menjaga agar pelaksanaan operasional kegiatan KJKS sesuai dengan ketentuan, arah dan kebijakan yang telah ditetapkan Rapat Anggota.
  3. Memberikan saran atau pendapat kepada Pengurus dan Pengelola/ Manager untuk kemajuan KJKS.
  4. Melakukan pemeriksaan (audit) terhadap pengelola KJKS.
  5. Membuat hasil laporan pengawasan KJKS kepada Rapat Anggota.

 

Wewenang  
  1. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada KJKS.
  2. Mendapat segala keterangan yang diperlukan.
  3. Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada pengurus.

 

Tugas Khusus :
1.      Melakukan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Rapat Anggota.
2.      Mengembangkan kemampuan diri melalui training dan program pengembangan terencana.

 

  1. b.         Dewan Syariah
Bertanggung Jawab Kepada :

RAT

Membawahi :  

Fungsi Dasar

: Mengawasi jalannya kegiatan usaha KJKS agar tetap pada koridor Syariah.

 

Tugas Pokok &

Tanggung Jawab

:
  1. Memberikan penilaian terhadap keputusan-keputusan kegiatan KJKS yang menyangkut aspek Syari’ah.
  2. Mengawasi kegiatan usaha KJKS agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip-prinsip syariah.
  3. Memberikan saran atau pendapat kepada pengurus dan pengelola/ Manager untuk kemajuan KJKS.
  4. Menelaah aspek syariah terhadap produk dan pengembangan produk dan jasa keuangan yang ditawarkan KJKS.

 

Wewenang  
  1. Meneliti dan menilai jalannya kegiatan usaha KJKS apakah tetap pada koridor Syariah.
  2. Mendapat segala keterangan yang diperlukan.
  3. Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada pengurus.
Tugas Khusus :
1.      Melakukan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh RAT.
2.      Mengembangkan kemampuan diri melalui training dan program pengembangan terencana.

 

  1. c.          Manajer
Bertanggung Jawab Kepada :

Pengurus

Membawahi :
  1. Pemasaran.
  2. Teller /Kasir.
  3. Administrasi & Keuangan.

 

Fungsi Dasar

:
  1. Memimpin KJKS secara profesional.
  2. Bertanggung jawab terhadap kinerja KJKS serta mewakili KJKS dalam berhubungan dengan pihak luar seperti pertemuan, negosiasi, penandatanganan kerja sama atau undangan lainnya.
  3. Menjaga keberadaan, kelangsungan dan pengembangan usaha KJKS sesuai dengan ketentuan, arahan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pengurus dan Rapat Anggota.
  4. Menjalankan program kerja sesuai dengan anggaran KJKS yang telah disetujui dalam Rapat Anggota.

 

Tugas Pokok &

Tanggung Jawab

:
  1. Menyusun rencana strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang yang mencakup :
    1. Visi & Misi KJKS.
    2. Tujuan dan sasaran KJKS.
    3. Strategi  bisnis KJKS.
    4. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahunan.
    5. Prediksi tentang kondisi lingkungan baik mikro maupun makro yg berpengaruh terhadap kelangsungan kerja KJKS.
    6. Persaingan di market.
    7. Mengusulkan Rencana Strategis kepada pengurus untuk disahkan dalam RAT maupun diluar RAT.
    8. Mengusulkan Rancangan Anggaran dan Rencana Kerja KJKS kepada pengurus yg nantinya disahkan pada RAT.
    9. Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan berkaitan dengan kinerja setiap unit kerja.
    10. Melakukan mekanisme kontrol operasional KJKS antara lain meliputi : kas, administrasi pembukuan, logistik, loandoc dll.
    11. Memberi persetujuan/ penolakan  terhadap proses pembiayaan sesuai dengan peraturan yg berlaku.
    12. Mengambil keputusan-keputusan strategis yg disertai pertimbangan yg matang sehingga mendukung peningkatan kinerja KJKS.
    13. Mencari altenatif sumber dana tambahan untuk meningkatkan kinerja KJKS.
    14. Menandatangani perjanjian kerja sama antara KJKS dengan pihak lainnya.
    15. Menjaga agar pelaksanaan operasional KJKS sesuai dengan ketentuan & peraturan , baik Eksternal (UU, Peraturan Pemerintah, Keppres,SE/SK Departemen terkait  dan lain-lain) maupun Internal (Kebijakan & Sistem Prosedur Perusahaan).

 

Wewenang  
  1. Bertindak untuk dan atas nama Pengurus dalam rangka menjalankan usaha.
  2. Melaksanakan pedoman, pelaksanaan, pengelolaan usaha atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disahkan.
Tugas Khusus :
  1. Membina dan menjaga hubungan baik/hubungan kerjasama secara positif dengan Lembaga terkait baik Instansi Pemerintah maupun Swasta.
  2. Memberikan arahan dan bimbingan terhadap staf dibawahnya berkaitan dengan masalah-masalah yg terjadi dilapangan.
  3. Menjaga agar KJKS dapat mencapai target kuantitatif dan kualitatif serta mampu memberikan tingkat pelayanan yg tinggi dengan tetap menjaga segala resiko.
  4. Mengembangkan kemampuan diri maupun staf dibawahnya melalui program pelatihan & pengembangan yg terencana.

 

  1. d.         Pemasaran
Bertanggung Jawab Kepada :

Manajer

Membawahi :  

Fungsi Dasar

: Tercapainya pemasaran produk-produk KJKS baik funding maupun lending sesuai dengan target kinerja yang telah ditentukan.
Tugas Pokok &

Tanggung Jawab

:
  1. Membuat terobosan mencari sumber-sumber dana alternatif.
  2. Membuat/mengevaluasi  produk-produk KJKS agar sesuai dengan kebutuhan pasar
  3. Menginventarisasikan kendala/hambatan perolehan dana tabungan dan menyusun strategi sosialisasi, promosi untuk meningkatkan penjualan produk tabungan.
  4. Melakukan survey terhadap calon penerima pembiayaan, baik menyangkut kelayakan usaha, jaminan dll.
  5. Melakukan proses pembiayaan sesuai SOP yang berlaku.
  6. Memecahkan keluhan-keluhan dari nasabah.
Wewenang  
  1. Merealisasikan pembiayaan yang telah disetujui komite pembiayaan.
  2. Melakukan / menentukan kebijakan eksekusi terhadap nasabah yang patut diambil tindakan.
Tugas Khusus : 1. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan

Manajer.

2. Mengembangkan kemampuan diri melalui training intern

maupun ekstern.

 

  1. e.          Teller/Kasir
Bertanggung Jawab Kepada :

Manajer

Membawahi :  

Fungsi Dasar

: Memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah baik penabung maupun peminjam.
Tugas Pokok &

Tanggung Jawab

:
  1. Memberikan  pelayanan     kepada  nasabah  baik  penarikan  maupun penyetoran (simpanan maupun pembiayaan)
  2. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari
  3. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai baik pembiayaan maupun simpanan yang telah disetujui oleh Manajer.
  4. Menghitung uang tunai dari staf pemasaran lending (kolektor angsuran), maupun staf pemasaran funding (simpanan).
  5. Membuat laporan transaksi harian.
  6. Mengirim  dan menyerahkan  laporan transaksi ke bagian Administrasi & Keuangan.
Wewenang   Bertanggung jawab atas pengelolaan Kas kecil (Petty Cash)
Tugas Khusus :
  1. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan Manajer.
  2. Mengembangkan kemampuan diri melalui training intern maupun ekstern.

 

  1. f.          Administrasi & Keuangan
Bertanggung Jawab Kepada :

Manajer

Membawahi :  

Fungsi Dasar

: Melakukan pendokumentasian (kearsipan) dan bertanggung jawab atas kelengkapan data bukti transaksi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku.
Tugas Pokok &

Tanggung Jawab

:
  1. Memonitor pengadaan alat tulis kantor, barang percetakan,  dan peralatan kantor lainnya.
  2. Membuat laporan fixed asset KJKS.
  3. Membuat analisis laporan keuangan Neraca/ Laba Rugi untuk dilaporkan kepada Manajer KJKS.
  4. Memantau liquiditas KJKS.
  5. Melakukan proses pencairan pembiayaan.
  6. Memantau anggaran vs realisasi.

 

Wewenang   Menyimpan & mengadministrasikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan, dokumen-dokumen jaminan pembiayaan dan dokumen-dokumen KJKS lainnya.

 

Tugas Khusus :
  1. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan Manajer.
  2. Mengembangkan kemampuan diri melalui training intern maupun ekstern.

 

B.    Hasil Penelitian

Hasil penelitian di bawah ini akan disajikan secara berurutan mulai hubungan antara proses usaha BMT MUU dengan fungsi manajemen hingga aplikasi manajemen operasional di BMT MUU. Hasil penelitian ini merupakan temuan peneliti mengenai manajemen operasional BMT MUU sesuai dengan realita empirik yang terjadi di lapangan.

 

1.   Hubungan antara Proses Usaha BMT Mitra Usaha Ummat

      dengan Fungsi Manajemen

Pada dasarnya prosedur dan proses usaha di dalam BMT MUU itu tidak banyak berbeda dengan lembaga keuangan mikro pada umumnya, yaitu meliputi proses pemasaran, produksi, pembelanjaan, personalia, akuntansi dan administrasi. Proses usaha ini ditujukan untuk mencapai tujuan BMT. Adapun fungsi-fungsi manajemen adalah merencanaan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi proses tersebut agar tujuan dapat lebih  cepat/lancar dicapai.[57]

  1. a.        Perencanaan

Dalam perencanaan proses usaha ini perlu ditentukan tujuan proses sedemikian rupa hingga serasi dengan tujuan BMT pada umumnya. Apabila tidak demikian halnya masing-masing bagian nanti akan mencapai tujuannya sendiri-sendiri.

Setelah ditentukan tujuan maka perlulah digariskan strategi, kebijaksanaan dan taktik pencapaian tujuan itu. Baik mnentukan tujuan maupun strategi dijalankan dengan bantuan metode (proses) teknik “ilmiah” tertentu misalnya proses pengambilan keputusan secara rasional yang dikemukakan di muka.

Perencanaan BMT MUU terdiri dari Program Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, RAKER, hasil RAT yang telah disepakati, tahap realisasi dan aplikasi.

  1. b.        Pengorganisasian

Dalam rangka pengorganisasian proses usaha BMT MUU perlu digariskan secara jelas, dengan cara struktur organisasi diseseuikan dengan situasi dan kondisi serta direlevansikan dengan perluasan usaha, pembagian job disk dan job spesifikasi yang jelas, setiap pembiayaan diatur dengan SOP Pembiayaan. Sehingga diperoleh manajemen yang baik untuk masing-masing proses usaha tersebut.

  1. c.         Pengarahan

Pengarahan meliputi usaha-usaha memberikan perintah-perintah yang dikomunikasikan sedemikian rupa agar yang diminta untuk melaksanakan tindakan itu setelah dimotivisir tidak merasa dirinya diperintahkan bahkan dengan sukarela menjalankan kegiatan-kegiatan yang kreatip-inovatip. Pada hakekatnya diusahakan agar terciptanya suasana followership dikalangan anggota sehingga tujuan akan dapat dicapai dengan relatip lebih mudah.

Pengarahan yang dilakukan di BMT MUU melalui brifing di masing-masing kantor setiap hari, pembagian tugas dengan jelas, dan sentralisasi kebijakan dari team manajemen.

  1. d.        Koordinasi

Koordinasi mrupakan usaha meniadakan kompleks hubungan antar bagian atau individu di dalam suatu organisasi. Kalau organisasi BMT relativ kecil maka koordinasi ini dapat dicapai dengan pembinaan informasi face-to-face, informal sifatnya. Sedang apabila organisasi bertambah besar maka perlu dibentuk departementasi yang menciptakan program-program tertentu beserta follow-upnya.

Pada hakekatnya koordinasi didasari oleh komunikasi timbal-balik dan ingin diperoleh kepemimpinan (leadership) yang stabil sehingga timbul keamanan serta ketenangan bekerja mencapai tujuan-tujuan yang telah direncanakan pada proses perencanaan.

  1. e.         Pengawasan

Setiap program usaha seyogyanya direncanakan, dan ini meliputi penentuan-penentuan standar yang menjadi bahan pertimbangan. Hal-hal yang senyatanya terjadi diawasi dan diperbandingkan dengan standar itu sehingga hal-hal yang menyimpang yang tidak dapat ditoiler perlu dicari sebab musababnya sehingga dapat dilakukan tindakan korektip. Mekanisme pengawasan di BMT MUU dilakukan dengan cara: pengawasan oleh Dewan Pengawas Syari’ah dan Dewan Pengawas Manajemen, evaluasi gabungan setiap bulan sekali, rapat kerja tahunan, pengukuran target kolektabilitas seklai dalam satu bulan, dan melalalui SPI (Sistem Pengendalian Intern), SOP (Standar Operasional Prosedur), dan SOM (Standar Operasional Manajemen).[58] Semua proses dapat dicapai dengan adanya fungsi manajemen yang dintegrasikan. Hubungan antara proses usaha BMT dengan fungsi manajemen dapat digambarkan berikut ini:

 

 

Metode / Proses Ilmiah

Taktik

Kebujaksanaan

Strategi

Tujuan

Tanggung Jawab

Kekuasaan

Laporan

Struktur Organisasi

 

Instruksi

Motifasi

Followership

SOP, SOM, SPI.

Supervisi

Klasifikasi/ Pembandingan

Evaluasi

Permasalahan

Kinerja Tim

Follow Up

Leadership

Fungsi Manajemen

Planing

 

 

 

 

 

 

Organizing

 

 

 

 

Pengarahan

 

 

 

Koordinasi 

 

 

 

 

                         Pengawasan

 

 

 

Gambar 4.1 Hubungan antara Proses Usaha BMT MUU dengan Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen di atas seyogyanya perlu diterapkan pada proses-proses usaha BMT sehingga dengan demikian tujuan-tujuan BMT dapat terlaksana dan tercapai dengan cara yang lebih efesien dan efektif. Karena indikator manajemen operasional di BMT MUU terdiri dari produktifitas, efektifitas, dan efisiensi. Produktifitas di BMT MUU berhubungan dengan SDI dan modal, efektifitasnya terdiri dari sistem, strategi, prosedur, dan peraturan serta kebijakan. Sedangkan efisiensi berhubungan dengan ketepatan waktu.

Dari hasil observasi ditemukan bahwa,[59] peneliti mengalami kesilitan untuk melihat atau memperoleh salinan SOP dan SOM, dengan alasan keduanya sedang dalam tahap formulasi revisi penyempurnaan.

 

2.   Ruang Lingkup Manajemen Operasional BMT MUU

KSU Syariah BMT Mitra Usaha Ummat merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang bergerak di sektor jasa keuangan dan sektor riil. Operasioanal usaha BMT MUU adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (anggota/calon anggota), tentunya membawa konsekuensi bahwa pengelolaan atau manajemen operasional BMT MUU harus ditangani secara sehat dan professional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudent) untuk menjaga tingkat kepercayaan publik (public trust) kepada BMT MUU, dari missmanagement dan kemungkinan terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, mekanisme operasional BMT menggabungkan dua kegiatan yang berbeda sifatnya yaitu komersial dan sosial (non profit) dalam suatu lembaga atau organisasi.

Manajemen operasional BMT MUU disusun secara demokratis, berasaskan kekeluargaan. Secara operasional,[60] BMT MUU merpakan lembaga yang sinergis dan berdaya dalam kegiatan jasa keuangan syariah, sehingga kegiatan operasional diharapkan akan menjadi lebih mudah dikerjakan secara bersama-sama ketimbang dilakukan secara individual, maka melalui BMT MUU yang telah mendapatkan mandat dari para anggota dalam RAT  hal tersebut dapat dilakukan dengan lebih berhasil. Sehingga semboyan yang relevan untuk BMT MUU adalah: “Dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota”.

Kegiatan operasional pada BMT MUU secara singkat dapat dikatakan sebagai serangkaian kegiatan atau proses untuk merubah input menjadi output. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut:

 

 

- Sarana Prasarana,

- Slip, Syarat-syarat,

- Formulir.

(Input)

 

-  Standar Operasional Prosedur/SOP.

-  Standar Operasional Manajemen/SOM.

(Proses)

-   Anggota Simpanan:

Informasi Bagi Hasil dan Bonus.

-   Anggota Pembiayaan: Keputusan Disposisi dan informasi data angsuran serta pelunasan.

(Output)

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Kegiatan Operasional BMT MUU

 

 

Kemudian operasional kegiatan intermediasi BMT Mitra Usaha Ummat dapat dilihat pada gambar berikut ini:

 

 

FUNDING

PROSES

INTERMEDIARY

FINANCING

UMPAN BALIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3.  Proses Intermediasi BMT MUU

Secara menyeluruh konstruksi operasional BMT MUU dapat digambarkan sebagai berikut:

 

B M T

BAIT AL-TIJĀRAH

(SEKTOR RIIL)

 

BAIT AL-MĀL

SK LAZ DEPAG RI

 

MUZAKKI

 

BAIT AT-TAMWIL

MASYARAKAT

(ANGGOTA)

MUSTAHIQ

MASYARAKAT

MASYARAKAT

(ANNGOTA)

LEMBAGAPENJAMINSIMPANAN/

ASURANSI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4.  Konstruksi Ideal Operasional BMT

a.   Bait al-Māl

Baitul Māl berasal dari bahasa Arab bait yang berarti rumah, dan al-māl yang berarti harta. Jadi secara etimologis (ma’na lughawi) Baitul Māl berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.

Secara historis,[61] pada zaman Rasulullah Baitul Māl adalah suatu lembaga atau pihak (Arab: al-jihat) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya di mana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara’ dan tidak ditentukan individu pemiliknya ¾ walaupun telah tertentu pihak yang berhak menerimanya ¾ maka harta tersebut menjadi hak Baitul Māl, yakni sudah dianggap sebagai pemasukan baginya. Secara hukum, harta-harta itu adalah hak Baitul Māl, baik yang sudah benar-benar masuk ke dalam tempat penyimpanan Baitul Māl maupun yang belum. Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang‑orang yang berhak menerimanya, atau untuk merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin, atau untuk biaya penyebarluasan dakwah, adalah harta yang dicatat sebagai pengeluaran Baitul Māl, baik telah dikeluarkan secara nyata maupun yang masih berada dalam tempat penyimpanan Baitul Māl.

Baitul Māl dengan makna seperti ini mempunyai pengertian sebagai sebuah lembaga atau pihak (al-jihat) yang menangani harta negara, baik pendapatan maupun pengeluaran. Namun demikian, Baitul Māl dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat (al-makan) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara.[62]

Saat ini konsep Baitul Māl dipraktikkan dalam berbagai lembaga keuangan syariah (termasuk BMT), sebagai wujud keperdulian serta kepekaan social (fungsi non profit). Baitul Māl pada BMT MUU berfungsi menerima titipan dana zakat, infaq, shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan pengaturan dan amanhnya. Karena, pada dasarnya zakat dikenakan juga pada produk lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, yang ketentuannya disesuaikan menurut akad masing-masing produk.[63]

Muzakki di BMT MUU lebih dominan dari kalangan internal BMT seperti pengurus dan pengelola, di mana pengorganisasian zakatnya melalui sistem potong gaji, sehingga gaji yang diterima secara otomatis sudah dikurangi dengan zakat. Dan setiap pendapatan BMT juga dikurangi dengan zakat. Rata-rata zakat yang berhasil terkumpul setiap tahunnya di BMT MUU mencapai 18-20 Juta Rupiah. Semuaya dikarenakan, zakat pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara baik. Zakat juga merupakan sebuah sistem yang akan menjaga keseimbangan dan harmoni sosial di antara kelompok kaya (muzakki) dan kelompok miskin (mustahiq).[64] Guna pengelolaan zakat tersebut, BMT idealnya membentuk satuan kerja yang mengelola dana kebajikan.

Implementasi operasioanal LAZ di BMT MUU sudah berjalan cukup optimal, hal ini dibuktikan dengan system distribusi zakat melalui FORTAMAS (Forum Takmir Masjid) yang dibentuk oleh BMT MUU bekerjasama dengan MUI dan KUA Kec. Ngemplak di mana FORTAMAS ini bertugas untuk mendistribusikan dana zakat kepada para mustahiq agar ke depan mereka juga bisa menjadi muzakki, dan alokasi atau penyaluran dana yang lain diberikan langsung oleh pihak BMT kepada anggota yang berhak (mustahiq), disalurkan dalam bentuk santunan (grant) seperti dialokasikan kepada panti asuhan setempat, seperti sembako untuk penanggulangan bencana, bantuan berobat, beasiswa, dan lain-lain. [65]

 

 

 

b.   Bayt at-Tijārah

Tijārah ialah jual beli dan sejenisnya yang berkaitan dengan pengembangan harta.[66] Perdagangan atau bisnis adalah suatu yang terhormat di dalam ajaran Islam, karena itu cukup banyak ayat al-Quran dan hadits Nabi yang menyebut dan menjelaskan norma-norma perdagangan. C.C. Torrey dalam The Commercial Theological Term in the Quran menerangkan bahwa Alquran memakai 20 terminologi bisnis. Ungkapan tersebut malahan diulang sebanyak 720 kali. Kemudian, yang  sangat penting diperhatikan dalam Tijārah adalah bahwa obyek yang diperdagangkan harus halal dan thayyib.

BMT Mitra Usaha Ummat secara de facto telah tumbuh  dan berkembang pesat di wilayah Kabupaten Sleman dan Kecamatan Ngemplak pada khususnya, BMT MUU merupakan lembaga keuangan syariah mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Di mana mempunyai kedudukan sentral dan strategis dalam menopang seluruh kegiatan ekonomi masyarakat sekitar yang produktif di sektor riil.

Oleh karenanya, untuk perluasan usaha[67] terhadap sektor riil, maka dalam waktu dekat BMT MUU akan membuka Mini Market Syari’ah, yang mana penentuan lokasi dan perencanaan pembentukannya sedang diformulasikan oleh pengurus dan team manajemen.

Perluasan usaha terhadap sektor riil diperbolehkan oleh pemerintah, sebab hal ini selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Bab VIII Lapangan Usaha, Pasal 43 yang berbunyi: (1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota; (2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi; (3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

c.   Bait at-Tamwil

Baitut Tamwil (Bait= Rumah, at-Tamwil= Pengembangan Harta) yaitu melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha dan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonominya. Sebagai upaya untuk melakukan edukasi agar masyarakat memiliki budaya menabung itulah, maka BMT MUU menerapkan tabungan dengan sistem jemput bola atau officer visit customer (OVC) sehingga para marketing mendatangi anggota dan ada juga yang customer visit officer (orang datang ke kantor, sebagaimana umumnya waktu itu lembaga keuangan beroperasi) kepada pengusaha mikro.[68]

BMT MUU merupakan lembaga keuangan mikro yang memiliki legalitas koperasi, yang mana dalam kegiatan usahanya menghimpun dana dari anggota dan calon anggota dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan kepada anggota dan calon anggota serta masyarakat yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syari’ah.

Manfaat keberadaan BMT MUU dalam masyarakat adalah sebagai suatu lembaga yang memberi layanan keuangan dalam bentuk saving, harapannya masyarakat akan menggunakan juga sebagai pengatur keuangan, dimana anggota dapat menabung kapan saja, dan mengambil kapanpun ketika dibutuhkan serta ada bagi pula hasil dalam tabungannya. Adanya bagi hasil ini akan memberi manfaat pula bagi orang yang tidak dapat memutarkan dananya sendiri, sehingga adanya dana yang semula disimpan dilemari menjadi diletakkan dalam institusi keuangan,dan dengan demikian uang akan kembali menjadi milik publik dan dapat diefektifkan untuk meningkatkan produktifitas dalam suatu masyarakat.

Dalam menjalankan usahanya, Baitut Tamwil menggunakan akad-akad (perjanjian) transaksi bisnis yang berbasis syari’ah seperti model jual beli (murabahah, salam, dan istishna), bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), maupun sewa (ijarah).[69] Secara konseptual Baitut Tamwil merupakan salah satu fungsi urgent (fungsi profit/komersial) BMT MUU.

Selanjutnya untuk menyediakan Lembaga Penjamin Simpanan di BMT, maka BMT MUU ikut berpartisipasi pada organisasi-organisasi local maupun nasional yang menghendel liquiditas BMT. Misalnya FORMES, BMT Lan Tabur, dan simpanan di beberapa bank syariah. Hal ini dilakukan karena BMT tidak memiliki LPS resmi layaknya perbankan syariah ataupu konvensional yang dinaungi oleh Bank Indonesia.

3.   Manajemen Risiko Operasional BMT MUU

Pengertian manajemen atau pengelolaan risiko dalam bidang ekonomi, yang mana risiko merupakan pemaknaan lain dari ketidakpastian dan kerugian yang diakibatkan dari bahaya yang ditimbulkan oleh berbagai usaha yang dilakukan apakah risiko tersebut telah merupakan bagian dari usaha itu sendiri atau yang timbul kemudia setelah usaha itu dijalankan yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan usaha tersebut tetapi muncul karena berbagai sebab, diantaranya bencana alam dan goncangan politik sekaligus sosial ekonomi.[70]

Salah satu risiko yang dihadapi oleh BMT ialah risiko operasional (Operational Risk), yaitu risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal atau kegagalan proses di dalam manajemen bank, human error, kegagalan system atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Ada tiga faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko ini, yaitu:[71] a. proses internal bank (internal processes); b. sumber daya manusia (people); c. system; d. external events; e. legal dan regulatory requirements (legal risk).

Risikio operasional yang terjadi pada beberapa lembaga yang belum memiliki standar prosedur tetap pembiayaan, kegiatan untuk melemparkan dana ke masyarakat tentu memiliki risiko yang sangat tinggi. Bahkan pada beberapa lembaga yang sudah memiliki garis aturan main yang jelas terhadap pembiayaan masih saja terjadi kesalahan yang berakibat pada gagalnya fungsi pembiayaan. Contoh yang paling mudah dan sederhana adalah ketidaktajaman analisa oleh marketing terhadap kelayakan usaha atau overvalued yang diterapkan pada penilaian jaminan. Dalam cakupan akuntansi, kesalahan alokasi biaya, salah posting, dokumentasi bukti transaksi, repetitas transaksi yang sangat tinggi merupakan beberapa aktivitas yang perlu dimonitor secara berkala.

Pada beberapa BMT yang melakukan sistem ”jemput bola” dalam mengadakan pelayanan, rentan terhadap kegagalan proses keuangan dan administrasi. Lupa atau salah catat transaksi, lupa atau salah hitung transaksi, kehilangan efektivitas waktu dan tenaga tidak dapat dipungkiri sebagai perwujudan dari risk operational archieve dari BMT. Sistem jemput bola mengakibatkan pula kemungkinan terjadinya overdraft dan selisih marketing yang tinggi, namun untuk hal seperti ini lembaga melakukan risk sharing dan risk transfer kepada karyawan dengan klasifikasi kejadian tertentu. Proses backup data yang tidak dilakukan secara benar; terlewat waktu, salah ambil data, salah simpan, atau kegagalan proses recovery juga mempunyai andil besar dalam pemahaman risiko operasional BMT.

Dalam bidang pembiayaan, aspek dokumentasi terhadap file pembiayaan akan menjadi salah satu yang krusial ketika setiap lembar kertas bagian dari proses tersebut tidak didokumentasikan dengan benar. Penyimpanan, arsipatoris, ataupun mutasi bukti kepemilikan barang jaminan merupakan salah satu praktek dari penjelasan tersebut. Proses yang melibatkan aktivitas simpanan juga tidak luput terbebas dari risiko-risiko yang bisa menimbulkan efek terhadap operasional. Proses penyesuaian (dan penelusuran) yang tidak dilakukan dengan tuntas apabila diperlukan, terhadap perbedaan catatan antara sistem dengan buku simpanan sebagai akibat dari transaksi jemput bola akan mengakibatkan ketimpangan informasi yang disajikan kepada pemilik simpanan. Ketika seharusnya surat pemberitahuan atau surat peringatan sudah harus dikirimkan dengan melihat pada tingkat kolektibilitas[72] yang ada, namun karena faktor lupa, tidak mengupdate secara berkala informasi kolektibilitas, atau menunda pemberiannya dengan alasan lain merupakan kejadian yang dapat meningkatkan penilaian risiko operasional.

Dari beberapa paparan di atas jelas tergambar bahwa risiko operasional ini merupakan jenis risiko penting yang sangat berpengaruh bagi kelancaran bisnis para anggota BMT. Hal inilah yang menyebabkan mengapa pusat perhatian BMT atas upaya mengelakkan risiko operasional ini diarahkan pada upaya penyempurnaan proses, prosedur, dan pengawasan manajemen BMT.

Operational risk bukanlah merupakan risiko baru yang dihadapi oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya saat ini. Risiko ini sesungguhnya telah terbentuk sejalan dengan perubahan-perubahan serta perkembangan perjalanan dari kegiatan operasional industry perbankan itu sendiri. Risiko- risiko yang dulu mungkin tergolong low cost errors kini telah berkembang menjadi risiko-risiko yang makin sering terjadi dan dengan pengaruh yang semakin luas pula. [73]

Pengelolaan atau antisipasi manajemen risiko yang efisien adalah bagaimana BMT mampu menempatkan posisi secara strategis dalam market-nya dengan mereduksi semua risiko, khususnya risiko operasional. Tidak adanya sistem manajemen risiko yang sehat dan kuat dapat menyebabkan BMT kehilangan kemampuannya dalam mengatasi risiko, dan dapat mengurangi kontribusi potensialnya.[74] Oleh sebab demikian, langkah antisipasi yang dilakukan pihak BMT MUU guna menanggulangi risiko operasional ini, yaitu dengan cara upaya penyempurnaan Standar Operasional Prosedur, aktualisasi Sistem Pengendalian Internal,  pemantauan pembiayaan, pengadaan brankas, pencadangan atas kas, dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Pengawas Manajemen. Dalam hal ini, hendaknya personil Dewan Pengawas Manajemen direkrut dari orang-orang yang ahli di bidang manajemen, akuntansi, dan keuangan agar proses audit internal berjalan dengan lancar. Sedangkan di BMT MUU para DPM berbasis tenaga pendidik dan kesehatan, sehingga proses audit internal kurang berjalan optimal sebagaimana mestinya.[75]

 

 

 

 

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada pembahsan analisis hasil penelitian ini, dibahas mengenai operasional penghimpunan dana dan pembiayaan, diikuti tahapannya, serta perencanaan, pengembangan produk BMT, dan pembinaan SDI BMT MUU. Dari pembahasan tersebut ditulis dengan beberapa tahap, pertama dengan cara dari setiap pembahasan didiskripsikan sesuai dengan urutan pembahasan tersebut di atas, kemudian setelah didiskripsikan dilihat kesesuaiannya dari tinjauan Syari’ah (normative) dan dianalisis kesesuaiannya dengan aspek empirik pada praktiknya (sosiologis).

Di dalam prosedur manajemen operasional BMT dapat dibedakan menjadi dua kelompok umum, yaitu: prosedur kelompok operasional penghimpunan dana dan prosedur operasional penyaluran dana (pembiayaan).[76]

  1. A.       Prosedur Operasional Penghimpunan Dana BMT MUU

Baitul Māl wa Tamwil (BMT) salah satu koseptualnya, yaitu Baitul Māl. Baitul māl lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana. Bagi BMT selain modal, mekanisme opersasional penghimpunan dana BMT secara garis besar ada dua prinsip operasional syariah yang telah diterapkan secara luas yakni wadi’ah artinya dana tersebut sebagai titipan dan prinsip mu.dārabah sebagai investasi.

Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana Baitul Māl wa Tamwil (BMT) terdiri dari tiga kompenen,[77] yaitu:

  1. Modal,
  2. Titipan,
  3. Investasi.

                              1.            Modal

Modal BMT adalah dana yang disetorkan oleh para anggota biasa. Pada akhir periode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut, mereka akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan SHU (Sisa Hasil Usaha).[78] Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan (fixed asset/non earning asset). Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya.

Sumber modal pada BMT Mitra Usaha Ummat terdiri dari tiga komponen, yaitu:[79]

  1. Hutang, pembiayaan dari pihak luar seperti pinjaman lunak dari pemerintah dan perbankan syariah.
  2. Simpanan Anggota, melalui produk simpanan wadi’ah dan mudhārabah.
  3. Modal Sendiri, terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam UU tentang Perkoperasian (Pasal 4 ayat 2).[80]

Pada BMT MUU, mekanisme penyertaan modal pemegang saham dapat dilakukan melalui akad musyarakah fi sahm asy-syarikah atau equity parcipation dengan produk “simpanan penyertaan” Telah melunasi simpanan pokok sebesar Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) , dan simpanan wajib Rp 10.000,00/bulan.

 

BMT MUU

Musytarik

(Partner)

 

ANGGOTA BIASA

 

 

Mekanisme penyertaan saham tersebut dapat digambarkan dalam skema berikut ini.[81]                                                    1. Sektor Modal

                                          

     

    2. Bagi SHU

                                                           

                                                                                                                                       

3. Bagi Hasil                   

         2. Pemanfaatan

 

ANGGOTA BIASA

dan

LUAR BIASA

            Dana 

 

 

 

Skema 5.1. Sumber Dana dari Modal

 

Dari skema di atas dapat dijelaskan, salah satu sumber  dana BMT berasal modal sendiri, dari pemegang saham dengan  simpanan pokok dan simpanan wajib, kemudian disalurkan menjadi pembiayaan kepada anggota biasa dan anggota luar biasa.[82] Dalam satu periode pembukuan, sesuain hasil Rapat Anggota Tahunan, anggota akan mendapatkan hasil dalam bentuk SHU. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

                  2.              Titipan (Wadi’ah)

Salah satu prinsip yang digunakan BMT dalam memobilisasi dan menghimpun dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah al-wadi’ah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.[83] Secara umum prinsip wadiah pun terbagi dua yaitu: wadi’ah yad al-amanah dan wadi’ah yad adh-.damanah.

  1. a.      Wadi’ah Yad al-Amanah

Jenis kegiatan wadi’ah yad al-amanah antara lain pelayanan kontak simpanan (safe deposit box) dan pelayanan administrasi dokumen (custodian). BMT mendapatkan imbalan dari jasa penyimpanan tersebut. Namun demikian BMT tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan. Produk diaplikasikan di BMT MUU pada simpanan cadangan risiko.

Wadi’ah yad al-amanah memiliki karakteristik sebagai berikut:

  1. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima tititpan.
  2. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipan tanpa boleh memanfaatkan.
  3. Sebagai konpensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.
  4. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi BMT yang emungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe deposit box.
    1. b.      Wadi’ah Yad adh-.Damanah.

Prinsip wadi’ah yad adh-.damanah adalah dana yang dititipkan boleh digunakan untuk usaha BMT dan boleh memberikan bonus pada saat kondisi BMT surplus sesuai kebijakan namun bonus tersebut tidak diperjanjiakan.[84]

Akad wadiah dapat diterapkan dalam bentuk produk rekening tabungan BMT.

Wadi’ah yad adh-.damanah memiliki karakteristik berikut ini:

  1. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
  2. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
  3. Produk BMT yang sesuai dengan akad ini yaitu tabungan.
  4. Pemberian bonus oleh BMT tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak BMT.
  5. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen BMT karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.

                  3.              Investasi

Prinsip lain yang digunakan adalah prinsip investasi. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah mu.dārabah. Menurut Fatwa MUI (2000) bahwa, mu.dārabah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua belah pihak di mana pihak pertama (malik, sāhib al-mal, BMT) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (‘amil, mu.dārib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha bagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.[85] Tujuan dari mu.dārabah adalah kerja sama antara pemilik dana (shahibul māl) dan pengelola dana (mu.dārib), dalam hal ini BMT.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, prinsip mu.dārabah terbagi dua yaitu, mu.dārabah mutlaqah dan mu.dārabah muqayyadah.

  1. a.      Mu.dārabah mutlaqah

Dalam operasional penghimpunan dana di BMT dengan prinsip mu.dārabah mutlaqah dapat diterapkan untuk pembukaan rekening deposito atau simpanan berjangka. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi BMT dalam menggunakan dana yang dihimpun. Namun denikian karena sifatnya investsi perlu adanya kesepakata nisbah bagi hasil[86] dengan pihak pemilik dana (shohibul māl).

Aplikasi produk simpanan BMT MUU ialah Simpanan Mu.dārabah Biasa (SIMUDA), Simpanan Mudārabah Masa Depan (SIMADE), Simpanan Mu.dārabah Berjangka (SIJAKA) dan Simpanan Mu.dārabah Penyertaan.

Dalam penentuan nisbah di BMT Mitra Usaha Ummat menggunakan perhitungan bagi hasil dengan revenue (pendapatan), karena pola ini dapat memperkecil kerugian bagi anggota. Dimana:[87]

  1. Mu.dārabah muthlaqah, berdasarkan dari total pendapatan pembiayaan mu.dārabah atau berdasarkan atas akad yang sama di BMT.
  2. Mu.dārabah muqayyadah, berdasarkan usaha tertentu yang sudah ditentukan oleh sāhibul māl atau berdasarkan persyaratan yang telah diajukan oleh sāhibul māl. Misalkan, pada waktu awal saat anggota menabung dan anggota itu mensyaratkan kepada BMT agar dicarikan anggota yang sudah ada kriterianya sesuai dengan yang di inginkan oleh anggota, kemudian BMT mencarikan anggota yang dipilih oleh anggota tersebut dan bagi hasilnya ditentukan dari usaha spesifik.

Adapun nisbah bagi hasil Simpanan Mu.dārabah di BMT MUU dapat dilihat pada table di bawah ini:[88]

Tabel 5.2

Nisbah Bagi Hasil Simpanan Mu.dārabah BMT MUU

Produk

% Nisbah

Anggota

% Nisbah

BMT

SIMUDA

37%

63%

SIMADE

45 %

55%

SIJAKA

50%

50%

Mudārabah Penyertaan Sementara

65%

35%

Mudārabah Penyertaan Tetap

75%

25%

  1. b.      Mu.dārabah Muqayyadah

Jenis akad ini merupakan simpanan khusus (restricted investment) dimana pemilik dana (shohibul māl) menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh BMT. Karakteristik dari simpanan ini adalah sebagai berikut:

  1. Pemilik dana menetapkan syarat penyaluran dana. Untuk itu BMT wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
  2. Sebagai tanda bukti simpanan, BMT menerbitkan bukti simpanan khusus. BMT wajib memisahkan dana daari rekening simpanan khusus dengan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administatif.
  3. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan kepada pemilik dana.

Konsep dasar mu.dārabah pada BMT ialah konsep pembagian (sharing), baik keuntungan maupun kerugian (profit and loss sharing). Prinsip yang umum adalah siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabungannya, harus juga bersedia mengambil risiko. BMT akan membagi juga kerugian perusahaan jika mereka menginginkan perolehan hasil dari modal mereka.[89] Hal ini selaras dengan kaidah fiqh khusus di bidang mu’amalah atau transaksi yang berbunyi: “hasil usaha muncul bersama biaya/hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian” atau الخراج بالضمان[90] dan “profit muncul bersama risiko/risiko itu menyertai manfaat” atau الغنم بالغرم[91].

  1. B.       Prosedur Operasional Pembiayaan BMT MUU

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan dana dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah sejumlah bunga, imbalan atau bagi hasil. Sedangkan menurut PP No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan.

Pembiayaan sering juga disebut dengan financing, yang artinya pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain atau lembaga.[92]

BMT MUU dalam melaksanakan operasional pembiayaan, selalu berpedoman kepada prudential banking practices, yaitu sikap kehati-hatian dalam menjalankan operasinya terutama dalam hal pemberian pinjaman kepada pihak ketiga atau debitur, sehingga dana yang disalurkan tidak berhenti dan menimbulkan resiko pembiayaan macet. Pada dasarnya financing juga berkaitan erat dengan marketing. Menurut Kotler: marketing is about idenfitying and meeting human and social needs atau singkatnya “meeting needs profitably”.[93] Oleh karenanya pihak BMT MUU hendaknya meneliti secara seksama calon dan/atau anggota penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat ataupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana BMT selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Menurut operasional penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:[94]

  1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
  2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang dugunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

  1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk mamanuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.
  2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Secara umum, jenis-jenis pembiayaan yang dilakukan dan diterapkan oleh BMT Mitra Usaha Ummat ialah sebagai berikut:

 

 

Pembiayaan menurut sifat penggunaan

Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan produktif

Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan investasi

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3. Pola Pembiayaan Syariah Komersial

 

  1.                   1.              Pembiayaan Modal Kerja

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-kompenen alat likuid (cash), piutang dagang (receivable), dan persediaan (inventory) yang diumumnya terdiri atas persediian bahan baku (raw material), persediaan barang dalam proses (work in process), dan persediaan barang jadi (finished goods). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (cash financing), pembiayaan piutang (receivable financing), dan pembiayaan persediaan (inventory financing).

BMT dapat membantu  memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut, dengan menjalin hubungan partnership dengan anggota, dimana BMT bertindak sebagai penyandang dana (shahibul māl), sedangkan anggota sebagai mitra usaha (mu.dhārib), Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan mu.dārabah (trust financing). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodic dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian BMT.

Ada beberapa skema jual beli yang dipergunakan untuk meng-approach kebutuhan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1)      Murābahah

Murābahah adalah penjualan dengan harga pembelian barang berikut untung yang diketahui.[95] Misalnya, seseorang membeli barang atau membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana. Ia kemudian meminta pada BMT untuk membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya pada saat barang diterima. Harga jual pada pemesanan adalah harga pokok yang ditambah margin atau mark-up keuntungan yang disepakati. Kesepakatan harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan tidak dapat berubah menjadi lebih mahal selama berlakunya akad.

Prinsip murābahah umumnya diterapkan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan menyerupai kredit investasi pada lembaga konvensional.

2)      Salam

Salam adalah pembelian barang untuk penghantaran (delivery) yang ditangguhkan dengan pembayaran di muka. Salam dalam perbankan syariah biasanya diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau industri sejenis lainnya. Mengingat BMT tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (inventory), maka dimungkinkan bagi BMT untuk melakukan akad salam kepada pembeli kedua seperti bulog, pedagang pasar induk, atau rekanan. Mekanisme ini disebut dengan Salam Paralel.

3)      Istishna’

Prinsip istishna’ menyerupai salam, namun istishna’ pembayarannya dapat dimuka, dicicil atau dibelakang.[96] Skim istishna’ dalam BMT umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur, industri kecil-menegah dan konstruksi.

Akad salam dan istishna’ belum teraplikasikan pada BMT MUU, karena tingkat operasionalnya yang rumit, pemahaman masyarakat terhadap produk tersebut juga belum memadai, dan foktor SDM-nya tidak sekomprehensip perbankan syariah.[97]

  1.                   2.              Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada para anggota BMT untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitas atau renovasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.

Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah: 1) Untuk pengadaan barang-barang modal; 2) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah; 3) Berjangka waktu menegah dan panjang.

Pada umumnya, pembiayaan investasi menggunakan skema musyārakah mutanāqishah. Dalam hal ini, BMT memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap BMT melepaskan penyertaannya dan anggota biasa BMT akan mengambil alih kembali, baik dengan menggunakan surplus cash flow yang tercipta maupun dengan menambah modal, baik yang berasal dari setoran anggota biasa yang ada maupun dengan mencari calon anggota baru.

Skema lain yang dapat digunakan oleh bank syariah adalah al-ijārah[98] al-muntahia bit-tamlik, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan kepemilikan. Yang mana terdiri dari dua kata adalah; kepemilikan suatu manfaat (jasa)[99] berupa barang yang jelas dalam tempo waktu yang jelas, diikuti dengan adanya pemberian kepemilikan[100] suatu barang yang bersifat khusus dengan adanya perpindahan hak, dari hak sewa menjadi hak milik. Hal ini sesuai dengan kaedah fiqh[101]: “mā shahha ayyumlika bil akhdzi shahha ayyumlika bil bay’i”, maknanya ialah bahwa apa-apa yang dapat diambil manfaat serta faedahnya, maka dapat pula dijual. Dengan pengecualian selama barang atau jasa tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. [102] Sebagimana tertulis dalam kaedah fiqh:

كل ما صح نفعه صح بيعه إلا بدليل

Sedangkan sumber BMT untuk pembayaran sewa ini adalah amortisasi atas barang modal yang bersangkutan, surplus, dan sumber-sumber lain yang dapat diperoleh BMT.

  1.                   3.              Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder.

Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian/ perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun berupa jasa, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya. Karena pada dasarnya menurut kaidah fiqh, setiap sesuatu yang diperbolehkan untuk dijual maka diperbolehkan pula untuk dipinjamkan.[103]

                                                                                           كل ما صح بيعه صح قرضه

Pada unumnya, BMT dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema berikut ini:

1)      Al-bai’ bi tsaman ajil (salah satu bentuk murābahah) atau jual beli dengan angsuran.

2)      Al-ijārah al-muntahia bit-tamilik atau sewa beli.

3)      Al-musyārakah mutananaqhishah atau descreasing participation, dimana secara bertahap BMT menurunkan jumlah partisipasinya.

4)       Ar-rahn untuk memenuhi kebutuhan jasa.[104]

Pembiayaan konsumsi tersebut di atas lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil. Seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir atau miskin. Oleh karena itu, ia wajib diberi zakat atau sedekah, atau maksimal diberikan pinjaman kebajikan (al-qar.d al-hasan), yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja, tanpa imbalan apa pun.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan BMT secara garis besar terdiri dari empat kelompok operasional syariah, yaitu prinsip jual beli (bai’/murābahah), sewa beli (ijārah waiqtina), bagi hasil (mu.dārabah) dan kongsi (musyārakah).

 

 

C.   Produk Pembiayaan BMT MUU

BMT Mitra Usaha Ummat menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, dengan prioritas masyarakat menengah ke bawah menggunakan system/prinsip :

  1. Jual Beli (Murābahah)

Yaitu pembiayaan untuk pembelian barang dimana BMT mendapatkan keuntungan dengan menaikkan harga barang dan anggota membayar secara angsuran / jatuh tempo.[105]

  1. Kerjasama Modal Sebagian (Musyārakah)

Yaitu pembiayaan untuk modal kerja kepada pihak lain untuk kegiatan usaha dengan memberikan porsi keuntungan kepada BMT sesuai kesepakatan yang mana system dan jangka waktu pembayaran sesuai kesepakatan di awal.[106]

  1. Kerjasama Modal Keseluruhan (Mu.dārabah)

Yaitu Pembiayaan untuk investasi dan modal kerja kepada pihak lain untuk kegiatan usaha dangan memberikan porsi keuntungan kepada BMT sesuai kesepakatan yang mana system dan jangka waktu pembayaran sesuai kesepakatan BMT dan nasabah.[107]

  1. Sewa (Ijārah)

Yaitu Pembiayaan untuk keperluan sewa menyewa yang mana BMT menyediakan barang yang akan disewa untuk kepentingannya. Anggota akan membayar sewa sesuai yang disepakati (Pokok sewa ditambah profit BMT) dalam jangka waktu yang disepakati pula.[108]

Dari hasil observasi,[109] dapat dijelaskan bahwa pembiayaan yang diterapkan pada BMT Mitra Usaha Ummat belum menerapkan sistem syariah murni, misalnya pada operasional pembiayaan murābahah yaitu bila menggunakan sistem syariah murni BMT membelikan barang yang dibutuhkan anggota kemudian diserahkan kepada anggota, tetapi dalam prakteknya BMT hanya memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan anggota dan anggota membeli sendiri barang yang dibutuhkannya tanpa adanya pengecekan terhadap barang yang sudah dibeli oleh anggota pembiayaan. Dalam hal ini, salah satu sebab ketidaksesuaian dengan Syari’ah ialah karena kurang optimalnya pengawasan dari DPS BMT MUU.

Selanjutnya, pembiayaan ini (pembiayaan murābahah mencapai 80% sedangkan sisanya untuk pembiayaan-pembiayaan lainnya) yang paling dominan diaplikasikan dan paling diminati oleh masyarakat karena sangat fleksibel dalam operasioanalnya dan tidak jauh berbeda dengan kredit pada umumnya. Sedangkan pembiayaan mu.dārabah dan musyārakah paling minim serta sangat jarang diaplikasikan di BMT MUU dengan alasan pemahaman di masyarakat kurang mengena, skill SDI yang belum memadai, dan terkesan rumit dan mahal bila dilakukan. Dan pembiayaan dengan prinsip al-qar.d yaitu pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan wajib mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhit periode yang telah disepakati.[110] Pinjaman al-qar.d hanya diperuntukkan untuk para pengurus dan pengelola, tidak dipromosikan secara umum.

Syarat pengajuan untuk memperoleh pembiayaan di BMT relativ mudah tidak seperti di perbankan syariah pada umumnya, karena itu mayoritas masyarakat kecil mengajukan pembiayaan ke BMT Mitra Usaha Ummat. Untuk target keuntungan pemberian pembiayaan kepada anggota dengan sistem tawar – menawar dengan target keuntungan setara rata-rata 1.55 %  s/d 2,25 % per bulan.[111]

D.   Tahapan Operasional Pembiayaan BMT MUU

BMT merupakan lembaga keuangan yang berfungsi intermediasi (financial intermediary) disebut juga lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan adalah kegiatan pengalihan dana dari pihak kelebihan dana (unit ekonomi surplus) kepada pihak kekeurangan dana (unit ekonomi defisit). Baik pihak kelebihan dana (unit ekeonomi surplus) maupun pihak kekeurangan dana (unit ekonomi defisit) dapat berupa badan usaha, lembaga pemerintah, atau perseorangan (rumah tangga). [112] Selanjutnya untuk kegiatan financing, BMT MUU memiliki beberapa tahapan operasional. Mulai dari permohonan pembiayaan, survey, analisis pembiayaan, disposisi pembiayaan, dan terakhir proses pencairan.

Dalam mengajukan permohonan pembiayaan, anggota harus melalui beberapa tahap pembiayaan sebagai berikut:

  1.                            1.      Tahap Permohonan Pembiayaan

Pada tahap ini antara lain adalah penerimaan permohonan pembiayaan dari calon anggota dengan datang dan mendaftar ke BMT untuk mengajukan permohonan pembiayaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh BMT (fotocopy KTP, KK, Jaminan dan persyaratan lain yang diperlukan). Permohonan pembiayaan merupakan pijakan awal untuk menentukan putusan pembiayaan karena di dalamnya terdapat data-data pendukung yang akan mempengaruhi putusan pembiayaan, yang antara lain memuat identitas pemohon, jumlah pembiayaan, rencana penggunaan, rencana pengembalian, jangka waktu, dan jaminan yang ditawarkan.

Formulir pembiayaan yang telah diserahkan oleh pihak BMT Mitra Usaha Ummat kepada anggota dan/atau calon anggota untuk diisi dengan lengkap, terdiri dari komponen pertanyaan sebagai berikut:[113]

1)         Data diri (dilengkapi dengan foto kopi KTP/identitas lainnya) beserta no telfon yang bisa dihubungi.

2)         Kebutuhan nominal pembiayaan dan jelas rencana penggunaan pembiayaan untuk keperluan apa.

3)         Cara pembayaran dan jangka waktu pembiayaan.

4)         Keuntungan atau bagi hasil yang diberikan dan rencana angsuran pembiayaan.

5)         Data usaha :

1)   Usaha yang dijalankan.

2)   Omset penjualan rata-rata per bulan.

3)   Biaya Usaha yang berisi: pembelian barang dagangan/bahan baku, transportasi, dan lain-lain.

6)         Jaminan:

1)   Jenis jaminan.

2)   Status jaminan.

3)   Pemilik jaminan.

7)         Data Keluarga:

1)   Jumlah istri.

2)   Jumlah anak.

3)   Jumlah tanggungan lain bila ada.

8)         Data Kekayaan:

1)   Status rumah.

2)   Kondisi rumah.

3)   Sawah/tegal yang dimiliki.

4)   Kekayaan lain seperti mobil dan sepeda motor.

9)         Data Pekerjaan:

1)   Nama instansi/lembaga.

2)   Alamat instansi.

3)   Jabatan/golongan.

4)   Gaji pokok yang diterima.

10)     Data Kegiatan Umum dan Data Keagamaan

  1. Tahap Pemeriksaan (Survey)

Tahap ini BMT melakukan identifikasi anggota secara langsung ketempat tinggal/usaha (survey) untuk mendapatkan data yang akurat tentang jati diri dan karakter anggota yang akan diberi pembiayaan. Data-data yang harus di dapat antara lain: kondisi keuangan, pengalaman usaha, prospek usaha, data lingkungan, kondisi jaminan dan data rekomendasi dari pihak ketiga (tetangga, teman, saudara, dan sebagainya) baik dari segi usaha, kondisi usaha, sehingga bagian pembiayaan atau marketing dapat mempunyai data yang lebih akurat atas kebenaran dibandingkan data pelaporan yang ada pada saat permohonan diajukan.

  1. Tahap Analisa

Tahap ini BMT akan mengolah data dari hasil survey yang nantinya untuk menentukan:[114]

Apakah penyaluran dana nantinya:

2)       Aman (jaminan),

3)       Lancar (kemampuannya),

4)       Menghasilkan (keuntungan).

Apakah penyaluran dana nantinya berdasarkan tujuan dan penggunaannya:

1)       Investasi (untuk pengadaan sarana/alat-alat produksi)

2)       Modal kerja (untuk pengadaan bahan baku)

3)       Konsumsi (untuk dikonsumsi)

Apakah penyaluran dana nantinya berdasarkan sektor usaha:

1)       Perdagangan (toko kelontong, warung makan, pedagang pasar, dll)

2)       Industri (pembuatan kerupuk, tahu, tempe, kerajinan, dll)

3)       Pertanian (sayuran, palawija, dll)

4)       Peternakan (itik, ikan, ayam, dll)

5)       Jasa (foto copy, penjahit, sablon, dll)

Apakah penyaluran dana nantinya berdasarkan jangka waktu:

1)       Jangka pendek (< 1 tahun)

2)       Menengah (= 1 tahun)

3)       Panjang (> 1 tahun)

Beberapa hal yang selalu diperhatikan dalam analisis pembiayaan di BMT MUU menggunakan prinsip-prinsip seperti: 5C dan 3R.[115]

  1. Capital (modal/kekayaan)

Modal adalah salah satu yang menjadi penilaian oleh pihak bank (sāhibul al-mal) dalam menganalisis sebuah pembiayaan modal merupakan kebutuhan utama dalam mendirikan sebuah usaha atau sebagai sumber pembiayaan pertama.

  1. Collateral (barang jaminan/anggunan)

Barang jaminan merupakan hal yang penting dalam pelaksaan pembiayaan, karena dengan adanya jaminan selain menjaga keamanan atas pembiayaan yang akan memotivasi anggota dan/atau calon anggota untuk tetap rajin dan tidak lalai atas kewajibannya dalam melunasi pembiayaan yang dilakukan.

  1. Capacity (kemampuan untuk membayar hutang)

Kemampuan anggota dan/atau calon anggota dalam mengelola dan menangani usaha serta modal kerja yang ia miliki tentunya sangat perlu dalam menjalankan usaha yang ia lakukan tersebut tentunya memerlukan modal dan juga dana pihak ketiga termasuk BMT, jika anggota dan/atau calon anggota tidak mampu mengelola usahanya maka disinilah BMT harus melihat seberapa besar kemampuannya dalam mengembalikan pinjaman yang ia lakukan baik dari segi pinjaman maupun jaminan.

  1. Condition (kondisi/lingkungan)

Penilaian yang dilakukan disini berkenaan dengan bagaimana prospek kegiatan usaha yang dimiliki oleh si pemohon pembiayaan apakah berisiko tinggi atau tidak, juga apakah usaha yang dilakukan tersebut tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.

 

  1. Character (watak/sifat)

Berbicara tentang karakter atau sifat di sini pihak BMT tenntunya tidak akan mau mengambil risiko, maka dalam hal ini BMT akan melakukan penelitian atau penjajakan atas anggota dan/atau calon anggota, apakah ia memiliki perilaku dan akhlak yang baik atau tidak, serta mengadakan hubungan yang baik dengan orang sekitarnya termasuk keluarga dan masyarakat.

Prinsip lain yang harus dilakukan oleh pihak BMT dalam melakukan pembiayan terhadap nasabah antara lain 3R, yaitu:

  1. Return Principle

Pihak BMT harus menilai tentang pembiayaan yang dilakukan bank akan menghasilkan laba dan juga kemampuan anggota dan/atau calon anggota dalam mengembalikan pinjaman atas pembiayaan tersebut.

  1. Payment Capacity

Hal ini berkaitan dengan kemampuan anggota dan/atau calon anggota atas pihak pemohon pembiayan dalam mengembalikan pinjaman pembiayaan dengan tepat waktu.

  1. Risk Breaking

BMT juga harus dapat mengetahui tingkat kemungkinan risiko yang akan dihadapinya jika melakukan suatu pembiayaan tertentu.

Setelah melakukan survey maka akan diadakan rapat komite bagian pembiayaan untuk menentukan apakah anggota dan/atau calon anggota tersebut layak diberikan pembiayaan atau tidak. Bila layak diberikan pembiayaan maka akan diberikan tapi jika tidak layak maka berkas akan dikembalikan.

Otoritas atau wewenang memutuskan pembiayaan di BMT Mitra Usaha Ummat terdiri dari tiga bagian, yaitu:[116]

  1. Pembiayaan antara 1 juta sampai 6 juta, didisposisi atau diputuskan oleh marketing bagian pembiayaan dan kepala cabang.
  2. Pembiayaan antara 6 juta sampai 30 juta, didisposisi atau diputuskan oleh maketing bagian pembiayaan, kepala cabang dan kepala bagian marketing.
  3. Sedangkan untuk pembiayaan diatas 30 juta, biasanya akan didisposisi lebih detail dalam rapat team manajemen dengan pengawas dan pengurus BMT Mitra Usaha Ummat.
  4.                   4.    Tahap Pencairan

Setelah anggota dan/atau calon anggota diputuskan  layak untuk diberikan pembiayaan, maka akan dibuatkan akad perjanjian. Yang perlu diperhatikan adalah isi kesepakatan di antara kedua belah pihak yang antara lain : jenis pembiayaan, tanggal pencairan, jumlah pembiayaan, cara pembayaran, persyaratan administrasi dan sanksi atas cidera janji. Kemudian akan disetujui dan ditandatangani oleh anggota dan pihak BMT. Kemudian dilakukan pencairan pembiayaan dengan sebelumnya dipotong untuk cadangan resiko sebesar 5% dari pembiayaan, yang mana cadangan resiko ini akan dikembalikan kepada anggota saat melunasi pembiayaan. Selain itu akan dikurangi dengan biaya administrasi dan biaya pengajuan permohonan.

  1.                   5.   Pembinaan dan Pengawasan Anggota

Jika semua tahap realisasi/persetujuan telah selesai maka pembinaan dan pengawasan tetap dilakukan. Caranya adalah dengan memberikan kartu angsuran pembiayaan yang berisi pokok angsuran, bagi hasil dan jangka waktu angsuran. Dengan maksud untuk mengetahui tertib tidaknya anggota dalam mengangsur pembiayaan.

Kemudian apabila terjadi pembiayaan macet, maka tindakan yang akan diambil BMT adalah mendatangi anggota tersebut dan melakukan penagihan dengan membawa surat peringatan kemudian mencari penyebab macetnya angsuran pembiayaan. Setelah BMT memberikan pembinaan secara mental dan manajemen kepada anggota, namun jika anggota masih juga belum bisa membayar/mengangsur maka pihak BMT akan melakukan rescheduling (penjadwalan ulang), reconditioning (dikondisikan kebali), restructuring (penstrukturan ulang).

Apabila langkah-langkah tersebut belum mampu mengatasi permasalahan NPL, maka pihak BMT akan mengambil jaminan/agunan yang berupa benda bergerak dan berwenang menjual untuk melunasi hutangnya, apabila masih ada sisa uangnya akan dikembalikan pada anggota dan apabila kurang maka anggota menambah sehingga hutangnya lunas.

Secara umum prosedur pengajuan pembiayaan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pada BMT Mitra Usaha Ummat ini relatif sama dengan prosedur pembiayaan pada BMT lainnya.[117]

Dan proses terperinci mengenai alur pembiayaan di BMT Mitra Usaha Ummat, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengisi Form pengajuan pembiayaan

 

Anggota mengajukan pembiayaan

 

Melengkapi syarat-syarat pengajuan pembiayaan

Bagian Pembiayaan merima aplikasi dan dokumen

Bagian Pembiayaan Survey tempat usaha dan tinggal

Analisa pembiayaan dan rapat komite pembiayaan

Membuat kesepakatan bagi hasil dan waktu pembiayaan

Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) ke anggota

Surat penolakan ke nasabah

Buat akad pembiayaan

Berkas kembali

Menandatangani akad dan menyerahkan jaminan

Pencairan pembiayaan oleh bagian kasir

Layak

Tidak Layak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.5 Alur Pembiayaan BMT Mitra Usaha Ummat

 

E.   Perencanaan dan Pengembangan Produk BMT

Perencanaan adalah proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya atau pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan olehg siapa.[118] Salah satu aspek penting perencanaan adalah pembuatan keputusan (decision making), proses pengembangan dan penyelesaian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Keputusan-keputusan harus dibuat pada berbagai tahap dalam proses perencanaan.[119]

Perencanaan dan pengembangan produk lembaga keuangan syariah, merupakan hal yang bergerak mengikuti kemauan pasar (market wants). Sehingga produk tersebut akan berjalan mengikuti siklus kehidupan. Siklus produk atau suatu adalah berawal dari lahir, tumbuh, berkembang, tua dan mati. Sebagaimana digambarkan dalam kurva di bawah ini:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurva 5.6. Konsep Daur Hidup Produk

Dari gambar di atas, secara umum pada tahap pengembangan produk dapat dilakukan pada semua tahap. Pengembangan produk baru dapat dilakukan bahkan ketika sebuah produk lama masih dalam tahap perkenalan, apabila saat itu produk tersebut sudah mulai mendapat serangan dari kompetitor misalnya, sehingga perlu dibantu oleh produk baru BMT untuk menghadapi kompetitor tersebut.

Pengembangan produk baru juga dapat dilakukan saat produk lama mulai memasuki tahap pertumbuhan, dengan maksud untuk mendukung produk yang telah ada. Dan Pengembangan produk baru menjadi lazim dilakukan saat produk lama mulai dewasa dan mengalami kejenuhan, sebelum produk benar-benar dilupakan anggota, Pengembangan produk baru perlu secepatnya dilakukan.

Demikian juga produk BMT MUU, pada waktu tertentu akan mencapai pada tahapan tertentu. Meskipun tidak diketahui, kapan waktu tepatnya itu terjadi. Akan tetapi semua produk tentu diawali dengan sebuah perencanaan dan strategi.[120]

Setelah suatu produk terbentuk akan dilanjutkan dengan proses pemasaran agar produk tersebut laku serta laris dipasaran. Apabila merujuk pada teorinya Kotler,[121] maka sistem pemasaran BMT MUU secara sederhana dapat digambarkan di bawah ini:

 

Komunikasi

 

BMT

 

 

 

 
 

ANGGOTA

Services / Pelayanan

                                     Funding & Financing

 

                                    

 

 

Informasi

 

Gambar 5.7. Sistem Pemasaran BMT Secara Sederhana

 

Selanjutnya, strategi yang dapat diterapkan BMT guna memasrkan produnya yaitu melalui penetrasi pasar, pemgembangan pasar, pengembangan produk, dan diversivikasi.

Tabel 5.8

Strategi Pemasaran Produk BMT

 

Produk

 

Konsumen

Produk Lama

Produk Baru

Anggota Lama

Penetrasi pasar

Pengembangan Produk

Anggota Baru

Pengembangan Pasar

Diversifikasi

 

Berdasarkan table di atas dapat dijelaskan sebagi berikut:

  1. a.            Penetrasi Pasar

Strategi ini digunakan bila masih banyak calon anggota yang belum terjangkau di daerah pemasaran kita. Hal ini disebabkan karena:

1)        Produk BMT belum dikenal

2)        Pesaing/kompetitor lebih intensip menggarap calon anggota sehingga tetarik pada produk mereka

3)        Calon anggota tidak mengetahui kelebihan/keunggulan produk BMT

Upaya yang dapat dilakukan guna melakukan penetrasi pasar:

1)   Low price high volume

2)   Menambah kantor layanan atau menambah staf penjualan

3)   Menungkatkan pelayanan yang cepat

4)   Menigkatkan upaya pengiklanan produk BMT

5) Melakukan promosi penjualan: hadiah, bonus untuk anggota berprestasi

  1. b.            Pengembangan Pasar

Strategi ini dilakukan bila anggota yang telah ada telah dianggap jenuh, atau sasaran anggots lama sudah tidak dapat ditambah lagi sehingga perlu dicarikan anggota baru yang secara geografis/demografis berbeda dengan pasar yang lama. Upaya yang dapat dilakukan guna melakukan pengembangan pasar: Menambah lokasi atau kantor cabang di daerah lain dan strategi jemput bola pada anggota atau calon anggota yang selama ini dianggap bukan merupakan pangsa pasar kita.

  1. c.             Pengembangan Produk

Strategi ini menyangkut perubahan/penyempurnaan dan penambahan produk yang ditawarkan kepada anggota. Hal ini dimaksudkan untuk memperpanjang usia produk yang ditawarkan. Upaya yang dapat dilakukan guna melakukan pengembangan produk: Melakukan riset mengenai produk atau kebutuhan latent dari angggota yang dapat dikembangkan dan menjadi produk yang dibutuhkan oleh anggota di masa yang akan datang dan melakukan modofikasi produk baik dari sisi pelayannan yang lebih cepat dan administrasi yang tidak menghambat kelancaran pelayanan.

Secara sederhana, beberapa alternatif pengembangan produk baru dapat digambarkan di bawah ini:

 

 

 

 

 

Di BMT Mitra Usaha Ummat pengembangan produk biasanya diliakukan melalui prinsip ATM yaitu: Amati, Tiru, dan Modifikasi.[122]

  1. d.            Diversifikasi Produk

Strategi ini merupakan pengembanhan produk baru tetapi masih berhubungan dengan produk lama dan ditawarkan kepada pasar yang baru juga. Upaya yang dapat dilakukan guna melakukan diversifikasi produk: Melakukan riset mengenai kebutuhan pasar/anggota baru dan membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Diversifikasi produk dapat dilakukan dengan beberapa alternatif berikut ini:[123]

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun produk baru yang akan dilaunching oleh pihak BMT MUU dalam waktu dekat ialah diversifikasi dari produk Simpanan Masa Depan (SIMADE), yang mana selama ini hanya berorientasi pada simpanan pendidikan. Ke depan akan ada produk Simpanan Haji dan Simpanan Qurban.[124]

F.   Pengelolaan SDI BMT MUU

Sumber daya insan (SDI) merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan SDI yang berkualitas dan memiliki keterampilan atau skill serta mampu berakhlak karimah. Oleh karenanya, BMT tidak dapat menunggu untuk mendapatkan calon pengelola potensial seperti yang dibutuhkan untuk mengisi posisi tertentu. BMT harus berusaha untuk merencanakan  kebutuhan di masa yang akan datang dan memutuskan di mana akan menemukan calon pengelola yang tepat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Ini memerlukan perencanaan personalia yang mencakup kegiatan yang dibutuhkan untuk menyediakan tipe dan kuantitas pengelola secara tepat dalam pencapaian tujuan organisasi, dalam hal ini BMT memerlukan SDI yang kapabel aspek jasadiyahnya.

Selain itu, BMT juga sangat memerlukan penguatan nilai-nilai ruhiyah sumber daya insaninya (pengelola) sehingga BMT dapat berkembang secara berkelanjutan dan akan selalu berada dalam pengawasan Allah (muraqabatullah) yang tertanam dalam setiap hati pengelola dan pengurusnya.[125] Dalam rangka menciptakan SDI yang cakap dari aspek jasadiyah dan ruhiyahnya, BMT MUU selalu melakukan pembinaan terhadap para pengelolanya. Pembinaan SDI di BMT MUU dapat dijelaskan melalui gambar di bawah ini:

 

 

 

-  Pelatihan

-  DIKLAT

-  Seminar

-  Dll

-  Tadarrus

-  Sholat Jama’ah

-  Jum’atan Keliling

-  Membiasakan berdo’a

-

-  Bersikap sopan

-  Berkata santun

-  Berpakaian rapih

-  Berusaha menerapkan SIFAT

 

 

 

Gambar 5.9. Pembinaan SDI BMT MUU

Dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa pembinaan SDI di BMT MUU terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu:

1.            Akhlak atau etika yang baik untuk pengembangan dan peningkatan kemampuan emosional, sikap dan sifat-sifat kepribadian agar pelayanan kepada para anggota terasa aman dan nyaman, dengan memiliki etika yang baik maka pengelola akan lebih cenderung berperilaku etik tanpa paksaan atau dengan kesadaran sendiri.[126]

2.            Skill dan motivasi yang baik sebagai wujud kompetensi yang handal dalam bekerja karena BMT tidak akan berfungsi dengan baik tanpa adanya orang-orang yang kompeten dan memiliki motivasi yang tinggi. Pelatihan atau training bertujuan untuk memperbaiki efektifitas kerja pengelola dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan, pelatihan atau training juga dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi bekerja dan memperbaiki  penguasaan ketrampilan-ketrampilan dan teknik-teknik pelaksanaan pekerjaan tertentu, terperinci dan rutin.[127]

3.            Aspek ibadah atau spiritual melalui aktivitas keagamaan seperti tadarrus, sholat berjama’ah, sholat jum’at keliling, dan membiasakan berdo’a sebelum dan sesudah bekerja. Keunggulan bersaing yang terus berlanjut antar lembaga keuanagan syariah (termasuk BMT) akan dapat diraih dengan cara mengelola serta membina sumber daya insaninya. [128]

Adapun jumlah SDI di BMT MUU terdiri dari 3 bagian yaitu: 1) Pengelola berjumlah 28 orang, 2). Pengurus berjumlah 7 personil, 3) Dewan Pengawas Syari’ah berjumlah 2 Personil, dan Dewan Pengawas Manajemen berjumlah 3 Personil.[129]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

PENUTUP

  1. A.    Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian secara mendalam tentang manajemen operasional di BMT Mitra Usaha Ummat dapat disimpulkan bahwa:

1.     Manajemen operasional BMT Mitra Usaha Ummat meliputi pengelolaan dan pengaturan segala aktivitas dalam BMT yang mendukung tujuan dasar usaha dan lembaga, yang menghasilkan pendaptan (profit) melalui produk penghimpunan dana (sebagai input)  dan pembiayaan (sebagai output), dan mengelola biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang terkait agar tingkat produktifitas semakin tinggi, dan efektif, serta efisien untuk hasil yang lebih optimal.

2.     Aplikasi manajemen operasional di BMT Mitra Usaha Ummat diakukan dengan prinsip Syari’ah dan berasaskan kekeluargaan melalui kerja team (team work) ataupun kolektif. Konstruksi operasional di BMT MUU terdiri dari 3 (tiga) item yaitu: a. Baitul Māl, aplikasinya pada BMT MUU berfungsi sebagai penerima titipan dana ZIS dan sebagai distributor dana tersebut kepada para mustahiq. Distribusi dana ZIS sebagian disalurkan melalui FORTAMAS (Forum Takmir Masjid) di Kec. Ngemplak, Kalasan, dan Ngaglik, sebagian lagi disalurkan langsung kepada beberapa panti asuhan di sekitar BMT sebagai perwujudan dari kepekaan sosial BMT MUU; b. Bait at-Tijārah di BMT MUU, masih dalam wacana yang belum terlaksana untuk mendirikan Mini Market Syari’ah; c. Baitut Tamwil, sebagai perwujudan dari aspek komersial BMT yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana dari/kepada masyarakat dan pengusaha mikro.

  1. B.     Saran
    1. Penulis menyarankan agar segera dilakukan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM)  oleh steakholder BMT Mitra Usaha Ummat, guna optimalisasi manajemen operasioanal BMT.
    2. Menurut hemat penulis, untuk kelancaran manajemen operasioanal kiranya perlu optimalisasi peran serta fungsi dari Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Pengawas Manajemen, sebagai pengawas terhadap proses dan prosedur bait al-māl, bait at-tijārah, dan bait at-tamwil.
    3. Penulis menyarankan perlu adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang kompeten bagi BMT Mitra Usaha Ummat untuk menambah rasa aman bagi calon dan/atau anggota BMT baik anggota simpanan maupun anggota pembiayaan.
    4. Perlu diadakannya kajian-kajian dan penelitian yang lebih dalam lagi oleh pihak akademisi maupun non akademisi, terkait dengan masalah per-BMT-an agar keberadaan BMT tetap berdaya dan memiliki operasional yang stabil dan sehat.

 

DAFTAR PUSTAKA

A. Etzioni. 1964. Modern Organization. New York: Prentice-Hall Englewood Cliffs.

Adinugraha, Hendri Hermawan. 2008. “Sumber dan Penggunaan Dana Qardh dan Qardhul Hasan pada Bank BRI Syari’ah Cabang Yogyakarta”. Dalam La_Riba, Vol. II. Yogyakarta.

Agustianto. 2004. “Perdagangan dalam Al-quran”. Paper Dipresentasikan pada Diskusi Mata Kuliah Tafsir Ahkam Konsentrasi Ekonomi Islam Program Pascasarjana (S3) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Al Mishry, Rafiq Yunus. 1999. Ushul Al Iqtishad Al Islamy, Cetakan. III. Dimsyaq: Daar al-Qalam.

al-‘Audah, Sulaiman bin Hamdi. 2007. Adabul Mu’amalah fi Assirah Annabawiyyah. Riyadh:Daar ad-Dhiya al-Khairiyah.

Ali, Masyhud. 2006. Manajemen Risiko Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Antonio, Muhammad Syafi’i. 2005. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Arruky, Muhammad. 1998. Qawaid Al Fiqh Al Islamy min Khilali Kitab “Al Isyraf ‘Alaa Masa’il Al Khilaf” Al Qadhi Abdul Wahhab Al Baghdadi Al Maliki. Jilid I. Dimsyaq: Daar al-Qalam.

As-Sa’idan, Walid Ibnu Rasyid. Tt. Qowa’idul Buyu’ wa Faraidul Furu’.“Paper”.

Azis, M. Amin. 2006. Tata Cara Pendirian BMT. Jakarta: PKES Publishing.

Aziz, M. Amin. 1999. Pedoman Penilaian Kesehatan BMT. Jakarta: BPINBUK.

Aziz, M. Amin. 2008. Berkaca dari Nilai-Nilai Jihad Mengembangkan BMT. Jakarta: PKES Publishing.

Beekun, Rafik Issa. 2004. Etika Bisnis Islami. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Brenner, O.C dan J. Tomkiewicz. 1979. “Job Orientation of Males and Females: Are Sex Differences Declining”. Dalam Personal Psychology No. 32 Winter.

Case, Richard B. F., Robert Jacobs, dan Nicholas J. Aquilano. 2006. Operation Manajement For Competitive Advantage. Eleventh Edition. New York: McGraw Hill/Irwin.

Desty Setyowati. 2008. “Indikasi Moral Hazard dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga: (Studi Komparatif Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2003:1 – 2007:9)”. Skripsi S1. Yogyakarta: Ilmu Ekonomi FE UII.

Desty Setyowati. 2008. “Indikasi Moral Hazard dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga: (Studi Komparatif Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2003:1 – 2007:9)”. Skripsi S1. Yogyakarta: Ilmu Ekonomi FE UII.

Dimyati, Ahmad dkk. 1989. Islam dan Koperasi: Telaah Peran Serta Umat Islam dalam Pengembangan Koperasi. Jakarta: Koperasi Jasa Informasi (KOPINFO).

Gitosudarmo, Indriyo. 1999. Manajemen Operasi. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Griffin. ditulis dalam Habib Nazir dan Muhammad Nasahuddin. 2008. Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah. Bandung: Kafa Publishing.

Handoko, T. Hani. 1995. Manajemen. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE.

Heizer, Jay dan Barry Rander. 2006. Alih Bahasa Dwianoegrahwati Setyoningsih dan Indra Almahdy, Manajemen Operasi. Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.

Iqbal, Munawar, Ausaf Ahmad dkk. 1998. Challenges Facing Islamic Banking. First Edition. King Fahd: Islamic Research and Training Institute nor of the Islamic Development Bank.

Jamal Lulail Yunus. 2008. “Analisis Komparatif Konsep Dasar Baitul Maal Wat Tanfwil Di Indonesia (P3UK- PINBUK-DD REPUBLIKA)”. Penelitian PINBUK Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.

Karim, Adiwarman A. 2007. Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. edisi ketiga. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

________. 2011. Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press.

________. 2001. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: IIIT.

Khan, Mohammad Mansoor dan M. Ishaq Bhatti. 2006. “Why Interest-Free Banking and Finance Movement Failed in Pakistan”. Dalam Humanomics, Vol. 22. King Fahd.

Kholis, Nur. 2008. “Prospek Pendidikan Ekonomi Islam Pasca Lahirnya UU Perbankan Syariah dan UU SBSN”. Dalam La_Riba, Vol. II. Yogyakarta.

Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. 2009. Marketing Management. Thisteenth Edition. USA : Pearson Prenfice Hall.

Kuncoro, Mudrajat. 1998. Ekonomi Pembagunan. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Lanny Octavia. 2005. “Analisis Determinan Pertumbuhan Tingkat Kesehatan BMT (Studi Kasus Pada BMT At-Taqwa)”. Skripsi S1. Depok: Ekonomi dan Keuangan Syariah UI.

Lukman, Syukri. 2008. “Kajian Upaya Penguatan Peran Microbanking dan Pendekatan Pembiayaan Kelompok dalam Rangka Pengembangan UMK di Sumatera Barat”. Dalam Center for Banking Research. Universitas Andalas

Mahkamah Agung RI. 2009. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah. Jakarta: Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI.

Martono. 2002. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Yogyakarta: Ekonisia.

Moch. Khoirul Anwar. 2010. “Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro (Studi Tentang Eksistensi Bayt al-Maal wa al-Tamwil dan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pemberadayaan Ekonomi Umat di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur)”. Disertasi S3. Surabaya: Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel.

Moeleong. 1990. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

________. 2005. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: ; CV. Alfabeta.

Mudjib, Abdul. 2001. Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (al-Qowa’idul Fiqhiyyah). Jakarta: Kalam Mulia.

Muhamad Nadratuzzaman, Hilda Saraswati dkk. 2008. Lembaga Bisnis Syariah. Jakarta: PKES Publishing.

Muhammad, Abdul Kadir dan Rilda Muniarti. 2004. Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan. Edisi Revisi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Rifqi. 2010. Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah. Yogyakarta: P3EI Press.

Muhammad. 2000. Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer. Yogyakarta: UII Press.

__________. 2001. Bank Syari’ah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman. Yogyakarta: Ekonomia.

__________.  2005. Manajemen Bank Syari’ah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

__________. 2005. Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2003. Metodologi Penelitian. cet. 5. Jakarta: Bumi Aksara.

Nawawi, Hadari. 2007. Metode Penelitian Bidang Sosial. Cet.12. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nazir, Habib dan Muh. Hasan. 2004. Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan S yari’ah. Bandung: Kaki Langit.

Organisasi Perburuhan Internasional. 2007. Direktori Panduan untuk Dunia Usaha di Nanggroe Aceh Darussalam. Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional.

PINBUK. “Manajemen & Organisasi Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah“. Modul Diklat KJKS/UJKS/BMT Berbasis Kompetensi.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2008. Ekonomi Islam. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Rahmani Timorita Yulianti. 2009. “Manajemen Risiko Perbankan Syariah”. makalah Disampaikan pada Acara Studium General MSI Fakultas Ilmu Agama Islam UII.

Ridwan, Muhammad. 2004. Manajemen Baitul Mal wa Tamwil. Yogyakarta: Citra Medi.

Saat Suharto Amjad. 2011. “Baitul Maal wat-Tamwil: BMT Suatu Alternatif Sumber Pendanaan bagi Usaha Mikrokecil. makalah Disampaikan pada Stadium General Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sabiq, Sayyid, 2001, Fikih As-Sunnah Juz 3, Riyadh: Maktabah Rasyid

Salim, Agus. 2006. Teori & Paradigma Penelitian Sosial Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif. edisi kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.

Stoner, James A.F. 1982. Management. New York: Prentice/Hall International, Inc., Engle Wood Cliffs.

Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sukandarrumidi. 2002. Metodologi Penelitiaan Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula. Cet.1. Yogyakarta: UGM Press.

Tim Penulis Dewan Syari’ah Nasional MUI. 2003. Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional. Jakarta: PT. Intermasa.

Umar Abdullah al-Kamil. tt. al-Qowa’idul Fiqhiyyah al-Kubro wa Atsaruha fil Mu’amalat al-Maaliyah. “Disertasi”. Mesir: Jami’ah al-Azhar as-Syarif.

Undang Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Uswatun Hasanah. 2007. “Praktek Pembiayaan Mudārabah BMT-BMT di Yogyakarta”. Skripsi S1. Yogyakarta: Ekonomi Islam FIAI UII.

Wit, Rob De dan Ron Meyer. 2004. Strategy : Process, Content, Context. 3rd Edotion. London : Thomson.

 

Wawancara dan Dokumentasi

Agus Sulistiyono di Yogyakarta, tanggal 17 November 2011.

Anggaran Dasar BMT Mitra Usaha Ummat BAB XII Sisa Hasil Usaha Pasal 42.

Dokumentasi Formulir Permohonan Pembiayaan BMT Mitra Usaha Ummat.

Dokumentasi Pedoman Kepersonaliaan (SDM) BMT MUU.

File Kebijakan Operasional Tahun 2011.

Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KSU Syari’ah BMT Mitra Usaha Ummat Tahun  Tutup Buku 2010

M. Sularno di Yogyakarta, tanggal 10 Nopember 2011.

Observasi Manajemen Operasional Pembiayaan di BMT Mitra Usaha Ummat, tanggal 11 September – 5 Desember 2011.

Purwanto di Yogyakarta, tanggal 15 September 2011.

Selayang Pandang BMT Mitra Usaha Ummat.

 

Surat Kabar

2011. “Omzetnya Miliaran Rupiah Pemkab Akan Awasi BMT”. Dalam Kedaulatan Rakyat. Tahun LXVI. 6 Juni 2011. Yogyakarta.

2011. “Pengawasan Pemerintah Longgar 7 koperasi BMT Bermaslah”. Dalam  Kedaulatan Rakyat. Tahun LXVI. 22 Juni 2011.

 

Internet

http://harianjoglosemar.com/berita/pemkab-cek-bmt-dan-koperasi-syariah-45961.html/ accessed 05 Juni 2011.

http://hendrakholid.net/blog/ accesed 05 Juni 2011.

http://jogjainfo.net/nasabah-gerudug-bmt-jim.html/ accessed 05 Juni 2011

http://www.edosegara.com/2008_02_01_archive.html/ accessed 05 Juni 2011.

http://www.harianjogja.com/beritas/detailberita/HarjoBisnis/24196/sri-purnomo:-bmt-jangan-buru-buru-perbanyak-asetview.html/ accessed 05 Juni 2011

http://www.mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/208-desain-dan-contoh-proses-penelitian-kualitatif.html/ accessed 15 Agustus 2011.

http://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/berita/10/03/31/108932-baru-80-persen-bmt -yogya-berbadan-hukum-koperasi/ accessed 05 Juni 2011.

http://www.slemankab.go.id/2419/pemkab-sleman-terus-tingkatkan-penguatan-modal-untuk -koperasi.slm/ accessed 30 Juni 2011.

http://microfincenter.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=47:produk-ekonomi-islam&catid=34:artikel-ekonomi-syariah&Itemid=56, accessed tanggal 12 Okteber 2011.

Farid Ma’ruf, Baitul Mal Tinjauan Historis dan Konsep Idealnya, http://faridmaruf. word press. com/ 2007/01/12/baitul-mal-tinjauan-historis-dan-konsep-idealnya/ accessed tanggal 12 Nopember 2011.

 

LAMPIRAN

 

DAFTAR PERTANYAAN INTERVIEW

 

MANAJER

  1. Apa komponen sumber dana (modal) di BMT MUU?
  2. Bagaimana cara perencanaan dan pengembangan produk  yang sesuai dengan syariah di BMT MUU?
  3.  Bagaimana cara pembinaan SDM di BMT MUU agar tetap mumpuni?
  4. Bagaimana cara menstabilkan kondisi operasional yang ada di BMT MUU?
  5. Strategi apa yang diterapkan untuk meminimalisir risiko operasional di BMT MUU?
  6. Bagaimana penerapan fungsi manajemen (Planing, Organizing, Actuating, Controling) di BMT MUU?
  7. Apa saja ruang lingkup manajemen operasional di BMT MUU?
  8. Bagaimana aplikasi manajemen operasional di BMT MUU?

 

KABAG MARKETING

  1. Bagaimana operasional penghimpunan dana di BMT MUU?
  2. Apa saja produk penghimpunan dana di BMT MUU?
  3. Produk (penghimpunan dana) apa yang paling diminati oleh anggota? Kenapa?
  4. Bagaimana operasional pembiayaan di BMT MUU?
  5. Apa saja produk pembiayaan di BMT MUU?
  6. Produk (pembiayaan) apa yang paling diminati oleh anggota? Kenapa?
  7. Biasanya, untuk apa sajakah penggunaan pembiayaan tersebut?
  8. Bagaimana tahapan atau alur pengajuan pembiayaan sampai proses pencairan di BMT MUU?

 

ANGGOTA

  1. Kenapa bpk/ibu menjadi anggota di BMT MUU? Apa alasannya?
  2. Apa yang bpk/ibu ketahui mengenai pengelolaan tabungan (harian dan berangka) di BMT MUU?
  3. Bagaimana prosedur untuk menjadi anggota penabung? Rumit atau mudah?
  4. Apakah SDM di BMT MUU sudah memiliki keahlian/skill yang cakap? Kenapa?
  5. Apakah sistem operasional di BMT MUU sudah mumpuni? Baik dari segi servis, SDM, manajemen, IT,dan kebijakan?
  6. Apa yang bpk/ibu ketahui mengenai manajemen operasional di BMT MUU?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL WAWANCARA

DI BMT MITRA USAHA UMMAT

Oleh Bpk Agus Sulistiyono (Manajer BMT MUU)

 

  1. 1.      Apa komponen sumber dana (modal) di BMT MUU?

-          Simpanan Pokok, Simpanan Penyertaan atau Saham, Simpanan Wajib, Hibah, Dana Pihak Ketiga atau hutang.

  1. 2.      Bagaimana cara perencanaan dan pengembangan produk  yang sesuai dengan syariah di BMT MUU?

-          Jika produk sudah mengalami kejenuhan, kami melakukan penyegaran produk atau diservikasi produk dan dikonsultasikan dengan DPS.

  1. 3.       Bagaimana cara pembinaan SDM di BMT MUU agar tetap mumpuni?

-          1. Pembinaan karakter melalui kepribadian yang sopan dan santun. 2. Pengasahan Skill dengan mengikuti DIKLAT, pelatihan, dll. 3. Menanamkan Ibadah di setiap kantor, seperti program sholat Jum’at keliling, berdo’a sebelum dan sesudah kerja, tadarrus setiap hari Jum’at pagi.

  1. 4.      Bagaimana cara menstabilkan kondisi operasional yang ada di BMT MUU?

-          Ketika mengalami surplus dana, kami mengantisipasinya dengan mencadangkan sebagaian kas di beberapa perbankan syariah. Mengamankan liquiditas dan kolektabilitas di setiap kantor Cabang. Melakukan pengawasan internal pada setiap pengelola oleh team manajemen (Manajer, Kabag. Pembiayaan, Kabag. Operasional/Personalia)

  1. 5.      Strategi apa yang diterapkan untuk meminimalisir risiko operasional di BMT MUU?

-          Ya, seperti yang saya sebutkan diawal tadi. Untuk mengantisipasi itu semua, kami juga berpartisipasi di berbagai keorganisasian BMT baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten. Seperti FORMES, PUSKOPSYAH, PNM, DISPERINDAGKOP, BPRS FORMES, dll. Untuk cadangan liquiditas, kami bekerjasama dengan BMT LAN TABUR, dengan menyetorkan uang 100 jt akan menjadi 1 M jika kami mengalami kolaps.

  1. 6.      Bagaimana penerapan fungsi manajemen (Planing, Organizing, Actuating, Controling) di BMT MUU?

-          1. Perencanaan BMT MUU terdiri dari Program Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, RAKER, hasil RAT yang telah disepakati, tahap realisasi dan aplikasi. 2. Pengorganisasian disesuaikan dengan kebutuhan organiasasi berkaitan dengan strukturnya. Jika nanti membuka cabang baru mungkin ada penambahan pengurus. 3. Pengarahan dan kordinasi yang dilakukan di BMT MUU melalui brifing di masing-masing kantor setiap hari, pembagian tugas dengan jelas, dan sentralisasi kebijakan dari team manajemen. 4. Pengawasan di BMT MUU dilakukan dengan cara: pengawasan oleh Dewan Pengawas Syari’ah dan Dewan Pengawas Manajemen, evaluasi gabungan setiap bulan sekali, rapat kerja tahunan, pengukuran target kolektabilitas seklai dalam satu bulan.

  1. 7.      Apa saja ruang lingkup manajemen operasional di BMT MUU?

-          Ruang lingkup manajemen operasional di tempat kami, berhubungan erat dengan POAC yang sudah kami jelaskan tadi. Intinya terdiri dari funding, financing, dan fungsi sosial.

  1. 8.      Bagaimana aplikasi manajemen operasional di BMT MUU?

-          1. Pada tataran fungsi sosial, BMT MUU memperoleh dananya dari pihak internal BMT yang diambil dari zakat seluruh pengurus dan pengelola, dan didistribusikan kepada FORTAMAS (Forum Takmir Masid) serta beberapa panti asuhan di sekitar kantor BMT. 2. Pada aspek sektor riil, dalam waktu dekat akan dirancanakan untuk mendirikan Mini Market Syari’ah (sedang dalam tahap formulasi). 3. Orientasi komersial di MUU, diaplikasikan sebagaimana pada BMT lainnya. Terdiri dari penghimpunan dana dan pembiayaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL WAWANCARA

DI BMT MITRA USAHA UMMAT

Oleh Bpk Purwanto (Kabag Marketing BMT MUU)

  1. 1.      Bagaimana operasional penghimpunan dana di BMT MUU?

-          Penghimpunan dana di MUU lebih berorientasi pada lembaga pendidikan, karena lebih praktis dan fleksibel dari pada main “pasar”. Orientasi lainnya dengan pengusaha yang berada di sekitar BMT.

  1. 2.      Apa saja produk penghimpunan dana di BMT MUU?

-          Simpanan Wadi’ah, Investasi Mudharabah, SIJAKA (Simpanan Berjangka), SIMADE (Simpanan Masa Depan), dan Simpanan Penyertaan.

  1. 3.      Produk (penghimpunan dana) apa yang paling diminati oleh anggota? Kenapa?

-          Investasi Mudharabah, karena cara menjadi anggotanya sangat mudah sekali, mendapatkan bagi hasil yang cukup kompetitif, bebas biaya administrasi dan tidak dibebani biaya pajak.

  1. 4.      Bagaimana operasional pembiayaan di BMT MUU?

-          Operasional pembiayaan di sini terdiri dari 2 cara, yaitu: system angsuran flat dan system jatuh tempo (maksimal 4 bulan, setiap bulannya hanya membayar margin-nya saja dan membayar pokoknya diakhir). Para pengguna/pemanfaat jasa pembiayaan lebih didominasi oleh kalangan menengah ke bawah dan para pendidik (guru) karena di sini biasa membiayai nominal kecil-kecil seperti ritel.

  1. 5.      Apa saja produk pembiayaan di BMT MUU?

-          Pembiayaan Konsumtif, Modal Kerja, dan Investasi. Kebanyakan menggunakan akad murabahah dan ijarah. Akad mudharabah dan qardh hanya diperuntukkan untuk kalangan itetrnal dan para anggota yang karakternya sudah kami ketahui (anggota lama).

  1. 6.      Produk (pembiayaan) apa yang paling diminati oleh anggota? Kenapa?

-          Pembiayaan yang menggunakan akad murabahah, karena lebih mudah dan cepat layaknya kredit di perbankan pada umumnya.

  1. 7.      Biasanya, untuk apa sajakah penggunaan pembiayaan tersebut?

-          Ada yang untuk makelaran (tanah dan kendaraan), untuk modal pertanian, pembelian kendaraan, biaya pendidikan, dan lain-lain.

  1. 8.      Bagaimana tahapan atau alur pengajuan pembiayaan sampai proses pencairan di BMT MUU?

-          Tahapan pembiayaan di MUU, terdiri dari beberapa tahap yaitu: 1. Tahap Pengajuan, 2. Tahap Survay, 3. Tahap Disposisi, 4. Tahap Realisasi, 5. Pencairan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL WAWANCARA

DENGAN ANGGOTA BMT MUU

Oleh Tn. ON (Anggota Pembiayaan)

 

  1. 1.      Kenapa bpk/ibu menjadi anggota di BMT MUU? Apa alasannya?

-          Karena prosedur pembiayaannya mudah

  1. 2.      Apa yang bpk/ibu ketahui mengenai pengelolaan tabungan (harian dan berangka) di BMT MUU?

-          Mudah, tidak ada potongan, bisa dijemput, diambil, dan diantar.

  1. 3.      Bagaimana prosedur untuk menjadi anggota penabung? Rumit atau mudah?

-          Uang setoran ringan, tidak dibatasi, saldo terendah cuma sedikit 10rb.

  1. 4.      Apakah SDM di BMT MUU sudah memiliki keahlian/skill yang cakap? Kenapa?

-          Sudah, karena sering ada pelatihan bersama anggota lainnya.

  1. 5.      Apakah sistem operasional di BMT MUU sudah mumpuni? Baik dari segi servis, SDM, manajemen, IT,dan kebijakan?

-          Sudah

  1. 6.      Apa yang bpk/ibu ketahui mengenai manajemen operasional di BMT MUU?

-          Sistem operasionalnya sudah menyerupai bank.

 

 

 

HASIL WAWANCARA

DENGAN ANGGOTA BMT MUU

Oleh Ny. IT (Anggota Simpanan)

  1. 1.      Kenapa bpk/ibu menjadi anggota di BMT MUU? Apa alasannya?

ü  Apa ya? bingung? Ya cuma diajak sama teman aja

  1. 2.      Apa yang bpk/ibu ketahui mengenai pengelolaan tabungan (harian dan berangka) di BMT MUU?

ü  Dana simpanan digunakan untuk dipinjamkan lagi

  1. 3.      Bagaimana prosedur untuk menjadi anggota penabung? Rumit atau mudah?

ü  Cuma bayar 5rb, mudah

  1. 4.      Apakah SDM di BMT MUU sudah memiliki keahlian/skill yang cakap? Kenapa?

ü  Sudah, karena kadang ada pelatihan/sarasehan untuk karyawan dan anggota

  1. 5.      Apakah sistem operasional di BMT MUU sudah mumpuni? Baik dari segi servis, SDM, manajemen, IT,dan kebijakan?

ü  Sudah

  1. 6.      Apa yang bpk/ibu ketahui mengenai manajemen operasional di BMT MUU?

ü  yang saya ketahui, pusatnya ada di Jangkang dan ketuanya Pak. Larno.

 

 

HASIL WAWANCARA

DENGAN ANGGOTA BMT MUU

Oleh Tn. NS (Anggota Penyertaan/Saham)

  1. 1.      Kenapa bpk/ibu menjadi anggota di BMT MUU? Apa alasannya?
  • Pengen dapat SHU, mengerti dalaman BMT
  1. 2.      Apa yang bpk/ibu ketahui mengenai pengelolaan tabungan (harian dan berangka) di BMT MUU?
  • Bisa jemput bola, tidak ada potongan
  1. 3.      Bagaimana prosedur untuk menjadi anggota penabung? Rumit atau mudah?
  • Mudah, Cuma fotocopy KTP
  1. 4.      Apakah SDM di BMT MUU sudah memiliki keahlian/skill yang cakap? Kenapa?
  • Sudah, pendidikannya sudah tinggi
  1. 5.      Apakah sistem operasional di BMT MUU sudah mumpuni? Baik dari segi servis, SDM, manajemen, IT,dan kebijakan?
  • Sudah,
  1. 6.      Apa yang bpk/ibu ketahui mengenai manajemen operasional di BMT MUU?
  • Yang saya ketahui, cuma pemimpinnya Pak Agus.

 

 

 

 

STRUKTUR ORGANISASI BMT MUU

Struktur organisasi adalah terlalu kompleks untuk disajikan secara verbal. Manajer perlu menggambarkan bagan organisasi (organization chart) untuk menunjukkan struktur organisasi. Bagan organisasi memperlihatkan susunan fungsi-fungsi, departemen-departemen, atau posisi-posisi organisasi dan menunjukan bagaimana hubungan di antaranya. Berikut ini ialah struktur organisasi BMT Mitra Usaha Ummat:

 

Rapat Anggota

      Pengurus:

  1. Ketua
  2. Sekretaris
  3. Bendahara

Pengawas Syari’ah

Pengawas Manajemen

Kepala Cabang

Kepala Bagian Marketing

Manajer

Marketing

Costumer Service

Kasir

Kepala Bagian Operasional

Accounting Pusat

Personalia dan Umum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)         Pembina :

  1. LPM UII Yogyakarta.
  2. Kantor Bidang Koperasi dan PKM Kabupaten Sleman.
  3. Pinbuk DIY.
  4. Baitul Maal Muamalat / Bank Muamalat Indonesia.

2)       Kepesertaan Lembaga :

  1. Anggota Asosiasi BMT Seluruh Indonesia ( ABSINDO).
  2. Anggota Puskopsyah FORMES ( Sleman ).
  3. Anggota Puskopsyah Mitra Nugraha ( DIY).
  4. Anggota DEKOPIN.

3)         Pengurus BMT Mitra Usaha Ummat Masa Bakti 2010 s/d 2012:

Ketua:

1. Drs. H.M. Sularno M.Ag

2. Drs. Abdul Kasri

3. Kamidi S.Pd

Sekretaris:

  1. Supriyadi S.Pd
  2. Drs. H. Shobariman

Bendahara:

  1. Awali
  2. Topo Margono

 

Dewan Syari’ah:

  1. Drs. Hajar Dewantoro, M. Ag
  2. H. Asy’ari

Pengawas Manajemen:

  1. Drs. H Muntadzir
  2. H. Sadiyo S.Pd
  3. Sugito BA.

Susunan Pengelola BMT Mitra Usaha Ummat sebagai berikut:

Manajer                                               : Agus Sulistiyono A.Md

Kepala Bagian Operasional                 : Sugiyarto SE.

Kepala Bagian Marketing                   : Purwanto SE.

Kepala Cabang Kantor Cabang 1       : Dra. Siti Zulailiyah

Kepala Cabang Kantor Cabang 2       : Triyono SE.

Kepala Cabang Kantor Cabang 3       : Mustofa Ahmad Al Husaini S.Pd.I.

Kepala Cabang Kantor Cabang 4       : Abdul Rohman

Kepala Cabang Kantor Cabang 5       : Yuliadi SE.

Staf Kantor Pusat                              : Ria Tri Astuti A.Md

Sumarni SE.

CS Kantor Cabang 1                           : Risa Tentamenia A.Md

Kasir Kantor Cabang 1                       : Tri Wahyuni A.Md

Kasir Kantor Cabang 2                       : Istanti

Kasir Kantor Cabang 3                       : Patma Purnama Ningrum A.Md

Kasir Kantor Cabang 4                       : Yekti Arumningtyas SE.

Kasir Kantor Cabang 5                       : Hesti Vina Dwi

Marketing Kantor Cabang 1               : Amad Rofiq

Anik Sri Utami SE.

Anis Setiawan,

Marketing Kantor Cabang 2               : Sriyatun SS.

Hendri Hermawan Adinugraha S.EI

Ervan Nur Setiawan SE.

Marketing Kantor Cabang 3               : Latifah SHI

Bambang Gunawan

Siti Wakidah

Marketing Kantor Cabang 4               : Dwi Astuti

Sigit Wibowo

Marketing Kantor Cabang 5               : Aziz Awaluddin

Miftahul Ulum SH.I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE

 

 

 

Nama                           : Hendri Hermawan Adinugraha

NIM                             : 08913111

Konsentrasi                  : Ekonomi Islam

Tempat/Tanggal Lahir : Serang/ 11 Maret 1987

Negeri Asal                  : Serang

Alamat                         : Jl. Syekh Nawawi RT 02/01 No. 48,

Kp. Tersaba Ds. Sukamanah Serang Banten.

 

Orang Tua:

Ayah               : Triguo Englistyo

Pekerjaan         : Guru SD

Ibu                   : Mulyanah

Pekerjaan         : Ibu Rumah Tangga

Alamat                        : Jl. Syekh Nawawi RT 02/01 No. 48, Kp. Tersaba

Ds. Sukamanah Serang Banten.

 

Pendidikan:

  1. SD Sukamanah Tanara Serang Banten
  2. Tsanawiyah, Pondok Pesantren Modern Sunulussalam Tangerang Banten
  3. ‘Aliyah, Pondok Pesantren Modern Sunulussalam Tangerang Banten
  4. Strata Satu (S 1) Jurusan Ekoomi Islam FIAI UII Yogyakarta
  5. Srata Dua (S 2) Konsentrasi Ekonomi Islam FIAI MSI UII Yogyakarta

 


[1] Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga keuangan yang bekerja (beroperasi) menurut prinsip dan konsep syariah dengan prinsip profit loss sharing sebagai metode utama. Dalam struktur lembaga keuangan syariah dikelompokan menjadi bank umum syariah, BPR syariah dan Baitul mal wa tamwil. Ketiga lembaga ini mempunyai produk dan pangsa pasar yang berbeda. Namun dari segi prinsip dan instrumen yang digunakannya ketiga lembaga keuangan syariah tersebut tidak mempunyai perbedaan yang cukup mendasar hanya pada skup wilayah operasionalnya saja. Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hal. 2.

[6] Nur Kholis, “Prospek Pendidikan Ekonomi Islam Pasca Lahirnya UU Perbankan Syariah dan UU SBSN”, La_Riba, Vol. II, (Desember, 2008), hal. 232-234.

[7] Sulaiman bin Hamdi al-‘Audah, Adabul Mu’amalah fi Assirah Annabawiyyah, (Riyadh: Daar ad-Dhiya al-Khairiyah, 2007), hal. 16.

[8] Ibid., hal. 25.

[9] Moral hazard dalam dunia perbankan setidaknya dapat dibedakan atas 2 tingkatan. Pertama, moral hazard pada tingkat bank dan yang kedua adalah moral hazard di tingkat nasabah. Moral hazard di tingkat bank dapat dibedakan atas beberapa diantaranya: 1) Moral Hazard dalam penyaluran dana pihak ketiga, yaitu risky lending behavior yang menyebabkan timbulnya moral hazard dan adverse selection di tingkat nasabah, yang disebut juga moral hazard tidak langsung (mengacu kepada pengertian moral hazard yang dikemukakan oleh Vaubel (1983) dalam Dreher (2004)). 2) Moral hazard ketidakhati-hatian bank dalam menyalurkan kredit karena adanya penjaminan dari pemerintah atau keberadaan lembaga penjamin simpanan dalam hal ini termasuk dalam moral hazard langsung (mengacu kepada pengertian moral hazard yang dikemukakan oleh Vaubel (1983) dalam Dreher (2004)). 3) Moral hazard pada saat penyaluran bank tidak mencerminkan bank sebagai lembaga intermediasi atau tidak meyalurkan dana kepada sektor riil. 4) Moral hazard ketika bank memberikan cost of fund yang rendah dan menerapkan tingkat yang tinggi, juga termasuk dalam kategori moral hazard dan lainnya. Desty Setyowati, “Indikasi Moral Hazard dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga: (Studi Komparatif Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2003:1 – 2007:9),” Skripsi S1, Yogyakarta: Ilmu Ekonomi FE UII, 2008, hal. 14.

[12] “Omzetnya Miliaran Rupiah Pemkab Akan Awasi BMT” Kedaulatan Rakyat, 243, Tahun LXVI (6 Juni 2011), hal. 6, kolom 5.

[13] Abdul Kadir Muhammad, dan Rilda Muniarti, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Edisi Revisi, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 251-256.

[14] “Pengawasan Pemerintah Longgar 7 koperasi BMT Bermaslah”  Kedaulatan Rakyat, 259, Tahun LXVI (22 Juni 2011), hal. 2, kolom 5.

[15] Mohammad Mansoor Khan dan M. Ishaq Bhatti, “Why Interest-Free Banking and Finance Movement Failed in Pakistan”, Humanomics, Vol. 22 No. 3, (2006), hal. 158.

[16] Munawar Iqbal, Ausaf Ahmad, dan Tariqullah Khan, Challenges Facing Islamic Banking, First Edition, (King Fahd: Islamic Research and Training Institute nor of the Islamic Development Bank, 1998), hal. 45.

[17] Syukri Lukman, “Kajian Upaya Penguatan Peran Microbanking dan Pendekatan Pembiayaan Kelompok dalam Rangka Pengembangan UMK di Sumatera Barat”, Center for Banking Research Universitas Andalas, (Desember, 2008), hal. 5.

[18] M. Amin Azis, Tata Cara Pendirian BMT, (Jakarta: PKES Publishing, 2006), hal. 4-5.

[19] Jamal Lulail Yunus, “Analisis Komparatif Konsep Dasar Baitul Maal Wat Tanfwil Di Indonesia (P3UK- PINBUK- DD REPUBLIKA)”, Penelitian PINBUK Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang, (Desember, 2008), hal. x.

[20] Moch. Khoirul Anwar, “Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro (Studi Tentang Eksistensi Bayt al-Maal wa al-Tamwil dan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pemberadayaan Ekonomi Umat di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur)”, Disertasi S3, Surabaya: Program Pascasarjana, IAIN Sunan Ampel, 2010, hal. 51-52.

[21] Lanny Octavia, “Analisis Determinan Pertumbuhan Tingkat Kesehatan BMT (Studi Kasus Pada BMT At-Taqwa)”, Skripsi S1, Depok: UI, Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2005, hal. v.

[22] Menurut BPS (Buletin Ekonomi Bapindo,1995): Industri kecil adalah usaha yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang. Selain definisi tersebutsetiap instansi memiliki definisi yang berbeda-beda mengenai usaha kecil dan hal ini berkaitan dengan sulitnya menyediakan data sesuai dengan definisi masing-masing. Meskipun setiap instansi mempunyai definisi yang berbeda mengenai usaha kecil, bisa disimpulkan bahwa sebenarnya usaha kecil mempunyai karakteristik yang hampir sama, yaitu: 1. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi (ex: tugas rangkap dalam pengelolaan administrasi dan operasional), 2. Rendahnya akses usaha kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal, sehingga mereka sering menggantungkan pembiayaannya dari modal sendiri atau sumber lain seperti keluarga bahkan rentenir, 3. Sebagian besar usaha kecil tidak berbadan hukum. Mudrajat Kuncoro, Ekonomi Pembagunan,  (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1998), hal. 316.

[23] Lani, “lksnb_BMT” dikutip dari http://hendrakholid.net/blog/ accesed 05 Juni 2011.

[24] Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, edisi ketiga, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 32-45.

[25] Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Mal wa Tamwil, (Yogyakarta: Citra Medi, 2004), hal. 126.

[26]Muhamad Nadratuzzaman, Hilda Saraswati, dan R. Yoga Perlambang, Lembaga Bisnis Syariah, (Jakarta: PKES Publishing, 2008), hal. 36.

[27] Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Mal., hal. 125.

[28] PINBUK, “Manajemen & Organisasi Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah“, Modul Diklat KJKS/UJKS/BMT Berbasis Kompetensi, hal. 9.

[29] Ibid., hal. 11.hal. 11.

[30] Griffin, ditulis dalam Habib Nazir dan Muhammad Nasahuddin, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah, (Bandung: Kafa Publishing, 2008), hal. 415.

[31] T. Hani Handoko, Manajemen, Edisi 2, (Yogyakarta: BPFE, 1995), hal. 8.

[32] James A.F. Stoner, Management, (New York: Prentice/Hall International, Inc., Engle Wood Cliffs, 1982), hal. 8.

[33] Ibid., hal 10.

[34] Jay Heizer, Barry Rander, diterjemahkan oleh Dwianoegrahwati Setyoningsih dan Indra Almahdy, Manajemen Operasi, Edisi 7, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 4.

[35] Richard B. Case, F. Robert Jacobs, Nicholas J. Aquilano, Operation Manajement For Competitive Advantage, Eleventh Edition, (New York: McGraw Hill/Irwin, 2006), hal. 9.

[36] Indriyo Gitosudarmo, Manajemen Operasi, Edisi Pertama, (Yogyakarta: BPFE, 1999), hal. 1-2.

[37] Walid Ibnu Rasyid as-Sa’idan, Qowa’idul Buyu’ wa Faraidul Furu’, “paper”, hal. 44.

[38] Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 111.

[39] M. Amin Azis, Tata Cara., hal. 4-5.

[40] M. Amin Aziz, Pedoman Penilaian Kesehatan BMT, (Jakarta: BPINBUK, 1999), hal. 29-33.

[41] Ibid., hal. 4.

[42] Uma Sekaran, Reseach Methods for Business: A Skill Building Approach, dalam M. Husein Sawit  “Metodologi Penelitian Ekonomi Islam”: Perlukah Berbeda, hal. 5.

[43] Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hal. 18.

[44] Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), hal. 77.

[45] Ibid,. hal. 309.

[46] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, cet. 5 (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 70.

[47] Agus Salim, Teori & Paradigma Penelitian Sosial Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif, edisi kedua, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hal. 14.

[48] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian., hal 83.

[49] Dedy Mulyana,  Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004),  hal. 195.

[51] Dikutip dari Jurnal Teknologi Pendidikan, “Teknis Analisis Data”, Vol.10 No. 1, April 2010, hal, 46-62.

[52] Dikutip dari Selayang Pandang BMT MUU 2011, hal, 1.

[53] Ibid., hal. 2.

[54] Ibid., hal. 3-7.

[55] Muhammad, Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 45-60.

[56] Ibid,. hal 15-21

[57]Ahmad Dimyati, dkk, Islam dan Koperasi: Telaah Peran Serta Umat Islam dalam Pengembangan Koperasi, (Jakarta: Koperasi Jasa Informasi (KOPINFO), 1989), hal. 206-215.

[58] Wawancara dengan Agus Sulistiyono (Manajer BMT MUU),  pada tanggal 17 November 2011, di kantor BMT MUU Ngemplak Sleman DIY.

[59] Observasi Manajemen Operasional di BMT Mitra Usaha Ummat, tanggal 11 September – 5 Desember 2011.

[60] Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: IIIT, 2001), hal. 59-60.

 

[61] Ibid., hal. 36-38.

[62] Farid Ma’ruf, Baitul Mal Tinjauan Historis dan Konsep Idealnya, http://faridmaruf. word press. com/ 2007/01/12/baitul-mal-tinjauan-historis-dan-konsep-idealnya/ accessed tanggal 12 Nopember 2011.

[63] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 02 Tahun 2008, tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Pasal 681, Lihat Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, (Jakarta: Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, 2009), hal. 160-161.

[64] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 71.

[65] Hasil Rapat Gabungan dengan M. Sularno (Ketua BMT MUU), pada tanggal 10 Nopember 2011, di Sleman DIY.

[66] Agustianto, “Perdagangan dalam Al-quran”, Paper Dipresentasikan pada Diskusi Mata Kuliah Tafsir Ahkam Konsentrasi Ekonomi Islam Program Pascasarjana (S3) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2004.

[67] Usaha atau bisnis adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh perorangan atau kelompok dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba. Sebuah bisnis dapat menjual barang atau jasa. Organisasi Perburuhan Internasional, Direktori Panduan untuk Dunia Usaha di Nanggroe Aceh Darussalam, (Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional, 2007), hal 19-21.

                [68] Saat Suharto Amjad, “Baitul Maal wat-Tamwil: BMT Suatu Alternatif Sumber Pendanaan bagi Usaha Mikrokecil”, makalah disampaikan pada Stadium General Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[69] Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah, (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), hal. 35-42.

[70] Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 255-256.

[71] Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 275.

[72] Kolektabilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan margin atau bagi hasil pembiayaan oleh anggota sebagaimana terlihat pada tata usaha BMT. Dikutip dari Pedoman Kepersonaliaan (SDM) BMT MUU, hal. 60.

[73] Masyhud Ali, Manajemen Risiko Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hal 33-36.

[74] Rahmani Timorita Yulianti, “Manajemen Risiko Perbankan Syariah”, makalah disampaikan pada acara Studium General MSI Fakultas Ilmu Agama Islam UII tahun 2009.

[75]  [75] Observasi Manajemen Operasional di BMT Mitra Usaha Ummat, tanggal 11 September – 5 Desember 2011.

[76] Muhammad, Sistem & Prosedur., hal. 61.

[77] Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal. 146-147.

            [78] Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan pendapatan Koperasi/BMT yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk Pajak dan Zakat yang harus dibayarkan dalam tahun buku yang bersangkutan. Dikutip dari Dokumentasi BMT Mitra Usaha Ummat, Anggaran Dasar BMT Mitra Usaha Ummat BAB XII Sisa Hasil Usaha Pasal 42, hal. 15.

[79] Wawancara dengan Agus Sulistiyono (Manajer BMT MUU), pada tanggal 17 November 2011, di Kantor BMT MUU Ngemplak Sleman DIY.

[80] Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), hal. 143.

[81] Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah., hal. 147.

            [82] Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa; Anggota luar biasa adalah penduduk Indonesia yang berstatus sebagai Warga Negara Asing (WNA) atau WNI bermaksud menjadi anggota dan memiliki kepentingan kebutuhan dan kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh koperasi, namun tidak dapat memenuhi semua syarat sebagai anggota. Anggaran Dasar BMT MUU, BAB IV Keanggotaan Pasal 7 No. 3 dan 4, hal. 3.

[83] Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah., hal. 148-150.

[84] http://microfin-center.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=47: produk-ekonomi-islam&catid=34:artikel-ekonomi-syariah&Itemid=56, accessed tanggal 12 Okteber 2011.

[85] Tim Penulis Dewan Syari’ah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), hal. 40-49.

[86] Istilah bagi hasil dalam bahasa Indonesia dimengerti sebagai pemberian perolehan suatu usaha kepada mitra usaha atas keikutsertaan modal/kerja pengelolaan dalam jumlah yang ditentukan bersama sebelumnya. Secara rinci pengertian bagi hasil mentukan pada perolehan/pendapatan. Lihat dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 300.

[87] Wawancara dengan Purwanto (Kabag. Marketing BMT MUU), pada tanggal 15 September 2011, di Kantor BMT MUU Ngemplak Sleman DIY.

[88] Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KSU Syari’ah BMT Mitra Usaha Ummat Tahun  Tutup Buku 2010, hal. 5.

[89] Muhammad, Bank Syari’ah: Analisis Kekuatan,Peluang, Kelemahan dan Ancaman, (Yogyakarta: Ekonomia, Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2001), hal. 3.

[90] Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (al-Qowa’idul Fiqhiyyah), (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hal. 70.

[91] Umar Abdullah al-Kamil, al-Qowa’idul Fiqhiyyah al-Kubro wa Atsaruha fil Mu’amalat al-Maaliyah, “Disertasi” (Mesir: Jami’ah al-Azhar as-Syarif, tt), hal. 188.

[92] Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2005), hal. 304.

[93] Philip Kotler & Kevin Lane Keller, Marketing Management, Thisteenth Edition, (USA: Pearson Prenfice Hall, 2009), hal. 45.

[94] Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah., hal. 160-168.

[95] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung : PT Al-Ma’Arif, 1988), hal. 82.

[96] Tim Penulis Dewan Syari’ah Nasional MUI, Himpunan Fatwa,,, hal. 141.

[97] Wawancara dengan Purwanto (Kabag. Marketing BMT MUU), pada tanggal 15 September 2011, di Kantor BMT MUU Ngemplak Sleman DIY.

[98] Sedangkan al-ijāroh menurut Jumhur ialah ijārah berarti sewa, jasa atau imbalan, yaitu akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Habib Nazir & Muh. Hasan, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan S yari’ah, (Bandung: Kaki Langit,  2004), hal. 246.

[99] Yang di maksud kepemilikan suatu manfaat (jasa), inilah ijārah/sewa menyewa.

[100] Yang di masud “diikuti dengan adanya pemberian kepemilikan suatu barang”, ini adalah jual beli. Maka ini yang disebut persewaan yang berujung kepada kepemilikan (al-ijārah al muntahia bit tamlik).

[101] Muhammad Arruky, Qawaid Al Fiqh Al Islamy min Khilali Kitab “Al Isyraf ‘Alaa Masa’il Al Khilaf” Al Qadhi Abdul Wahhab Al Baghdadi Al Maliki, jilid I, (Dimsyaq: Daar al-Qalam, 1998), hal. 250.

[102] Rafiq Yunus Al Mishry, Ushul Al Iqtishad Al Islamy, Cetakan. III, (Dimsyaq: Daar al-Qalam, 1999), hal.128-129.

[103] Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (al-Qowa’idul Fiqhiyyah), (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hal. 79.

[104] Produk jasa di BMT MUU hanya tempat pembayaran rekening listrik dan telephon.

[105] Tim Penulis Dewan Syari’ah Nasional MUI, Himpunan Fatwa,,, hal. 21.

[106] Ibid., hal. 50.

[107] Ibid., hal. 40.

[108] Ibid., hal. 59.

[109] Observasi Manajemen Operasional Pembiayaan di BMT Mitra Usaha Ummat, tanggal 11 September – 5 Desember 2011.

[110] Hendri Hermawan Adinugraha, “Sumber dan Penggunaan Dana Qardh dan Qardhul Hasan pada Bank BRI Syari’ah Cabang Yogyakarta”, La_Riba, Vol. II, (Desember, 2008), hal. 266.

[111] Dikutip dari Selayang Pandang BMT Mitra Usaha Ummat, hal. 3.

[112] Abdul Kadir Muhammad, dan Rilda Muniarti, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Edisi Revisi, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 15-16.

[113] Dokumentasi Formulir Permohonan Pembiayaan BMT Mitra Usaha Ummat.

[114] Dikutip dari File Kebiakan Operasional  BMT MUU 2011.

[115] Muhammad, Manajemen Bank., hal. 290.

[116] Dikutip dari File Kebijakan Operasional Tahun 2011.

[117] Observasi Manajemen Operasional Pembiayaan di BMT Mitra Usaha Ummat, tanggal 11 September – 5 Desember 2011.

[118] Etzioni mendefinisikan tujuan organisasi  sebagai “suatu pernyataan tentang keadaan yang diinginkan di mana organisasi bermaksud  untuk merealisasikan” dan sebagai “pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan dating di mana organisasi sebagai kolektifitas mencoba untuk menimbulkannya”.Tujuan organisasi merupakan pernyataan tentang keadaan atau situasi yang tidak terdapat sekarang tetapi dimaksudkan untuk dicapai di waktu yang akan dating melalui kegiatan-kegiatan organisasi. A. Etzioni, Modern Organization, (New York: Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1964), hal. 109.

[119] T. Hani Handoko, Manajemen., hal. 77-79.

[120] Menurut De Wit dan Meyer: “strategy is a couse of action for achieving an organization’s purpose”. Rob De Wit & Ron Meyer, Strategy : Process, Content, Context, 3rd Edotion, (London : Thomson, 2004), hal. 590.

[121] Philip Kotler & Kevin Lane Keller, Marketing Management, Thirteenth Edition, (USA: Pearson Prenfice Hall, 2009), hal. 49.

[122] Wawancara dengan Purwanto (Kabag. Marketing BMT MUU), pada tanggal 15 September 2011, di Kantor BMT MUU Ngemplak Sleman DIY.

[123]  T. Hani Handoko, Manajemen., hal. 49-55.

[124] Wawancara dengan Agus Sulistitono (Manajer BMT MUU), pada tanggal 17, September 2011, di Kantor BMT MUU Ngemplak Sleman DIY.

[125] M. Amin Aziz, Berkaca dari Nilai-Nilai Jihad Mengembangkan BMT, (Jakarta: PKES Publishing, 2008), hal. 17.

[126]  Rafik Issa Beekun, Etika Bisnis Islami, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 97-100.

[127] O.C Brenner dan J. Tomkiewicz, “Job Orientation of Males and Females: Are Sex Differences Declining”, (Personal Psychology no. 32, Winter 1979), hal. 741-750.

[128] Jay Heizer, Barry Rander, Manajemen Operasi., hal. 500-501.

[129] Dokumentasi Pedoman Kepersonaliaan (SDM) BMT MUU.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: