konsep operasional BMT

ke-BMT-an

SILAB MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM

Matrei Produk Knoledge IS2

Menilai Tingkat Kesehatan BMT

KATA PENGANTAR

 

Pelaksanaan penilaian kesehatan KJK belum menjadi suatu sistem yang ampuh dalam penilaian kinerja, sehingga dapat diterima oleh industri lembaga keuangan untuk menaruh kepercayaan pada KJK. Penilaian dilakukan secara intensif jika ada kebutuhan untuk menentukan koperasi teladan, koperasi unggulan, program dana bergulir, dan proram-program lainnya, bukan dititik beratkan kepada suatu sistem bahwa lembaga keuangan harus dinilai kesehatannya secara rutin sehingga dengan diketahui tingkat kesehatan dari keuangan suatu KJK yang akan meyakinkan para kreditur atau investor termasuk masyarakat.

 

Implementasi dari sanksi-sanksi atas pelaksanaan penilaian KJK masih terbatas pada himbauan yang dikemas dengan kata pembinaan bukan dengan pengawasan. Padahal lembaga keuangan yang merupakan lembaga intermediasi untuk menampung dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat perlu adanya trust dan keyakinan dari masyarakat, melalui penilaian kesehatan yang objektif dilakukan dengan akurat akan menjadi pedoman semua pihak untuk melakukan kemitraan dengan KJK.

 

Jakarta, 04 Februari 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI

 

Kata Pengantar………………………………………………………………………………………………….. 1

Daftar Isi…………………………………………………………………………………………………………….. 2

Standar Kompetensi………………………………………………………………………………………….. 3

Pendahuluan…………………………………………………………………………………………………….. 5

a. Menilai Tingkat Kesehatan……………………………………………………………………………. 5

b. Pengertian……………………………………………………………………………………………………… 6

 

Bab. I.    Merencanakan Penilaian Tingkat Kesehatan……………………………………… 8

1.1     Parameter Penilaian Tingkat Kesehatan……………………………………… 8

1.2     Metode Penilaian Masing-masing Aspek dan Komponen ………….. 9

1.3     Sistem Penilaian Melalui Nilai Kredit atau Reward System dalam Angka dengan Nilai Kredit 0 -100 ………………………………………………………………………………. 10

1.4     Faktor-faktor Lain yang Mempengaruhi Penilaian Kesehatan….. 12

1.5     Menyajikan Data Base Sebagai Media Penilaian…………………….. 14

 

Bab.II.    Menghitung Rasio Penilaian Tingkat Kesehatan………………………………. 16

2.1     Aspek Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Rentabilitas dan Likuiditas……………………………………………………………………………………………………. 16

2.2     Komponen dari 5 (lima) Aspek Dalam Bentuk Rasio-Rasio ……… 27

2.3     Perhitungan Rasio Melalui Perkalian Nilai Kredit dengan

Prosentase Bobot ………………………………………………………………………. 32

 

Bab.III.   Merumuskan Skor dan Predikat Penilaian Tingkat Kesehatan…………. 40

3.1     Penetapan dan Perumusan Skor Hasil Penilaian Predikat Tingkat Kesehatan           40

3.2     Analisis dan Evaluasi Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan………… 40

 

Bab.IV. Melaporkan Hasil Kegiatan Penilaian Tingkat Kesehatan………………… 42

4.1     Format Laporan …………………………………………………………………………. 42

4.2     Hasil Pelaksanaan Penilaian Tingkat Kesehatan …………………….. 42

 

Sumber-sumber Kepustakaan (Buku Informasi)…………………………………………….. 45

 

 

 

 

 

 

STANDAR KOMPETENSI

 

KODE UNIT                          :  KJK.SP02.0026.01

JUDUL UNIT                        :  Menilai Tingkat Kesehatan

DESKRIPSI UNIT               :  Unit ini menjelaskan tentang keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menilai tingkat kesehatan pada Koperasi Jasa Keuangan.

ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

1. Merencanakan Penilaian Tingkat Kesehatan 1.1.Parameter penilaian tingkat kesehatan disediakan.

1.2.Metode penilaian masing-masing aspek dan komponen disiapkan.

1.3.Sistem penilaian melalui nilai kredit atau reward system dalam angka dengan nilai kredit 0 -100 disiapkan.

1.4.Faktor-faktor lain yang mempengaruhi penilaian kesehatan diidentifikasi.

1.5.Data base sebagai media penilaian disajikan.

2. Menghitung Rasio Penilaian Tingkat Kesehatan 2.1.Aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas diidentifikasi.

2.2.Komponen dari 5 (lima) aspek dalam bentuk rasio-rasio dihitung.

2.3.Perhitungan rasio melalui perkalian nilai kredit dengan presentase bobot dilaksanakan.

3. Merumuskan skor dan predikat penilaian tingkat kesehatan

 

3.1.Skor hasil penilaian dirumuskan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan

3.2.Hasil penilaian tingkat kesehatan dianalisis dan dievaluasi

4. Melaporkan Hasil Kegiatan Penilaian Tingkat Kesehatan 4.1 Format laporan disiapkan.

4.2  Laporan hasil kegiatan penilaian tingkat kesehatan dibuat dan dilaporkan.

 

BATASAN VARIABEL   :

  1. Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk merencanakan, menghitung, merumuskan, dan melaporkan hasil penilaian tingkat kesehatan, yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan pada Koperasi Jasa Keuangan.

  1. Perlengkapan untuk menilai tingkat kesehatan pada Koperasi Jasa Keuangan, mencakup:

2.1.    Perangkat lunak penilaian kesehatan.

2.2.    Komputer dan printer.

2.3.    Alat tulis kantor.

 

  1. Tugas pekerjaan untuk menilai tingkat kesehatan pada Koperasi Jasa Keuangan meliputi:

3.1.    Merencanakan penilaian tingkat kesehatan.

3.2.    Menghitung rasio penilaian tingkat kesehatan.

3.3.    Merumuskan skor dan predikat penilaian tingkat kesehatan.

3.4.    Melaporkan hasil kegiatan penilaian tingkat kesehatan.

  1. Peraturan untuk menilai tingkat kesehatan pada Koperasi Jasa Keuangan adalah :

4.1.     Keputusan Menteri Koperasi dan PKM No. 194/KEP/M/IX/1998 tanggal 25 September 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.

4.2.     Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus lain yang berlaku di masing-masing Koperasi Jasa Keuangan.

 

PANDUAN PENILAIAN :

  1. Penjelasan prosedur penilaian :

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

KJK.SP02.012.01               :    Menyusun Laporan Keuangan dan Menghitung Rasio   Keuangan.

  1. Kondisi penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut yang terkait dengan persiapan, penghitungan, perumusan, dan pelaporan hasil kegiatan penilaian tingkat kesehatan.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

  1. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

Manajemen keuangan.

Akuntansi.

Auditing.

  1. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

4.1.    Menyusun laporan keuangan.

4.2.    Menganalisis rasio keuangan.

4.3.    Melakukan audit.

  1. Aspek kritis :

Aspek kritis  yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini, sebagai berikut :

Pemahaman terhadap ketentuan penilaian.

Tingkat objektivitas dalam penilaian.

 

KOMPETENSI KUNCI    :

NO

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

3

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan menginformasikan

2

3.

Merencanakan dan mengorganisir kegiatan

2

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan berkelompok

3

5.

Menggunakan ide serta tehnik matematika

2

6.

Memecahkan masalah

3

7.

Menggunakan teknologi

2

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN

 

a. Menilai Tingkat Kesehatan

Semakin meningkatnya kompleksitas dan profil risiko dari KSP/USP-KOPERASI (istilah generiknya : Koperasi Jasa Keuangan/KJK), maka perlu diidentifikasi permasalahan yang timbul dari operasional usaha jasa keuangan KJK. Hasil akhir penilaian kondisi KJK dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang. Bagi Pemerintah sebagai Pembina dan Pengawas dalam hal ini Kementerian Koperasi  dan UKM dan Dinas yang membidangi Koperasi di daerah dapat digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan.

 

KJK  yang merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang bergerak di sektor jasa keuangan secara de facto telah tumbuh  dan berkembang pesat di seluruh pelosok wilayah nusantara dan mempunyai kedudukan sentral dan strategis dalam menopang seluruh kegiatan ekonomi rakyat yang produktif di sektor ril.

 

Salah satu kegiatan  usaha KJK adalah menghimpun dana masyarakat (anggota/calon anggota), tentunya membawa konsekuensi bahwa pengelolaan KJK harus ditangani secara sehat dengan memperhatikan prinsip kehati – hatian (prudent). Untuk menjaga tingkat kepercayaan publik (public trust) kepada KJK dari salah urus atau kemungkinan terjadinya penyimpangan yang mungkin terjadi, maka dalam anggaran dasar KJK disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota  berkewajiban melakukan pemantauan dengan menerapkan suatu Sistim Pengendalian Intern (SPI) yang harus dilaksanakan oleh KJK sendiri secara teratur, dan dilakukan “penilaian kesehatan“ yang bertujuan  sebagai berikut :

q  Menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat

q  Mengetahui posisi hasil/prestasi kinerja KJK

q  Melindungi harta kekayaan KJK dan Penabung

q  Mengetahui  tingkat kepatuhan KJK pada peraturan yang berlaku

q  Mengetahui business plan jasa keuangan yang akan dikelolanya

 

Setelah mempelajari modul menilai tingkat kesehatan peserta mampu :

  • Merencanakan Penilaian Kesehatan
  • Menghitung  Rasio Penilaian Kesehatan
  • Merumuskan Skor dan Predikat Penilaian Kesehatan
  • Melaporkan hasil kegiatan Penilaian Kesehatan

 

b. Pengertian

  • Koperasi Jasa Keuangan disingkat KJK adalah koperasi yang dalam kegiatan usahanya menghimpun dana dari anggota dan calon anggota dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota dan calon anggota serta masyarakat yang memenuhi persyaratan tertentu

·         Penilaian Kesehatan KJK merupakan suatu indikator untuk menilai kinerja pengurus/pengelola KJK yang dinyatakan dalam katagori : sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat.

·         Modal sendiri KJK adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, hibah dan cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan 50% modal penyertaan

·         Modal sendiri USP-Koperasi adalah modal tetap USP-Koperasi yang terdiri dari modal yang disetorkan pada awal pendirian, modal tetap tambahan dari koperasi yang bersangkutan, cadangan yang disisihkan dari keuntungan USP-Koperasi

·         Pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada ditangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh si peminjam

·         Pinjaman yang diberikan berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh koperasi kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai dan atau jaminan dari penjamin atau avalis yang dapat diandalkan atas pinjaman yang diberikan tersebut

·         Penjamin adalah anggota yang dapat diandalkan termasuk kelompok anggota yang bersedia menjamin pelunasan dengan tanggung renteng

·         Aktiva produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi yang bersangkutan

·         Resiko pinjaman bermasalah adalah perkiraan resiko atas pinjaman yang kemungkinan tidak tertagih

·         Cadangan resiko adalah dana yang disisihkan dari pendapatan yang dicadangkan untuk menutup resiko terhadap pinjaman yang macet

·         Rentabilitas adalah kemmpuan  koperasi untuk membayar kewajiban hutang dan memperoleh sisa hasil usaha

·         Likuiditas adalah kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.

·         Return of asset adalah perbandingan antara sisa hasil usaha sebelum pajak yang diperoleh dengan kekayaan yang dimiliki koperasi

·         Rasio adalah perbandingan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I

MERENCANAKAN PENILAIAN KESEHATAN

 

1.1.  Parameter Penilaian Tingkat Kesehatan

 

Menyiapkan pedoman penilaian kesehatan. Dalam merencanakan penilaian kesehatan yang perlu disiapkan adalah pedoman dan peraturan-peraturan yang memuat petunjuk tentang aspek-aspek apa saja yang akan dinilai. Dalam melakukan penilaian kesehatan KJK, terdapat beberapa aspek dan komponen yang harus diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi tersebut,  sesuai Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan  Menengah Republik Indonesia No. 194/KEP/M/IX/1998 tanggal 25 September 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.

 

Perhitungan dan penilaian kesehatan koperasi dilaksanakan oleh aparat Kementerian Koperasi dan UKM, dengan obyek penilaian KJK yang telah memenuhi persyaratan PP No. 9 th.1995 & Petunjuk Pelaksanaan, antara lain:

  • Usaha Simpan Pinjam dengan modal tetap lebih besar atau sama dengan Rp. 8.000.000,-
  • Koperasi Simpan Pinjam dengan modal tetap lebih besar atau sama dengan Rp. 15.000.000,-

 

Pelaksanaan penilaian kesehatan tersebut berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak sebagai berikut:

  • Anggota koperasi sebagai pemilik dan pelanggan/pengguna jasa.
  • Pengelola KJK
  • Pengurus koperasi
  • Pengawas koperasi
  • Pemerintah sebagai pembina dan pengawas.

 

Sehingga pengelola KJK perlu memiliki kompetensi dalam penilaian kesehatan, agar mengetahui kinerja yang telah dicapai tanpa harus menunggu penilaian dari pembina.

1.2.  Metode Penilaian Masing-Masing Aspek dan Komponen

 

Mengidentifikasi Komponen Penilaian. Dalam melakukan penilaian kesehatan KJK ada beberapa aspek dan komponen yang harus diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan KJK tersebut.

Metode penilaian kesehatan KJK dilakukan dengan metode perhitungan sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan  Menengah Republik Indonesia No. 194/KEP/M/IX/1998 tanggal 25 September 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam. Aspek/penilaian yang dipertimbangkan dalam penentuan penilaian kesehatan koperasi sebagai berikut :

 

1.        Permodalan (bobot penilaian 20 %)

  1. Kualitas aktiva produktif (bobot penilaian 30 %)
  2. Manajemen (bobot penilaian 25 %)
  3. Rentabilitas (bobot penilaian 15 %)
  4. Likuiditas (bobot penilaian 10 %)

 

Metode penilaian masing-masing aspek dan komponen tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem nilai kredit atau reward system yang dinyatakan dalam angka dengan nilai kredit 0 sampai dengan 100.

 

Adapun aspek dan komponen yang dinilai adalah sebagai berikut :

 

Daftar Komponen Penilaian 

 

No

 

Aspek yang

Dinilai

Komponen

1. Permodalan
  1. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset
  2. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan Yang Beresiko
2. Kualitas Aktiva Produktif
  1. Rasio Volume Pinjaman Pada Anggaran Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan.
  2. Rasio Resiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan.
  3. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman bermasalah.
3. Manajemen
  1. Permodalan
  2. Aktiva
  3. Pengelolaan
  4. Rentabilitas
  5. Likuiditas
4. Rentabilitas
  1. Rasio SHU Sebelum Pajak Terhadap Pendapatan Operasional
  2. Rasio SHU Sebelum Pajak Terhadap Total Asset
  3. Rasio Beban Oprasional Terhadap Pendapatan operacional
5. Likuiditas Rasio Pinjaman Yang Diberikan Terhadap Dana Yang Diterima

 

1.3.  Sistem Penilaian Melalui Nilai Kredit atau Reward System Dalam Angka Dengan Nilai Kredit 0 -100

 

Mengkonversi Hasil Penghitungan Rasio dengan Menggunakan Sistem Nilai Kredit (Reward System). Berdasarkan hasil perhitungan rasio yang meliputi : rasio permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas.

 

A. PERMODALAN

1.   Nilai Kredit  atas rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset :

  1. Untuk rasio permodalan lebih kecil atau sama dengan 0, diberikan nilai kredit 0.
  2. Untuk setiap kenaikan rasio modal 1 % mulai dari 0 %, nilai kredit ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.

2. Nilai Kredit  atas Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang beresiko :

  1. Untuk rasio permodalan lebih kecil atau sama dengan 0, diberikan nilai kredit 0
  2. Untuk setiap kenaikan rasio modal 1 % mulai dari 0 %, nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum nilai 100

B. KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF

1.   Nilai Kredit  atas rasio Volume Pinjaman kepada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman diberikan :

  1. untuk rasio sama dengan atau lebih besar 60% diberikan nilai kredit 100
  2. untuk rasio lebih kecil 60% diberikan nilai kredit 0;

 

2. Nilai Kredit  atas rasio Resiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang diberikan :

  1. menghitung perkiraan besarnya resiko pinjaman bermasalah yaitu sebesar jumlah dari:
  • 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar
  • 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan
  • 100% dari pinjaman diberikan yang macet
  1. hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang diberikan
  2. perhitungan penilaian:
  • untuk rasio 50% atau lebih diberi nilai kredit 0
  • untuk penurunan rasio 1% nilai kredit ditambah 2 dengan maksimal nilai 100

3. Nilai Kredit  atas rasio Cadangan Resiko terhadap Resiko Pinjaman bermasalah :

  1. untuk rasio 0% (tidak mempunyai cadangan penghapusan) diberi nilai 0
  2. untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, maka nilai kredit tersebut ditambah 1 sampai dengan maksimum 100

C. MANAJEMN

Melakukan kuantifikasi dengan cara memberi nilai kredit sebesar 4 (empat) untuk setiap aspek yang dinilai positif.

 

D. RENTABILITAS

1. Nilai Kredit  atas rasio rasio SHU sebelum dikenakan pajak terhadap Pendapatan  Operasional :

  1. untuk rasio 0 % atau negatif diberi nilai kredit 0
  2. untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 20 dengan maksimum nilai 100

 

2.   Nilai Kredit  atas rasio  SHU sebelum dikenakan pajak terhadap Total Asset :

  1. untuk rasio 0% atau negatif diberi nilai kredit 0
  2. untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai kredit ditambahkan 10 dengan maksimum nilai 100

3.   Nilai Kredit  atas rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional dalam periode satu tahun buku :

  1. untuk rasio 100% atau lebih diberi nilail kredit 0
  2. untuk setiap penurunan rasio sebesar 1 % mulai dari 100%, nilai kredit ditambahkan 10 sampai dengan maksimum 100;

 

E. LIKUIDITAS

Cara perhitungan nilai kredit dari likuiditas dilakukan sebagai berikut:

  1. untuk rasio 90% atau lebih, diberi nilai kredit 0;
  2. untuk rasio dibawah 90 % diberi nilai kredit 100

 

1.4.  Faktor-faktor lain yang Mempengaruhi Penilaian Kesehatan

                                                                                   

Mengidentifikasi Faktor-faktor lain yang mempengaruhi penilaian, kemudian menganalisis dan mengevaluasi lebih lanjut untuk melakukan penyesuaian dalam mengukur tingkat kesehatan KJK. Meskipun kuantifikasi dari komponen-komponen penilaian tingkat kesehatan menghasilkan total skor tertentu, masih perlu dianalisa dan diuji lebih lanjut dengan komponen lain yang tidak termasuk dalam komponen penilaian dan atau tidak dapat dikuantifikasi. Apabila dalam analisa dan pengujian lebih lanjut terdapat inkonsistensi atau ada pengaruh secara materil penilaian yang telah dikuantifikasikan tersebut, perlu dilakukan penyesuaian sehingga dapat mencerminkan tingkat kesehatan yang sebenarnya.

 

Penyesuaian dimaksud adalah sebagai berikut:

1.   Faktor-faktor menurunkan satu tingkat kesehatan KJK :

a.   Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan intern maupun ekstern

b.   Salah pembukuan/tertunda pembukuan.

c.   Pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan prosedur.

d. Tidak menyampaikan laporan tahunan atau laporan berkala 3 kali berturut- turut.

e.   Mempunyai volume pinjaman di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) tetapi tidak diaudit oleh akuntan publik.

f.    Manajer USP belum diberikan wewenang penuh oleh pengurus untuk mengelola usaha.

Contoh:

Hasil akhir penialian KJK “Abadi Jaya” memiliki skor akhir 82.5. memiliki predikat SEHAT. Namun, setelah melalui analisa komponen koreksi, terbukti bahwa KJK “Abadi Jaya” tidak menyerahkan laporan berkala 3 kali berturut-turut dan dalam administrasi terjadi penundaan pembukuan. Mengingat terdapat 2 komponen koreksi yang terbukti positif pada KJK “Abadi Jaya”, maka predikat kesehatan KJK “Abadi Jaya” turun satu peringkat yang semula SEHAT menjadi CUKUP SEHAT.

 

2.   Kesalahan Fatal

Faktor-faktor yang dapat menurunkan tingkat kesehatan KJK langsung menjadi TIDAK SEHAT, antara lain:

  1. adanya perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam pengembangan koperasi yang bersangkutan.
  2. adanya campur tangan pihak di luar koperasi atau kerja sama yang tidak wajar sehingga prinsip Koperasi tidak dilaksanakan dengan benar.
  3. rekayasa pembukuan atau window dressing sehingga berdampak pada penilaian menjadi keliru.
  4. Koperasi melakukan kegiatan usaha simpan pinjam tetapi tidak dibukukan secara benar.

Contoh:

Hasil akhir penialian KJK “Abadi Jaya”memiliki skor akhir 82.5. memiliki predikat SEHAT. Namun, setelah melalui analisa komponen koreksi, terbukti bahwa KJK “Abadi Jaya” tidak menyerahkan laporan berkala 3 kali berturut-turut dan dalam administrasi terjadi penundaan pembukuan. Mengingat terdapat 2 komponen koreksi yang terbukti positif pada KJK “Abadi Jaya”, maka predikat kesehatan KSP Abadi Jaya turun satu peringkat yang semula SEHAT menjadi CUKUP SEHAT.

 

Jika kegiatan operasional KJK “Abadi Jaya” ternyata memenuhi satu komponen kesalahan fatal, yaitu tidak membukukan seluruh atau sebagian transaksi simpan pinjam, maka predikat kesehatan yang semula SEHAT turun langsung menjadi TIDAK SEHAT.

 

1.5.  Menyajikan Data Base Sebagai Media Penilaian

 

Mengidentifikasi dan Menyiapkan Data Pendukung. Pengelola KJK perlu mengidentifikasi terlebih dahulu data-data yang dibutuhkan sebagai pendukung dalam melakukan penilaian kesehatan KJK, sehingga KJK perlu memiliki pangkalan data (databases) sebagai sumber data dalam melakukan penilaian. Data pendukung tersedia dari sumber-sumber antara lain :

  • Laporan Keuangan, terdiri dari :
    • Neraca
    • Perhitungan SHU
    • Laporan arus kas
    • Laporan perubahan modal
    • Laporan lainnya
    • Buku Besar Pinjaman dan Buku Pembantu Piutang
    • Buku Obligo Pinjaman dan Agunan
    • Program kerja dan Rencana Anggaran & Pendapatan Belanja
    • Struktur Organisasi, Uraian Tugas & Program Kerja
    • Dokumen Sistem Operating Procedure
    • Dokumen Annual Disclosure (Pernyataan Tahunan)
    • Dokumen Kebijakan Akuntansi tentang CPP
    • Dokumen Kebijakan Pinjaman
    • Dokumen Kerjasama atau SPPP (Surat Persetujuan Pencairan Pinjaman)
    • Buku Pembantu Aging Schedule
    • LDR Policy
    • Asset Liability Management
    • Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh koperasi.
    • Pedoman yang diterapkan  oleh koperasi

 

Menyiapkan Instrumen Penilaian Kesehatan. Penilaian kesehatan dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem komputer,  baik  melekat pada software sistem akuntansi (salah satu ciri  software sistem akuntansi adalah dapat menyajikan secara otomatis penilaian kesehatan), maupun software yang khusus untuk mengolah penilaian kesehatan KJK.

 

Jika KJK telah menggunakan aplikasi system computer, maka instrumen yang harus disiapkan tentunya  Instrumen software sistem penilaian kesehatan yang telah ada, namun jika penilaian kesehatan masih dilakukan secara manual, maka perlu menyiapkan instrument penilaian kesehatan   berupa :

  • KERTAS KERJA PENILAIAN KESEHATAN KJK (Lihat Lampiran_1)
  • KERTAS KERJA PERHITUNGAN PARAMETER MANAJEMEN DALAM PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI (Lihat Lampiran_2)

 

Selanjutnya langkah-langkah penilaian kesehatan dalam kompetensi adalah menilai kesehatan secara manual, karena jika penilaian kesehatan dilakukan  menggunakan aplikasi system computer dapat dibaca manual operasi dari masing-masing sistem dimaksud.

 

                                     

 

 

BAB II

MENGHITUNG RASIO PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

 

2.1. Aspek Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Rentabilitas dan Likuiditas

                        

Menghitung Setiap Rasio (Komponen Penilaian Kuantitatif). Berdasarkan laporan keuangan dan data pendukung lainnya dapat dihitung setiap rasio yang merupakan komponen penilaian kuantitatif, perhitungan rasio tersebut meliputi : aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas.

A. PERMODALAN

 

 

 

(Modal Sendiri/Total Asset) X 100 %

1.   Rasio antara Modal Sendiri terhadap Total Asset, ditetapkan sebagai berikut:

 

 

  1. Untuk rasio permodalan lebih kecil atau sama dengan 0, diberikan nilai kredit 0
  2. Untuk setiap kenaikan rasio modal 1 % mulai dari 0 %, nilai kredit ditambah 5 dengan maksimum nilai 100
  3. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 10 % diperoleh skor permodalan

Tabel perhitungan sebagai berikut :

Rasio modal (%)

Nilai Kredit

Bobot (%)

skor

0

0

10

0

5

25

10

2.5

10

50

10

5.0

15

75

10

7.5

20

100

10

10.0

 

 

 

 

 

 

 

 

(Modal Sendiri/Pinjaman Diberikan yang Berisiko) X 100 %

2. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang beresiko ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

  1. Untuk rasio permodalan lebih kecil atau sama dengan 0, diberikan nilai kredit 0
  2. Untuk setiap kenaikan rasio modal 1 % mulai dari 0 %, nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum nilai 100
  3. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 10 % diperoleh skor permodalan

Rasio modal (%)

Nilai Kredit

Bobot (%)

Skor

0

0

10

0

10

10

10

1.0

20

20

10

2.0

30

30

10

3.0

40

40

10

4.0

50

50

10

5.0

60

60

10

6.0

70

70

10

7.0

80

80

10

8.0

90

90

10

9.0

100

100

10

10.0

 

B. KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan, rasio antara resiko pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan, dan rasio antara cadangan resiko dengan pinjaman bermasalah.

 

Pinjaman bermasalah terdiri dari :

1)   Pinjaman Kurang Lancar

Pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

  1. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran yaitu:
    1. Terdapat tunggakan pokok sebagai berikut:
  • Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan, atau
  • Melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 (dua) bulan atau 3 (tiga) bulan, atau..
  • Melampaui 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulan atau lebih, atau
  1. Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut:
  • tunggakan melampaui 1 (satu) bulan tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan, atau
  • melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan.
  1. Pengembalian pinjaman tanpa angsuran yaitu:
    1. Pinjaman belum jatuh tempo

Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan

  1. Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan.

 

2)   Pinjaman Yang Diragukan

Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar, tetapi berdasarkan penilailan dapat disimpulkan bahwa:

  1. Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari hutang peminjam, termasuk bunganya, atau:
  2. Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam

3)   Pinjaman Yang Macet

Pinjaman digolongkan macet, apabila:

  1. Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan, atau:
  2. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan pinjaman; atau
  3. Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Rasio dari kualitas aktiva produkif dapat dihitung sebagai berikut :

 

 

(Pinjaman kpd Anggota/Pinjaman yg Diberikan) X 100 %

1.   Rasio antara Volume Pinjaman kepada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan, ditetapkan sebagi berikut:

 

 

  1. untuk rasio sama dengan atau lebih besar 60% diberikan nilai kredit 100
  2. untuk rasio lebih kecil 60% diberikan nilai kredit 0;
  3. nilai kredit dikalikan bobot 10% diperoleh skor

Rasio modal (%)

Nilai Kredit

Bobot (%)

skor

> 60

100

10

10

< 60

0

10

0

 

2. Rasio antara Resiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan,  ditetapkan sebagai :

 

 

(Resiko Pinjaman Bermasalah/Pinjaman yg Diberikan) X 100 %

 

 

  1. menghitung perkiraan besarnya resiko pinjaman bermasalah yaitu sebesar jumlah dari:
  • 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar
  • 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan
  • 100% dari pinjaman diberikan yang macet
  1. hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang diberikan
  2. perhitungan penilaian:
  • untuk rasio 50% atau lebih diberi nilai kredit 0
  • untuk penurunan rasio 1% nilai kredit ditambah 2 dengan maksimal nilai 100
  • nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor

contoh perhitungan

Rasio modal (%)

Nilai Kredit

Bobot (%)

skor

> 50

0

10

0

45

10

10

1.0

40

20

10

2.0

30

40

10

4.0

20

60

10

6.0

10

80

10

8.0

0

100

10

10.0

 

3.   Rasio Cadangan Resiko terhadap Resiko Pinjaman Bermasalah, dihitung dengan cara penilaian sebagai berikut :

 

 

(Cadangan Resiko/Resiko Pinjaman Bermasalah) X 100 %

 

 

 

 

a.untuk rasio 0% (tidak mempunyai cadangan penghapusan) diberi nilai 0

  1. untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, maka nilai kredit tersebut ditambah 1 sampai dengan maksimum 100
  2. nilai kredit dikalikan bobot sebesar 10% diperoleh skor

contoh perhitungan:

Rasio modal (%)

Nilai Kredit

Bobot (%)

skor

0

0

10

0

10

10

10

1.0

20

20

10

2.0

30

30

10

3.0

40

40

10

4.0

50

50

10

5.0

60

60

10

6.0

70

70

10

7.0

80

80

10

8.0

90

90

10

9.0

100

100

10

10.0

C. RENTABILITAS

Penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu rasio SHU sebelum pajak terhadap pendapatan operasional, SHU sebelum dikenakan pajak terhadap total asset tersebut, dan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional.

 

1.   Cara perhitungan rasio SHU sebelum dikenakan pajak terhadap pendapatan  operasional ditetapkan sebagai berikut:

 

 

(SHU sebelum pajak/Pendapatan Operasional) X 100 %

 

 

 

 

 

 

  1. untuk rasio 0 % atau negatif diberi nilai kredit 0
  2. untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 20 dengan maksimum nilai 100
  3. nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 5 % diperoleh skor

 

contoh perhitungan:

Rasio  (%)

Nilai Kredit

Bobot (%)

skor

0

0

5

0

1

20

5

1.0

2

40

5

2.0

3

60

5

3.0

4

80

5

4.0

5

100

5

5.0

 

2.   Perhitungan nilai Rasio SHU sebelum dikenakan pajak terhadap total asset, ditetapkan  sebagai berikut :

 

 

(SHU Sebelum Pajak/Total Asset) X 100 %

 

 

 

 

  1. untuk rasio 0% atau negatif diberi nilai kredit 0
  2. untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai kredit ditambahkan 10 dengan maksimum nilai 100
  3. nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 5% diperoleh skor

 

 

 

contoh perhitungan

Rasio  (%)

Nilai Kredit

Bobot (%)

skor

0

0

5

0

1

10

5

0.5

2

20

5

1.0

3

30

5

1.5

4

40

5

2.0

5

50

5

2.5

6

60

5

3.0

7

70

5

3.5

8

80

5

4.0

9

90

5

4.5

10

100

5

5.0

 

 

(Beban Operasional/Pendapatan Operasional) X 100 %

3.   Perhitungan nilai kredit dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional dalam periode satu tahun buku, ditetapkan  sebagai berikut :

 

 

 

  1. untuk rasio 100% atau lebih diberi nilail kredit 0
  2. untuk setiap penurunan rasio sebesar 1 % mulai dari 100%, nilai kredit ditambahkan 10 sampai dengan maksimum 100;
  3. nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 5 % diperoleh skor

contoh perhitungan:

Rasio  (%)

Nilai Kredit

Bobot (%)

skor

100

   0

5

0

99

10

5

0.5

98

20

5

1.0

97

30

5

1.5

96

40

5

2.0

95

50

5

2.5

94

60

5

3.0

93

70

5

3.5

92

80

5

4.0

91

90

5

4.5

90

100

5

5.0

 

D. LIKUIDITAS

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas didasarkan atas rasio antara pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.  Dana yang diterima terdiri dari:

  1. modal sendiri
  2. simpanan anggota (Tabungan Koperasi dan Simpanan Berjangka)
  3. modal pinjaman
  4. modal penyertaan

 

Cara perhitungan nilai kredit dari likuiditas dilakukan sebagai berikut:

  1. untuk rasio 90% atau lebih, diberi nilai kredit 0;
  • untuk rasio dibawah 90 % diberi nilai kredit 100
  • nilai kredit dikalikan bobot sebesar 10% diperoleh skor likuiditas

contoh perhitungan:

Rasio  (%)

Nilai Kredit

Bobot (%)

skor

> 90

0

10

0

< 90

100

10

10

 

E. KUANTIFIKASI ASPEK MANAJEMEN YANG BERSIFAT KUALITATIF

Penilaian aspek  manajemen bersifat kualitatif , yakni :

  • Penilaian manajemen meliputi beberapa komponen yaitu : permodalan, kualitas aktiva produktif, pengelolaan, rentabilitas, dan likuiditas.
  • Perhitungan nilai kredit didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan manajemen sebanyak 25 (dua puluh lima).

 

Selanjutnya dilakukan kuantifikasi dengan cara memberi nilai kredit sebesar 4 (empat) untuk setiap aspek yang dinilai positif. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 25 % diperoleh skor manajemen.

 

Contoh Perhitungan

Positif

Nilai Kredit

Bobot (%)

skor

10

40

25

10.0

15

60

25

15.0

20

80

25

20.0

25

100

25

25.0

 

Ke- 25 (dua puluh lima) pertanyaan manajemen dimaksud adalah :

  1. Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingat pertumbuhan asset
  2. Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurangnya sebesar 10 % dibanding tahun sebelumnya.
  3. Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan.
  4. Simpanan (Tabungan Koperasi dan Simpan Berjangka Koperasi) meningkat minimal 10 % dari tahun sebelumnya.
  5. Investasi harta tetap dan inventaris serta biaya ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri.
  6. Pinjaman lancar minimal sebesar 90 % dari pinjaman yang diberikan.
  7. Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan.
  8. Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari tahunan pinjaman macet.
  9. Pinjaman macet tahun lalu dapat ditarik sekurangnya sepersepuluh.

10. Koperasi senantiasa memantau agar prosedur pinjaman dilaksanakan dengan baik.

11. Memiliki rencana kerja jangka pendek (tahunan) yang meliputi:

  1. Penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman
  2. Pendanaan
  3. Pendapatan dan biaya
  4. Personil

12. Memiliki bagan organisasi yang memuat secara jelas garis wewenang dan tanggung jawab setiap unit kerja dan disiplin kerja.

13. Mempunyai sistem & prosedur tertulis mengenai pengendalian intern tentang pengamanan asset koperasi  yang mencakup kas harta tetap dan harta likuid lainnya.

14. Memiliki program pendidikan dan latihan bagi pegawai dan anggota.

15. Memiliki kebijaksanaan tertulis yang mengatur bahwa pengurus dan pegawai tidak diperbolehkan memanfaatkan posisi dan kedudukannya untuk kepentingan pribadi.

16. Memiliki ketentuan tentang penyisihan penghapusan piutang/cadangan resiko untuk menutup kerugian yang diperkirakan karena macet.

17. Memiliki ketentuan bahwa semua pengeluaran/biaya harus didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

18. Memiliki ketentuan tidak akan memberikan pinjaman yang bersifat spekulatif, yaitu pinjaman yang menghasilkan keuntungan tinggi tetapi berisiko tinggi.

19. Memiliki ketentuan mengenai pembatasan pemberian pinjaman kepada anggota baru.

20. Dalam pemberian pinjaman, koperasi lebih menitikberatkan atas kemampuan peminjam untuk mengembalikan pinjaman dari pada tersedianya agunan.

21. Memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas.

22. Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya.

23. Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo.

24. Memiliki ketentuan yang mengatur hubungan antara jumlah pemberian pinjaman dengan jumlah dana yang ada.

25. Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas.

 

Proses kuantifikasi dari penilain aspek manajemen di atas dengan menggunakan :  KERTAS KERJA PERHITUNGAN PARAMETER MANAJEMEN DALAM PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI

 

Setiap pertanyaan harus dijawab disertai bukti-bukti yang kongkrit, seperti nomor  dan tanggal surat keputusan, nomor dan tanggal surat perjanjian, pejabat yang berwenang, dll. (Lihat Lampiran_2)

 

2.2.  Komponen dari 5 (lima) Aspek Dalam Bentuk Rasio-rasio

 

Mengidentifikasi Bobot Setiap Komponen Penilaian. Berdasarkan hasil perhitungan rasio permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas, kemudian dilakukan identifikasi terhadap rasio-rasio di bawah ini :

 

  • Rasio antara Modal Sendiri terhadap Total Asset.
  • Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan Yang Beresiko.
  • Rasio antara Volume Pinjaman Kepada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan.
  • Rasio antara Resiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman Yang Diberikan.
  • Rasio Cadangan Resiko terhadap Resiko Pinjaman Bermasalah.
  • Rasio SHU sebelum dikenakan pajak terhadap Pendapatan  operasional.
  • Rasio SHU sebelum dikenakan pajak terhadap Total Asset.
  • Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional dalam periode satu tahun buku.
  • Rasio Pinjaman Yang Diberikan terhadap Dana Yang Diterima.

 

Hasil perhitungan rasio-rasio di atas diteliti baik cara perhitungannya, maupun hubungan setiap rasio dengan nilai kreditnya, untuk selanjutnya dilakukan penghitungan skornya.

 

 

 

Menghitung Skor

Berdasarkan hasil perhitungan nilai kredit dari masing-masing komponen penilaian yang meliputi : aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas, selanjutnya dilakukan penghitungan skor dengan mengalikan Nilai Kredit dengan masing-masing Bobotnya.

Berikut ini cara perhitungan skor dari masing-masing komponen penilaian dengan rumus : Nilai Kredit x Bobot

A. PERMODALAN

 

1.   Skor untuk Modal Sendiri terhadap Total Asset, dilakukan dengan :

Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 10 % diperoleh skor permodalan

Tabel perhitungan sebagai berikut :

Rasio modal (%)

Nilai Kredit

Bobot (%)

skor

0

0

10

0

5

25

10

2.5

10

50

10

5.0

15

75

10

7.5

20

100

10

10.0

 

2.   Skor untuk Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang beresiko, dilakukan dengan :

Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 10 % diperoleh skor permodalan

Tabel perhitungan sebagai berikut :

Rasio modal (%)

Nilai Kredit

Bobot (%)

Skor

0

0

10

0

10

10

10

1.0

20

20

10

2.0

30

30

10

3.0

40

40

10

4.0

50

50

10

5.0

60

60

10

6.0

70

70

10

7.0

80

80

10

8.0

90

90

10

9.0

100

100

10

10.0

 

B. KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF

1.   Skor untuk Volume Pinjaman kepada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman diberikan, dilakukan dengan :

Nilai kredit dikalikan bobot 10% diperoleh skor

Tabel perhitungan sebagai berikut :

Rasio modal (%)

Nilai Kredit

Bobot (%)

skor

> 60

100

10

10

< 60

0

10

0

 

2. Skor untuk Resiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang diberikan, dilakukan dengan :

Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor

contoh perhitungan

Rasio modal (%)

Nilai Kredit

Bobot (%)

skor

> 50

0

10

0

45

10

10

1.0

40

20

10

2.0

30

40

10

4.0

20

60

10

6.0

10

80

10

8.0

0

100

10

10.0

 

3. Skor untuk Cadangan Resiko terhadap Resiko Pinjaman bermasalah, dilakukan dengan :

Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 10% diperoleh skor

contoh perhitungan:

Rasio modal (%)

Nilai Kredit

Bobot (%)

skor

0

0

10

0

10

10

10

1.0

20

20

10

2.0

30

30

10

3.0

40

40

10

4.0

50

50

10

5.0

60

60

10

6.0

70

70

10

7.0

80

80

10

8.0

90

90

10

9.0

100

100

10

10.0

 

C. MANAJEMEN

Skor untuk manajemen dilakukan dengan :

Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 25 % diperoleh skor manajemen.

Contoh Perhitungan

Positif

Nilai Kredit

Bobot (%)

skor

10

40

25

10.0

15

60

25

15.0

20

80

25

20.0

25

100

25

25.0

 

D. RENTABILITAS

1. Skor untuk SHU sebelum dikenakan pajak terhadap Pendapatan  Operasional dilakukan dengan :

 

Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 5 % diperoleh skor

contoh perhitungan:

Rasio  (%)

Nilai Kredit

Bobot (%)

skor

0

0

5

0

1

20

5

1.0

2

40

5

2.0

3

60

5

3.0

4

80

5

4.0

5

100

5

5.0

 

2.   Skor untuk SHU sebelum dikenakan pajak terhadap Total Asset dilakukan dengan :

 

Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 5% diperoleh skor

contoh perhitungan

Rasio  (%)

Nilai Kredit

Bobot (%)

skor

0

0

5

0

1

10

5

0.5

2

20

5

1.0

3

30

5

1.5

4

40

5

2.0

5

50

5

2.5

6

60

5

3.0

7

70

5

3.5

8

80

5

4.0

9

90

5

4.5

10

100

5

5.0

 

3. Skor untuk Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional dalam periode satu tahun buku dilakukan dengan :

Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 5 % diperoleh skor

 

 

 

contoh perhitungan:

Rasio  (%)

Nilai Kredit

Bobot (%)

skor

100

0

5

0

99

10

5

0.5

98

20

5

1.0

97

30

5

1.5

96

40

5

2.0

95

50

5

2.5

94

60

5

3.0

93

70

5

3.5

92

80

5

4.0

91

90

5

4.5

90

100

5

5.0

 

 

E. LIKUIDITAS

Skor untuk perhitungan nilai kredit dari likuiditas dilakukan dengan :

Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 10% diperoleh skor likuiditas

contoh perhitungan:

Rasio  (%)

Nilai Kredit

Bobot (%)

skor

> 90

0

10

0

< 90

100

10

10

 

 

2.3   Perhitungan Rasio Melalui Perkalian Nilai Kredit Dengan Presentase Bobot .

 

CONTOH CARA PENILAIAN UNTUK MEMPEROLEH ANGKA SKOR

Penilaian terhadap KSP/USP meliputi aspek-aspek Permodalan (Capital), Aktiva Produktif, Manajemen, SHU (Earning), Likuiditas, atau disingkat CAMEL. Bagaimana cara penilaian untuk memperoleh angka skor, sebagai ilustrasi dapat kita lihat ini contoh laporan keuangan USP periode yang berkhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 (Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha) sbb :

Koperasi Maju Bersama

N ERACA  UNIT  SIMPAN  PINJAM

Per:  31 Desember 2006

(dalam Rp.000,00)

URAIAN

31-12-06

31-12-05

URAIAN

31-12-06

31-12-05

I. AKTIVA

1. K a s

2. Giro di Bank BRI

3. Pinjaman Diberikan Agt.

4. Pinj. Non Anggota

5. Penyisihan PH. Piutang

6. Pendapatan YMH Dtrm.

7. Aktiva Tetap

8. Akum. Peny. Aktiva Ttp.

 

 

 

 

  15.000

   55.000

 215.000

   65.000

  ( 8.400)

   10.000

 100.000

 (20.000)

  16.000

   21.000

 172.500

   70.000

 (   7.275 )

    5,500

    100.000

(16.000)

 

II. KEWAJIBAN

9. Tabungan Koperasi

10. Simpanan Berjangka

11. Modal Tidak Tetap

12. Beban Ymh Dibayar

13.Dana-dana Bag. SHU

Jumlah Kewajiban

 

III. EKUITAS

14. Modal Disetor

15.Mdl.Tetap Tambahan

16. Cadangan Resiko

17. S.H.U

Jumlah Ekuitas

 

36.600

   60.000

   65.000

   49.000

        30.000

      240.600 

   50.000

   30.000

   31.000

        50.000

      161.000

 

  17.750

  40.000

  75.000

   51.000

          27.500

      211.250

   50.000

   25.000

   27.500

       47.975

     150.475

Jumlah Aktiva

401.600

361,725

Jumlah Pasiva

401.600

361,725

 

Perhitungan Hasil Usaha

Periode yang berakhir s/d 31 Desember 2006

  1. PENDAPATAN OPERASIONAL

1. Bunga atas volume Pinjaman          Rp 100.800.000,00

2. Bunga dari giro Bank                                      Rp     2.475.000,00

3. Jasa Administrasi atas Pinjaman     Rp        250.000,00

4. Denda Pinjaman                                 Rp        100.000,00

Jumlah Pendapatan Operasional                                        Rp 103.625.000,00

  1. BEBAN OPERASIONAL
    1. Beban Bunga Tabunngan Koperasi Rp   2.800.000,00
    2. Beban Bunga Simpanan Berjangka Rp   6.000.000,00
    3. Beban Bunga Bank                                      Rp  10.575.000,00
    4. Beban Gaji/Upah                               Rp  15.000.000,00
    5. Beban Transport Penagihan           Rp    2.600.000,00
    6. Beban Kelancaran Usaha               Rp    3.900.000,00
    7. Beban Administrasi / Umum           Rp    3.750.000,00
    8. Beban Konsumsi                               Rp    1.880.000,00
    9. Beban Organisasi                              Rp    1.000.000,00

10. Beban Penyisihan Pinjaman Dbrk            Rp    1.125.000,00

11. Beban Penyusutan                           Rp    4.000.000,00

12. Lain-lain                                              Rp      995.000,00

Jumlah Beban Operasional                                                   Rp   53.625.000,00

Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum Pajak                                  Rp   50.000.000,00

Data Pendukung dan Informasi Lain-lain (asumsi)

  1. Komulatif  pinjaman yang diberikan kepada anggota selama satu periode (dilihat dari buku harian/jurnal pengeluaran kas atau neraca mutasi pada perkiraan pinjaman diberikan) adalah sebesar Rp 1.397.500.000,–
  2. Komulatif pinjaman diberikan kepada non anggota selama satu periode (dilihat dari buku harian/jurnal pengeluaran kas atau neraca mutasi pada perkiraan pinjaman diberikan) adalah sebesar Rp 501.750.000,–
  3. Pinjaman beresiko (dilihat dari agunan) sebesar 10% dari total pinjaman diberikan  = 10% x Rp 280.000.000,00  =  Rp 28.000.000,00
  4. Pinjaman Bermasalah sampai dengan akhir periode sebagai berikut :

- Pinjaman Kurang Lancar Rp  6.400.000,00

- Pinjaman Diragukan        Rp  5.350.000,00

- Pinjaman Macet                Rp     750.000,00

Jumlah          Rp12.500.000,00

 

Cara menghitung penilaian kesehatan masing-masing komponen untuk memperoleh angka skor adalah sebagai berikut :

 

  1. 1.      PENILAIAN   PERMODALAN 

 

    1. Rasio antara Modal Sendiri terhadap Total Asset.
Ratio Modal   =

Nilai Kredit = Ratio x Kenaikan  (5) = 27,64  x  5  = 138,4 % (diatas maksimum 100) .  Nilai Kredit  = 100

                  Skor :  (Nilai Kredit   x  Bobot  10%)   =  100  x 10%  = 10

Ratio (%)

Nilai Kredit

Bobot (%)

SKOR

 

27,64

 

27,64 x 5 = 138,2 % (diatas100%)

=  100

 10%

 

100 x  10% = 10

 

    1. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan beresiko.

Ratio Modal =

 

 

Nilai Kredit = Ratio x Kenaikan ( 1 ) = 396,43  x 1 = 396,43% (diatas maksimal 100)           Nilai =  100.

Skor  : Nilai Kredit  x Bobot  10 % =  (100 x  10%)  = 10.

Ratio (%)

Nilai Kredit

Bobot(%)

SKOR

 

396,43

 

396,43  x  1 = 396,43%

(diatas 100 %)

= 100

10 %

100  x  10%

= 10

 

  1. 2.      PENILAIAN KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF

 

  1. A.   Rasio antara Volume Pinjaman kepada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman diberikan.

 

Rumus Ratio KAP =

 

 

 

 

Catatan:   Volume pinjaman diberikan = Saldo awal pinjaman diberikan + komulatif pinjaman diberikan selama satu periode.

 

Ratio KAP. (A)  = 73,30 %  (diatas 60%) , Nilai Kredit  = 100.

Skor  : (Nilai Kredit  x  Bobot 10% ) = 100  x  10%   = 10.

 

Ratio (%)

Nilai Kredit

Bobot(%)

SKOR

 

73,30%

 

Ratio 73,30 %, diatas 60%  =  100

10%

100 x  10 %

=  10

  1. B.   Rasio antara Resiko Pinjaman bermasalah terhadap Pinjaman yang diberikan.

Pinjaman Bermasalah :

Kurang Lancar  50%  x  Rp 6.400.000     = Rp  3.200.000

Diragukan          75%  x  Rp 5.350.000     = Rp  4.012.500

Macet               100%  x  Rp    750.000       = Rp     750.000

 

J  u  m  l  a   h                                                   Rp  7.962.500

 

Ratio     =

 

 

Nilai Kredit : (Penurunan Ratio) x  2 = (50 – 2,84)  x  2  = 94,32 %

Skor : (Nilai Kredit  x  Bobot 10%) = 94,32  x 10% = 9,43 .

 

Ratio (%)

Nilai Kredit

Bobot (%)

SKOR

2,84%

(50 – 2,84) x 2  = 94,3 %

10%

94,3 x 10%

= 9,43

 

  1. C.   Ratio Cadangan Resiko terhadap Resiko Pinjaman Bermasalah, dihitung dengan cara penilaian sebagai berikut:

Ratio KAP (C) =

 

 

Ratio 389,32% .

Nilai Kredit  = (Ratio  x Kenaikan 1) = 389,32 x1 = 389,32%  (diatas 100%) . Nilai Kredit  =  100.

Skor  : ( Nilai Kredit x Bobot  10% ) = 100  x  10%   = 10.

 

Ratio (%)

Nilai Kredit

Bobot (%)

SKOR

 

389,32%

 

389,32 x 1 = 389,32%

(diatas 100%)

= 100

10%

 

100 x 10% = 10

 

  1. 3.       PENILAIAN   MANAJEMEN

 

ASPEK  PERMODALAN

1.   Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset

Lihat data di Neraca :

Kenaikan Modal Sendiri=161.000.000 – 150.475.000 = 10.525.000.

Kenaikan Aset              = 401.600.000 – 361.725.000 = 39.875.000.

Hasil Positif.

Nilai Kredit = 1 x 4 = 4.  Bobot 25%.

Skor = (Nilai Kredit x Bobot 25%) = 4 x 25% = 1

Positif

Nilai Kredit

Bobot (%)

skor

1

4

25

1.0

Jika hasil positif 15, maka diperoleh skor :

15

60

25

15

 

 

 

 

 

  1. 4.      PENILAIAN RENTABILITAS

 

  1. A.   Rasio SHU sebelum dikenakan pajak terhadap pendapatan  operasional.

 

Rasio  =

 

 

Nilai Kredit  = (Ratio  x Kenaikan 20) = 48,25 x 20 = 965% (diatas maksimum).

Nilai Kredit  =  100

Skor  : ( Nilai Kredit x Bobot  5% ) = 100 x  5%   =  5.

 

Ratio (%)

Nilai Kredit

Bobot ( %)

SKOR

 

48,72%

 

48,25 x 20 = 965 %

(diatas 100%) =  100

5 %

 

100 x 5% =  5

 

  1. B.   Perhitungan nilai Rasio SHU sebelum dikenakan pajak terhadap Total Asset,

 

Ratio  =

 

 

Nilai Kredit  = Ratio  x Kenaikan (10) =  12,45 x  10 = 124,5 % (diatas 100% ) Nilai Kredit  =  100

Skor  = ( Nilai Kredit x Bobot  5% ) = 100  x  5%   =  5

 

Ratio ( %)

Nilai Kredit

Bobot (%)

SKOR

 

12,45

 

12,45  x 10 = 125,5%

(diatas 100%) = 100

5

 

100 x 10% = 5

 

  1. C.   Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional dalam periode satu tahun buku

 

Rasio  =

 

 

Nilai Kredit  = Ratio  x Penurunan (10) = (100 – 51,75 ) x 10  = 482,5%. (diatas 100%), Nilai Kredit  =  100

Skor  = ( Nilai Kredit x Bobot  5% ) =  100  x  5%   =  5

 

Ratio ( %)

Nilai Kredit

Bobot (%)

SKOR

 

52,25%

 

(100 – 51,75) x 10

= 482,5% (diatas 100%)

nilai kredit  = 100

5 %

100  x  5% = 5

  1. 5.       PENILAIAN LIKUIDITAS

 

Dana yang diterima =

Modal sendiri         =  Rp  111.000.000,00

Modal pinjaman     =  Rp  240.600.000,00

Modal penyertaan =  Rp           –              .

Jumlah                       Rp   351.600.000,00

Rasio  =

 

 

Ratio 79,63 % ; dibawah 90 %, nilai kredit  = 100

Skor =  100 x  10%  =  10

 

Ratio (%)

Nilai Kredit

Bobot (%)

SKOR

 

79,63

 

 

Dibawah 90%, Nilai kredit = 100

10

 

100  x 10% = 10

 

 

 

Koperasi Maju Bersama

Kertas Kerja Penilaian Kesehatan

Komponen Penilaian

Ratio (%)

Nilai Kredit

Bobot (%)

SKOR

PERMODALAN

 

 

 

27,64

 

27,64 x 5 = 138,2% (diatas100%)    =  100

10%

100 x  10%

10

   

396,43

 

396,43  x  1 = 396,43%

(diatas 100 %) = 100

10 %

100  x  10%

10

KUALITAS AKTIVA PRODUKTIP  

73,30%

 

Ratio 73,30 %, diatas 60%  =  100

10%

100 x  10 %

10

 

2,84%

(50 – 2,84) x 2  = 94,3 %

10%

94,3 x 10%

9,43

   

389,32%

 

389,32 x 1 = 389,32%

(diatas 100%) = 100

10%

100 x 10%

10

RENTABILITAS

 

 

48,72%

 

48,25 x 20 = 965 %

(diatas 100%) =  100

5 %

100 x 5%

5

   

12,45

 

12,45  x 10 = 125,5%

(diatas 100%) = 100

5

100 x 10%

5

   

52,25%

 

(100 – 51,75) x 10

= 482,5% (di atas 100%)

nilai kredit  = 100

5 %

100  x  5%

5

LIKUIDITAS

 

 

79,63

 

 

Di bawah 90%, Nilai kredit = 100

10

100  x 10%

10

MANAJEMEN

 

  a. Struktur organisasi & job desc.

b. Bisnis plan tahunan

c. Sistim dan Prosedur

d. Sistim Pengendalian Intern

e. Program Diklat Pegawai

ya

 

ya

 

tidak

 

 

tidak

 

tidak

5

5

0

0

0

TOTAL NILAI

84,43

PREDIKAT

“sehat”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

MERUMUSKAN SKOR DAN PREDIKAT PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

 

 

3.1.  Perumusan dan Penetapan Skor Hasil Penilaian Predikat Tingkat Kesehatan

 

Menetapkan Predikat Tingkat Kesehatan Berdasarkan Hasil Perhitungan Skor. Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 5 (lima) komponen penilaian kesehatan KJK, diperoleh total skor secara keseluruhan. Total Skor hasil penilaian tersebut digunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP/USP-Koperasi yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat, dan Tidak Sehat.

 

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP/USP-KOPERASI tersebut adalah sebagai berikut :

:Skor

Predikat

81 – 100

Sehat

66 – < 81

Cukup Sehat

51 – < 66

Kurang Sehat

0 – < 51

Tidak Sehat

                                           

 

 

3.2.  Menganalisis dan Mengevaluasi Penilaian Tingkat Kesehatan

 

Merumuskan Strategi Peningkatan Kesehatan. Penilaian kesehatan KJK oleh pembina, biasanya disertakan pula saran dari petugas penilai, misalnya saran-saran dimaksud :

  • Visi, Misi dan tujuan Koperasi harus ada secara tertulis dengan Surat Keputusan Pengurus.
  • Membuat secara tertulis Kebijakan usaha dan kebijakan Akuntansi dengan Surat Keputusan Pengurus.
  • Pengelolaan buku-buku administrasi organisasi harus dikerjakan secara tertib dan benar.
  • Setiap pemberian pinjaman perlu analisa kredit yang mantap agar tidak terdapat pinjaman yang diberikan macet.
  • Pembentukan cadangan penghapusan pinjaman harus lebih besar dari taksiran atas pinjaman yang diberikan yang macet.
  • Diusahakan Pertumbuhan modal sendiri dapat mencapai di atas 10 % dari tahun sebelumnya dan setara atau lebih besar dari pertumbuhan asset.

 

Jika penilaian kesehatan dilakukan oleh KJK, maka berdasarkan identifikasi terhadap Bobot Setiap Komponen Penilaian dapat diberikan saran-saran untuk merumuskan strategi peningkatan kesehatan.

 

Berdasarkan saran-saran dari Pembina dan hasil identifikasi terhadap Bobot Setiap Komponen Penilaian, kemudian dirumuskan tindak lanjut perbaikan terhadap komponen-komponen penilaian baik dengan memasukkan dalam RAPB atau dalam kegiatan oleh pengelola KJK.

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

MELAPORKAN HASIL KEGIATAN PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

 

4.1.  Format Laporan

 

Secara umum yang mengelola dan bertanggungjawab terhadap kegiatan penilaian tingkat kesehatan sampai dengan pelaporan adalah manajer. Maka setelah dilakukan kegiatan tersebut sesuai prosedur yang berlaku pada KJK, Manajer melaporkan kepada pengurus/general manajer (GM) dengan memo yang memuat rekomendasi.

 

Hasil pelaksanaan kegiatan penilaian tingkat kesehatan dilaporkan dengan menggunakan:

1)     Form Laporan Evaluasi

2)     Form Laporan Hasil Kegiatan secara berkala

 

 

4.2.  Hasil Pelaksanaan Penilaian Tingkat Kesehatan

 

1)   Pelaporan

Teknik Pelaporan Kegiatan Penilaian Tingkat Kesehatan. Manajer KJK mendiskusikan dengan para kepala bagian mengenai Hasil kegiatan penilaian tingkat kesehatan, maka manajer atau pengelola KJK menuangkannya dalam form Penilaian Tingkat Kesehatan KJK yang sudah standar (lampiran_1).

 

Pengertian Laporan adalah penyampaian informasi dari seorang manajer kepada petugas/pejabat lain dalam suatu sistem administrasi. Isi laporan dapat berupa hasil kegiatan menyajikan presentasi Koperasi Jasa Keuangan. Laporan memiliki fungsi informasi, pengawasan, pengambilan keputusan, dan fungsi pertanggung jawaban.

 

Syarat- syarat Laporan adalah :

•     Isi laporan harus terperinci dan jelas

•     Harus mengandung data dan fakta serta informasi yang diperlukan.

•     Isi laporan tidak boleh berbelit-belit.

 

Jenis Laporan dapat dibagi menjadi beberapa macam, berikut ini akan diuraikan sebagai berikut :

a.   Laporan menurut isinya :

•     Laporan Informatif

•     Laporan Rekomendasi

•     Laporan Analitis

•     Laporan pertanggungjawaban

•     Laporan Kelayakan

b.   Laporan menurut bentuknya :

•     Laporan berbentuk Memo

•     Laporan berbentuk Surat

•     Laporan berbentuk Naskah

 

Laporan harus bersifat operasional, artinya laporan memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

•     Penyampaian laporan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis

•     Laporan berisi informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan.

•     Laporan harus faktual, didukung oleh data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

Kriteria laporan yang efektif harus memenuhi kreteria sebagai berikut :

•     Mudah dimengerti dan dipahami oleh penerima laporan.

•     Mampu menguraikan masalah serta analisanya secara jelas bagi pembaca laporan.

•     Mampu menyajikan permasalahan secara logis, konsisten, dan sistimatis.

•     Persuasif, yaitu mampu mendorong pembaca untuk memberikan perhatian dan mengambil keputusan sesuai dengan yang dikehendaki oleh yang mempersiapkan laporan.

•     Meyakinkan, yaitu berdasar pada data dan informasi yang dapat dipresentasikan.

2)   Menyusun Pelaporan

Hasil penilaian tingkat kesehatan yang telah dibuat, disusun rekomendasi atas permasalahan yang dihadapi KJK dan menuangkannya dalam form yang telah tersedia, kemudian bersama memo dikirimkan kepada pengurus untuk ditindaklanjuti pengurus jika diperlukan.

 

Langkah-langkah dalam menyusun laporan dan rekomendasi, yakni:

1.   Menyusun persiapan penulisan laporan, menyiapkan bahan penyusunan laporan berupa data dan fakta serta sarana pendukungnya seperti peralatan ATK (Komputer, printer) dan bahan ATK (kertas, toner, dll)

2.   Menyusun sistematika laporan dengan membuat struktur laporan seperti berikut ini :

•     pendahuluan

•     isi laporan

•     uraian / analisis

•     penutup/ saran

3.   Membuat isi Laporan dapat berupa pertanggung jawaban. Isi laporan (rincian kegiatan secara kronologis beserta biaya yang sudah dikeluarkan dengan menunjukkan nomor –nomor tpresenter bukti pengeluaran, jika diperlukan).

4.   Membuat Evaluasi (bila ada), kemudian

5.   Menyusun Penutup/Rekomendasi

 

3) Bertanggungjawab Terhadap Hasil Pelaksanaan

Pengelola KJK  harus bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan KJK, dalam bentuk :

1)      Laporan evaluasi yang akurat

2)      Laporan hasil kegiatan secara berkala tepat waktu

 

 

 

 

 

Sumber-sumber Kepustakaan (Buku Informasi)

 

a.   Judul                                            :     Manajemen Keuangan

•  Penulis                                     :     J. Fred Weston, Thomas E. Copeland

•  Penerbit                                    :     Erlangga, Jakarta.

•  Tahun publikasi                      :     1992

 

b.  Judul                                             :     Petunjuk Tentang Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi

•  Penulis                                     :     Anonim

•  Penerbit                                    :     Kementerian Koperasi dan PKM.

•  Tahun publikasi                      :     1998

 

c.   Judul                                            :     Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

•  Penulis                                     :     Anonim

•  Penerbit                                    :     IBI Jakarta

•  Tahun publikasi                      :     1997

Manajemen Operasional BMT (Studi di BMT Mitra Usaha Ummat)

Manajemen Operasional BMT (Studi di BMT Mitra Usaha Ummat)

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A.    Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS)[1] sepanjang tahun senantiasa menunjukkan kinerja yang cukup besar dari aspek kuantitas, konstribusi dalam penyerapan tenaga kerja hingga dalam pendapatan domestik bruto, sehingga strategi pemberdayaan masyarakat melalui penumbuhkembangan keswdayaan dan kelembagaan sosial ekonomi yang dapat menjangkau dan melayani lebih banyak unit usaha mayarakat yang tidak mungkin dijangkau langsung oleh perbankan umum maupun perbankan syariah. Oleh karenanya, hal ini semestinya dikembangkan secara sistematis simultan.

Baitul māl wa Tamwil atau disingkat BMT termasuk salah satu dari LKS yang sedang berkembang di kalangan masyarakat menengah ke bawah bahkan pada golongan masyarakat  menengah ke atas. Layanan/jasa BMT seringkali digunakan dan banyak diakses oleh masyarakat kecil yang membutuhkan dana untuk menjalankan suatu usaha (modal kerja), di mana BMT berperan sebagai mitra usaha dengan pembagian bagi-hasil atau margin atau mark-up yang proporsional. BMT memiliki keunggulan, yaitu kemudahan dan fleksibilitas dalam mengajukan pembiayaan serta pemberian bagi-hasil investasi mu.dārabah yang sangat kompititif. Sebagaimana layaknya lembaga keuangan pada umumnya, selain fungsi social oriented, BMT juga berfungsi menghasilkan keuntungan (profit oriented).

Pertumbuhan BMT di kabupaten Sleman juga cukup prospektif. Pada tahun 2011 ini  di Sleman terdapat 60 BMT atau 9% dari jumlah koperasi yang ada yakni 591 koperasi dan assetnya mencapai 12% dari total asset Rp 654,52 M (data 31 Mei). Melihat perkembangan yang bagus tersebut maka diperlukan jaring pengaman yang lebih baik, agar keberadaan BMT semakin kuat dan sehat. Oleh karena itu sejak 2 tahun yang lalu, Pemkab Sleman mewajibkan semua BMT harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)  yang memiliki kemampuan ekonomi syariah, karena pada waktu itu belum semua BMT memiliki DPS kalaupun sudah ada belum berfungsi secara optimal karena kapasitas yang terbatas. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkab Sleman bekerjasama dengan MUI didalam menentukan apakah calon DPS memiliki kapasitas ekonomi syariah. Calon DPS harus mendapat rekomendasi MUI dan dari rekomendasi MUI tersebut yang ditindaklanjuti. Kerjasama MUI  dan pusat koperasi syariah juga dilaksanakan didalam pembinaan peningkatan kualitas BMT. Hal ini dikarenakan masih banyak BMT yang pengawasan dan audit  internal lemah.[2]

Perkembangan ini juga tidak diikuti dengan pengelolaan BMT secara profesional. Faktanya saat ini tidak sedikit BMT yang melakukan praktik jauh dari nilai-nilai Syari’ah. Pelaporan keuangan BMT juga masih banyak yang merujuk pada standar akuntansi konvensional. Pembinaan BMT tidak dilakukan oleh BI, sebagaimana yang terjadi pada Perbankan, dikarenakan termasuk dalam katagori Koperasi yang dinungi oleh Departemen Koperasi yang kurang mendapat perhatian terutama dari aspek akuntabilitasnya. Legalitas BMT yang beroperasi masih banyak yang belum bahkan tanpa badan hukum yang jelas.[3]

Hal ini juga senada dengan apa yang diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Baitul Māl wa Tamwil se-Indonesia (ABSINDO) DI Yogyakarta, Madiono, mengakui belum semua BMT yang beroperasi di provinsi DIY telah mempunyai badan hukum koperasi. “Baru sekitar 80 persennya yang berbadan hukum, dari sekitar 160” kata Modiono. ”Sekitar 30-35 BMT lainnya, saat ini sedang mengurus badan hukum tersebut.”[4]

Insiden buruk bagi BMT selanjutnya ialah, tidak adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selayaknya di perbankan. Hal ini dianulir dari statment Kepala Bidang Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Sleman, Bakker Zacharias Cornelis. Dia menegaskan bahwa “BMT tidak ada penjaminan simpanan seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang ada di perbankan. Kondisi inilah yang ditengarai menjadi faktor bahwa BMT sangat rentan untuk disalahgunakan. Kewenangan Disperindagkop adalah menyelamatkan BMT atau koperasi yang bermasalah agar jangan sampai kolaps, namun jika yang terjadi adalah permainan oknum dan sampai dituntut anggota agar dijebloskan ke jalur hukum, kami tak bisa berbuat apa-apa,”.[5]

Dari statment di atas, dapat difahami bahwa faktor Sumber Daya Insani (SDI) juga menjadi kompenen sangat penting dalam sebuah keberhasilan manajemen operasional BMT untuk menjaga kesetabilan usahanya. Apalagi proyeksi kebutuhan SDI untuk BMT se-Indonesia (skala nasional) dalam waktu 6 tahun ke depan (2017) mencapai 380.000 orang sedangkan jumlah BMT mencapai 19.000 kantor.[6] Oleh karenanya, untuk mendukung perkembangan BMT maka ketersedian SDI profesional yang memiliki integritas dan kompetensi sangat dibutuhkan. BMT yang bermodal dasar keprcayaan (trust), SDI BMT idealnya harus beradab atau bertingkahlaku serta bertindak seperti tuntunan Rasulullah, misalnya bertutur kata dengan perkataan yang santun dan baik (kalimah thoyyibah),[7] memberikan penjelasan/keterangan yang jelas dan lugas (an-nadzrah al-hādifah) dalam memasarkan produk (prospek) atau ketika ada yang bertanya tentang per-BMT-an, dan tersenyum manis dan lembut (attabassum al-lathifah) ketika melayani calon anggota dan/atau anggota BMT.[8]

Contoh kasus riil dari moral hazard[9] SDI yang terjadi baru-baru ini berkaitan dengan kegagalan opersional BMT, ialah sebagaimana dilansir dalam sebuah media masa pada akhir bulan Mey 2011 dengan tema Nasabah Gerudug BMT Jami’ Insan Mulia (JIM).[10] Kejadian tersebut langsung mendapat sorotan dari para pelaku BMT lainnya, khususnya yang berlokasi di Kabupaten Sleman. Sehingga tak heran Bupati Sleman sekaligus sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DIY pun langsung menghimbau para pelaku BMT agar jangan buru-buru perbanyak aset.[11]

Fakta ini juga dipertegas dengan sumber lainnya,[12] yang mana menegaskan tentang banyaknya BMT di Sleman yang omzetnya sudah mencapai nominal Miliaran Rupiah, sehingga Pemkab Sleman akan melakukan pengawasan yang super ketat lagi guna menghindari disfungsi operasional BMT dan menjauhi ketidaksehatan BMT.

BMT belum mampu berfungsi secara optimal sebagai Pembiayaan Konsumen. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai sebab antara lain:

  1. Manajemen BMT ditangani oleh orang-orang yang tidak professional, kalupun professional masih bermental individualis (human eror), tidak berorientasi kepada kepentingan bersama untuk kesejahteraan bersama.
  2. Pembinaan dan pengawasan BMT lebih menekan pada keberadaannya, tidak kepada pemanfaatan modal usaha dan budaya usaha (corporarate culture).
  3. Apabila BMT mulai mampu menghimpun modal dalam jumlah yang cukup besar, maka ada kecenderungan untuk korupsi, dengan memanfaatkan modal BMT untuk perusahaan pribadi.[13]

Oleh karena demikian, kestabilan kondisi sebuah BMT dapat dilihat dari kesuksesan mengelola serta mengatur operasionalnya. Saat ini eforia fenomena pendirian dan pengembangan BMT yang sangat mudah menyebabkan tidak sedikit pula terdapat BMT tidak beroperasional secara maksimal atau stagnan bahkan kolaps. Sebagaimana dibuktikan baru-baru ini, dengan adanya 7 koperasi BMT ditengarai bermasalah di Kabpaten Sleman. Hal ini dikemukakan Wakil Ketua Induk Koperasi Syariah BMT M. Ridwan SE, M. Ag dalam workshop Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi. Dia juga mengatakan “beberapa koperasi yang mengatasnamakan BMT dan bermasalah ini menjadi problematika operasional tersendiri bagi BMT,”[14] Diantara modus BMT bermaslah ialah missmanagement, disfungsionalisasi peran Dewan Pengawas Syariah, Pengawasan pemerintah yang cukup longgar, dan ketidakstabilan operasional BMT itu sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta serta data-data di atas, penulis tertarik untuk meneliti kajian tentang manajemen operasional sebuah BMT dengan judul penelitian: Manajemen Operasional BMT (Studi di BMT Mitra Usaha Ummat)

B.  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

  1. Bagaimana manajemen operasional BMT Mitra Usaha Ummat?
  2. Bagaimana aplikasi manajemen operasional di BMT Mitra Usaha Ummat?

C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian

  1. 1.    Tujuan Penelitian
  2. Mendeskripsikan pengertian dan ruang lingkup manajemen operasional BMT Mitra Usaha Ummat.
  3. Menjelaskan aplikasi manajemen operasional di BMT Mitra Usaha Ummat.
    1. 2.    Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

  1. Secara ilmiah, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan keilmuan pada bidang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada umumnya dan khususnya BMT, serta dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi bagi halayak akademisi tentang manajemen operasional BMT.
  2. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alat pembanding (comparasion) bagi pihak BMT atau pihak yang terkait di dalamnya agar system manajemen operasional BMT dapat selalu stabil dan sehat.

D. Sistematika Penulisan

Sedangakan secara sistematik tesis ini disusun ke dalam beberapa bab, yang kemudian dibagi lagi dalam beberapa sub bab, yaitu:

BAB I    : Pendahuluan, dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, sitematika penelitian.

BAB II   : Landasan Teori, dalam bab ini menguraikan konsep, prinsip, teori dan berbagai uraian lain yang releven dengan permasalahan yang menjadi topik penelitian.

BAB III : Dalam bab ini membahas tentang metode penelitian yang merupakan tatacara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan.

BAB IV : Dalam bab ini membahas tentang deskripsi penelitian dan hasil pembahasan penelitian.

BAB V   :   Dalam bab ini membahas tentang analisis hasil penelitian.

BAB VI : Penutup, dalam penutup ini penulis menyimpulkan hasil penelitian dan studi pustaka, yang kemudian dijadikan dasar untuk memberikan saran-saran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

  1. Telaah Pustaka

Tidak dapat dipungkiri telah banyak ditemukan bahasan/kajian penelitian tentang BMT dalam berbagai karya baik berupa makalah, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, atau buku-buku baik sebagai judul khusus maupun sebagai sub judul. Oleh karenanya, untuk mendukung permaslahan yang lebih relevan dan mendalam terhadap bahasan diatas, penyusun berusaha malacak berbagai literatur dan pnelitian terdahulu (prior research) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian. Berikut ini beberapa hasil karya/penelitian berhubungan dengan judul penelitian ini yaitu:

Menurut Mohammad Mansoor Khan dan M. Ishaq Bhatti dalam Journal Humanomics,[15] diantara alasan penyebab gerakan bank dan lembaga keuangan bebas bunga di Pakistan bisa tidak berhasil ialah: Mengabaikan atau tidak menghiraukan syarat dan prinsip Islam yang paling urgent dalam bermu’amalah yaitu pengharaman Riba. Sebagian besar para elit politik dan pemerintah di Pakistan kurang menyukai mencampuradukan nilai-nilai Islam dalam sistem pemerintahan dan kurang berusaha secara maksimal untuk menerapkan perintah Islam dalam segala tindakan di kehidupan sehari-hari (in all walks of life). bahkanTidak memperbolehkan praktek bank tanpa bunga mengakar di Pakistan. Kurangnya dukungan publik (public support) terhadap penerapan  praktek bank tanpa bunga (interest-free banking) di Pakistan, Padahal apabila interest-free banking practice dapat diimplementasikan di Pakistan  maka negaranya akan menjadi makmur dan lebih baik.

Penelitian yang diterbitkan oleh Islamic Development Bank (IDB) mengunkapkan, salah satu tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), ditinjau dari aspek operasionalnya adalahFinancial engineering” dapat diartikan juga sebagai mesin penggerak lembaga keuangan, dimana maksudnya ialah terletak pada seni mendisain atau membuat kreasi dan/atau inovasi terbaru mengenai produk-produk LKS (art of designing financial products), melihat banyaknya kompetitor yang bersaing di bidang perbankan dan finansial. Oleh karenanya, penggunaan prinsip atau pendekatan maslahah dan istihsan dalam Financial engineering” dipandang sangatlah tepat dan relevan untuk masa sekarang ini.[16]

Hasil penelitian dari Center for Banking Research mengenai Pengembangan UMK menyebutkan,[17] cakupan operasi lembaga keuangan mikro telah berkembang sepanjang waktu. Intititusi lembaga keuangan mikro telah berkembang untuk dapat menyediakan berbagai jasa financial yang meliputi deposito, pinjaman, jasa pembayaran, dan asuransi bagi rumah tangga yang berpendapatan rendah, dan usaha mikro. Motivasi utamanya tetap untuk meningkatkan kesejahteraaan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Kemudian karya M. Amin Azis dalam bukunya yang berjudul “Tata Cara Pendirian BMT” menerangkan, prinsip-prinsip operasional BMT anatara lain ialah: a. Penumbuhan, baik dari segi meteril (modal) maupun non materil (dukungan seluruh lapisan masyarakat), b. Profesionalitas, lebih menekankan kepada kualitas skill SDI yang berlandaskan sifat-sifat amanah, siddiq, tabligh, fathonah, sabar, dan istiqomah. Umumnya SDI BMT terdiri dari Dewan Pengawas Syariah, pengurus, dan pengelola. Semuanya itu bertujuan agar tercipta suatu manajemen yang handal serta dapat melaksanakan akuntabilitas dan transparansi dalam statmen keuangan, selanjutnya prinsip yang terakhir c. Prinsip Islamiyah, berorientasi pada nilai-nilai syariah dengan menerapkan akad-akad yang jelas dan shahih dalam setiap transaksi.[18]

Jamal Lulail Yunus menjelaskan bahwa Konsep Dasar BMT berkaitan dengan: (1) Ruang gerak dan model organisasi BMT; ruang gerak BMT, visi, misi, tujuan dan tata nilai BMT dan struktur organisasi BMT, (2) Manajemen operasional BMT; manajenen pengerahan dan pendayagunaan dana Baitul Maal, manajemen pengerahan dan pendayagunaln dana Bait Tamwil, manajemen usaha sektor riil, sistem informasi akuntansi BMT, serta penilaian kinerja BMT.[19]

Selanjutnya ringkasan disertasi hasil karya Moch. Khoirul Anwar mengungkapkan,  manajemen dan operasional yang dilakukan BMT dan KSP mempunyai beberapa perbedaan, di antara perbedaan yang menonjol adalah terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang adalah terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang berupa penggalangan dana. Hasil penelitian ini menunjukkan BMT lebih keras dalam penggalangan dana dari pada KSP. Sehingga dalam penggalangan dana ini, BMT lebih bisa melakukan pemberdayaan ekonomi berupa mobilisasai tabungan.[20]

Lanny Octavia mennjelaskan bahwa BMT At-Taqwa sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memerlukan kemampuan mendeteksi permasalahan yang akan dan tengah dihadapi dengan melakukan evaluasi atau penilaian tingkat kesehatan BMT, terutama pada kinerja keuangannya,. Hal itu dapat dilakukan dengan melihat indikator struktur permodalan, kualitas aktiva produktif, likuiditas, efisiensi dan rentabilitas BMT.[21]

Meskipun penelitian-penelitian di atas mengambil bahasan ruang lingkup BMT, namun para peneliti hanya menjadikannya sebagai bab dan/atau sub bab pada penelitiannya. Berdasarkan prior research ini,  menurut peneliti pembahasan penelitian yang mentikberatkan serta fokus membahas manajemen operasional BMT, selama yang dapat dilacak oleh peneliti, belum ada yang meneliti sebagaimana judul penelitian ini serta tidak adanya kesamaan dengan penelitian ini. Penulis juga menyadari bahwa penelitiannya bukanlah prtama kali dilakukan. Namun penulis juga melihat sisi lain, yaitu peluang untuk meneliti dengan tema yang hampir mirip atau bahkan pada situasi dan kontek serta fokus penelitian atau bahasan yang berbeda.

  1. Landasan Teori
  1. 1.      Sejarah Berdirinya BMT

Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah bagi usaha kecil.[22] Kemudian BMT lebih di berdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).

Sejalan dengan hal tersebut dan dilandasi dengan keinginan besar untuk berperanserta atau berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan nasional dengan membantu usaha mikro (kecil bawah) yang lebih dari 92% merupakan struktur ekonomi nasional.[23] Menjadi penting untuk turutserta dan berpartisipasi memberikan solusi atas permasalahan yang ada khususnya yang dihadapi oleh para pengusaha kecil agar dapat berperan maksimal dalam menopang bangunan dan fundamental ekonomi Indonesia. Salah satu faktor tidak berkembangnya usaha mikro adalah kesulitan mereka pada masalah permodalan, sementara mereka tidak mengenal bank atau lembaga keuangan dan sulit mengaksesnya karena prosedurnya yang rumit.

Baitul Māl wat Tamwil (BMT) muncul sebagai sebuah lembaga keuangan mikro Syariah mendasarkan operasinya pada prinsip-prinsip nilai Islam berupa tauhid, keadilan, kesetaraan dan kerjasama yang diturunkan pada suatu sistem yang bercirikan Profit and Loss Sharing, anti gharar, anti ihtikar, anti maysir, anti risywah, anti riba (bunga 0 %), serta komoditas halal dan thoyyib.[24] Sesuai dengan kaidah fiqh:

كل معاملة فيها غرر أو جهالة فيما يقصد فهي باطلة

Dalam operasionalnya BMT menghimpun dana pihak ketiga (deposan), memberikan atau menyalurkan pembiayaan-pembiayaan kepada usaha-usaha produktif pengusaha atau pedagang kecil dengan memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.

  1. 2.         Pengertian BMT

Pada akhir Oktober 1995 di seluruh Indonesia telah berdiri lebih dari 300 Baitul Māl wa Tamwil (disingkat BMT), yang dalam istilah Indonesia dinamakan dengan Balai Usaha Mandiri Terpadu, dan masing-masing BMT melayani 100-150 pengusaha kecil bawah.

Secara konsepsi BMT adalah suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu: Baitul Māl (Bait = Rumah, Māl = Harta) menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Tamwil (Bait = Rumah, at-Tamwil = Pengembangan Harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil  terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.[25]

Dari uraian di atas, BMT dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.[26]

  1. 3.      Landasan Yuridis BMT

Legalitas keberadaan BMT dianggap sah karena tetap berasaskan Pancasila, UUD 1945 dan prinsip syariah Islam. Pada sudut pandang lembaga sosial, BMT memiliki kesamaan fungsi dengan Lembaga Amil Zakat. BMT dituntut untuk daapat menjadi LAZ yang mapan dalam pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf dari mustahiq kepada golongan yang paling berhak sesuai ketentuan syariah dan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Legalitas BMT belum bisa disejajarkan dengan bank syariah. Walaupun  BMT memiliki sistem dan mekanisme kerja yang relatif sama, pada tataran hukum, Sebagai lembaga bisnis, legalitas BMT sebagai lembaga yang bergerak dalam penghimpunan dana masyarakat terbentur status hukum yang sulit. Sebagai lembaga yang bukan bank, usaha yang dilakukan oleh BMT lebih dekat kepada koperasi simpan-pinjam. BMT sebagai lembaga keuangan mikro bergerak dalam kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Betapapun kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana oleh BMT ini dalam skala kecil, namun kegiatan usaha ini secara yuridis tampak berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan. Perbankan syariah telah memperoleh landasan yuridis berdasarkan Undang Undang Perbankan. Pertama kali berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998. Berdasarkan undang-undang tersebut perbankan syari’ah telah memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Menurut pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 tahun 1998, kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum atau BPR, kecuali apabila kegiatan itu diatur dengan undang-undang tersendiri. Sebagaimana juga yang tercantum dalam pasal 46 UU tersebut, BMT seharusnya mendapatkan sanksi karena menjalankan usaha perbankan tanpa izin usaha. Namun di sisi lain, keberadaan BMT di Indonesia justru mendapatkan dukungan dari pemerintah, dengan diluncurkan sebagai Gerakan Nasional pada tahu 1994 oleh Presiden.

Untuk mengatasi kerancuan legalitas BMT, maka dalam prakteknya sebagian BMT mengambil bentuk badan usaha koperasi dan sebagian lain belum memiliki badan usaha yang jelas atau masih bersifat pra-koperasi.  Koperasi sendiri merupakan bentuk badan usaha yang relatif lebih dekat untuk BMT, tetapi menurut Undang Undang Perkoperasian kegiatan menghimpun dana simpanan terbatas hanya dari para anggotanya (Pasal 44 UU. No. 25/ 1992). Pasal 44 ayat (1) U.U. No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian mengatur bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, atau koperasi lain dan/atau anggotanya. Salah satu nama yang berkembang kemudian adalah lembaga KJSK (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) yang berstatus hukum koperasi.[27]

Selanjutnya diikuti dengan PP No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, kepmen koperasi dan PKM No. 194/KEP/M/IX/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan kesehatan KJKS/UJKS/BMT-Koperasi dan kepmen Koperasi dan PKM No. 351/KEP/M/XII/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Berkaitan dengan telah menjamurnya berbagai koperasi yang menawarkan jasa keuangan syariah, baik berlabel Baitul Maal wat-Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM),  Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KJKS), maka Kementerian Koperasi dan UKM memayungi serta menata dalam format Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan  No.91/KEP/M.KUKM/IX/ 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.[28]

  1. 4.      Struktur organisasi BMT

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pasal 22 mengemukakan bahwa Rapat Anggota (RAT) merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi, maka untuk mengelola koperasi rapat anggota mendelegasikan wewenangnya kepada pengurus koperasi. Agar pengelolaan koperasi dilakukan secara profesional, maka pengiurus mengangkat manajer untuk mengelola kegiatan usaha koperasi sehari-hari yang diberi wewenang dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengelola kegiatan simpan pinjam.[29]

Mengacu pada hal-hal tersebut diatas, maka struktur organisasi BMT dan/atau Koperasi Syariah paling tidak secara minimal harus ada sebagai lembaga keuangan mikro, dapat dilihat dibawah ini:

a)      Yakni memiliki unit jasa keuangan syariah yang  mempunyai kelengkapan struktur organisasi yang jelas dan tertulis, lengkap dengan uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab dan masing-masing unsur pada struktur organisasi.

b)       Unit usaha simpan pinjam harus merupakan bagian dari struktur organisasi organisasi BMT dan/atau Koperasi Syariah, yang pengelolanya bersifat terpisah.

c)      Pengelolanya harus memiliki dasar-dasar pengelolaan lembaga keuangan berbasis syariah.

 

Untuk lebih jelasnya, gambar atau bagan struktur organisasi BMT dapat dilihat di bawah ini:

 

 

Gambar 2.1. Struktur Organisasi BMT

 

  1. 5.      Pengertian Manajemen Operasional
    1. a.        Pengertian Manajemen

Tidak ada definisi manajemen secara absolut yang diterima secara universal. Berikut ini bebarapa definisi manajemen menurut para ahli:

Menurut Griffin, manajemen dapat didefinisikan sebagai proses merencanakan dan mengambil keputusan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan sumberdaya manusia, fisik dan informasi guna mencapai sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien.[30]

Mary Parker Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaian pekerjaan melalui orang lain.[31]

Stoner mengemukakan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sember daya organisasi lainnya agar mencapai ujuan organisasi yang telah ditetapkan.[32]

T. Hani mendefinisikan manajemen sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planing), pengorganisasian (organizing), penyusuanan personalia atau kepegawaian (staffing), pengarahan dan kepemimpinan (leading), dan pengawasan (controlling).[33]

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat ditarik simpulan bahwa manajemen adalah suatu seni dan ilmu dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan organisasi.

  1. b.        Pengertian Manajemen Operasional

Menurut Jay Heizer dan Barry Render,[34] setelah dialih bahasakan mengemukakan tentang pengertian manajemen operasional sebagai serangkaian kegiatan yang membuat barang dan jasa melalui perubahan dari masuka menjadi keluaran, dimana kegiatan tersebut terjadi disemua sektor organisasi.

Menurut Chase, Jacobs, dan Aquilano,[35] mengemukakan bahwa: ”Operations Mnagement (OM) is defined as the design, operation, and improvement of the system that create and deliver the firm’s primary product and services. Like marketing and finance, Operations Mnagement is a functional field of business with clear line managment responsibilities.”

Dari dua definisi di atas, maka dapat dibuat simpulan bahwa manajemen operasional berkaitan dengan penggunaan fungsi-fungsi manajemen (Planing, Organizing, Actuating, and Controling) sedemikian rupa dalam proses transformasi berbagai sumber daya BMT, guna menambah dan menghasilkan output yang lebih baik dan optimal.

Adapun manajemen operasional BMT ialah semua aktivitas yang berkaitan dengan produk BMT, pengelolaan funding (sebagai input) dan financing  (sebagai output).

  1. 6.      Tujuan Manajemen Operasional BMT

Istilah manajemen operasi muncul untuk memperluas pemahaman yang lebih luas tentang proses produksi, dimana proses produksi yang dibahas tidak hanya yang menghasilkan barang dan menimbulakan keuntungan saja, namun juga membahas proses produksi yang menghasilkan jasa (seperti BMT) dan/atau tidak menghasilkan keuntungan.

Manajemen operasional BMT bertujuan mengatur penggunaan resources (faktor-faktor produksi) yang ada baik berupa produk, tenaga kerja, mesin-mesin, dan perlengkapan, sedimikian rupa sehingga proses intermediary BMT dapat berjalan dengan efektif (produktivitas meningkat) dan efisien (low cost dan tepat waktu).[36] Dengan selalu memprioritaskan prinsip keadilan (‘adl) dan pelarangan .darar bagi semua pihak dalam bermu’amalah. Sebagaimana termaktub dalam kaidah fiqih:[37]

 

الأصل هو العدل في كل المعاملات ومراعاة الطرفين ورفع الضرر عنهما

  1. 7.      Prinsip-Prinsip Dasar Operasional BMT

BMT dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara: pemilik dana (rabbul māl) yang menyimpan uangnya di BMT, BMT selaku pengelola dana (mudhārib), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.[38]

Secara garis besar kegiatan operasional yang dikembangkan BMT adalah:

  1. Menggalang dan menghimpun dana (funding) yang dipergunakan untuk membiayai usaha-usaha anggotanya. Sumber dana BMT terdiri dari dana masyarakat, simpanan biasa, simapanan berjangka atau deposito dan melalui kerjasama dengan lembaga lain,
  2. Para penyimpan akan memperoleh bagi hasil dengan mekanisme yang sudah diatur dalam BMT. Memberikan pembiayaan kepada anggota sesuai dengan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pengelola BMT bersama anggota yang bersangkutan,
  3. Mengelola usaha simpan-pembiayaan (financing/lending) itu secara profesional sehingga kegiatan BMT bisa menghasilkan keuntungan yang dapat dipertanggungjawabkan,
  4. Mengembangkan usaha-usaha di sektor riil yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan menunjang usaha anggota.

Menurut M. Azis prinsip-prinsip dasar operasional BMT dapat dilihat sebagai berikut:[39]

  1. Penumbuhan
    1. Tumbuh dari masyarakat sendiri dengan dukungan tokoh masyarakat, orang berada (aghniya) dan kelompok usaha masyarakat yang ada di daerah tersebut.
    2. Modal awal (Rp. 50 – Rp. 100 Juta) dikumpulkan dari para pendiri dan pengelola dalam bentuk Simpanan Pokok dan Simpanan Pokok Khusus.
    3. Jumlah pendiri minimum 20 orang.
    4. Landasan sebaran keanggotaan yang kuat sehingga BMT tidak dikuasai oleh perseorangan dalam jangka panjang
    5. BMT adalah lembaga bisnis, membuat keuntungan, tetapi juga memiliki komitment yang kuat untuk membela kaum yang lemah dalam penanggulangan kemiskinan, BMT mengelola dana Māl.
  2. Profesionalitas
    1. Pengelola profesional, bekerja penuh waktu, ideal pendidikan pengelolanya S-1 minimum D-3, mendapat training pengelolaan BMT, memiliki komitmen kerja tepat waktu, disiplin, penuh hati dan perasaan untuk mengembangkan bisnis dan lembaga BMT.
    2. Menjemput bola, aktif membaur di masyarakat.
    3. Pengelola profesional berlandaskan sifat-sifat amanah, siddiq, tabligh, fathonah, sabar dan istiqomah.
    4. Berlandaskan sistem dan prosedur: SOP, Standar Pengendalian Internal (SPI), dan Sistem Akuntansi yang memadai.
    5. Bersedia mengikat kerjasama dengan semua pihak atau golongan demi membangun relasi yang lebih baik.
    6. Pengurus dan DPS mampu melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif.
    7. Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan.
  3. Prinsip Islamiyah
    1. Mengimplementasikan cita-cita dan nilai-nilai Islam (salaam: keselamatan berkeadilan, kedamaian dan kesejahteraan) dalam kehidupan ekonomi masyarakat banyak.
    2. Akad yang jelas.
    3. Rumusan penghargaan dan sanksi yang jelas dan penerapannya yang tegas/lugas.
    4. Berpihak pada yang lemah.
    5. Program Pengajian/Penguatan Ruhiyah yang teratur dan berkala secara kontinuitas.
    6. 8.      Aspek Kesehatan Manajemen Operasional BMT

Kesehatan manajemen operasional BMT merupakan suatu kondisi yang terlihat sebagai gambaran kinerja dan kualitas BMT, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dapat mempengaruhi aktivitas BMT serta pencapaian target-target BMT, untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Pengetahuan dan pemahaman mengenai kesehatan manajemen operasional BMT sangat bermanfaaat untuk memberikan gambaran mengenai kondisi aktual BMT kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi anggota dan pengelola. selain itu, dengan mengetahui hal tersebut akan membantu pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan sehingga terhindar dari kesalahan pengambilan keputusan.

Beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat kesehatan manajemen operasional BMT, yaitu: 1. Faktor SDM, kondisi BMT sangat dipengaruhi oleh kemampuan SDM dalam mengelola BMT, 2. Faktor sumber daya, termasuk didalamnya adalah dana dan fasilitas kerja.

Dalam melakukan penilaian kesehatan manajemen operasional BMT terdapat 5 aspek yang menjadi acuan dasar penilaian. Dasar penilaian ini mengacu pada sistem penilaian kesehatan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) yang dikenal dengan istilah CAMEL (Capital adequacy, Asset quality, Management of risk, Earning ability, dan Liquidity sufficiency). Kelima aspek tersebut adalah modal, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas.[40]

Aspek kesehatan manajemen operasional BMT meliputi kesiapan BMT untuk melakukan operasinya dilihat dari sisi kelengkapan aturan-aturan dan mekanisme organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, SDM, Permodalan, sarana dan prasarana kerja, aspek manajemen lebih menekan pada kesiapan BMT dalam system dan prosedur rutinitas kerja yang dijalankan oleh pengelola BMT.[41]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah seluruh proses kegiatan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Dalam kegiatan ini terungkap adanya sejumlah usaha dan pengorganisasian yang sistematis untuk melakukan penyelidikan suatu masalah spesifik yang diperlukan pemecahannya.[42]

  1. A.      Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif, artinya memaparkan data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.[43] Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif evaluiatif.

  1. B.       Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (melihat benar atau tidak secara syariah, merujuk pada fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah), yuridis (benar atau tidak berdasarkan Undang Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian) dan sosiologis (kondisi dan fakta  riilnya) pada obyek penelitian.

  1. C.      Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian pada dasarnya adalah yang dikenai kesimpulan penelitian. Pada Penelitian ini yang menjadi subyeknya adalah manajemen operasional BMT Mitra Usaha Ummat. Pada penelitian ini obyek penelitiannya adalah: pengelola dan/atau pengurus BMT Mitra Usaha Ummat.

  1. D.      Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada BMT Mitra Usaha Ummat. Di mana kantor pusatnya berlokasi di Ruko Pasar Jangkang No. 11 Jln. Jangkang – Besi Widodomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta.

Peneliti memilih lokasi pada BMT Mitra Usaha Ummat di karenakan ada beberapa aspek yang mendukung yaitu:

  1. BMT Mitra Usaha Ummat merupakan BMT yang memiliki 5 kantor Cabang di Kabupaten Sleman, perkiraan jumlah total aset BMT Mitra Usaha Ummat per bulan Agustus 2011 sudah mencapai sekitar kurang lebih 13 Milyar.
  2. BMT Mitra Usaha Ummat lebih memfokuskan segmentasi pasarnya (market share) pada lembaga pendidikan dari Play Group sampai SMA/SLTA yang mayoritas berdomisili di wilayah Kecamatan Ngemplak.
  3. E.       Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Maksud data primer  dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh dari lapangan mengenai manajemen operasional BMT di BMT mitra Usaha Ummat. Kemudian data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber data (pihak lain), seperti dari artikel PINBUK, jurnal La_Riba dan Humanomics, laporan keuangan BMT MUU, media masa dan elektronik (seperti KR, Haian Jogja, Republika, dan Tempo), dokumen yang berkaitan dengan manajemen operasional BMT MUU (Selayang Pandang, ADRT, File Kebijakan Operasional Tahun 2011, Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus BMT Mitra Usaha Ummat), dan lain sebagainya. Data sekunder juga bisa didapat dari kajian-kajian literatur, yaitu suatu kajian pustaka terhadap segala sumber pustaka yang berkaitan dengan manajemen operasional BMT, sebagai penunjang data primer.[44]

Teknik pengumpulan data primer yang biasa digunakan dalam studi kualitatif adalah seperti yang tertera pada gambar di bawah ini:[45]

 

Macam teknik pengumpulan data

Observasi

Wawancara

Dokumentasi

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Macam-Macam Teknik Pengumpulan Data

  1. a.  Observasi

Observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.[46]

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah pemilihan setting yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan penelitian, selanjtnya tahap pengumpulan data yang berasal dari tulisan.

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dengan partisipasi (participant observation) yaitu peneliti terlibat langsung pada obyek yang diamati.[47] Observasi ini digunakan untuk memperdalam pemahaman dan mempermudah peneliti akan konsep atau teori yang terkait dengan profil dari BMT Mitra Usaha Ummat.

  1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitiaan yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[48]

Karena data dalam penelitian kualitatif lebih berupa kata-kata, maka wawancara menjadi perangkat yang sedemikian penting.  Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara mendalam (indepth interview) dengan tehnik wawancara terstruktur dengan model wawancara dengan pedoman umum yaitu peneliti hanya menggunakan pedoman wawancara (interview guide) yang telah disiapkan sesuai materi penelitian, yakni tema-tema mengenai manajemen operasional BMT MUU dan didasarkan atas tujuan studi dan teori-teori yang digunakan. Wawancara dilakukan dengan pihak pengelola dan/atau pengurus BMT Mitra Usaha Ummat dengan tujuan untuk memperoleh data tentang manajemen operasional BMT MUU.

  1. Dokumentasi

Selain sumber manusia (human resources) melalui observasi dan wawancara sumber lainnya sebagai pendukung yaitu dokumen-dokumen tertulis yang resmi ataupun tidak resmi. [49]

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dokumenter, arsip, dan informasi mengenai teknis aplikasi manajemen operasional pada BMT MUU. Meskipun data yang didapatkan dari metode dokumentasi ini merupakan data primer, data tersebut akan didukung dengan metode observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait agar data yang didapat lebih dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya secara moral dan akademis.

Semuanya itu dilakukan secara simultan dengan metode triangulasi atau gabungan dari 3 (tiga) teknik pengumpulan data yang telah dipaparkan di atas.

 

 

  1. F.       Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis taksonomi,  karena teknik analisis taksonomi memberikan hasil analisis yang lebih terperinci dan lebih terfokus pada suatu domain atau sub-sub domain tertentu, oleh karenanya peneliti menggunakan teknik analisis ini.[50] Teknik ini terfokus pada manajemen operasional di BMT MUU.

Teknik analisis taksonomi tidak dilakukan secara murni berdasar data lapangan (field resources), tetapi dikonsultasikan dengan bahan-bahan pustaka dan dokumen yang telah ada. Beberapa anggota ranah yang menarik dan dipandang penting dipilih dan dikaji serta diteliti secara mendalam (indepth research). Dalam hal ini adalah bagaimana aplikasi manajemen operasional pada BMT MUU.

Karena jenis penelitian ini kualitatif, maka analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktifitas penyajian data serta menyimpulkannya.[51] Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif, seperti pada gambar berikut:

 

 

 

 

Gambar 3.2. Analisis Data Model Interaktif

 

Berawal dari rumusan masalah penelitian dan dari lokasi penelitian yang tertulis pada BAB I, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi dan analisis data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilih kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlikan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

Penyajian data (data display) dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas display-nya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disususn sesuai dengan katagori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.

Pada penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan atau verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian diakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotetsis dan selajutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif.

Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari katagori-katagori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Tetapi dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus menerus, maka diperoleh kesimpulan yang bersifat grounded. Dengan kata lain, setiap kesimpulan senantiasa selalu terus dilakukan  verifikasi  selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti.

Ketiga komponen berinteraksi sampai didapat suatu kesimpulan yang benar. Dan senantiasa perlu diadakan pengujian ulang, yaitu dengan cara mencari beberapa data lagi di lapangan, dicoba untuk diinterpretasikan dengan fokus yang lebih terarah. Dengan begitu, analisis data tersebut merupakan proses interaksi antara ketiga komponan analisis dengan pengumpulan data, dan merupakan suatu proses siklus sampai dengan aktifitas penelitian selesai.

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A.   Deskripsi Subyek Penelitian

1.  Sejarah BMT Mitra Usaha Ummat

Koperasi Serba Usaha (KSU) Syari’ah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Usaha Ummat merupakan Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) yang kegiatan dan usahanya bergerak dibidang sosial dan bisnis. Kegiatan sosial dilakukan dengan menghimpun dan menyalurkan dana maal yaitu dana yang berasal dari dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Sedangkan kegiatan bisnisnya adalah pengelolaan usaha keuangan dengan pola Syari’ah.

Pendirian KSU Syari’ah BMT Mitra Usaha Ummat diprakarsai oleh tokoh pemuda, masyarakat dan ulama diwilayah kecamatan Ngemplak dan sekitarnya yang difasilitasi oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia (LPM UII) Yogyakarta. BMT Mitra Usaha Ummat diresmikan oleh Rektor Universitas Islam Indonesia Prof. H. Zaini Dahlan, MA pada tanggal 25 Desember 1995 dan mendapat pengesahan Koperasi Serba Usaha Syari’ah tanggal 12 Oktober 1998.[52]

KSU Syari’ah BMT Mitra Usaha Ummat berdiri tanggal 25 Desember 1995 dengan badan hukum Koperasi Serba Usaha Syari’ah nomor 13/BH/DK/X/1998. Terdiri dari 1 kantor sekretariat dan 5 kantor cabang, yaitu:

  1. Kantor sekretariat: Ruko Jalan Jangkang Besi, Jangkang Widodomartani, Ngemplak Sleman Yogyakarta. Telp (0274) 4461471 Fax (0274) 4461016.
  2. Kantor Cabang 1: Jangkang Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta.    Telp (0274) 4461016.
  3. Kantor Cabang 2: Jalan Kaliurang Km 14,5 Ruko Pasar Degolan Umbulmartani Ngemplak Sleman Yogyakarta. Telp (0274) 7491477.
  4. Kantor Cabang 3: Kios Pasar Jambon Sindumartani Ngemplak Sleman Yogyakarta. Telp (0274) 7858003.
  5. Kantor Cabang 4: Jalan Perum Pertamina Bromonilan Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta. Telp (0274) 7858002.
  6. Kantor Cabang Pembantu 5: Jl.Damai Mudal Sariharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta. Telp. (0274) 6622200

2.   Visi dan Misi BMT MUU

Secara umum visi yang ingin dikembangkan oleh BMT MUU adalah “Terwujudnya tatanan perekonomian masyarakat yang adil dan islami di Kabupaten Sleman dan sekitarnya, yang dibangun atas dasar ukhuwah Islamiyah”. Untuk mewujudkan visi tersebut akan diraih dengan mengembangkan Misi BMT MUU yaitu:[53]

  1. Menjadikan BMT MUU sebagai Lembaga Keuangan Syari’ah yang terpercaya yang didukung oleh potensi ummat Islam di wilayah Sleman dan sekitarnya tanpa membedakan kelompok maupun organisasi.
  2. Menumbuhkembangkan jaringan perekonomian ummat yang kokoh dan mandiri.

Motto : Mitra Setia Menggapai Barokah

3.   Legalitas BMT MUU

  1. Badan Hukum No. 13/BH/DK/X/1998
  2. Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) No. 173/1202/TDUP/XII/98
  3. NPWP : 01.852.410.8-42.000
  4. Anggota Asosiasi BMT Seluruh Indonesia
  5. Anggota Puskopsyah FORMES (Sleman)
  6. Anggota Puskopsyah Mitra Nugraha (DIY)
  7. Anggota DEKOPIN

4.   Keanggotaan

Pada dasarnya sistem keanggotaan di KSU Syari’ah BMT Mitra Usaha Ummat adalah terbuka untuk masyarakat. Adapun jenis keanggotaan di KSU Syari’ah BMT Mitra Usaha Ummat terdiri dari:[54]

  1.             a.  Anggota Biasa / Anggota Penuh

Yaitu anggota pendiri yang tercantum dalam Akta Pendirian dan anggota  kemudian yang memenuhi persyaratan sebagai anggota biasa.

Persyaratan umum menjadi anggota biasa :

1)      Dewasa.

2)      Domisili Daerah Istimewa Yogyakarta.

3)      Melunasi simpanan pokok.

4)      Bersedia mematuhi Anggaran Dasar dan ART KSU Syari’ah BMT Mitra Usaha Ummat.

Keuntungan menjadi anggota :

1)      Mendapatkan SHU (Sisa Hasil Usaha) tiap akhir tahun.

2)      Mendapat layanan Pembiayaan atau kredit dan tabungan / simpanan di KSU Syari’ah BMT Mitra Usaha Ummat.

3)      Mempunyai hak suara, memilih dan dipilih menjadi pengurus BMT dalam Rapat Anggota.

b).  Anggota Luar Biasa

Yaitu anggota yang menggunakan layanan KSU Syari’ah BMT Mitra Usaha Ummat namun tidak memenuhi sebagian syarat atau kewajiban sebagai anggota biasa.

Persyaratan umum menjadi anggota luar biasa :

1)      Dewasa.

2)      Domisili Indonesia.

3)      Melunasi simpanan pokok.

4)      Bersedia mematuhi AD dan ART KSU Syari’ah BMT Mitra Usaha Ummat.

Keuntungan menjadi anggota ;

1)      Mendapat SHU ( Sisa Hasil Usaha ) tiap akhir tahun.

2)      Mendapat layanan Pembiayaan atau kredit dan tabungan /  simpanan di KSU Syari’ah BMT Mitra Usaha Ummat.

5.   Mekanisme Kerja BMT MUU

Sistem Operasioanal BMT pada intinya adalah membicarakan tentang bagaimana kerja dan optimalisasi masing-masing bagian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berkaitan dengan itu maka adanya job description dan job specification merupakan hal terpenting.[55]

Job deskripsi berikut ini akan diuraikan tentang tugas dan kewenangan masing-masing bagian yang terkait dalam sistem operasioanal BMT. Adapun penjabaran dari uraian pekerjaan (job description) dari unsur-unsur bagian dalam organisasi BMT dan/atau Koperasi Syariah dijabarkan sebagai berikut:[56]

  1. a.         Pengurus
Bertanggung Jawab Kepada :

RAT

Membawahi : Manajer

Fungsi Dasar

:
  1. Menentukan arah kegiatan dan mengelola keseluruhan proses KJKS dalam rangka mengemban visi dan misi Koperasi serta pencapaian tujuan KJKS.
  2. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan atas pengelolaan usaha KJKS yg dijalankan Manajer.
  3. Memproses penentuan calon anggota dan meneliti berhentinya anggota untuk selanjutnya meminta persetujuan Rapat Anggota.
  4. Mengatur mekanisme pembinaan terhadap sistem organisasi keanggotaan secara menyeluruh dan terpadu antara bidang spiritual dan material
Tugas Pokok &

Tanggung Jawab

:
  1. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
  2. Mengajukan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) KJKS untuk dimintakan persetujuan dalam Rapat Anggota.
  3. Menerima Laporan Keuangan yg dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yg dijalankan Manajer setiap bulan.
  4. Menyelenggarakan dan memelihara buku daftar anggota, buku daftar pengurus dan buku lainnya yg diperlukan.
  5. Memutuskan penerimaan dan penolakan calon anggota baru serta memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
  6. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan.
Wewenang  
  1. menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi.
  2. Mengangkat dan memberhentikan Manajer selaku pengelola usaha.
Tugas Khusus :
  1. Bersama Manajer mewakili KJKS di dalam atau diluar pengadilan.
  2. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama KJKS.
  3. Meminta jasa audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan/audit terhadap kegiatan usaha yg dikelola Manajer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b.   Pengawas

Bertanggung Jawab Kepada :

RAT

Membawahi : -

Fungsi Dasar

: Mengawasi jalannya kegiatan usaha KJKS agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan,arah dan kebijakan yang telah ditetapkan Rapat Anggota.
Tugas Pokok &

Tanggung Jawab

:
  1. Memberikan penilaian terhadap keputusan-keputusan kegiatan KJKS.
  2. Mengawasi dan menjaga agar pelaksanaan operasional kegiatan KJKS sesuai dengan ketentuan, arah dan kebijakan yang telah ditetapkan Rapat Anggota.
  3. Memberikan saran atau pendapat kepada Pengurus dan Pengelola/ Manager untuk kemajuan KJKS.
  4. Melakukan pemeriksaan (audit) terhadap pengelola KJKS.
  5. Membuat hasil laporan pengawasan KJKS kepada Rapat Anggota.

 

Wewenang  
  1. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada KJKS.
  2. Mendapat segala keterangan yang diperlukan.
  3. Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada pengurus.

 

Tugas Khusus :
1.      Melakukan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Rapat Anggota.
2.      Mengembangkan kemampuan diri melalui training dan program pengembangan terencana.

 

  1. b.         Dewan Syariah
Bertanggung Jawab Kepada :

RAT

Membawahi :  

Fungsi Dasar

: Mengawasi jalannya kegiatan usaha KJKS agar tetap pada koridor Syariah.

 

Tugas Pokok &

Tanggung Jawab

:
  1. Memberikan penilaian terhadap keputusan-keputusan kegiatan KJKS yang menyangkut aspek Syari’ah.
  2. Mengawasi kegiatan usaha KJKS agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip-prinsip syariah.
  3. Memberikan saran atau pendapat kepada pengurus dan pengelola/ Manager untuk kemajuan KJKS.
  4. Menelaah aspek syariah terhadap produk dan pengembangan produk dan jasa keuangan yang ditawarkan KJKS.

 

Wewenang  
  1. Meneliti dan menilai jalannya kegiatan usaha KJKS apakah tetap pada koridor Syariah.
  2. Mendapat segala keterangan yang diperlukan.
  3. Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada pengurus.
Tugas Khusus :
1.      Melakukan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh RAT.
2.      Mengembangkan kemampuan diri melalui training dan program pengembangan terencana.

 

  1. c.          Manajer
Bertanggung Jawab Kepada :

Pengurus

Membawahi :
  1. Pemasaran.
  2. Teller /Kasir.
  3. Administrasi & Keuangan.

 

Fungsi Dasar

:
  1. Memimpin KJKS secara profesional.
  2. Bertanggung jawab terhadap kinerja KJKS serta mewakili KJKS dalam berhubungan dengan pihak luar seperti pertemuan, negosiasi, penandatanganan kerja sama atau undangan lainnya.
  3. Menjaga keberadaan, kelangsungan dan pengembangan usaha KJKS sesuai dengan ketentuan, arahan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pengurus dan Rapat Anggota.
  4. Menjalankan program kerja sesuai dengan anggaran KJKS yang telah disetujui dalam Rapat Anggota.

 

Tugas Pokok &

Tanggung Jawab

:
  1. Menyusun rencana strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang yang mencakup :
    1. Visi & Misi KJKS.
    2. Tujuan dan sasaran KJKS.
    3. Strategi  bisnis KJKS.
    4. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahunan.
    5. Prediksi tentang kondisi lingkungan baik mikro maupun makro yg berpengaruh terhadap kelangsungan kerja KJKS.
    6. Persaingan di market.
    7. Mengusulkan Rencana Strategis kepada pengurus untuk disahkan dalam RAT maupun diluar RAT.
    8. Mengusulkan Rancangan Anggaran dan Rencana Kerja KJKS kepada pengurus yg nantinya disahkan pada RAT.
    9. Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan berkaitan dengan kinerja setiap unit kerja.
    10. Melakukan mekanisme kontrol operasional KJKS antara lain meliputi : kas, administrasi pembukuan, logistik, loandoc dll.
    11. Memberi persetujuan/ penolakan  terhadap proses pembiayaan sesuai dengan peraturan yg berlaku.
    12. Mengambil keputusan-keputusan strategis yg disertai pertimbangan yg matang sehingga mendukung peningkatan kinerja KJKS.
    13. Mencari altenatif sumber dana tambahan untuk meningkatkan kinerja KJKS.
    14. Menandatangani perjanjian kerja sama antara KJKS dengan pihak lainnya.
    15. Menjaga agar pelaksanaan operasional KJKS sesuai dengan ketentuan & peraturan , baik Eksternal (UU, Peraturan Pemerintah, Keppres,SE/SK Departemen terkait  dan lain-lain) maupun Internal (Kebijakan & Sistem Prosedur Perusahaan).

 

Wewenang  
  1. Bertindak untuk dan atas nama Pengurus dalam rangka menjalankan usaha.
  2. Melaksanakan pedoman, pelaksanaan, pengelolaan usaha atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disahkan.
Tugas Khusus :
  1. Membina dan menjaga hubungan baik/hubungan kerjasama secara positif dengan Lembaga terkait baik Instansi Pemerintah maupun Swasta.
  2. Memberikan arahan dan bimbingan terhadap staf dibawahnya berkaitan dengan masalah-masalah yg terjadi dilapangan.
  3. Menjaga agar KJKS dapat mencapai target kuantitatif dan kualitatif serta mampu memberikan tingkat pelayanan yg tinggi dengan tetap menjaga segala resiko.
  4. Mengembangkan kemampuan diri maupun staf dibawahnya melalui program pelatihan & pengembangan yg terencana.

 

  1. d.         Pemasaran
Bertanggung Jawab Kepada :

Manajer

Membawahi :  

Fungsi Dasar

: Tercapainya pemasaran produk-produk KJKS baik funding maupun lending sesuai dengan target kinerja yang telah ditentukan.
Tugas Pokok &

Tanggung Jawab

:
  1. Membuat terobosan mencari sumber-sumber dana alternatif.
  2. Membuat/mengevaluasi  produk-produk KJKS agar sesuai dengan kebutuhan pasar
  3. Menginventarisasikan kendala/hambatan perolehan dana tabungan dan menyusun strategi sosialisasi, promosi untuk meningkatkan penjualan produk tabungan.
  4. Melakukan survey terhadap calon penerima pembiayaan, baik menyangkut kelayakan usaha, jaminan dll.
  5. Melakukan proses pembiayaan sesuai SOP yang berlaku.
  6. Memecahkan keluhan-keluhan dari nasabah.
Wewenang  
  1. Merealisasikan pembiayaan yang telah disetujui komite pembiayaan.
  2. Melakukan / menentukan kebijakan eksekusi terhadap nasabah yang patut diambil tindakan.
Tugas Khusus : 1. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan

Manajer.

2. Mengembangkan kemampuan diri melalui training intern

maupun ekstern.

 

  1. e.          Teller/Kasir
Bertanggung Jawab Kepada :

Manajer

Membawahi :  

Fungsi Dasar

: Memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah baik penabung maupun peminjam.
Tugas Pokok &

Tanggung Jawab

:
  1. Memberikan  pelayanan     kepada  nasabah  baik  penarikan  maupun penyetoran (simpanan maupun pembiayaan)
  2. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari
  3. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai baik pembiayaan maupun simpanan yang telah disetujui oleh Manajer.
  4. Menghitung uang tunai dari staf pemasaran lending (kolektor angsuran), maupun staf pemasaran funding (simpanan).
  5. Membuat laporan transaksi harian.
  6. Mengirim  dan menyerahkan  laporan transaksi ke bagian Administrasi & Keuangan.
Wewenang   Bertanggung jawab atas pengelolaan Kas kecil (Petty Cash)
Tugas Khusus :
  1. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan Manajer.
  2. Mengembangkan kemampuan diri melalui training intern maupun ekstern.

 

  1. f.          Administrasi & Keuangan
Bertanggung Jawab Kepada :

Manajer

Membawahi :  

Fungsi Dasar

: Melakukan pendokumentasian (kearsipan) dan bertanggung jawab atas kelengkapan data bukti transaksi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku.
Tugas Pokok &

Tanggung Jawab

:
  1. Memonitor pengadaan alat tulis kantor, barang percetakan,  dan peralatan kantor lainnya.
  2. Membuat laporan fixed asset KJKS.
  3. Membuat analisis laporan keuangan Neraca/ Laba Rugi untuk dilaporkan kepada Manajer KJKS.
  4. Memantau liquiditas KJKS.
  5. Melakukan proses pencairan pembiayaan.
  6. Memantau anggaran vs realisasi.

 

Wewenang   Menyimpan & mengadministrasikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan, dokumen-dokumen jaminan pembiayaan dan dokumen-dokumen KJKS lainnya.

 

Tugas Khusus :
  1. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan Manajer.
  2. Mengembangkan kemampuan diri melalui training intern maupun ekstern.

 

B.    Hasil Penelitian

Hasil penelitian di bawah ini akan disajikan secara berurutan mulai hubungan antara proses usaha BMT MUU dengan fungsi manajemen hingga aplikasi manajemen operasional di BMT MUU. Hasil penelitian ini merupakan temuan peneliti mengenai manajemen operasional BMT MUU sesuai dengan realita empirik yang terjadi di lapangan.

 

1.   Hubungan antara Proses Usaha BMT Mitra Usaha Ummat

      dengan Fungsi Manajemen

Pada dasarnya prosedur dan proses usaha di dalam BMT MUU itu tidak banyak berbeda dengan lembaga keuangan mikro pada umumnya, yaitu meliputi proses pemasaran, produksi, pembelanjaan, personalia, akuntansi dan administrasi. Proses usaha ini ditujukan untuk mencapai tujuan BMT. Adapun fungsi-fungsi manajemen adalah merencanaan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi proses tersebut agar tujuan dapat lebih  cepat/lancar dicapai.[57]

  1. a.        Perencanaan

Dalam perencanaan proses usaha ini perlu ditentukan tujuan proses sedemikian rupa hingga serasi dengan tujuan BMT pada umumnya. Apabila tidak demikian halnya masing-masing bagian nanti akan mencapai tujuannya sendiri-sendiri.

Setelah ditentukan tujuan maka perlulah digariskan strategi, kebijaksanaan dan taktik pencapaian tujuan itu. Baik mnentukan tujuan maupun strategi dijalankan dengan bantuan metode (proses) teknik “ilmiah” tertentu misalnya proses pengambilan keputusan secara rasional yang dikemukakan di muka.

Perencanaan BMT MUU terdiri dari Program Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, RAKER, hasil RAT yang telah disepakati, tahap realisasi dan aplikasi.

  1. b.        Pengorganisasian

Dalam rangka pengorganisasian proses usaha BMT MUU perlu digariskan secara jelas, dengan cara struktur organisasi diseseuikan dengan situasi dan kondisi serta direlevansikan dengan perluasan usaha, pembagian job disk dan job spesifikasi yang jelas, setiap pembiayaan diatur dengan SOP Pembiayaan. Sehingga diperoleh manajemen yang baik untuk masing-masing proses usaha tersebut.

  1. c.         Pengarahan

Pengarahan meliputi usaha-usaha memberikan perintah-perintah yang dikomunikasikan sedemikian rupa agar yang diminta untuk melaksanakan tindakan itu setelah dimotivisir tidak merasa dirinya diperintahkan bahkan dengan sukarela menjalankan kegiatan-kegiatan yang kreatip-inovatip. Pada hakekatnya diusahakan agar terciptanya suasana followership dikalangan anggota sehingga tujuan akan dapat dicapai dengan relatip lebih mudah.

Pengarahan yang dilakukan di BMT MUU melalui brifing di masing-masing kantor setiap hari, pembagian tugas dengan jelas, dan sentralisasi kebijakan dari team manajemen.

  1. d.        Koordinasi

Koordinasi mrupakan usaha meniadakan kompleks hubungan antar bagian atau individu di dalam suatu organisasi. Kalau organisasi BMT relativ kecil maka koordinasi ini dapat dicapai dengan pembinaan informasi face-to-face, informal sifatnya. Sedang apabila organisasi bertambah besar maka perlu dibentuk departementasi yang menciptakan program-program tertentu beserta follow-upnya.

Pada hakekatnya koordinasi didasari oleh komunikasi timbal-balik dan ingin diperoleh kepemimpinan (leadership) yang stabil sehingga timbul keamanan serta ketenangan bekerja mencapai tujuan-tujuan yang telah direncanakan pada proses perencanaan.

  1. e.         Pengawasan

Setiap program usaha seyogyanya direncanakan, dan ini meliputi penentuan-penentuan standar yang menjadi bahan pertimbangan. Hal-hal yang senyatanya terjadi diawasi dan diperbandingkan dengan standar itu sehingga hal-hal yang menyimpang yang tidak dapat ditoiler perlu dicari sebab musababnya sehingga dapat dilakukan tindakan korektip. Mekanisme pengawasan di BMT MUU dilakukan dengan cara: pengawasan oleh Dewan Pengawas Syari’ah dan Dewan Pengawas Manajemen, evaluasi gabungan setiap bulan sekali, rapat kerja tahunan, pengukuran target kolektabilitas seklai dalam satu bulan, dan melalalui SPI (Sistem Pengendalian Intern), SOP (Standar Operasional Prosedur), dan SOM (Standar Operasional Manajemen).[58] Semua proses dapat dicapai dengan adanya fungsi manajemen yang dintegrasikan. Hubungan antara proses usaha BMT dengan fungsi manajemen dapat digambarkan berikut ini:

 

 

Metode / Proses Ilmiah

Taktik

Kebujaksanaan

Strategi

Tujuan

Tanggung Jawab

Kekuasaan

Laporan

Struktur Organisasi

 

Instruksi

Motifasi

Followership

SOP, SOM, SPI.

Supervisi

Klasifikasi/ Pembandingan

Evaluasi

Permasalahan

Kinerja Tim

Follow Up

Leadership

Fungsi Manajemen

Planing

 

 

 

 

 

 

Organizing

 

 

 

 

Pengarahan

 

 

 

Koordinasi 

 

 

 

 

                         Pengawasan

 

 

 

Gambar 4.1 Hubungan antara Proses Usaha BMT MUU dengan Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen di atas seyogyanya perlu diterapkan pada proses-proses usaha BMT sehingga dengan demikian tujuan-tujuan BMT dapat terlaksana dan tercapai dengan cara yang lebih efesien dan efektif. Karena indikator manajemen operasional di BMT MUU terdiri dari produktifitas, efektifitas, dan efisiensi. Produktifitas di BMT MUU berhubungan dengan SDI dan modal, efektifitasnya terdiri dari sistem, strategi, prosedur, dan peraturan serta kebijakan. Sedangkan efisiensi berhubungan dengan ketepatan waktu.

Dari hasil observasi ditemukan bahwa,[59] peneliti mengalami kesilitan untuk melihat atau memperoleh salinan SOP dan SOM, dengan alasan keduanya sedang dalam tahap formulasi revisi penyempurnaan.

 

2.   Ruang Lingkup Manajemen Operasional BMT MUU

KSU Syariah BMT Mitra Usaha Ummat merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang bergerak di sektor jasa keuangan dan sektor riil. Operasioanal usaha BMT MUU adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (anggota/calon anggota), tentunya membawa konsekuensi bahwa pengelolaan atau manajemen operasional BMT MUU harus ditangani secara sehat dan professional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudent) untuk menjaga tingkat kepercayaan publik (public trust) kepada BMT MUU, dari missmanagement dan kemungkinan terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, mekanisme operasional BMT menggabungkan dua kegiatan yang berbeda sifatnya yaitu komersial dan sosial (non profit) dalam suatu lembaga atau organisasi.

Manajemen operasional BMT MUU disusun secara demokratis, berasaskan kekeluargaan. Secara operasional,[60] BMT MUU merpakan lembaga yang sinergis dan berdaya dalam kegiatan jasa keuangan syariah, sehingga kegiatan operasional diharapkan akan menjadi lebih mudah dikerjakan secara bersama-sama ketimbang dilakukan secara individual, maka melalui BMT MUU yang telah mendapatkan mandat dari para anggota dalam RAT  hal tersebut dapat dilakukan dengan lebih berhasil. Sehingga semboyan yang relevan untuk BMT MUU adalah: “Dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota”.

Kegiatan operasional pada BMT MUU secara singkat dapat dikatakan sebagai serangkaian kegiatan atau proses untuk merubah input menjadi output. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut:

 

 

- Sarana Prasarana,

- Slip, Syarat-syarat,

- Formulir.

(Input)

 

-  Standar Operasional Prosedur/SOP.

-  Standar Operasional Manajemen/SOM.

(Proses)

-   Anggota Simpanan:

Informasi Bagi Hasil dan Bonus.

-   Anggota Pembiayaan: Keputusan Disposisi dan informasi data angsuran serta pelunasan.

(Output)

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Kegiatan Operasional BMT MUU

 

 

Kemudian operasional kegiatan intermediasi BMT Mitra Usaha Ummat dapat dilihat pada gambar berikut ini:

 

 

FUNDING

PROSES

INTERMEDIARY

FINANCING

UMPAN BALIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3.  Proses Intermediasi BMT MUU

Secara menyeluruh konstruksi operasional BMT MUU dapat digambarkan sebagai berikut:

 

B M T

BAIT AL-TIJĀRAH

(SEKTOR RIIL)

 

BAIT AL-MĀL

SK LAZ DEPAG RI

 

MUZAKKI

 

BAIT AT-TAMWIL

MASYARAKAT

(ANGGOTA)

MUSTAHIQ

MASYARAKAT

MASYARAKAT

(ANNGOTA)

LEMBAGAPENJAMINSIMPANAN/

ASURANSI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4.  Konstruksi Ideal Operasional BMT

a.   Bait al-Māl

Baitul Māl berasal dari bahasa Arab bait yang berarti rumah, dan al-māl yang berarti harta. Jadi secara etimologis (ma’na lughawi) Baitul Māl berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.

Secara historis,[61] pada zaman Rasulullah Baitul Māl adalah suatu lembaga atau pihak (Arab: al-jihat) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya di mana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara’ dan tidak ditentukan individu pemiliknya ¾ walaupun telah tertentu pihak yang berhak menerimanya ¾ maka harta tersebut menjadi hak Baitul Māl, yakni sudah dianggap sebagai pemasukan baginya. Secara hukum, harta-harta itu adalah hak Baitul Māl, baik yang sudah benar-benar masuk ke dalam tempat penyimpanan Baitul Māl maupun yang belum. Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang‑orang yang berhak menerimanya, atau untuk merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin, atau untuk biaya penyebarluasan dakwah, adalah harta yang dicatat sebagai pengeluaran Baitul Māl, baik telah dikeluarkan secara nyata maupun yang masih berada dalam tempat penyimpanan Baitul Māl.

Baitul Māl dengan makna seperti ini mempunyai pengertian sebagai sebuah lembaga atau pihak (al-jihat) yang menangani harta negara, baik pendapatan maupun pengeluaran. Namun demikian, Baitul Māl dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat (al-makan) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara.[62]

Saat ini konsep Baitul Māl dipraktikkan dalam berbagai lembaga keuangan syariah (termasuk BMT), sebagai wujud keperdulian serta kepekaan social (fungsi non profit). Baitul Māl pada BMT MUU berfungsi menerima titipan dana zakat, infaq, shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan pengaturan dan amanhnya. Karena, pada dasarnya zakat dikenakan juga pada produk lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, yang ketentuannya disesuaikan menurut akad masing-masing produk.[63]

Muzakki di BMT MUU lebih dominan dari kalangan internal BMT seperti pengurus dan pengelola, di mana pengorganisasian zakatnya melalui sistem potong gaji, sehingga gaji yang diterima secara otomatis sudah dikurangi dengan zakat. Dan setiap pendapatan BMT juga dikurangi dengan zakat. Rata-rata zakat yang berhasil terkumpul setiap tahunnya di BMT MUU mencapai 18-20 Juta Rupiah. Semuaya dikarenakan, zakat pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara baik. Zakat juga merupakan sebuah sistem yang akan menjaga keseimbangan dan harmoni sosial di antara kelompok kaya (muzakki) dan kelompok miskin (mustahiq).[64] Guna pengelolaan zakat tersebut, BMT idealnya membentuk satuan kerja yang mengelola dana kebajikan.

Implementasi operasioanal LAZ di BMT MUU sudah berjalan cukup optimal, hal ini dibuktikan dengan system distribusi zakat melalui FORTAMAS (Forum Takmir Masjid) yang dibentuk oleh BMT MUU bekerjasama dengan MUI dan KUA Kec. Ngemplak di mana FORTAMAS ini bertugas untuk mendistribusikan dana zakat kepada para mustahiq agar ke depan mereka juga bisa menjadi muzakki, dan alokasi atau penyaluran dana yang lain diberikan langsung oleh pihak BMT kepada anggota yang berhak (mustahiq), disalurkan dalam bentuk santunan (grant) seperti dialokasikan kepada panti asuhan setempat, seperti sembako untuk penanggulangan bencana, bantuan berobat, beasiswa, dan lain-lain. [65]

 

 

 

b.   Bayt at-Tijārah

Tijārah ialah jual beli dan sejenisnya yang berkaitan dengan pengembangan harta.[66] Perdagangan atau bisnis adalah suatu yang terhormat di dalam ajaran Islam, karena itu cukup banyak ayat al-Quran dan hadits Nabi yang menyebut dan menjelaskan norma-norma perdagangan. C.C. Torrey dalam The Commercial Theological Term in the Quran menerangkan bahwa Alquran memakai 20 terminologi bisnis. Ungkapan tersebut malahan diulang sebanyak 720 kali. Kemudian, yang  sangat penting diperhatikan dalam Tijārah adalah bahwa obyek yang diperdagangkan harus halal dan thayyib.

BMT Mitra Usaha Ummat secara de facto telah tumbuh  dan berkembang pesat di wilayah Kabupaten Sleman dan Kecamatan Ngemplak pada khususnya, BMT MUU merupakan lembaga keuangan syariah mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Di mana mempunyai kedudukan sentral dan strategis dalam menopang seluruh kegiatan ekonomi masyarakat sekitar yang produktif di sektor riil.

Oleh karenanya, untuk perluasan usaha[67] terhadap sektor riil, maka dalam waktu dekat BMT MUU akan membuka Mini Market Syari’ah, yang mana penentuan lokasi dan perencanaan pembentukannya sedang diformulasikan oleh pengurus dan team manajemen.

Perluasan usaha terhadap sektor riil diperbolehkan oleh pemerintah, sebab hal ini selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Bab VIII Lapangan Usaha, Pasal 43 yang berbunyi: (1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota; (2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi; (3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

c.   Bait at-Tamwil

Baitut Tamwil (Bait= Rumah, at-Tamwil= Pengembangan Harta) yaitu melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha dan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonominya. Sebagai upaya untuk melakukan edukasi agar masyarakat memiliki budaya menabung itulah, maka BMT MUU menerapkan tabungan dengan sistem jemput bola atau officer visit customer (OVC) sehingga para marketing mendatangi anggota dan ada juga yang customer visit officer (orang datang ke kantor, sebagaimana umumnya waktu itu lembaga keuangan beroperasi) kepada pengusaha mikro.[68]

BMT MUU merupakan lembaga keuangan mikro yang memiliki legalitas koperasi, yang mana dalam kegiatan usahanya menghimpun dana dari anggota dan calon anggota dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan kepada anggota dan calon anggota serta masyarakat yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syari’ah.

Manfaat keberadaan BMT MUU dalam masyarakat adalah sebagai suatu lembaga yang memberi layanan keuangan dalam bentuk saving, harapannya masyarakat akan menggunakan juga sebagai pengatur keuangan, dimana anggota dapat menabung kapan saja, dan mengambil kapanpun ketika dibutuhkan serta ada bagi pula hasil dalam tabungannya. Adanya bagi hasil ini akan memberi manfaat pula bagi orang yang tidak dapat memutarkan dananya sendiri, sehingga adanya dana yang semula disimpan dilemari menjadi diletakkan dalam institusi keuangan,dan dengan demikian uang akan kembali menjadi milik publik dan dapat diefektifkan untuk meningkatkan produktifitas dalam suatu masyarakat.

Dalam menjalankan usahanya, Baitut Tamwil menggunakan akad-akad (perjanjian) transaksi bisnis yang berbasis syari’ah seperti model jual beli (murabahah, salam, dan istishna), bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), maupun sewa (ijarah).[69] Secara konseptual Baitut Tamwil merupakan salah satu fungsi urgent (fungsi profit/komersial) BMT MUU.

Selanjutnya untuk menyediakan Lembaga Penjamin Simpanan di BMT, maka BMT MUU ikut berpartisipasi pada organisasi-organisasi local maupun nasional yang menghendel liquiditas BMT. Misalnya FORMES, BMT Lan Tabur, dan simpanan di beberapa bank syariah. Hal ini dilakukan karena BMT tidak memiliki LPS resmi layaknya perbankan syariah ataupu konvensional yang dinaungi oleh Bank Indonesia.

3.   Manajemen Risiko Operasional BMT MUU

Pengertian manajemen atau pengelolaan risiko dalam bidang ekonomi, yang mana risiko merupakan pemaknaan lain dari ketidakpastian dan kerugian yang diakibatkan dari bahaya yang ditimbulkan oleh berbagai usaha yang dilakukan apakah risiko tersebut telah merupakan bagian dari usaha itu sendiri atau yang timbul kemudia setelah usaha itu dijalankan yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan usaha tersebut tetapi muncul karena berbagai sebab, diantaranya bencana alam dan goncangan politik sekaligus sosial ekonomi.[70]

Salah satu risiko yang dihadapi oleh BMT ialah risiko operasional (Operational Risk), yaitu risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal atau kegagalan proses di dalam manajemen bank, human error, kegagalan system atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Ada tiga faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko ini, yaitu:[71] a. proses internal bank (internal processes); b. sumber daya manusia (people); c. system; d. external events; e. legal dan regulatory requirements (legal risk).

Risikio operasional yang terjadi pada beberapa lembaga yang belum memiliki standar prosedur tetap pembiayaan, kegiatan untuk melemparkan dana ke masyarakat tentu memiliki risiko yang sangat tinggi. Bahkan pada beberapa lembaga yang sudah memiliki garis aturan main yang jelas terhadap pembiayaan masih saja terjadi kesalahan yang berakibat pada gagalnya fungsi pembiayaan. Contoh yang paling mudah dan sederhana adalah ketidaktajaman analisa oleh marketing terhadap kelayakan usaha atau overvalued yang diterapkan pada penilaian jaminan. Dalam cakupan akuntansi, kesalahan alokasi biaya, salah posting, dokumentasi bukti transaksi, repetitas transaksi yang sangat tinggi merupakan beberapa aktivitas yang perlu dimonitor secara berkala.

Pada beberapa BMT yang melakukan sistem ”jemput bola” dalam mengadakan pelayanan, rentan terhadap kegagalan proses keuangan dan administrasi. Lupa atau salah catat transaksi, lupa atau salah hitung transaksi, kehilangan efektivitas waktu dan tenaga tidak dapat dipungkiri sebagai perwujudan dari risk operational archieve dari BMT. Sistem jemput bola mengakibatkan pula kemungkinan terjadinya overdraft dan selisih marketing yang tinggi, namun untuk hal seperti ini lembaga melakukan risk sharing dan risk transfer kepada karyawan dengan klasifikasi kejadian tertentu. Proses backup data yang tidak dilakukan secara benar; terlewat waktu, salah ambil data, salah simpan, atau kegagalan proses recovery juga mempunyai andil besar dalam pemahaman risiko operasional BMT.

Dalam bidang pembiayaan, aspek dokumentasi terhadap file pembiayaan akan menjadi salah satu yang krusial ketika setiap lembar kertas bagian dari proses tersebut tidak didokumentasikan dengan benar. Penyimpanan, arsipatoris, ataupun mutasi bukti kepemilikan barang jaminan merupakan salah satu praktek dari penjelasan tersebut. Proses yang melibatkan aktivitas simpanan juga tidak luput terbebas dari risiko-risiko yang bisa menimbulkan efek terhadap operasional. Proses penyesuaian (dan penelusuran) yang tidak dilakukan dengan tuntas apabila diperlukan, terhadap perbedaan catatan antara sistem dengan buku simpanan sebagai akibat dari transaksi jemput bola akan mengakibatkan ketimpangan informasi yang disajikan kepada pemilik simpanan. Ketika seharusnya surat pemberitahuan atau surat peringatan sudah harus dikirimkan dengan melihat pada tingkat kolektibilitas[72] yang ada, namun karena faktor lupa, tidak mengupdate secara berkala informasi kolektibilitas, atau menunda pemberiannya dengan alasan lain merupakan kejadian yang dapat meningkatkan penilaian risiko operasional.

Dari beberapa paparan di atas jelas tergambar bahwa risiko operasional ini merupakan jenis risiko penting yang sangat berpengaruh bagi kelancaran bisnis para anggota BMT. Hal inilah yang menyebabkan mengapa pusat perhatian BMT atas upaya mengelakkan risiko operasional ini diarahkan pada upaya penyempurnaan proses, prosedur, dan pengawasan manajemen BMT.

Operational risk bukanlah merupakan risiko baru yang dihadapi oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya saat ini. Risiko ini sesungguhnya telah terbentuk sejalan dengan perubahan-perubahan serta perkembangan perjalanan dari kegiatan operasional industry perbankan itu sendiri. Risiko- risiko yang dulu mungkin tergolong low cost errors kini telah berkembang menjadi risiko-risiko yang makin sering terjadi dan dengan pengaruh yang semakin luas pula. [73]

Pengelolaan atau antisipasi manajemen risiko yang efisien adalah bagaimana BMT mampu menempatkan posisi secara strategis dalam market-nya dengan mereduksi semua risiko, khususnya risiko operasional. Tidak adanya sistem manajemen risiko yang sehat dan kuat dapat menyebabkan BMT kehilangan kemampuannya dalam mengatasi risiko, dan dapat mengurangi kontribusi potensialnya.[74] Oleh sebab demikian, langkah antisipasi yang dilakukan pihak BMT MUU guna menanggulangi risiko operasional ini, yaitu dengan cara upaya penyempurnaan Standar Operasional Prosedur, aktualisasi Sistem Pengendalian Internal,  pemantauan pembiayaan, pengadaan brankas, pencadangan atas kas, dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Pengawas Manajemen. Dalam hal ini, hendaknya personil Dewan Pengawas Manajemen direkrut dari orang-orang yang ahli di bidang manajemen, akuntansi, dan keuangan agar proses audit internal berjalan dengan lancar. Sedangkan di BMT MUU para DPM berbasis tenaga pendidik dan kesehatan, sehingga proses audit internal kurang berjalan optimal sebagaimana mestinya.[75]

 

 

 

 

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada pembahsan analisis hasil penelitian ini, dibahas mengenai operasional penghimpunan dana dan pembiayaan, diikuti tahapannya, serta perencanaan, pengembangan produk BMT, dan pembinaan SDI BMT MUU. Dari pembahasan tersebut ditulis dengan beberapa tahap, pertama dengan cara dari setiap pembahasan didiskripsikan sesuai dengan urutan pembahasan tersebut di atas, kemudian setelah didiskripsikan dilihat kesesuaiannya dari tinjauan Syari’ah (normative) dan dianalisis kesesuaiannya dengan aspek empirik pada praktiknya (sosiologis).

Di dalam prosedur manajemen operasional BMT dapat dibedakan menjadi dua kelompok umum, yaitu: prosedur kelompok operasional penghimpunan dana dan prosedur operasional penyaluran dana (pembiayaan).[76]

  1. A.       Prosedur Operasional Penghimpunan Dana BMT MUU

Baitul Māl wa Tamwil (BMT) salah satu koseptualnya, yaitu Baitul Māl. Baitul māl lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana. Bagi BMT selain modal, mekanisme opersasional penghimpunan dana BMT secara garis besar ada dua prinsip operasional syariah yang telah diterapkan secara luas yakni wadi’ah artinya dana tersebut sebagai titipan dan prinsip mu.dārabah sebagai investasi.

Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana Baitul Māl wa Tamwil (BMT) terdiri dari tiga kompenen,[77] yaitu:

  1. Modal,
  2. Titipan,
  3. Investasi.

                              1.            Modal

Modal BMT adalah dana yang disetorkan oleh para anggota biasa. Pada akhir periode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut, mereka akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan SHU (Sisa Hasil Usaha).[78] Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan (fixed asset/non earning asset). Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya.

Sumber modal pada BMT Mitra Usaha Ummat terdiri dari tiga komponen, yaitu:[79]

  1. Hutang, pembiayaan dari pihak luar seperti pinjaman lunak dari pemerintah dan perbankan syariah.
  2. Simpanan Anggota, melalui produk simpanan wadi’ah dan mudhārabah.
  3. Modal Sendiri, terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam UU tentang Perkoperasian (Pasal 4 ayat 2).[80]

Pada BMT MUU, mekanisme penyertaan modal pemegang saham dapat dilakukan melalui akad musyarakah fi sahm asy-syarikah atau equity parcipation dengan produk “simpanan penyertaan” Telah melunasi simpanan pokok sebesar Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) , dan simpanan wajib Rp 10.000,00/bulan.

 

BMT MUU

Musytarik

(Partner)

 

ANGGOTA BIASA

 

 

Mekanisme penyertaan saham tersebut dapat digambarkan dalam skema berikut ini.[81]                                                    1. Sektor Modal

                                          

     

    2. Bagi SHU

                                                           

                                                                                                                                       

3. Bagi Hasil                   

         2. Pemanfaatan

 

ANGGOTA BIASA

dan

LUAR BIASA

            Dana 

 

 

 

Skema 5.1. Sumber Dana dari Modal

 

Dari skema di atas dapat dijelaskan, salah satu sumber  dana BMT berasal modal sendiri, dari pemegang saham dengan  simpanan pokok dan simpanan wajib, kemudian disalurkan menjadi pembiayaan kepada anggota biasa dan anggota luar biasa.[82] Dalam satu periode pembukuan, sesuain hasil Rapat Anggota Tahunan, anggota akan mendapatkan hasil dalam bentuk SHU. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

                  2.              Titipan (Wadi’ah)

Salah satu prinsip yang digunakan BMT dalam memobilisasi dan menghimpun dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah al-wadi’ah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.[83] Secara umum prinsip wadiah pun terbagi dua yaitu: wadi’ah yad al-amanah dan wadi’ah yad adh-.damanah.

  1. a.      Wadi’ah Yad al-Amanah

Jenis kegiatan wadi’ah yad al-amanah antara lain pelayanan kontak simpanan (safe deposit box) dan pelayanan administrasi dokumen (custodian). BMT mendapatkan imbalan dari jasa penyimpanan tersebut. Namun demikian BMT tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan. Produk diaplikasikan di BMT MUU pada simpanan cadangan risiko.

Wadi’ah yad al-amanah memiliki karakteristik sebagai berikut:

  1. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima tititpan.
  2. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipan tanpa boleh memanfaatkan.
  3. Sebagai konpensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.
  4. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi BMT yang emungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe deposit box.
    1. b.      Wadi’ah Yad adh-.Damanah.

Prinsip wadi’ah yad adh-.damanah adalah dana yang dititipkan boleh digunakan untuk usaha BMT dan boleh memberikan bonus pada saat kondisi BMT surplus sesuai kebijakan namun bonus tersebut tidak diperjanjiakan.[84]

Akad wadiah dapat diterapkan dalam bentuk produk rekening tabungan BMT.

Wadi’ah yad adh-.damanah memiliki karakteristik berikut ini:

  1. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
  2. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
  3. Produk BMT yang sesuai dengan akad ini yaitu tabungan.
  4. Pemberian bonus oleh BMT tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak BMT.
  5. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen BMT karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.

                  3.              Investasi

Prinsip lain yang digunakan adalah prinsip investasi. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah mu.dārabah. Menurut Fatwa MUI (2000) bahwa, mu.dārabah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua belah pihak di mana pihak pertama (malik, sāhib al-mal, BMT) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (‘amil, mu.dārib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha bagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.[85] Tujuan dari mu.dārabah adalah kerja sama antara pemilik dana (shahibul māl) dan pengelola dana (mu.dārib), dalam hal ini BMT.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, prinsip mu.dārabah terbagi dua yaitu, mu.dārabah mutlaqah dan mu.dārabah muqayyadah.

  1. a.      Mu.dārabah mutlaqah

Dalam operasional penghimpunan dana di BMT dengan prinsip mu.dārabah mutlaqah dapat diterapkan untuk pembukaan rekening deposito atau simpanan berjangka. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi BMT dalam menggunakan dana yang dihimpun. Namun denikian karena sifatnya investsi perlu adanya kesepakata nisbah bagi hasil[86] dengan pihak pemilik dana (shohibul māl).

Aplikasi produk simpanan BMT MUU ialah Simpanan Mu.dārabah Biasa (SIMUDA), Simpanan Mudārabah Masa Depan (SIMADE), Simpanan Mu.dārabah Berjangka (SIJAKA) dan Simpanan Mu.dārabah Penyertaan.

Dalam penentuan nisbah di BMT Mitra Usaha Ummat menggunakan perhitungan bagi hasil dengan revenue (pendapatan), karena pola ini dapat memperkecil kerugian bagi anggota. Dimana:[87]

  1. Mu.dārabah muthlaqah, berdasarkan dari total pendapatan pembiayaan mu.dārabah atau berdasarkan atas akad yang sama di BMT.
  2. Mu.dārabah muqayyadah, berdasarkan usaha tertentu yang sudah ditentukan oleh sāhibul māl atau berdasarkan persyaratan yang telah diajukan oleh sāhibul māl. Misalkan, pada waktu awal saat anggota menabung dan anggota itu mensyaratkan kepada BMT agar dicarikan anggota yang sudah ada kriterianya sesuai dengan yang di inginkan oleh anggota, kemudian BMT mencarikan anggota yang dipilih oleh anggota tersebut dan bagi hasilnya ditentukan dari usaha spesifik.

Adapun nisbah bagi hasil Simpanan Mu.dārabah di BMT MUU dapat dilihat pada table di bawah ini:[88]

Tabel 5.2

Nisbah Bagi Hasil Simpanan Mu.dārabah BMT MUU

Produk

% Nisbah

Anggota

% Nisbah

BMT

SIMUDA

37%

63%

SIMADE

45 %

55%

SIJAKA

50%

50%

Mudārabah Penyertaan Sementara

65%

35%

Mudārabah Penyertaan Tetap

75%

25%

  1. b.      Mu.dārabah Muqayyadah

Jenis akad ini merupakan simpanan khusus (restricted investment) dimana pemilik dana (shohibul māl) menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh BMT. Karakteristik dari simpanan ini adalah sebagai berikut:

  1. Pemilik dana menetapkan syarat penyaluran dana. Untuk itu BMT wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
  2. Sebagai tanda bukti simpanan, BMT menerbitkan bukti simpanan khusus. BMT wajib memisahkan dana daari rekening simpanan khusus dengan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administatif.
  3. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan kepada pemilik dana.

Konsep dasar mu.dārabah pada BMT ialah konsep pembagian (sharing), baik keuntungan maupun kerugian (profit and loss sharing). Prinsip yang umum adalah siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabungannya, harus juga bersedia mengambil risiko. BMT akan membagi juga kerugian perusahaan jika mereka menginginkan perolehan hasil dari modal mereka.[89] Hal ini selaras dengan kaidah fiqh khusus di bidang mu’amalah atau transaksi yang berbunyi: “hasil usaha muncul bersama biaya/hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian” atau الخراج بالضمان[90] dan “profit muncul bersama risiko/risiko itu menyertai manfaat” atau الغنم بالغرم[91].

  1. B.       Prosedur Operasional Pembiayaan BMT MUU

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan dana dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah sejumlah bunga, imbalan atau bagi hasil. Sedangkan menurut PP No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan.

Pembiayaan sering juga disebut dengan financing, yang artinya pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain atau lembaga.[92]

BMT MUU dalam melaksanakan operasional pembiayaan, selalu berpedoman kepada prudential banking practices, yaitu sikap kehati-hatian dalam menjalankan operasinya terutama dalam hal pemberian pinjaman kepada pihak ketiga atau debitur, sehingga dana yang disalurkan tidak berhenti dan menimbulkan resiko pembiayaan macet. Pada dasarnya financing juga berkaitan erat dengan marketing. Menurut Kotler: marketing is about idenfitying and meeting human and social needs atau singkatnya “meeting needs profitably”.[93] Oleh karenanya pihak BMT MUU hendaknya meneliti secara seksama calon dan/atau anggota penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat ataupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana BMT selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Menurut operasional penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:[94]

  1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
  2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang dugunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

  1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk mamanuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.
  2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Secara umum, jenis-jenis pembiayaan yang dilakukan dan diterapkan oleh BMT Mitra Usaha Ummat ialah sebagai berikut:

 

 

Pembiayaan menurut sifat penggunaan

Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan produktif

Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan investasi

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3. Pola Pembiayaan Syariah Komersial

 

  1.                   1.              Pembiayaan Modal Kerja

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-kompenen alat likuid (cash), piutang dagang (receivable), dan persediaan (inventory) yang diumumnya terdiri atas persediian bahan baku (raw material), persediaan barang dalam proses (work in process), dan persediaan barang jadi (finished goods). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (cash financing), pembiayaan piutang (receivable financing), dan pembiayaan persediaan (inventory financing).

BMT dapat membantu  memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut, dengan menjalin hubungan partnership dengan anggota, dimana BMT bertindak sebagai penyandang dana (shahibul māl), sedangkan anggota sebagai mitra usaha (mu.dhārib), Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan mu.dārabah (trust financing). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodic dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian BMT.

Ada beberapa skema jual beli yang dipergunakan untuk meng-approach kebutuhan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1)      Murābahah

Murābahah adalah penjualan dengan harga pembelian barang berikut untung yang diketahui.[95] Misalnya, seseorang membeli barang atau membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana. Ia kemudian meminta pada BMT untuk membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya pada saat barang diterima. Harga jual pada pemesanan adalah harga pokok yang ditambah margin atau mark-up keuntungan yang disepakati. Kesepakatan harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan tidak dapat berubah menjadi lebih mahal selama berlakunya akad.

Prinsip murābahah umumnya diterapkan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan menyerupai kredit investasi pada lembaga konvensional.

2)      Salam

Salam adalah pembelian barang untuk penghantaran (delivery) yang ditangguhkan dengan pembayaran di muka. Salam dalam perbankan syariah biasanya diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau industri sejenis lainnya. Mengingat BMT tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (inventory), maka dimungkinkan bagi BMT untuk melakukan akad salam kepada pembeli kedua seperti bulog, pedagang pasar induk, atau rekanan. Mekanisme ini disebut dengan Salam Paralel.

3)      Istishna’

Prinsip istishna’ menyerupai salam, namun istishna’ pembayarannya dapat dimuka, dicicil atau dibelakang.[96] Skim istishna’ dalam BMT umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur, industri kecil-menegah dan konstruksi.

Akad salam dan istishna’ belum teraplikasikan pada BMT MUU, karena tingkat operasionalnya yang rumit, pemahaman masyarakat terhadap produk tersebut juga belum memadai, dan foktor SDM-nya tidak sekomprehensip perbankan syariah.[97]

  1.                   2.              Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada para anggota BMT untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitas atau renovasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.

Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah: 1) Untuk pengadaan barang-barang modal; 2) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah; 3) Berjangka waktu menegah dan panjang.

Pada umumnya, pembiayaan investasi menggunakan skema musyārakah mutanāqishah. Dalam hal ini, BMT memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap BMT melepaskan penyertaannya dan anggota biasa BMT akan mengambil alih kembali, baik dengan menggunakan surplus cash flow yang tercipta maupun dengan menambah modal, baik yang berasal dari setoran anggota biasa yang ada maupun dengan mencari calon anggota baru.

Skema lain yang dapat digunakan oleh bank syariah adalah al-ijārah[98] al-muntahia bit-tamlik, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan kepemilikan. Yang mana terdiri dari dua kata adalah; kepemilikan suatu manfaat (jasa)[99] berupa barang yang jelas dalam tempo waktu yang jelas, diikuti dengan adanya pemberian kepemilikan[100] suatu barang yang bersifat khusus dengan adanya perpindahan hak, dari hak sewa menjadi hak milik. Hal ini sesuai dengan kaedah fiqh[101]: “mā shahha ayyumlika bil akhdzi shahha ayyumlika bil bay’i”, maknanya ialah bahwa apa-apa yang dapat diambil manfaat serta faedahnya, maka dapat pula dijual. Dengan pengecualian selama barang atau jasa tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. [102] Sebagimana tertulis dalam kaedah fiqh:

كل ما صح نفعه صح بيعه إلا بدليل

Sedangkan sumber BMT untuk pembayaran sewa ini adalah amortisasi atas barang modal yang bersangkutan, surplus, dan sumber-sumber lain yang dapat diperoleh BMT.

  1.                   3.              Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder.

Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian/ perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun berupa jasa, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya. Karena pada dasarnya menurut kaidah fiqh, setiap sesuatu yang diperbolehkan untuk dijual maka diperbolehkan pula untuk dipinjamkan.[103]

                                                                                           كل ما صح بيعه صح قرضه

Pada unumnya, BMT dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema berikut ini:

1)      Al-bai’ bi tsaman ajil (salah satu bentuk murābahah) atau jual beli dengan angsuran.

2)      Al-ijārah al-muntahia bit-tamilik atau sewa beli.

3)      Al-musyārakah mutananaqhishah atau descreasing participation, dimana secara bertahap BMT menurunkan jumlah partisipasinya.

4)       Ar-rahn untuk memenuhi kebutuhan jasa.[104]

Pembiayaan konsumsi tersebut di atas lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil. Seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir atau miskin. Oleh karena itu, ia wajib diberi zakat atau sedekah, atau maksimal diberikan pinjaman kebajikan (al-qar.d al-hasan), yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja, tanpa imbalan apa pun.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan BMT secara garis besar terdiri dari empat kelompok operasional syariah, yaitu prinsip jual beli (bai’/murābahah), sewa beli (ijārah waiqtina), bagi hasil (mu.dārabah) dan kongsi (musyārakah).

 

 

C.   Produk Pembiayaan BMT MUU

BMT Mitra Usaha Ummat menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, dengan prioritas masyarakat menengah ke bawah menggunakan system/prinsip :

  1. Jual Beli (Murābahah)

Yaitu pembiayaan untuk pembelian barang dimana BMT mendapatkan keuntungan dengan menaikkan harga barang dan anggota membayar secara angsuran / jatuh tempo.[105]

  1. Kerjasama Modal Sebagian (Musyārakah)

Yaitu pembiayaan untuk modal kerja kepada pihak lain untuk kegiatan usaha dengan memberikan porsi keuntungan kepada BMT sesuai kesepakatan yang mana system dan jangka waktu pembayaran sesuai kesepakatan di awal.[106]

  1. Kerjasama Modal Keseluruhan (Mu.dārabah)

Yaitu Pembiayaan untuk investasi dan modal kerja kepada pihak lain untuk kegiatan usaha dangan memberikan porsi keuntungan kepada BMT sesuai kesepakatan yang mana system dan jangka waktu pembayaran sesuai kesepakatan BMT dan nasabah.[107]

  1. Sewa (Ijārah)

Yaitu Pembiayaan untuk keperluan sewa menyewa yang mana BMT menyediakan barang yang akan disewa untuk kepentingannya. Anggota akan membayar sewa sesuai yang disepakati (Pokok sewa ditambah profit BMT) dalam jangka waktu yang disepakati pula.[108]

Dari hasil observasi,[109] dapat dijelaskan bahwa pembiayaan yang diterapkan pada BMT Mitra Usaha Ummat belum menerapkan sistem syariah murni, misalnya pada operasional pembiayaan murābahah yaitu bila menggunakan sistem syariah murni BMT membelikan barang yang dibutuhkan anggota kemudian diserahkan kepada anggota, tetapi dalam prakteknya BMT hanya memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan anggota dan anggota membeli sendiri barang yang dibutuhkannya tanpa adanya pengecekan terhadap barang yang sudah dibeli oleh anggota pembiayaan. Dalam hal ini, salah satu sebab ketidaksesuaian dengan Syari’ah ialah karena kurang optimalnya pengawasan dari DPS BMT MUU.

Selanjutnya, pembiayaan ini (pembiayaan murābahah mencapai 80% sedangkan sisanya untuk pembiayaan-pembiayaan lainnya) yang paling dominan diaplikasikan dan paling diminati oleh masyarakat karena sangat fleksibel dalam operasioanalnya dan tidak jauh berbeda dengan kredit pada umumnya. Sedangkan pembiayaan mu.dārabah dan musyārakah paling minim serta sangat jarang diaplikasikan di BMT MUU dengan alasan pemahaman di masyarakat kurang mengena, skill SDI yang belum memadai, dan terkesan rumit dan mahal bila dilakukan. Dan pembiayaan dengan prinsip al-qar.d yaitu pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan wajib mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhit periode yang telah disepakati.[110] Pinjaman al-qar.d hanya diperuntukkan untuk para pengurus dan pengelola, tidak dipromosikan secara umum.

Syarat pengajuan untuk memperoleh pembiayaan di BMT relativ mudah tidak seperti di perbankan syariah pada umumnya, karena itu mayoritas masyarakat kecil mengajukan pembiayaan ke BMT Mitra Usaha Ummat. Untuk target keuntungan pemberian pembiayaan kepada anggota dengan sistem tawar – menawar dengan target keuntungan setara rata-rata 1.55 %  s/d 2,25 % per bulan.[111]

D.   Tahapan Operasional Pembiayaan BMT MUU

BMT merupakan lembaga keuangan yang berfungsi intermediasi (financial intermediary) disebut juga lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan adalah kegiatan pengalihan dana dari pihak kelebihan dana (unit ekonomi surplus) kepada pihak kekeurangan dana (unit ekonomi defisit). Baik pihak kelebihan dana (unit ekeonomi surplus) maupun pihak kekeurangan dana (unit ekonomi defisit) dapat berupa badan usaha, lembaga pemerintah, atau perseorangan (rumah tangga). [112] Selanjutnya untuk kegiatan financing, BMT MUU memiliki beberapa tahapan operasional. Mulai dari permohonan pembiayaan, survey, analisis pembiayaan, disposisi pembiayaan, dan terakhir proses pencairan.

Dalam mengajukan permohonan pembiayaan, anggota harus melalui beberapa tahap pembiayaan sebagai berikut:

  1.                            1.      Tahap Permohonan Pembiayaan

Pada tahap ini antara lain adalah penerimaan permohonan pembiayaan dari calon anggota dengan datang dan mendaftar ke BMT untuk mengajukan permohonan pembiayaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh BMT (fotocopy KTP, KK, Jaminan dan persyaratan lain yang diperlukan). Permohonan pembiayaan merupakan pijakan awal untuk menentukan putusan pembiayaan karena di dalamnya terdapat data-data pendukung yang akan mempengaruhi putusan pembiayaan, yang antara lain memuat identitas pemohon, jumlah pembiayaan, rencana penggunaan, rencana pengembalian, jangka waktu, dan jaminan yang ditawarkan.

Formulir pembiayaan yang telah diserahkan oleh pihak BMT Mitra Usaha Ummat kepada anggota dan/atau calon anggota untuk diisi dengan lengkap, terdiri dari komponen pertanyaan sebagai berikut:[113]

1)         Data diri (dilengkapi dengan foto kopi KTP/identitas lainnya) beserta no telfon yang bisa dihubungi.

2)         Kebutuhan nominal pembiayaan dan jelas rencana penggunaan pembiayaan untuk keperluan apa.

3)         Cara pembayaran dan jangka waktu pembiayaan.

4)         Keuntungan atau bagi hasil yang diberikan dan rencana angsuran pembiayaan.

5)         Data usaha :

1)   Usaha yang dijalankan.

2)   Omset penjualan rata-rata per bulan.

3)   Biaya Usaha yang berisi: pembelian barang dagangan/bahan baku, transportasi, dan lain-lain.

6)         Jaminan:

1)   Jenis jaminan.

2)   Status jaminan.

3)   Pemilik jaminan.

7)         Data Keluarga:

1)   Jumlah istri.

2)   Jumlah anak.

3)   Jumlah tanggungan lain bila ada.

8)         Data Kekayaan:

1)   Status rumah.

2)   Kondisi rumah.

3)   Sawah/tegal yang dimiliki.

4)   Kekayaan lain seperti mobil dan sepeda motor.

9)         Data Pekerjaan:

1)   Nama instansi/lembaga.

2)   Alamat instansi.

3)   Jabatan/golongan.

4)   Gaji pokok yang diterima.

10)     Data Kegiatan Umum dan Data Keagamaan

  1. Tahap Pemeriksaan (Survey)

Tahap ini BMT melakukan identifikasi anggota secara langsung ketempat tinggal/usaha (survey) untuk mendapatkan data yang akurat tentang jati diri dan karakter anggota yang akan diberi pembiayaan. Data-data yang harus di dapat antara lain: kondisi keuangan, pengalaman usaha, prospek usaha, data lingkungan, kondisi jaminan dan data rekomendasi dari pihak ketiga (tetangga, teman, saudara, dan sebagainya) baik dari segi usaha, kondisi usaha, sehingga bagian pembiayaan atau marketing dapat mempunyai data yang lebih akurat atas kebenaran dibandingkan data pelaporan yang ada pada saat permohonan diajukan.

  1. Tahap Analisa

Tahap ini BMT akan mengolah data dari hasil survey yang nantinya untuk menentukan:[114]

Apakah penyaluran dana nantinya:

2)       Aman (jaminan),

3)       Lancar (kemampuannya),

4)       Menghasilkan (keuntungan).

Apakah penyaluran dana nantinya berdasarkan tujuan dan penggunaannya:

1)       Investasi (untuk pengadaan sarana/alat-alat produksi)

2)       Modal kerja (untuk pengadaan bahan baku)

3)       Konsumsi (untuk dikonsumsi)

Apakah penyaluran dana nantinya berdasarkan sektor usaha:

1)       Perdagangan (toko kelontong, warung makan, pedagang pasar, dll)

2)       Industri (pembuatan kerupuk, tahu, tempe, kerajinan, dll)

3)       Pertanian (sayuran, palawija, dll)

4)       Peternakan (itik, ikan, ayam, dll)

5)       Jasa (foto copy, penjahit, sablon, dll)

Apakah penyaluran dana nantinya berdasarkan jangka waktu:

1)       Jangka pendek (< 1 tahun)

2)       Menengah (= 1 tahun)

3)       Panjang (> 1 tahun)

Beberapa hal yang selalu diperhatikan dalam analisis pembiayaan di BMT MUU menggunakan prinsip-prinsip seperti: 5C dan 3R.[115]

  1. Capital (modal/kekayaan)

Modal adalah salah satu yang menjadi penilaian oleh pihak bank (sāhibul al-mal) dalam menganalisis sebuah pembiayaan modal merupakan kebutuhan utama dalam mendirikan sebuah usaha atau sebagai sumber pembiayaan pertama.

  1. Collateral (barang jaminan/anggunan)

Barang jaminan merupakan hal yang penting dalam pelaksaan pembiayaan, karena dengan adanya jaminan selain menjaga keamanan atas pembiayaan yang akan memotivasi anggota dan/atau calon anggota untuk tetap rajin dan tidak lalai atas kewajibannya dalam melunasi pembiayaan yang dilakukan.

  1. Capacity (kemampuan untuk membayar hutang)

Kemampuan anggota dan/atau calon anggota dalam mengelola dan menangani usaha serta modal kerja yang ia miliki tentunya sangat perlu dalam menjalankan usaha yang ia lakukan tersebut tentunya memerlukan modal dan juga dana pihak ketiga termasuk BMT, jika anggota dan/atau calon anggota tidak mampu mengelola usahanya maka disinilah BMT harus melihat seberapa besar kemampuannya dalam mengembalikan pinjaman yang ia lakukan baik dari segi pinjaman maupun jaminan.

  1. Condition (kondisi/lingkungan)

Penilaian yang dilakukan disini berkenaan dengan bagaimana prospek kegiatan usaha yang dimiliki oleh si pemohon pembiayaan apakah berisiko tinggi atau tidak, juga apakah usaha yang dilakukan tersebut tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.

 

  1. Character (watak/sifat)

Berbicara tentang karakter atau sifat di sini pihak BMT tenntunya tidak akan mau mengambil risiko, maka dalam hal ini BMT akan melakukan penelitian atau penjajakan atas anggota dan/atau calon anggota, apakah ia memiliki perilaku dan akhlak yang baik atau tidak, serta mengadakan hubungan yang baik dengan orang sekitarnya termasuk keluarga dan masyarakat.

Prinsip lain yang harus dilakukan oleh pihak BMT dalam melakukan pembiayan terhadap nasabah antara lain 3R, yaitu:

  1. Return Principle

Pihak BMT harus menilai tentang pembiayaan yang dilakukan bank akan menghasilkan laba dan juga kemampuan anggota dan/atau calon anggota dalam mengembalikan pinjaman atas pembiayaan tersebut.

  1. Payment Capacity

Hal ini berkaitan dengan kemampuan anggota dan/atau calon anggota atas pihak pemohon pembiayan dalam mengembalikan pinjaman pembiayaan dengan tepat waktu.

  1. Risk Breaking

BMT juga harus dapat mengetahui tingkat kemungkinan risiko yang akan dihadapinya jika melakukan suatu pembiayaan tertentu.

Setelah melakukan survey maka akan diadakan rapat komite bagian pembiayaan untuk menentukan apakah anggota dan/atau calon anggota tersebut layak diberikan pembiayaan atau tidak. Bila layak diberikan pembiayaan maka akan diberikan tapi jika tidak layak maka berkas akan dikembalikan.

Otoritas atau wewenang memutuskan pembiayaan di BMT Mitra Usaha Ummat terdiri dari tiga bagian, yaitu:[116]

  1. Pembiayaan antara 1 juta sampai 6 juta, didisposisi atau diputuskan oleh marketing bagian pembiayaan dan kepala cabang.
  2. Pembiayaan antara 6 juta sampai 30 juta, didisposisi atau diputuskan oleh maketing bagian pembiayaan, kepala cabang dan kepala bagian marketing.
  3. Sedangkan untuk pembiayaan diatas 30 juta, biasanya akan didisposisi lebih detail dalam rapat team manajemen dengan pengawas dan pengurus BMT Mitra Usaha Ummat.
  4.                   4.    Tahap Pencairan

Setelah anggota dan/atau calon anggota diputuskan  layak untuk diberikan pembiayaan, maka akan dibuatkan akad perjanjian. Yang perlu diperhatikan adalah isi kesepakatan di antara kedua belah pihak yang antara lain : jenis pembiayaan, tanggal pencairan, jumlah pembiayaan, cara pembayaran, persyaratan administrasi dan sanksi atas cidera janji. Kemudian akan disetujui dan ditandatangani oleh anggota dan pihak BMT. Kemudian dilakukan pencairan pembiayaan dengan sebelumnya dipotong untuk cadangan resiko sebesar 5% dari pembiayaan, yang mana cadangan resiko ini akan dikembalikan kepada anggota saat melunasi pembiayaan. Selain itu akan dikurangi dengan biaya administrasi dan biaya pengajuan permohonan.

  1.                   5.   Pembinaan dan Pengawasan Anggota

Jika semua tahap realisasi/persetujuan telah selesai maka pembinaan dan pengawasan tetap dilakukan. Caranya adalah dengan memberikan kartu angsuran pembiayaan yang berisi pokok angsuran, bagi hasil dan jangka waktu angsuran. Dengan maksud untuk mengetahui tertib tidaknya anggota dalam mengangsur pembiayaan.

Kemudian apabila terjadi pembiayaan macet, maka tindakan yang akan diambil BMT adalah mendatangi anggota tersebut dan melakukan penagihan dengan membawa surat peringatan kemudian mencari penyebab macetnya angsuran pembiayaan. Setelah BMT memberikan pembinaan secara mental dan manajemen kepada anggota, namun jika anggota masih juga belum bisa membayar/mengangsur maka pihak BMT akan melakukan rescheduling (penjadwalan ulang), reconditioning (dikondisikan kebali), restructuring (penstrukturan ulang).

Apabila langkah-langkah tersebut belum mampu mengatasi permasalahan NPL, maka pihak BMT akan mengambil jaminan/agunan yang berupa benda bergerak dan berwenang menjual untuk melunasi hutangnya, apabila masih ada sisa uangnya akan dikembalikan pada anggota dan apabila kurang maka anggota menambah sehingga hutangnya lunas.

Secara umum prosedur pengajuan pembiayaan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pada BMT Mitra Usaha Ummat ini relatif sama dengan prosedur pembiayaan pada BMT lainnya.[117]

Dan proses terperinci mengenai alur pembiayaan di BMT Mitra Usaha Ummat, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengisi Form pengajuan pembiayaan

 

Anggota mengajukan pembiayaan

 

Melengkapi syarat-syarat pengajuan pembiayaan

Bagian Pembiayaan merima aplikasi dan dokumen

Bagian Pembiayaan Survey tempat usaha dan tinggal

Analisa pembiayaan dan rapat komite pembiayaan

Membuat kesepakatan bagi hasil dan waktu pembiayaan

Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) ke anggota

Surat penolakan ke nasabah

Buat akad pembiayaan

Berkas kembali

Menandatangani akad dan menyerahkan jaminan

Pencairan pembiayaan oleh bagian kasir

Layak

Tidak Layak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.5 Alur Pembiayaan BMT Mitra Usaha Ummat

 

E.   Perencanaan dan Pengembangan Produk BMT

Perencanaan adalah proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya atau pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan olehg siapa.[118] Salah satu aspek penting perencanaan adalah pembuatan keputusan (decision making), proses pengembangan dan penyelesaian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Keputusan-keputusan harus dibuat pada berbagai tahap dalam proses perencanaan.[119]

Perencanaan dan pengembangan produk lembaga keuangan syariah, merupakan hal yang bergerak mengikuti kemauan pasar (market wants). Sehingga produk tersebut akan berjalan mengikuti siklus kehidupan. Siklus produk atau suatu adalah berawal dari lahir, tumbuh, berkembang, tua dan mati. Sebagaimana digambarkan dalam kurva di bawah ini:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurva 5.6. Konsep Daur Hidup Produk

Dari gambar di atas, secara umum pada tahap pengembangan produk dapat dilakukan pada semua tahap. Pengembangan produk baru dapat dilakukan bahkan ketika sebuah produk lama masih dalam tahap perkenalan, apabila saat itu produk tersebut sudah mulai mendapat serangan dari kompetitor misalnya, sehingga perlu dibantu oleh produk baru BMT untuk menghadapi kompetitor tersebut.

Pengembangan produk baru juga dapat dilakukan saat produk lama mulai memasuki tahap pertumbuhan, dengan maksud untuk mendukung produk yang telah ada. Dan Pengembangan produk baru menjadi lazim dilakukan saat produk lama mulai dewasa dan mengalami kejenuhan, sebelum produk benar-benar dilupakan anggota, Pengembangan produk baru perlu secepatnya dilakukan.

Demikian juga produk BMT MUU, pada waktu tertentu akan mencapai pada tahapan tertentu. Meskipun tidak diketahui, kapan waktu tepatnya itu terjadi. Akan tetapi semua produk tentu diawali dengan sebuah perencanaan dan strategi.[120]

Setelah suatu produk terbentuk akan dilanjutkan dengan proses pemasaran agar produk tersebut laku serta laris dipasaran. Apabila merujuk pada teorinya Kotler,[121] maka sistem pemasaran BMT MUU secara sederhana dapat digambarkan di bawah ini:

 

Komunikasi

 

BMT

 

 

 

 
 

ANGGOTA

Services / Pelayanan

                                     Funding & Financing

 

                                    

 

 

Informasi

 

Gambar 5.7. Sistem Pemasaran BMT Secara Sederhana

 

Selanjutnya, strategi yang dapat diterapkan BMT guna memasrkan produnya yaitu melalui penetrasi pasar, pemgembangan pasar, pengembangan produk, dan diversivikasi.

Tabel 5.8

Strategi Pemasaran Produk BMT

 

Produk

 

Konsumen

Produk Lama

Produk Baru

Anggota Lama

Penetrasi pasar

Pengembangan Produk

Anggota Baru

Pengembangan Pasar

Diversifikasi

 

Berdasarkan table di atas dapat dijelaskan sebagi berikut:

  1. a.            Penetrasi Pasar

Strategi ini digunakan bila masih banyak calon anggota yang belum terjangkau di daerah pemasaran kita. Hal ini disebabkan karena:

1)        Produk BMT belum dikenal

2)        Pesaing/kompetitor lebih intensip menggarap calon anggota sehingga tetarik pada produk mereka

3)        Calon anggota tidak mengetahui kelebihan/keunggulan produk BMT

Upaya yang dapat dilakukan guna melakukan penetrasi pasar:

1)   Low price high volume

2)   Menambah kantor layanan atau menambah staf penjualan

3)   Menungkatkan pelayanan yang cepat

4)   Menigkatkan upaya pengiklanan produk BMT

5) Melakukan promosi penjualan: hadiah, bonus untuk anggota berprestasi

  1. b.            Pengembangan Pasar

Strategi ini dilakukan bila anggota yang telah ada telah dianggap jenuh, atau sasaran anggots lama sudah tidak dapat ditambah lagi sehingga perlu dicarikan anggota baru yang secara geografis/demografis berbeda dengan pasar yang lama. Upaya yang dapat dilakukan guna melakukan pengembangan pasar: Menambah lokasi atau kantor cabang di daerah lain dan strategi jemput bola pada anggota atau calon anggota yang selama ini dianggap bukan merupakan pangsa pasar kita.

  1. c.             Pengembangan Produk

Strategi ini menyangkut perubahan/penyempurnaan dan penambahan produk yang ditawarkan kepada anggota. Hal ini dimaksudkan untuk memperpanjang usia produk yang ditawarkan. Upaya yang dapat dilakukan guna melakukan pengembangan produk: Melakukan riset mengenai produk atau kebutuhan latent dari angggota yang dapat dikembangkan dan menjadi produk yang dibutuhkan oleh anggota di masa yang akan datang dan melakukan modofikasi produk baik dari sisi pelayannan yang lebih cepat dan administrasi yang tidak menghambat kelancaran pelayanan.

Secara sederhana, beberapa alternatif pengembangan produk baru dapat digambarkan di bawah ini:

 

 

 

 

 

Di BMT Mitra Usaha Ummat pengembangan produk biasanya diliakukan melalui prinsip ATM yaitu: Amati, Tiru, dan Modifikasi.[122]

  1. d.            Diversifikasi Produk

Strategi ini merupakan pengembanhan produk baru tetapi masih berhubungan dengan produk lama dan ditawarkan kepada pasar yang baru juga. Upaya yang dapat dilakukan guna melakukan diversifikasi produk: Melakukan riset mengenai kebutuhan pasar/anggota baru dan membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Diversifikasi produk dapat dilakukan dengan beberapa alternatif berikut ini:[123]

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun produk baru yang akan dilaunching oleh pihak BMT MUU dalam waktu dekat ialah diversifikasi dari produk Simpanan Masa Depan (SIMADE), yang mana selama ini hanya berorientasi pada simpanan pendidikan. Ke depan akan ada produk Simpanan Haji dan Simpanan Qurban.[124]

F.   Pengelolaan SDI BMT MUU

Sumber daya insan (SDI) merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan SDI yang berkualitas dan memiliki keterampilan atau skill serta mampu berakhlak karimah. Oleh karenanya, BMT tidak dapat menunggu untuk mendapatkan calon pengelola potensial seperti yang dibutuhkan untuk mengisi posisi tertentu. BMT harus berusaha untuk merencanakan  kebutuhan di masa yang akan datang dan memutuskan di mana akan menemukan calon pengelola yang tepat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Ini memerlukan perencanaan personalia yang mencakup kegiatan yang dibutuhkan untuk menyediakan tipe dan kuantitas pengelola secara tepat dalam pencapaian tujuan organisasi, dalam hal ini BMT memerlukan SDI yang kapabel aspek jasadiyahnya.

Selain itu, BMT juga sangat memerlukan penguatan nilai-nilai ruhiyah sumber daya insaninya (pengelola) sehingga BMT dapat berkembang secara berkelanjutan dan akan selalu berada dalam pengawasan Allah (muraqabatullah) yang tertanam dalam setiap hati pengelola dan pengurusnya.[125] Dalam rangka menciptakan SDI yang cakap dari aspek jasadiyah dan ruhiyahnya, BMT MUU selalu melakukan pembinaan terhadap para pengelolanya. Pembinaan SDI di BMT MUU dapat dijelaskan melalui gambar di bawah ini:

 

 

 

-  Pelatihan

-  DIKLAT

-  Seminar

-  Dll

-  Tadarrus

-  Sholat Jama’ah

-  Jum’atan Keliling

-  Membiasakan berdo’a

-

-  Bersikap sopan

-  Berkata santun

-  Berpakaian rapih

-  Berusaha menerapkan SIFAT

 

 

 

Gambar 5.9. Pembinaan SDI BMT MUU

Dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa pembinaan SDI di BMT MUU terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu:

1.            Akhlak atau etika yang baik untuk pengembangan dan peningkatan kemampuan emosional, sikap dan sifat-sifat kepribadian agar pelayanan kepada para anggota terasa aman dan nyaman, dengan memiliki etika yang baik maka pengelola akan lebih cenderung berperilaku etik tanpa paksaan atau dengan kesadaran sendiri.[126]

2.            Skill dan motivasi yang baik sebagai wujud kompetensi yang handal dalam bekerja karena BMT tidak akan berfungsi dengan baik tanpa adanya orang-orang yang kompeten dan memiliki motivasi yang tinggi. Pelatihan atau training bertujuan untuk memperbaiki efektifitas kerja pengelola dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan, pelatihan atau training juga dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi bekerja dan memperbaiki  penguasaan ketrampilan-ketrampilan dan teknik-teknik pelaksanaan pekerjaan tertentu, terperinci dan rutin.[127]

3.            Aspek ibadah atau spiritual melalui aktivitas keagamaan seperti tadarrus, sholat berjama’ah, sholat jum’at keliling, dan membiasakan berdo’a sebelum dan sesudah bekerja. Keunggulan bersaing yang terus berlanjut antar lembaga keuanagan syariah (termasuk BMT) akan dapat diraih dengan cara mengelola serta membina sumber daya insaninya. [128]

Adapun jumlah SDI di BMT MUU terdiri dari 3 bagian yaitu: 1) Pengelola berjumlah 28 orang, 2). Pengurus berjumlah 7 personil, 3) Dewan Pengawas Syari’ah berjumlah 2 Personil, dan Dewan Pengawas Manajemen berjumlah 3 Personil.[129]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

PENUTUP

  1. A.    Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian secara mendalam tentang manajemen operasional di BMT Mitra Usaha Ummat dapat disimpulkan bahwa:

1.     Manajemen operasional BMT Mitra Usaha Ummat meliputi pengelolaan dan pengaturan segala aktivitas dalam BMT yang mendukung tujuan dasar usaha dan lembaga, yang menghasilkan pendaptan (profit) melalui produk penghimpunan dana (sebagai input)  dan pembiayaan (sebagai output), dan mengelola biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang terkait agar tingkat produktifitas semakin tinggi, dan efektif, serta efisien untuk hasil yang lebih optimal.

2.     Aplikasi manajemen operasional di BMT Mitra Usaha Ummat diakukan dengan prinsip Syari’ah dan berasaskan kekeluargaan melalui kerja team (team work) ataupun kolektif. Konstruksi operasional di BMT MUU terdiri dari 3 (tiga) item yaitu: a. Baitul Māl, aplikasinya pada BMT MUU berfungsi sebagai penerima titipan dana ZIS dan sebagai distributor dana tersebut kepada para mustahiq. Distribusi dana ZIS sebagian disalurkan melalui FORTAMAS (Forum Takmir Masjid) di Kec. Ngemplak, Kalasan, dan Ngaglik, sebagian lagi disalurkan langsung kepada beberapa panti asuhan di sekitar BMT sebagai perwujudan dari kepekaan sosial BMT MUU; b. Bait at-Tijārah di BMT MUU, masih dalam wacana yang belum terlaksana untuk mendirikan Mini Market Syari’ah; c. Baitut Tamwil, sebagai perwujudan dari aspek komersial BMT yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana dari/kepada masyarakat dan pengusaha mikro.

  1. B.     Saran
    1. Penulis menyarankan agar segera dilakukan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM)  oleh steakholder BMT Mitra Usaha Ummat, guna optimalisasi manajemen operasioanal BMT.
    2. Menurut hemat penulis, untuk kelancaran manajemen operasioanal kiranya perlu optimalisasi peran serta fungsi dari Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Pengawas Manajemen, sebagai pengawas terhadap proses dan prosedur bait al-māl, bait at-tijārah, dan bait at-tamwil.
    3. Penulis menyarankan perlu adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang kompeten bagi BMT Mitra Usaha Ummat untuk menambah rasa aman bagi calon dan/atau anggota BMT baik anggota simpanan maupun anggota pembiayaan.
    4. Perlu diadakannya kajian-kajian dan penelitian yang lebih dalam lagi oleh pihak akademisi maupun non akademisi, terkait dengan masalah per-BMT-an agar keberadaan BMT tetap berdaya dan memiliki operasional yang stabil dan sehat.

 

DAFTAR PUSTAKA

A. Etzioni. 1964. Modern Organization. New York: Prentice-Hall Englewood Cliffs.

Adinugraha, Hendri Hermawan. 2008. “Sumber dan Penggunaan Dana Qardh dan Qardhul Hasan pada Bank BRI Syari’ah Cabang Yogyakarta”. Dalam La_Riba, Vol. II. Yogyakarta.

Agustianto. 2004. “Perdagangan dalam Al-quran”. Paper Dipresentasikan pada Diskusi Mata Kuliah Tafsir Ahkam Konsentrasi Ekonomi Islam Program Pascasarjana (S3) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Al Mishry, Rafiq Yunus. 1999. Ushul Al Iqtishad Al Islamy, Cetakan. III. Dimsyaq: Daar al-Qalam.

al-‘Audah, Sulaiman bin Hamdi. 2007. Adabul Mu’amalah fi Assirah Annabawiyyah. Riyadh:Daar ad-Dhiya al-Khairiyah.

Ali, Masyhud. 2006. Manajemen Risiko Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Antonio, Muhammad Syafi’i. 2005. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Arruky, Muhammad. 1998. Qawaid Al Fiqh Al Islamy min Khilali Kitab “Al Isyraf ‘Alaa Masa’il Al Khilaf” Al Qadhi Abdul Wahhab Al Baghdadi Al Maliki. Jilid I. Dimsyaq: Daar al-Qalam.

As-Sa’idan, Walid Ibnu Rasyid. Tt. Qowa’idul Buyu’ wa Faraidul Furu’.“Paper”.

Azis, M. Amin. 2006. Tata Cara Pendirian BMT. Jakarta: PKES Publishing.

Aziz, M. Amin. 1999. Pedoman Penilaian Kesehatan BMT. Jakarta: BPINBUK.

Aziz, M. Amin. 2008. Berkaca dari Nilai-Nilai Jihad Mengembangkan BMT. Jakarta: PKES Publishing.

Beekun, Rafik Issa. 2004. Etika Bisnis Islami. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Brenner, O.C dan J. Tomkiewicz. 1979. “Job Orientation of Males and Females: Are Sex Differences Declining”. Dalam Personal Psychology No. 32 Winter.

Case, Richard B. F., Robert Jacobs, dan Nicholas J. Aquilano. 2006. Operation Manajement For Competitive Advantage. Eleventh Edition. New York: McGraw Hill/Irwin.

Desty Setyowati. 2008. “Indikasi Moral Hazard dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga: (Studi Komparatif Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2003:1 – 2007:9)”. Skripsi S1. Yogyakarta: Ilmu Ekonomi FE UII.

Desty Setyowati. 2008. “Indikasi Moral Hazard dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga: (Studi Komparatif Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2003:1 – 2007:9)”. Skripsi S1. Yogyakarta: Ilmu Ekonomi FE UII.

Dimyati, Ahmad dkk. 1989. Islam dan Koperasi: Telaah Peran Serta Umat Islam dalam Pengembangan Koperasi. Jakarta: Koperasi Jasa Informasi (KOPINFO).

Gitosudarmo, Indriyo. 1999. Manajemen Operasi. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Griffin. ditulis dalam Habib Nazir dan Muhammad Nasahuddin. 2008. Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah. Bandung: Kafa Publishing.

Handoko, T. Hani. 1995. Manajemen. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE.

Heizer, Jay dan Barry Rander. 2006. Alih Bahasa Dwianoegrahwati Setyoningsih dan Indra Almahdy, Manajemen Operasi. Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.

Iqbal, Munawar, Ausaf Ahmad dkk. 1998. Challenges Facing Islamic Banking. First Edition. King Fahd: Islamic Research and Training Institute nor of the Islamic Development Bank.

Jamal Lulail Yunus. 2008. “Analisis Komparatif Konsep Dasar Baitul Maal Wat Tanfwil Di Indonesia (P3UK- PINBUK-DD REPUBLIKA)”. Penelitian PINBUK Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.

Karim, Adiwarman A. 2007. Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. edisi ketiga. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

________. 2011. Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press.

________. 2001. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: IIIT.

Khan, Mohammad Mansoor dan M. Ishaq Bhatti. 2006. “Why Interest-Free Banking and Finance Movement Failed in Pakistan”. Dalam Humanomics, Vol. 22. King Fahd.

Kholis, Nur. 2008. “Prospek Pendidikan Ekonomi Islam Pasca Lahirnya UU Perbankan Syariah dan UU SBSN”. Dalam La_Riba, Vol. II. Yogyakarta.

Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. 2009. Marketing Management. Thisteenth Edition. USA : Pearson Prenfice Hall.

Kuncoro, Mudrajat. 1998. Ekonomi Pembagunan. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Lanny Octavia. 2005. “Analisis Determinan Pertumbuhan Tingkat Kesehatan BMT (Studi Kasus Pada BMT At-Taqwa)”. Skripsi S1. Depok: Ekonomi dan Keuangan Syariah UI.

Lukman, Syukri. 2008. “Kajian Upaya Penguatan Peran Microbanking dan Pendekatan Pembiayaan Kelompok dalam Rangka Pengembangan UMK di Sumatera Barat”. Dalam Center for Banking Research. Universitas Andalas

Mahkamah Agung RI. 2009. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah. Jakarta: Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI.

Martono. 2002. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Yogyakarta: Ekonisia.

Moch. Khoirul Anwar. 2010. “Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro (Studi Tentang Eksistensi Bayt al-Maal wa al-Tamwil dan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pemberadayaan Ekonomi Umat di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur)”. Disertasi S3. Surabaya: Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel.

Moeleong. 1990. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

________. 2005. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: ; CV. Alfabeta.

Mudjib, Abdul. 2001. Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (al-Qowa’idul Fiqhiyyah). Jakarta: Kalam Mulia.

Muhamad Nadratuzzaman, Hilda Saraswati dkk. 2008. Lembaga Bisnis Syariah. Jakarta: PKES Publishing.

Muhammad, Abdul Kadir dan Rilda Muniarti. 2004. Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan. Edisi Revisi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Rifqi. 2010. Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah. Yogyakarta: P3EI Press.

Muhammad. 2000. Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer. Yogyakarta: UII Press.

__________. 2001. Bank Syari’ah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman. Yogyakarta: Ekonomia.

__________.  2005. Manajemen Bank Syari’ah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

__________. 2005. Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2003. Metodologi Penelitian. cet. 5. Jakarta: Bumi Aksara.

Nawawi, Hadari. 2007. Metode Penelitian Bidang Sosial. Cet.12. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nazir, Habib dan Muh. Hasan. 2004. Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan S yari’ah. Bandung: Kaki Langit.

Organisasi Perburuhan Internasional. 2007. Direktori Panduan untuk Dunia Usaha di Nanggroe Aceh Darussalam. Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional.

PINBUK. “Manajemen & Organisasi Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah“. Modul Diklat KJKS/UJKS/BMT Berbasis Kompetensi.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2008. Ekonomi Islam. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Rahmani Timorita Yulianti. 2009. “Manajemen Risiko Perbankan Syariah”. makalah Disampaikan pada Acara Studium General MSI Fakultas Ilmu Agama Islam UII.

Ridwan, Muhammad. 2004. Manajemen Baitul Mal wa Tamwil. Yogyakarta: Citra Medi.

Saat Suharto Amjad. 2011. “Baitul Maal wat-Tamwil: BMT Suatu Alternatif Sumber Pendanaan bagi Usaha Mikrokecil. makalah Disampaikan pada Stadium General Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sabiq, Sayyid, 2001, Fikih As-Sunnah Juz 3, Riyadh: Maktabah Rasyid

Salim, Agus. 2006. Teori & Paradigma Penelitian Sosial Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif. edisi kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.

Stoner, James A.F. 1982. Management. New York: Prentice/Hall International, Inc., Engle Wood Cliffs.

Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sukandarrumidi. 2002. Metodologi Penelitiaan Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula. Cet.1. Yogyakarta: UGM Press.

Tim Penulis Dewan Syari’ah Nasional MUI. 2003. Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional. Jakarta: PT. Intermasa.

Umar Abdullah al-Kamil. tt. al-Qowa’idul Fiqhiyyah al-Kubro wa Atsaruha fil Mu’amalat al-Maaliyah. “Disertasi”. Mesir: Jami’ah al-Azhar as-Syarif.

Undang Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Uswatun Hasanah. 2007. “Praktek Pembiayaan Mudārabah BMT-BMT di Yogyakarta”. Skripsi S1. Yogyakarta: Ekonomi Islam FIAI UII.

Wit, Rob De dan Ron Meyer. 2004. Strategy : Process, Content, Context. 3rd Edotion. London : Thomson.

 

Wawancara dan Dokumentasi

Agus Sulistiyono di Yogyakarta, tanggal 17 November 2011.

Anggaran Dasar BMT Mitra Usaha Ummat BAB XII Sisa Hasil Usaha Pasal 42.

Dokumentasi Formulir Permohonan Pembiayaan BMT Mitra Usaha Ummat.

Dokumentasi Pedoman Kepersonaliaan (SDM) BMT MUU.

File Kebijakan Operasional Tahun 2011.

Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KSU Syari’ah BMT Mitra Usaha Ummat Tahun  Tutup Buku 2010

M. Sularno di Yogyakarta, tanggal 10 Nopember 2011.

Observasi Manajemen Operasional Pembiayaan di BMT Mitra Usaha Ummat, tanggal 11 September – 5 Desember 2011.

Purwanto di Yogyakarta, tanggal 15 September 2011.

Selayang Pandang BMT Mitra Usaha Ummat.

 

Surat Kabar

2011. “Omzetnya Miliaran Rupiah Pemkab Akan Awasi BMT”. Dalam Kedaulatan Rakyat. Tahun LXVI. 6 Juni 2011. Yogyakarta.

2011. “Pengawasan Pemerintah Longgar 7 koperasi BMT Bermaslah”. Dalam  Kedaulatan Rakyat. Tahun LXVI. 22 Juni 2011.

 

Internet

http://harianjoglosemar.com/berita/pemkab-cek-bmt-dan-koperasi-syariah-45961.html/ accessed 05 Juni 2011.

http://hendrakholid.net/blog/ accesed 05 Juni 2011.

http://jogjainfo.net/nasabah-gerudug-bmt-jim.html/ accessed 05 Juni 2011

http://www.edosegara.com/2008_02_01_archive.html/ accessed 05 Juni 2011.

http://www.harianjogja.com/beritas/detailberita/HarjoBisnis/24196/sri-purnomo:-bmt-jangan-buru-buru-perbanyak-asetview.html/ accessed 05 Juni 2011

http://www.mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/208-desain-dan-contoh-proses-penelitian-kualitatif.html/ accessed 15 Agustus 2011.

http://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/berita/10/03/31/108932-baru-80-persen-bmt -yogya-berbadan-hukum-koperasi/ accessed 05 Juni 2011.

http://www.slemankab.go.id/2419/pemkab-sleman-terus-tingkatkan-penguatan-modal-untuk -koperasi.slm/ accessed 30 Juni 2011.

http://microfincenter.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=47:produk-ekonomi-islam&catid=34:artikel-ekonomi-syariah&Itemid=56, accessed tanggal 12 Okteber 2011.

Farid Ma’ruf, Baitul Mal Tinjauan Historis dan Konsep Idealnya, http://faridmaruf. word press. com/ 2007/01/12/baitul-mal-tinjauan-historis-dan-konsep-idealnya/ accessed tanggal 12 Nopember 2011.

 

LAMPIRAN

 

DAFTAR PERTANYAAN INTERVIEW

 

MANAJER

  1. Apa komponen sumber dana (modal) di BMT MUU?
  2. Bagaimana cara perencanaan dan pengembangan produk  yang sesuai dengan syariah di BMT MUU?
  3.  Bagaimana cara pembinaan SDM di BMT MUU agar tetap mumpuni?
  4. Bagaimana cara menstabilkan kondisi operasional yang ada di BMT MUU?
  5. Strategi apa yang diterapkan untuk meminimalisir risiko operasional di BMT MUU?
  6. Bagaimana penerapan fungsi manajemen (Planing, Organizing, Actuating, Controling) di BMT MUU?
  7. Apa saja ruang lingkup manajemen operasional di BMT MUU?
  8. Bagaimana aplikasi manajemen operasional di BMT MUU?

 

KABAG MARKETING

  1. Bagaimana operasional penghimpunan dana di BMT MUU?
  2. Apa saja produk penghimpunan dana di BMT MUU?
  3. Produk (penghimpunan dana) apa yang paling diminati oleh anggota? Kenapa?
  4. Bagaimana operasional pembiayaan di BMT MUU?
  5. Apa saja produk pembiayaan di BMT MUU?
  6. Produk (pembiayaan) apa yang paling diminati oleh anggota? Kenapa?
  7. Biasanya, untuk apa sajakah penggunaan pembiayaan tersebut?
  8. Bagaimana tahapan atau alur pengajuan pembiayaan sampai proses pencairan di BMT MUU?

 

ANGGOTA

  1. Kenapa bpk/ibu menjadi anggota di BMT MUU? Apa alasannya?
  2. Apa yang bpk/ibu ketahui mengenai pengelolaan tabungan (harian dan berangka) di BMT MUU?
  3. Bagaimana prosedur untuk menjadi anggota penabung? Rumit atau mudah?
  4. Apakah SDM di BMT MUU sudah memiliki keahlian/skill yang cakap? Kenapa?
  5. Apakah sistem operasional di BMT MUU sudah mumpuni? Baik dari segi servis, SDM, manajemen, IT,dan kebijakan?
  6. Apa yang bpk/ibu ketahui mengenai manajemen operasional di BMT MUU?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL WAWANCARA

DI BMT MITRA USAHA UMMAT

Oleh Bpk Agus Sulistiyono (Manajer BMT MUU)

 

  1. 1.      Apa komponen sumber dana (modal) di BMT MUU?

-          Simpanan Pokok, Simpanan Penyertaan atau Saham, Simpanan Wajib, Hibah, Dana Pihak Ketiga atau hutang.

  1. 2.      Bagaimana cara perencanaan dan pengembangan produk  yang sesuai dengan syariah di BMT MUU?

-          Jika produk sudah mengalami kejenuhan, kami melakukan penyegaran produk atau diservikasi produk dan dikonsultasikan dengan DPS.

  1. 3.       Bagaimana cara pembinaan SDM di BMT MUU agar tetap mumpuni?

-          1. Pembinaan karakter melalui kepribadian yang sopan dan santun. 2. Pengasahan Skill dengan mengikuti DIKLAT, pelatihan, dll. 3. Menanamkan Ibadah di setiap kantor, seperti program sholat Jum’at keliling, berdo’a sebelum dan sesudah kerja, tadarrus setiap hari Jum’at pagi.

  1. 4.      Bagaimana cara menstabilkan kondisi operasional yang ada di BMT MUU?

-          Ketika mengalami surplus dana, kami mengantisipasinya dengan mencadangkan sebagaian kas di beberapa perbankan syariah. Mengamankan liquiditas dan kolektabilitas di setiap kantor Cabang. Melakukan pengawasan internal pada setiap pengelola oleh team manajemen (Manajer, Kabag. Pembiayaan, Kabag. Operasional/Personalia)

  1. 5.      Strategi apa yang diterapkan untuk meminimalisir risiko operasional di BMT MUU?

-          Ya, seperti yang saya sebutkan diawal tadi. Untuk mengantisipasi itu semua, kami juga berpartisipasi di berbagai keorganisasian BMT baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten. Seperti FORMES, PUSKOPSYAH, PNM, DISPERINDAGKOP, BPRS FORMES, dll. Untuk cadangan liquiditas, kami bekerjasama dengan BMT LAN TABUR, dengan menyetorkan uang 100 jt akan menjadi 1 M jika kami mengalami kolaps.

  1. 6.      Bagaimana penerapan fungsi manajemen (Planing, Organizing, Actuating, Controling) di BMT MUU?

-          1. Perencanaan BMT MUU terdiri dari Program Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, RAKER, hasil RAT yang telah disepakati, tahap realisasi dan aplikasi. 2. Pengorganisasian disesuaikan dengan kebutuhan organiasasi berkaitan dengan strukturnya. Jika nanti membuka cabang baru mungkin ada penambahan pengurus. 3. Pengarahan dan kordinasi yang dilakukan di BMT MUU melalui brifing di masing-masing kantor setiap hari, pembagian tugas dengan jelas, dan sentralisasi kebijakan dari team manajemen. 4. Pengawasan di BMT MUU dilakukan dengan cara: pengawasan oleh Dewan Pengawas Syari’ah dan Dewan Pengawas Manajemen, evaluasi gabungan setiap bulan sekali, rapat kerja tahunan, pengukuran target kolektabilitas seklai dalam satu bulan.

  1. 7.      Apa saja ruang lingkup manajemen operasional di BMT MUU?

-          Ruang lingkup manajemen operasional di tempat kami, berhubungan erat dengan POAC yang sudah kami jelaskan tadi. Intinya terdiri dari funding, financing, dan fungsi sosial.

  1. 8.      Bagaimana aplikasi manajemen operasional di BMT MUU?

-          1. Pada tataran fungsi sosial, BMT MUU memperoleh dananya dari pihak internal BMT yang diambil dari zakat seluruh pengurus dan pengelola, dan didistribusikan kepada FORTAMAS (Forum Takmir Masid) serta beberapa panti asuhan di sekitar kantor BMT. 2. Pada aspek sektor riil, dalam waktu dekat akan dirancanakan untuk mendirikan Mini Market Syari’ah (sedang dalam tahap formulasi). 3. Orientasi komersial di MUU, diaplikasikan sebagaimana pada BMT lainnya. Terdiri dari penghimpunan dana dan pembiayaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL WAWANCARA

DI BMT MITRA USAHA UMMAT

Oleh Bpk Purwanto (Kabag Marketing BMT MUU)

  1. 1.      Bagaimana operasional penghimpunan dana di BMT MUU?

-          Penghimpunan dana di MUU lebih berorientasi pada lembaga pendidikan, karena lebih praktis dan fleksibel dari pada main “pasar”. Orientasi lainnya dengan pengusaha yang berada di sekitar BMT.

  1. 2.      Apa saja produk penghimpunan dana di BMT MUU?

-          Simpanan Wadi’ah, Investasi Mudharabah, SIJAKA (Simpanan Berjangka), SIMADE (Simpanan Masa Depan), dan Simpanan Penyertaan.

  1. 3.      Produk (penghimpunan dana) apa yang paling diminati oleh anggota? Kenapa?

-          Investasi Mudharabah, karena cara menjadi anggotanya sangat mudah sekali, mendapatkan bagi hasil yang cukup kompetitif, bebas biaya administrasi dan tidak dibebani biaya pajak.

  1. 4.      Bagaimana operasional pembiayaan di BMT MUU?

-          Operasional pembiayaan di sini terdiri dari 2 cara, yaitu: system angsuran flat dan system jatuh tempo (maksimal 4 bulan, setiap bulannya hanya membayar margin-nya saja dan membayar pokoknya diakhir). Para pengguna/pemanfaat jasa pembiayaan lebih didominasi oleh kalangan menengah ke bawah dan para pendidik (guru) karena di sini biasa membiayai nominal kecil-kecil seperti ritel.

  1. 5.      Apa saja produk pembiayaan di BMT MUU?

-          Pembiayaan Konsumtif, Modal Kerja, dan Investasi. Kebanyakan menggunakan akad murabahah dan ijarah. Akad mudharabah dan qardh hanya diperuntukkan untuk kalangan itetrnal dan para anggota yang karakternya sudah kami ketahui (anggota lama).

  1. 6.      Produk (pembiayaan) apa yang paling diminati oleh anggota? Kenapa?

-          Pembiayaan yang menggunakan akad murabahah, karena lebih mudah dan cepat layaknya kredit di perbankan pada umumnya.

  1. 7.      Biasanya, untuk apa sajakah penggunaan pembiayaan tersebut?

-          Ada yang untuk makelaran (tanah dan kendaraan), untuk modal pertanian, pembelian kendaraan, biaya pendidikan, dan lain-lain.

  1. 8.      Bagaimana tahapan atau alur pengajuan pembiayaan sampai proses pencairan di BMT MUU?

-          Tahapan pembiayaan di MUU, terdiri dari beberapa tahap yaitu: 1. Tahap Pengajuan, 2. Tahap Survay, 3. Tahap Disposisi, 4. Tahap Realisasi, 5. Pencairan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL WAWANCARA

DENGAN ANGGOTA BMT MUU

Oleh Tn. ON (Anggota Pembiayaan)

 

  1. 1.      Kenapa bpk/ibu menjadi anggota di BMT MUU? Apa alasannya?

-          Karena prosedur pembiayaannya mudah

  1. 2.      Apa yang bpk/ibu ketahui mengenai pengelolaan tabungan (harian dan berangka) di BMT MUU?

-          Mudah, tidak ada potongan, bisa dijemput, diambil, dan diantar.

  1. 3.      Bagaimana prosedur untuk menjadi anggota penabung? Rumit atau mudah?

-          Uang setoran ringan, tidak dibatasi, saldo terendah cuma sedikit 10rb.

  1. 4.      Apakah SDM di BMT MUU sudah memiliki keahlian/skill yang cakap? Kenapa?

-          Sudah, karena sering ada pelatihan bersama anggota lainnya.

  1. 5.      Apakah sistem operasional di BMT MUU sudah mumpuni? Baik dari segi servis, SDM, manajemen, IT,dan kebijakan?

-          Sudah

  1. 6.      Apa yang bpk/ibu ketahui mengenai manajemen operasional di BMT MUU?

-          Sistem operasionalnya sudah menyerupai bank.

 

 

 

HASIL WAWANCARA

DENGAN ANGGOTA BMT MUU

Oleh Ny. IT (Anggota Simpanan)

  1. 1.      Kenapa bpk/ibu menjadi anggota di BMT MUU? Apa alasannya?

ü  Apa ya? bingung? Ya cuma diajak sama teman aja

  1. 2.      Apa yang bpk/ibu ketahui mengenai pengelolaan tabungan (harian dan berangka) di BMT MUU?

ü  Dana simpanan digunakan untuk dipinjamkan lagi

  1. 3.      Bagaimana prosedur untuk menjadi anggota penabung? Rumit atau mudah?

ü  Cuma bayar 5rb, mudah

  1. 4.      Apakah SDM di BMT MUU sudah memiliki keahlian/skill yang cakap? Kenapa?

ü  Sudah, karena kadang ada pelatihan/sarasehan untuk karyawan dan anggota

  1. 5.      Apakah sistem operasional di BMT MUU sudah mumpuni? Baik dari segi servis, SDM, manajemen, IT,dan kebijakan?

ü  Sudah

  1. 6.      Apa yang bpk/ibu ketahui mengenai manajemen operasional di BMT MUU?

ü  yang saya ketahui, pusatnya ada di Jangkang dan ketuanya Pak. Larno.

 

 

HASIL WAWANCARA

DENGAN ANGGOTA BMT MUU

Oleh Tn. NS (Anggota Penyertaan/Saham)

  1. 1.      Kenapa bpk/ibu menjadi anggota di BMT MUU? Apa alasannya?
  • Pengen dapat SHU, mengerti dalaman BMT
  1. 2.      Apa yang bpk/ibu ketahui mengenai pengelolaan tabungan (harian dan berangka) di BMT MUU?
  • Bisa jemput bola, tidak ada potongan
  1. 3.      Bagaimana prosedur untuk menjadi anggota penabung? Rumit atau mudah?
  • Mudah, Cuma fotocopy KTP
  1. 4.      Apakah SDM di BMT MUU sudah memiliki keahlian/skill yang cakap? Kenapa?
  • Sudah, pendidikannya sudah tinggi
  1. 5.      Apakah sistem operasional di BMT MUU sudah mumpuni? Baik dari segi servis, SDM, manajemen, IT,dan kebijakan?
  • Sudah,
  1. 6.      Apa yang bpk/ibu ketahui mengenai manajemen operasional di BMT MUU?
  • Yang saya ketahui, cuma pemimpinnya Pak Agus.

 

 

 

 

STRUKTUR ORGANISASI BMT MUU

Struktur organisasi adalah terlalu kompleks untuk disajikan secara verbal. Manajer perlu menggambarkan bagan organisasi (organization chart) untuk menunjukkan struktur organisasi. Bagan organisasi memperlihatkan susunan fungsi-fungsi, departemen-departemen, atau posisi-posisi organisasi dan menunjukan bagaimana hubungan di antaranya. Berikut ini ialah struktur organisasi BMT Mitra Usaha Ummat:

 

Rapat Anggota

      Pengurus:

  1. Ketua
  2. Sekretaris
  3. Bendahara

Pengawas Syari’ah

Pengawas Manajemen

Kepala Cabang

Kepala Bagian Marketing

Manajer

Marketing

Costumer Service

Kasir

Kepala Bagian Operasional

Accounting Pusat

Personalia dan Umum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)         Pembina :

  1. LPM UII Yogyakarta.
  2. Kantor Bidang Koperasi dan PKM Kabupaten Sleman.
  3. Pinbuk DIY.
  4. Baitul Maal Muamalat / Bank Muamalat Indonesia.

2)       Kepesertaan Lembaga :

  1. Anggota Asosiasi BMT Seluruh Indonesia ( ABSINDO).
  2. Anggota Puskopsyah FORMES ( Sleman ).
  3. Anggota Puskopsyah Mitra Nugraha ( DIY).
  4. Anggota DEKOPIN.

3)         Pengurus BMT Mitra Usaha Ummat Masa Bakti 2010 s/d 2012:

Ketua:

1. Drs. H.M. Sularno M.Ag

2. Drs. Abdul Kasri

3. Kamidi S.Pd

Sekretaris:

  1. Supriyadi S.Pd
  2. Drs. H. Shobariman

Bendahara:

  1. Awali
  2. Topo Margono

 

Dewan Syari’ah:

  1. Drs. Hajar Dewantoro, M. Ag
  2. H. Asy’ari

Pengawas Manajemen:

  1. Drs. H Muntadzir
  2. H. Sadiyo S.Pd
  3. Sugito BA.

Susunan Pengelola BMT Mitra Usaha Ummat sebagai berikut:

Manajer                                               : Agus Sulistiyono A.Md

Kepala Bagian Operasional                 : Sugiyarto SE.

Kepala Bagian Marketing                   : Purwanto SE.

Kepala Cabang Kantor Cabang 1       : Dra. Siti Zulailiyah

Kepala Cabang Kantor Cabang 2       : Triyono SE.

Kepala Cabang Kantor Cabang 3       : Mustofa Ahmad Al Husaini S.Pd.I.

Kepala Cabang Kantor Cabang 4       : Abdul Rohman

Kepala Cabang Kantor Cabang 5       : Yuliadi SE.

Staf Kantor Pusat                              : Ria Tri Astuti A.Md

Sumarni SE.

CS Kantor Cabang 1                           : Risa Tentamenia A.Md

Kasir Kantor Cabang 1                       : Tri Wahyuni A.Md

Kasir Kantor Cabang 2                       : Istanti

Kasir Kantor Cabang 3                       : Patma Purnama Ningrum A.Md

Kasir Kantor Cabang 4                       : Yekti Arumningtyas SE.

Kasir Kantor Cabang 5                       : Hesti Vina Dwi

Marketing Kantor Cabang 1               : Amad Rofiq

Anik Sri Utami SE.

Anis Setiawan,

Marketing Kantor Cabang 2               : Sriyatun SS.

Hendri Hermawan Adinugraha S.EI

Ervan Nur Setiawan SE.

Marketing Kantor Cabang 3               : Latifah SHI

Bambang Gunawan

Siti Wakidah

Marketing Kantor Cabang 4               : Dwi Astuti

Sigit Wibowo

Marketing Kantor Cabang 5               : Aziz Awaluddin

Miftahul Ulum SH.I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE

 

 

 

Nama                           : Hendri Hermawan Adinugraha

NIM                             : 08913111

Konsentrasi                  : Ekonomi Islam

Tempat/Tanggal Lahir : Serang/ 11 Maret 1987

Negeri Asal                  : Serang

Alamat                         : Jl. Syekh Nawawi RT 02/01 No. 48,

Kp. Tersaba Ds. Sukamanah Serang Banten.

 

Orang Tua:

Ayah               : Triguo Englistyo

Pekerjaan         : Guru SD

Ibu                   : Mulyanah

Pekerjaan         : Ibu Rumah Tangga

Alamat                        : Jl. Syekh Nawawi RT 02/01 No. 48, Kp. Tersaba

Ds. Sukamanah Serang Banten.

 

Pendidikan:

  1. SD Sukamanah Tanara Serang Banten
  2. Tsanawiyah, Pondok Pesantren Modern Sunulussalam Tangerang Banten
  3. ‘Aliyah, Pondok Pesantren Modern Sunulussalam Tangerang Banten
  4. Strata Satu (S 1) Jurusan Ekoomi Islam FIAI UII Yogyakarta
  5. Srata Dua (S 2) Konsentrasi Ekonomi Islam FIAI MSI UII Yogyakarta

 


[1] Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga keuangan yang bekerja (beroperasi) menurut prinsip dan konsep syariah dengan prinsip profit loss sharing sebagai metode utama. Dalam struktur lembaga keuangan syariah dikelompokan menjadi bank umum syariah, BPR syariah dan Baitul mal wa tamwil. Ketiga lembaga ini mempunyai produk dan pangsa pasar yang berbeda. Namun dari segi prinsip dan instrumen yang digunakannya ketiga lembaga keuangan syariah tersebut tidak mempunyai perbedaan yang cukup mendasar hanya pada skup wilayah operasionalnya saja. Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hal. 2.

[6] Nur Kholis, “Prospek Pendidikan Ekonomi Islam Pasca Lahirnya UU Perbankan Syariah dan UU SBSN”, La_Riba, Vol. II, (Desember, 2008), hal. 232-234.

[7] Sulaiman bin Hamdi al-‘Audah, Adabul Mu’amalah fi Assirah Annabawiyyah, (Riyadh: Daar ad-Dhiya al-Khairiyah, 2007), hal. 16.

[8] Ibid., hal. 25.

[9] Moral hazard dalam dunia perbankan setidaknya dapat dibedakan atas 2 tingkatan. Pertama, moral hazard pada tingkat bank dan yang kedua adalah moral hazard di tingkat nasabah. Moral hazard di tingkat bank dapat dibedakan atas beberapa diantaranya: 1) Moral Hazard dalam penyaluran dana pihak ketiga, yaitu risky lending behavior yang menyebabkan timbulnya moral hazard dan adverse selection di tingkat nasabah, yang disebut juga moral hazard tidak langsung (mengacu kepada pengertian moral hazard yang dikemukakan oleh Vaubel (1983) dalam Dreher (2004)). 2) Moral hazard ketidakhati-hatian bank dalam menyalurkan kredit karena adanya penjaminan dari pemerintah atau keberadaan lembaga penjamin simpanan dalam hal ini termasuk dalam moral hazard langsung (mengacu kepada pengertian moral hazard yang dikemukakan oleh Vaubel (1983) dalam Dreher (2004)). 3) Moral hazard pada saat penyaluran bank tidak mencerminkan bank sebagai lembaga intermediasi atau tidak meyalurkan dana kepada sektor riil. 4) Moral hazard ketika bank memberikan cost of fund yang rendah dan menerapkan tingkat yang tinggi, juga termasuk dalam kategori moral hazard dan lainnya. Desty Setyowati, “Indikasi Moral Hazard dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga: (Studi Komparatif Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2003:1 – 2007:9),” Skripsi S1, Yogyakarta: Ilmu Ekonomi FE UII, 2008, hal. 14.

[12] “Omzetnya Miliaran Rupiah Pemkab Akan Awasi BMT” Kedaulatan Rakyat, 243, Tahun LXVI (6 Juni 2011), hal. 6, kolom 5.

[13] Abdul Kadir Muhammad, dan Rilda Muniarti, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Edisi Revisi, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 251-256.

[14] “Pengawasan Pemerintah Longgar 7 koperasi BMT Bermaslah”  Kedaulatan Rakyat, 259, Tahun LXVI (22 Juni 2011), hal. 2, kolom 5.

[15] Mohammad Mansoor Khan dan M. Ishaq Bhatti, “Why Interest-Free Banking and Finance Movement Failed in Pakistan”, Humanomics, Vol. 22 No. 3, (2006), hal. 158.

[16] Munawar Iqbal, Ausaf Ahmad, dan Tariqullah Khan, Challenges Facing Islamic Banking, First Edition, (King Fahd: Islamic Research and Training Institute nor of the Islamic Development Bank, 1998), hal. 45.

[17] Syukri Lukman, “Kajian Upaya Penguatan Peran Microbanking dan Pendekatan Pembiayaan Kelompok dalam Rangka Pengembangan UMK di Sumatera Barat”, Center for Banking Research Universitas Andalas, (Desember, 2008), hal. 5.

[18] M. Amin Azis, Tata Cara Pendirian BMT, (Jakarta: PKES Publishing, 2006), hal. 4-5.

[19] Jamal Lulail Yunus, “Analisis Komparatif Konsep Dasar Baitul Maal Wat Tanfwil Di Indonesia (P3UK- PINBUK- DD REPUBLIKA)”, Penelitian PINBUK Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang, (Desember, 2008), hal. x.

[20] Moch. Khoirul Anwar, “Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro (Studi Tentang Eksistensi Bayt al-Maal wa al-Tamwil dan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pemberadayaan Ekonomi Umat di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur)”, Disertasi S3, Surabaya: Program Pascasarjana, IAIN Sunan Ampel, 2010, hal. 51-52.

[21] Lanny Octavia, “Analisis Determinan Pertumbuhan Tingkat Kesehatan BMT (Studi Kasus Pada BMT At-Taqwa)”, Skripsi S1, Depok: UI, Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2005, hal. v.

[22] Menurut BPS (Buletin Ekonomi Bapindo,1995): Industri kecil adalah usaha yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang. Selain definisi tersebutsetiap instansi memiliki definisi yang berbeda-beda mengenai usaha kecil dan hal ini berkaitan dengan sulitnya menyediakan data sesuai dengan definisi masing-masing. Meskipun setiap instansi mempunyai definisi yang berbeda mengenai usaha kecil, bisa disimpulkan bahwa sebenarnya usaha kecil mempunyai karakteristik yang hampir sama, yaitu: 1. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi (ex: tugas rangkap dalam pengelolaan administrasi dan operasional), 2. Rendahnya akses usaha kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal, sehingga mereka sering menggantungkan pembiayaannya dari modal sendiri atau sumber lain seperti keluarga bahkan rentenir, 3. Sebagian besar usaha kecil tidak berbadan hukum. Mudrajat Kuncoro, Ekonomi Pembagunan,  (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1998), hal. 316.

[23] Lani, “lksnb_BMT” dikutip dari http://hendrakholid.net/blog/ accesed 05 Juni 2011.

[24] Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, edisi ketiga, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 32-45.

[25] Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Mal wa Tamwil, (Yogyakarta: Citra Medi, 2004), hal. 126.

[26]Muhamad Nadratuzzaman, Hilda Saraswati, dan R. Yoga Perlambang, Lembaga Bisnis Syariah, (Jakarta: PKES Publishing, 2008), hal. 36.

[27] Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Mal., hal. 125.

[28] PINBUK, “Manajemen & Organisasi Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah“, Modul Diklat KJKS/UJKS/BMT Berbasis Kompetensi, hal. 9.

[29] Ibid., hal. 11.hal. 11.

[30] Griffin, ditulis dalam Habib Nazir dan Muhammad Nasahuddin, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah, (Bandung: Kafa Publishing, 2008), hal. 415.

[31] T. Hani Handoko, Manajemen, Edisi 2, (Yogyakarta: BPFE, 1995), hal. 8.

[32] James A.F. Stoner, Management, (New York: Prentice/Hall International, Inc., Engle Wood Cliffs, 1982), hal. 8.

[33] Ibid., hal 10.

[34] Jay Heizer, Barry Rander, diterjemahkan oleh Dwianoegrahwati Setyoningsih dan Indra Almahdy, Manajemen Operasi, Edisi 7, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 4.

[35] Richard B. Case, F. Robert Jacobs, Nicholas J. Aquilano, Operation Manajement For Competitive Advantage, Eleventh Edition, (New York: McGraw Hill/Irwin, 2006), hal. 9.

[36] Indriyo Gitosudarmo, Manajemen Operasi, Edisi Pertama, (Yogyakarta: BPFE, 1999), hal. 1-2.

[37] Walid Ibnu Rasyid as-Sa’idan, Qowa’idul Buyu’ wa Faraidul Furu’, “paper”, hal. 44.

[38] Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 111.

[39] M. Amin Azis, Tata Cara., hal. 4-5.

[40] M. Amin Aziz, Pedoman Penilaian Kesehatan BMT, (Jakarta: BPINBUK, 1999), hal. 29-33.

[41] Ibid., hal. 4.

[42] Uma Sekaran, Reseach Methods for Business: A Skill Building Approach, dalam M. Husein Sawit  “Metodologi Penelitian Ekonomi Islam”: Perlukah Berbeda, hal. 5.

[43] Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hal. 18.

[44] Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), hal. 77.

[45] Ibid,. hal. 309.

[46] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, cet. 5 (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 70.

[47] Agus Salim, Teori & Paradigma Penelitian Sosial Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif, edisi kedua, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hal. 14.

[48] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian., hal 83.

[49] Dedy Mulyana,  Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004),  hal. 195.

[51] Dikutip dari Jurnal Teknologi Pendidikan, “Teknis Analisis Data”, Vol.10 No. 1, April 2010, hal, 46-62.

[52] Dikutip dari Selayang Pandang BMT MUU 2011, hal, 1.

[53] Ibid., hal. 2.

[54] Ibid., hal. 3-7.

[55] Muhammad, Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 45-60.

[56] Ibid,. hal 15-21

[57]Ahmad Dimyati, dkk, Islam dan Koperasi: Telaah Peran Serta Umat Islam dalam Pengembangan Koperasi, (Jakarta: Koperasi Jasa Informasi (KOPINFO), 1989), hal. 206-215.

[58] Wawancara dengan Agus Sulistiyono (Manajer BMT MUU),  pada tanggal 17 November 2011, di kantor BMT MUU Ngemplak Sleman DIY.

[59] Observasi Manajemen Operasional di BMT Mitra Usaha Ummat, tanggal 11 September – 5 Desember 2011.

[60] Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: IIIT, 2001), hal. 59-60.

 

[61] Ibid., hal. 36-38.

[62] Farid Ma’ruf, Baitul Mal Tinjauan Historis dan Konsep Idealnya, http://faridmaruf. word press. com/ 2007/01/12/baitul-mal-tinjauan-historis-dan-konsep-idealnya/ accessed tanggal 12 Nopember 2011.

[63] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 02 Tahun 2008, tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Pasal 681, Lihat Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, (Jakarta: Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, 2009), hal. 160-161.

[64] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 71.

[65] Hasil Rapat Gabungan dengan M. Sularno (Ketua BMT MUU), pada tanggal 10 Nopember 2011, di Sleman DIY.

[66] Agustianto, “Perdagangan dalam Al-quran”, Paper Dipresentasikan pada Diskusi Mata Kuliah Tafsir Ahkam Konsentrasi Ekonomi Islam Program Pascasarjana (S3) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2004.

[67] Usaha atau bisnis adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh perorangan atau kelompok dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba. Sebuah bisnis dapat menjual barang atau jasa. Organisasi Perburuhan Internasional, Direktori Panduan untuk Dunia Usaha di Nanggroe Aceh Darussalam, (Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional, 2007), hal 19-21.

                [68] Saat Suharto Amjad, “Baitul Maal wat-Tamwil: BMT Suatu Alternatif Sumber Pendanaan bagi Usaha Mikrokecil”, makalah disampaikan pada Stadium General Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[69] Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah, (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), hal. 35-42.

[70] Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 255-256.

[71] Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 275.

[72] Kolektabilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan margin atau bagi hasil pembiayaan oleh anggota sebagaimana terlihat pada tata usaha BMT. Dikutip dari Pedoman Kepersonaliaan (SDM) BMT MUU, hal. 60.

[73] Masyhud Ali, Manajemen Risiko Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hal 33-36.

[74] Rahmani Timorita Yulianti, “Manajemen Risiko Perbankan Syariah”, makalah disampaikan pada acara Studium General MSI Fakultas Ilmu Agama Islam UII tahun 2009.

[75]  [75] Observasi Manajemen Operasional di BMT Mitra Usaha Ummat, tanggal 11 September – 5 Desember 2011.

[76] Muhammad, Sistem & Prosedur., hal. 61.

[77] Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal. 146-147.

            [78] Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan pendapatan Koperasi/BMT yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk Pajak dan Zakat yang harus dibayarkan dalam tahun buku yang bersangkutan. Dikutip dari Dokumentasi BMT Mitra Usaha Ummat, Anggaran Dasar BMT Mitra Usaha Ummat BAB XII Sisa Hasil Usaha Pasal 42, hal. 15.

[79] Wawancara dengan Agus Sulistiyono (Manajer BMT MUU), pada tanggal 17 November 2011, di Kantor BMT MUU Ngemplak Sleman DIY.

[80] Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), hal. 143.

[81] Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah., hal. 147.

            [82] Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa; Anggota luar biasa adalah penduduk Indonesia yang berstatus sebagai Warga Negara Asing (WNA) atau WNI bermaksud menjadi anggota dan memiliki kepentingan kebutuhan dan kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh koperasi, namun tidak dapat memenuhi semua syarat sebagai anggota. Anggaran Dasar BMT MUU, BAB IV Keanggotaan Pasal 7 No. 3 dan 4, hal. 3.

[83] Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah., hal. 148-150.

[84] http://microfin-center.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=47: produk-ekonomi-islam&catid=34:artikel-ekonomi-syariah&Itemid=56, accessed tanggal 12 Okteber 2011.

[85] Tim Penulis Dewan Syari’ah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), hal. 40-49.

[86] Istilah bagi hasil dalam bahasa Indonesia dimengerti sebagai pemberian perolehan suatu usaha kepada mitra usaha atas keikutsertaan modal/kerja pengelolaan dalam jumlah yang ditentukan bersama sebelumnya. Secara rinci pengertian bagi hasil mentukan pada perolehan/pendapatan. Lihat dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 300.

[87] Wawancara dengan Purwanto (Kabag. Marketing BMT MUU), pada tanggal 15 September 2011, di Kantor BMT MUU Ngemplak Sleman DIY.

[88] Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KSU Syari’ah BMT Mitra Usaha Ummat Tahun  Tutup Buku 2010, hal. 5.

[89] Muhammad, Bank Syari’ah: Analisis Kekuatan,Peluang, Kelemahan dan Ancaman, (Yogyakarta: Ekonomia, Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2001), hal. 3.

[90] Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (al-Qowa’idul Fiqhiyyah), (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hal. 70.

[91] Umar Abdullah al-Kamil, al-Qowa’idul Fiqhiyyah al-Kubro wa Atsaruha fil Mu’amalat al-Maaliyah, “Disertasi” (Mesir: Jami’ah al-Azhar as-Syarif, tt), hal. 188.

[92] Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2005), hal. 304.

[93] Philip Kotler & Kevin Lane Keller, Marketing Management, Thisteenth Edition, (USA: Pearson Prenfice Hall, 2009), hal. 45.

[94] Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah., hal. 160-168.

[95] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung : PT Al-Ma’Arif, 1988), hal. 82.

[96] Tim Penulis Dewan Syari’ah Nasional MUI, Himpunan Fatwa,,, hal. 141.

[97] Wawancara dengan Purwanto (Kabag. Marketing BMT MUU), pada tanggal 15 September 2011, di Kantor BMT MUU Ngemplak Sleman DIY.

[98] Sedangkan al-ijāroh menurut Jumhur ialah ijārah berarti sewa, jasa atau imbalan, yaitu akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Habib Nazir & Muh. Hasan, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan S yari’ah, (Bandung: Kaki Langit,  2004), hal. 246.

[99] Yang di maksud kepemilikan suatu manfaat (jasa), inilah ijārah/sewa menyewa.

[100] Yang di masud “diikuti dengan adanya pemberian kepemilikan suatu barang”, ini adalah jual beli. Maka ini yang disebut persewaan yang berujung kepada kepemilikan (al-ijārah al muntahia bit tamlik).

[101] Muhammad Arruky, Qawaid Al Fiqh Al Islamy min Khilali Kitab “Al Isyraf ‘Alaa Masa’il Al Khilaf” Al Qadhi Abdul Wahhab Al Baghdadi Al Maliki, jilid I, (Dimsyaq: Daar al-Qalam, 1998), hal. 250.

[102] Rafiq Yunus Al Mishry, Ushul Al Iqtishad Al Islamy, Cetakan. III, (Dimsyaq: Daar al-Qalam, 1999), hal.128-129.

[103] Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (al-Qowa’idul Fiqhiyyah), (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hal. 79.

[104] Produk jasa di BMT MUU hanya tempat pembayaran rekening listrik dan telephon.

[105] Tim Penulis Dewan Syari’ah Nasional MUI, Himpunan Fatwa,,, hal. 21.

[106] Ibid., hal. 50.

[107] Ibid., hal. 40.

[108] Ibid., hal. 59.

[109] Observasi Manajemen Operasional Pembiayaan di BMT Mitra Usaha Ummat, tanggal 11 September – 5 Desember 2011.

[110] Hendri Hermawan Adinugraha, “Sumber dan Penggunaan Dana Qardh dan Qardhul Hasan pada Bank BRI Syari’ah Cabang Yogyakarta”, La_Riba, Vol. II, (Desember, 2008), hal. 266.

[111] Dikutip dari Selayang Pandang BMT Mitra Usaha Ummat, hal. 3.

[112] Abdul Kadir Muhammad, dan Rilda Muniarti, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Edisi Revisi, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 15-16.

[113] Dokumentasi Formulir Permohonan Pembiayaan BMT Mitra Usaha Ummat.

[114] Dikutip dari File Kebiakan Operasional  BMT MUU 2011.

[115] Muhammad, Manajemen Bank., hal. 290.

[116] Dikutip dari File Kebijakan Operasional Tahun 2011.

[117] Observasi Manajemen Operasional Pembiayaan di BMT Mitra Usaha Ummat, tanggal 11 September – 5 Desember 2011.

[118] Etzioni mendefinisikan tujuan organisasi  sebagai “suatu pernyataan tentang keadaan yang diinginkan di mana organisasi bermaksud  untuk merealisasikan” dan sebagai “pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan dating di mana organisasi sebagai kolektifitas mencoba untuk menimbulkannya”.Tujuan organisasi merupakan pernyataan tentang keadaan atau situasi yang tidak terdapat sekarang tetapi dimaksudkan untuk dicapai di waktu yang akan dating melalui kegiatan-kegiatan organisasi. A. Etzioni, Modern Organization, (New York: Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1964), hal. 109.

[119] T. Hani Handoko, Manajemen., hal. 77-79.

[120] Menurut De Wit dan Meyer: “strategy is a couse of action for achieving an organization’s purpose”. Rob De Wit & Ron Meyer, Strategy : Process, Content, Context, 3rd Edotion, (London : Thomson, 2004), hal. 590.

[121] Philip Kotler & Kevin Lane Keller, Marketing Management, Thirteenth Edition, (USA: Pearson Prenfice Hall, 2009), hal. 49.

[122] Wawancara dengan Purwanto (Kabag. Marketing BMT MUU), pada tanggal 15 September 2011, di Kantor BMT MUU Ngemplak Sleman DIY.

[123]  T. Hani Handoko, Manajemen., hal. 49-55.

[124] Wawancara dengan Agus Sulistitono (Manajer BMT MUU), pada tanggal 17, September 2011, di Kantor BMT MUU Ngemplak Sleman DIY.

[125] M. Amin Aziz, Berkaca dari Nilai-Nilai Jihad Mengembangkan BMT, (Jakarta: PKES Publishing, 2008), hal. 17.

[126]  Rafik Issa Beekun, Etika Bisnis Islami, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 97-100.

[127] O.C Brenner dan J. Tomkiewicz, “Job Orientation of Males and Females: Are Sex Differences Declining”, (Personal Psychology no. 32, Winter 1979), hal. 741-750.

[128] Jay Heizer, Barry Rander, Manajemen Operasi., hal. 500-501.

[129] Dokumentasi Pedoman Kepersonaliaan (SDM) BMT MUU.

Sumber & Penggunaan Dana Qardh Dan Qardhul Hasan Pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta.

Sumber & Penggunaan Dana Qardh Dan Qardhul Hasan Pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta.

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan non-bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah.

Dalam periode 1992 sampai dengan 1998, terdapat hanya satu bank umum syariah.[1] Pada mulanya keberadan bank islam ini belum mendapat respond yang optimal dalam tatanan industri nasional. Landasan hukum operasi bank yang nenggunakan sistem syariah ini hanya dikatagorikan sebagai ”bank dengan sisitem bagi hasil”; tidak menjelaskan landasan hukum bank syariah secara terperinci dan spesefik dimana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu dan merupakan sisipan belaka.[2] Hal ini tercermin dalam UU No. 7 Tahun 1992 pasal 1 ayat (2) bahwa penyedian uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Peluang beroperasinya bank islam di Indonesia semakin jelas,[3] dengan lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992. Peluang (opportunity) ini lebih rinci dijabarkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 mei 1999 tentang Bank Umum dan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah serta UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia. Ketentuan perundang-undangan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia yang menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (dual banking system) di Indonesia.

Selama tahun 2007 jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mengalami peningkatan. Jumlah keseluruhan jaringan kantor perbankan syariah (BUS, UUS dan kantor pusat BPRS) pada akhir tahun 2007 adalah 711 kantor. Ditinjau dari penyebarannya, jaringan kantor perbankan syariah tersebut kini telah menjangkau masyarakat di 32 propinsi. Jumlah tersebut belum termasuk jaringan kantor cabang bank konvensional penyedia layanan syariah (office channeling) sebanyak 1.195 kantor. Meskipun jaringan kantor perbankan syariah (BUS, UUS dan BPRS) telah menjangkau 32 Propinsi, namun sebagian besar dari jaringan kantor tersebut masih terkonsentrasi di Pulau Jawa (452 kantor atau 63,6%) dan Pulau Sumatera (152 kantor atau 21,4%). Jika ditinjau secara per propinsi, penyebaran jaringan kantor perbankan syariah sebagian besar berada di wilayah propinsi DKI Jakarta (206 Kantor atau 29%) dan Propinsi Jawa Barat (48 kantor atau 10,7%).

Tabel 1.1

Perkembangan Jaringan Operasional

Kelompok Bank

2003

2004

2005

2006

2007

Bank Umum Syariah

2

3

3

3

3

Unit Usaha Syariah

8

15

19

20

26

BPRS

84

86

92

105

114

Jumlah Kantor BUS & UUS

299

401

504

531

597

Jumlah Layanan Syariah

-

-

-

456

1.195

 

Sumber: Direktorat Perbankan Syariah Indonesia akhir tahun 2007

Sepanjang 2007, akses masyarakat terhadap manfaat (value) yang ditawarkan produk dan atau layanan perbankan syariah juga terus meningkat. Jaringan operasional perbankan syariah kini telah menjangkau nasabah di setidaknya 74 kabupaten/kota di 32 propinsi. Selain itu, jumlah rekening nasabah pendanaan meningkat hingga mencapai 2,8 juta rekening dari posisi tahun 2006 sebesar 2 juta rekening. Kemanfaatan yang diberikan perbankan syariah semakin ditegaskan oleh kebijakan pengembangan pasar yang berorientasi kepada segmen ekonomi mayoritas di masyarakat, yaitu sektor usaha kecil dan menengah. Pertumbuhan pembiayaan yang diberikan kepada kelompok usaha kecil dan menengah (UKM) mencapai 35,7% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2006 sebesar 32,8% (yoy), sehingga kelompok nasabah UKM memiliki pangsa 68,2% dari keseluruhan pembiayaan yang disalurkan bank syariah.[4]

Disamping produk dan layanan yang bersifat komersial, perbankan syariah juga melaksanakan fungsi sosial yang merupakan keistimewaan bank islam melalui aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana sosial (zakat, infaq, sadaqah dan hibah) dan dana kebajikan (qardh & qardhul hasan) yaitu pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, peminjaman ini disalurkan kepada kaum dhu’afa dari segi ekonomi.[5]

Hal ini selaras dengan salah satu langkah penting atau penajaman fokus kebijakan dalam sasaran strategis pengembangan perbankan syariah dilakukan dengan optimalnya fungsi sosial bank syariah dalam memfasilitasi sektor voluntary atau sosial dengan program pemberdayaan ekonomi rakyat. Inisiatif strategis untuk optimalisasi fungsi sosial bank syariah melalui perannya dalam memfasilitasi hubungan voluntary sector (dana sosial) dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Perbankan syariah melalui jaringan layanan yang luas akan memberikan kemudahan bagi muzakki dan dermawan (pemilik dana) di dalam menyerahkan dana tersebut dan sekaligus memperlancar distribusi dana tersebut terutama ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Selain itu BI bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan seluruh perbankan syariah juga terus mengembangkan Program Perbankan Syariah Peduli Umat (PSPU) terutama dalam membantu para korban bencana alam. Bank Syariah dalam melaksanakan fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerima dana sosial antara lain dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah dan menyalurkannya sesuai syariah atas nama Bank atau Lembaga Amil Zakat yang ditunjuk oleh pemerintah. Pada tahun 2007 pengelolaan dana sosial oleh bank syariah meningkat Rp. 8 miliar menjadi Rp. 22,4 miliar, dimana pengelolaan dana sosial berbasis Zakat Infaq Sodaqoh Wakaf (ZISW) mencapai Rp. 18 miliar dan dana sosial berbasis qardh (pinjaman) mencapai Rp. 4,4 miliar.[6]

Dari berbagai data diatas, dapat diketahui bahwa potensi sumber dan pemanfaatan dana qardh & qardhul hasan dan fasilitas jasa sosial perbankan lainnya ternyata cukup besar dan apabila dana-dana tersebut dimanfaatkan dan dikelola secara optimal dan profesional misal dengan menggunakan prinsip atau kaidah dan teknik manajemen yang relevan yaitu, prinsip amar ma’ruf nahi mungkar, kewajiban menegakan kebenaran, kewajiban menegakan keadilan, dan kewajiban menyampaikan amanah.[7]

Sehingga tersalurkan kepada mereka yang berhak mendapatkannya (tepat sasaran), Contoh pemanfaatan dana qardh & qardhul hasan adalah dana yang berhasil dihimpun oleh setiap perbankan dari sumber zakat, infak, dan shodaqah serta dana-dana lainnya yang dipeuntukan guna dana sosial. Dapat dikelola langsung misal memberikan pinjaman dana qardh & qardhul kepada pedagang pedagang kecil dan pemberdayaan ekonomi komunitas petani yang berada dilingkungan sekitar kantor serta memberikan santunan untuk korban bencana alam, dan juga dapat dikelola melalui kerjasama dengan Badan Amil Zakat atau LAZIS setempat. Setidaknya hal ini dapat membantu perekonomian Indonesia dalam upaya mensejahtrakan kaum dhu’afa dengan pinjaman produktif atau konsumtif tanpa imbalan melalui fasilitas alqardhul hasan  dengan maksud agar dapat menajdi alternatif sebagai penggerak sektor riil dan mencerminkan kebaikan citra perbankan islam yang tidak hanya berorientasi pada profit (profit oriented) tapi juga berorientasi pada sosial (social oriented). Ini selaras dengan kebijakan Bank Indonesia yang secara konsisten mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya pengembangan UMKM dapat mencakup bantuan teknis, penyediaan informasi, dan kegiatan penelitian.[8]

Agar dana qardh & qardhul hasan dapat mewujudkan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), maka dana tersebut harus dikelola secara baik oleh sumber daya insani yang profesional serta memedai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Guna memaksimalkan sumber perolehan atau pendapatan dana dan mengoptimalkan pemanfaatannya (distribusi dana) agar tersalurkan kepada mereka yang berhak mendapatkannya (tepat sasaran).

Sedangkan sumber dana qardh & qardhul hasan pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana qardh yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infak, shadaqah dan sebagainya), dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non halal. Sumber dana internal meliputi qardhul hasan. Tetapi pendapatan dana ZIS dikelola tersendiri karena Bank BRI Syariah mempunyai lembaga tersendiri yang menangani dana tersebut. Pendapatan dana qardhul hasan didistribusikan kepada pedagang-pedagang kecil yang berada di sekitar kantor, bantuan dana atau pinjaman dana yang diberikan berkisar Rp. 100.000,- s/d Rp. 5.000.000,- tanpa imbalan dengan resiko ditanggung oleh bank dan digunakan untuk membantu modal usaha mereka sebagai misi sosial kemasyarakatan untuk meningkatkan citra bank dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.[9]

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk mengadakan pengkajian lebih dalam tentang Sumber & Penggunaan Dana Qardh Dan Qardhul Hasan Pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta.

Peneliti memilih Bank BRI Syariah di karenakan ada beberapa aspek yang mendukung yaitu:

  1. Bank BRI Syariah merupakan unit usaha syariah (UUS) dari PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, bergerak di sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).
  2. dan Bank BRI Syariah selalu mengoptimalkan perluasan jaringan kantor bank dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kelayakan dan rencana bisnis bank.[10] Hal tersebut sesuai dengan latar belakang  skripsi ini di tulis.

 

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas,  maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

  1. Dari mana sumber dana qardh & qardhul hasan pada Bank BRI Syariah Yogyakarta?
  2. Bagaimanakah proses distribusi atau penyaluran dana qardh & qardhul hasan oleh Bank BRI Syariah Yogyakarta?
  3. dan bagaimana penggunaan/pemanfaatan dana qardh & qardhul hasan oleh pihak penerima dana tersebut (Muqtaridh)?
  4. Untuk mendeskripsikan pemahaman tentang istilah qardh & qardhul hasan pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta.
  5. Untuk menganalisa sumber dana qardh & qardhul hasan pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta.
  6. Untuk menjelaskan proses pendistribusian serta pemanfaatan dana qardh & qardhul hasan pada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

C. Tujuan Penelitian

Dalam menjawab permasalahan tersebut di atas, maka dilakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut :

 

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

  1. Secara ilmiah temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan keilmuan pada bidang lembaga keuangan syariah pada umumnya dan khususnya perbankan syariah, serta menjadi rujukan atau referensi penelitian berikutnya tentang sumber & penggunaan dana qardh dan qardhul hasan.
  2. Secara praktis temuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alat pembanding (comparasion) bagi pihak perbankan syariah atau pihak yang terkait di dalamnya dalam alokasi pendistribusian dana qardhul hasan untuk orang-orang atau lembaga-lembaga yang berhak mendapatkannya sebagai wujud kontribusi sosial pada lembaga keuangan syariah.

 

E. Telaah Pustaka

Selama ini pembahasan tentang sumber & penggunaan dana qardh dan qardhul hasan pada perbankan syariah telah banyak dibahas dalam berbagai karya baik berupa makalah, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, atau buku-buku baik sebagai judul khusus maupun sebagai sub judul. Dan untuk mendukung permaslahan yang lebih relevan dan mendalam terhadap bahasan diatas, penyusun berusaha malacak berbagai literature dan pnelitian terdahulu (prior research) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian.

Berikut ini skripsi tentang ”Tanggung Jawab Muqtaridh Terhadap Muqridh Dalam Pembiayaan Qardhul Hasan (Pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta)” oleh Nuning Tri Wulandari, menyimpulkan Tanggung jawab muqtaridh terhadap muqridh dalam pembiayaan alqardhul hasan adalah mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati, serta melaporkan perkembangan usahanya apakah mengalami perkembangan atau tidak karena karena usaha tersebut dijadikan jaminan di dalam pembiayaan qardhul hasan. mengingat qardhul hasan ialah pinjaman sosial yang diberikan kepada kaum dhu’afa di mana terdapat kemungkinan muqtaridh tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut maka pihak muqtaridh terlepas dari tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman tersebut, karena muqtaridh tergolong sebagai mustahiq yang berhak menerima zakat.[11]

Hasil penelitian dari Gemala Dewi (Aspek-Aspek Hukum dalam Perbakan & Perasuransian Syariah di Indonesia), yang dimaksud dengan Al-Qardh (Soft and Benevolent Loan) adalah pembelian harta kepada orang lain  yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan uang tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiiqh klasik, qardh dikategorikan dalam akad ta’awun atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Sedangkan aplikasinya dalam dunia perbankan syariah dapat berupa al-qardh al-hasan sebagai bentuk sumbangsih kepada dunia usaha kecil. Di Indonesia sendiri, dana dari skim ini berasal dari dana Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Pada prinsipnya qardhul hasan merupakan pinjaman dengantujuan kebajikan, di mana peminjam hanya perlu membayar jumlah uang yang dipinjamkan tanpa membayar tambahan.[12]

Dalam penelitian yang lain yang di lakukan oleh Adiwarman A. Karim (Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan), mendefinisikan Al-qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi qadh dalam parbankan biasanya dalam empat hal, yaitu: a. Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum berangkat haji. b. Sebagai pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan. c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil. d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.[13]

Ascarya dalam bukunya ”Akad & Produk Bank Syariah”, menjelaskan pendanaan dengan prinsip qardh dapat dilakukan melalui produk simpanan giro dan tabungan, ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan sebagai pemilik modal. Bank dapat memanfaatkan dana pinjaman dari nasabah deposan untuk tujuan apa saja, termasuk untuk kegiatan produktif mencari keuntungan. Sementara itu, nasabah deposan dijamin akan memperoleh kembali dananya secara penuh, sewaktu-waktu nasabah ingin menarik dananya. Bank boleh juga memberikan bonus kepada nasabah deposan, selama hal ini tidak disyaratkan di awal perjanjian. Simpanan giro dan tabungan seperti ini diaplikasikan di perbankan islam di Iran.[14]

Abd. Su’ud dalam tesisnya ”Prespektif Pengembangan Al-Qardhul Hasan Dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitifnya”. Menjelaskan Terdapat tiga alternatif yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif al-qardhul hasan yaitu:

  1. Memperluas pangsa pasar (market share), yaitu kepada delapan ashnaf hal ini untuk menjawab bahwa al-qardhul hasan tidak hanya untuk fakir miskin dan untuk permodalan usaha mikro.
  2. Melakukan inovasi pengembangan varian manfaat al-qardhul hasan, yaitu dengan menjadikan pengembalian pembiayaan al-qardhul hasan sebagai modal investasi. Inovasi varian manfaat ini diperlukan khususnya untuk menutupi kekurangan.
  3. Menjadikan pengawasan dalam arti peran aktif bank syariah dalam pelatihan pengembangan dan pembinaan kepada para penerima pembiayaan al-qardhul hasan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pelayanan produk al-qardhul hasan.[15]

Firdaus Furywardana dalam tesisnya ”Evaluasi Non Perfomance Loan (NPL) Pinjaman Qardul Hasan (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta)”. Mengungkapkan Pengalaman BNI Syariah menunjukkan laporan akhir tahun 2004 jumlah pinjaman qardhul hasan BNI Syariah yang disalurkan sebesar Rp.1.504.641.000,00 dan tunggakan angsuran mencapai Rp.377.593.162,00 (25%) , begitu pula pada akhir tahun 2005 qardhul hasan yang disalurkan Sebesar Rp. 1.698.064.963,- serta tunggakan angsuran sebesar Rp.443.182.088,00 (26%). Tunggakan pinjaman qardhul hasan di BNI Syariah Yogyakarta mengalami peningkatan dari Rp.74.709.259,- (30%) pada akhir tahun 2004 menjadi Rp.98.687.926,- di akhir tahun 2005 (40%). Prosentasi tunggakan Qardhul Hasan di BNI Syariah Yogyakarta sebesar 20% terhadap total tunggakan Qardhul Hasan BNI Syariah  pada akhir tahun 2004 dan meningkat menjadi 22% di akhir tahun 2005. Qardhul Hasan mengunakan penilaian 2 C (Character & Colleteral) dan 2 P (Payment & Purpose) pada pemberian pinjaman, karena penerima qardhul hasan merupakan pengusaha golongan ekonomi lemah yang terbatas modal, kurang ataupun tidak mempunyai pencatatan secara baik dalam pengelolaan finansial maupun pengelolaan usahanya, omset penjualan rata-rata masih dibawah Rp.2.000.000,- per bulan. Hasil penelitian  bahwa Karakter, Referensi dan Payment terbukti memberikan kontribusi terhadap perubahan NPL, karakter yang baik dan referen yang objektif  serta Payment yang semakin baik mampu menurunkan rasio NPL. Sedangkan Purpose tidak memberikan kontribusi terhadap NPL, peningkatan atau penurunan NPL tidak dapat diprediksikan dari tujuan penggunaan.[16]

Pembahasan lain diambil dari Veithzal Rivutai, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N. Idroes, yang melacak penelitian tentang Bank & Financial Institution Management Conventional & Sharia System, menjelaskan qardh merupakan pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungible (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dam jumlahnya). Kata qardh ini kemudian diadopsi menjadi creda (romawi), credit (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dalam pinjaman qadh biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib menggembalikan pokok uang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa (keinginan) sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih. Ulama-ulama tertentu memperbolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, tetapi merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinajaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor. Dalam aplikasinya di perbankan syariah, qardh biasa digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah prima dan untuk menyumbang sektor UMKM atau membantu sektor sosial lainnya.[17]

Rahmani Timorita Yulianti dalam karyanya ”Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syariah.” Menjelaskan penetapan fatwa tentang qardh dengan pertimbangan bahwa perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Oleh karena itu salah satu sarana peningkatan perekonomian dapat dilakukan oleh perbankan syariah adalah dengan penyaluran dana melalui prinsip qardh.[18]

Meskipun penelitian-penelitian di atas mengambil bahasan qardh (qardhul hasan), namun sebagian peneliti hanya menjadikannya sebagai sub bab pada penelitiannya dan dua peneliti lainnya menjadikannya sebagai judul penelitian tapi membahas tentang Tanggung Jawab Muqtaridh Terhadap Muqridh Dalam Pembiayaan Al-qardh Al-Hasan, Prespektif Pengembangan Al-Qardhul Hasan Dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitifnya dan Evaluasi Non Perfomance Loan (NPL) Pinjaman Qardul Hasan. Dengan memposisikan penelitian-penelitian tentang al-qardh al-hasan tersebut sebagai rujukan (referensi) dan sekaligus memberikan peluang untuk meneliti tema yang sama dengan mengambil fokus bahasan Sumber & Penggunaan Dana Qardh Dan Qardhul Hasan Pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta. Dan peneliti menyadari bahwa penelitiannya bukanlah prtama kali yang dilakukan. Namun penliti juga melihat sisi lain, yaitu peluanng untuk meneliti dengan tema yang hampir mirip atau bahkan pada situasi dan kontek serta fokus penelitian atau bahasan yang berbeda.

F. Landasan Teori

1. Definisi Qardh & Qardhul Hasan

Secara etimologi, qarada-yaqridu berarti memotong. Dikatakan demikian karena harta tersebut benar-benar dipotong apabila diberikan kepada peminjam. Berdasarkan hadits Nabi Saw yang artinya, Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. Berkata, ”bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah” (HR Ibnu Majah no. 2421, Kitab Al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi). Ini merupakan keterangan yang sah serta merupakan sunnah Nabi Saw.[19]

Secara terminologi (istilah) qardh (qardhul hasan) dapat didefinisikan pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan wajib mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang telah disepakati.[20] Qardhul  hasan merupakan fungsi sosial pada perbankan syariah di mana dananya diambil dari dana kebajikan.[21]

 

2. Landasan Syariah

Transaksi qardh diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan Hadits Riwayat Ibnu Majjah dan Ijma Ulama. Sesungguhpun demikian Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi ”agama Allah”.

 

  1. a.  Al-Quran

 

منْ ذاَ الَّذِى يقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيْمٌ

 

”Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka  Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.[22]

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk ”meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta dijalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk ”meminjamkan sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (civil society).

 

  1. Al-Hadits

 

{ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا

 قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَان كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً }

 

Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. Berkata, ”bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah”[23]

 

  1. Ijma’

Para ulama telah menyepakati bahwa qardh atau qardhul hasan boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

 

 

3. Aplikasi dalam Perbankan

Akad qardh biasanya diterapkan sebagai hal berikut:

  1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjam itu.
  2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
  3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu qardhul hasan.[24]

 

4. Dasar Pengaturan Qardh  (Qardhul Hasan)

  1. Sumber dana qardh terdiri atas:
  2. Infaq;
  3. Shadaqah;
  4. Denda;
  5. Sumbangan/hibah;
  6. Pendapatan non halal.
  7. Sumber dana infaq dan shadaqah dari pihak luar bank adalah dana yang diterima dari pihak luar atau dari rekening nasabah atas permintaan nasabah.
  8. Sumber dana kebajikan berupa pendapatan non halal berasal dari penerimaan jasa giro dari bank konvensional atau penerimaan lainnya yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional bank.
  9. Dana qardh dapat disalurkan sebagai dana bergulir untuk kegiatan sosial.
  10. Dana qardh harus disalurkan kepada yang berhak sesuai syariah.[25]
  11. Qardhul Hasan. Pinjaman kemurahan dan merupakan salah satu keistimewaan bank syariah. Pinjaman lunak ini diberikan hanya kepada orang yang sangat membutuhkan dan tergolong miskin atau tidak mampu.
  12. 7.      Peminjam hanya diwajibkan untuk membayar kembali utangnya tanpa memberikan bagian laba yang diperolehnya kepada bank. Pinjaman ini dapat dipergunakan untuk maslah konsumsi atau untuk melakukan usaha (produktif).
  13. Dalam memberi pinjaman di atas, bank syariat dapat meminta jaminan kepada debitur, karena jaminan itu dibutuhkan untuk mengamankan dana yang dititipkan sebagai amanah, baik berupa giro dan berbagai bentuk simpanan lainnya. Jaminan tersebut dalam bahasa teknisnya disebut dengan kafalah.[26]

Secara umum, skema qardh dan qardhul hasan pada Bank BRI Syariah Yogyakarta dapat digambarkan secara berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokmentasi Bank BRI Syariah Yogyakarta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.  Metode Penelitian

 

  1. 1.      Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitis, artinya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.[27] Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

 

  1. 2.      Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah normatif (melihat benar atau tidak secara syariah), yuridis (benar atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan) dan sosiologis (kondisi dan fakta  riilnya) pada obyek penelitian.

 

  1. 3.      Subyek Penelitian

Subyek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan penelitian. Pada Penelitian ini yang menjadi subyeknya adalah Sumber & Penggunaan Dana Qardh (Qardhul Hasan) Pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta.

 

  1. 4.      Obyek Penelitian

Pada penelitian ini obyek penelitiannya adalah:

  1. Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta
  2. Penerima dana qardh (qardhul hasan) atau muqtaridh

 

5.   Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam studi kualitatif adalah observasi dan wawancara. Pengumpulan data yang lebih spesifik dari masing-masing teknik tersebut dikenal sebagai observasi melibat (participant observation) dan wawancara mendalam (in-depth interview). Akan tetapi dalam penelitian ini periset mengkombinasikan dengan satu teknik penelitian yaitu penggunaan Data Literer & Dokumenter.

 

  1. a.  Observasi

Observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.[28]

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah pemilihan setting. Bila periset sudah mendapatkan setting yang sesuai dengan kepentingan studinya, periset dapat langsung memulai pengumpulan data. Pengumpulan data dapat berasal dari tulisan data yang dimaksud bisa berupa buku-buku, majalah, jurnal, laporan keuangan dan lain sebagainya. Tahap ini digunakan untuk memperdalam pemahaman dan mempermudah periset akan konsep atau teori yang terkait dengan profil dari lembaga yang bersangkutan.

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dengan partisipasi (participant observation) yaitu periset terlibat langsung pada obyek yang diamati.[29]

 

  1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitiaan yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[30]

Karena data dalam penelitian kualitatif lebih berupa kata-kata, maka wawancara menjadi perangkat yang sedemikian penting.  Dalam penelitian ini periset menggunakan tekhnik wawancara terrstruktur dengan model wawancara dengan pedoman umum yaitu periset hanya menggunakan pedoman wawancara (interview guide) yang telah disiapkan sesuai materi penelitian, yakni tema-tema yang harus diwawancarakan. Pemilihan tema didasarkan atas tujuan studi dan teori-teori yang digunakan.[31] Wawancara dilakukan dengan pihak manajemen BRI Syariah Lembaga dengan tujuan untuk memperoleh data tentang sumber dana qardh (qardhul hasan), jumlah dana yang terkumpul per tahun, dan proses pendistribusian dana tersebut. Wawancara juga dilakukan dengan pihak-pihak yang menerima dana qardh (qardhul hasan).

 

  1. Penggunaan Data Literer & Dokumenter

Data literer, yakni data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti dari buku-buku teks, majalah, koran, jurnal, tulisan atau artikel dalam internet dan sumber informasi lainnya yang berbentuk tulisan. Sedangkan data dokumenter, yakni data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang dapat berupa data dokumenter tertulis (printed), data dokumenter terekam (recorded).

 

  1. 6.      Populasi & Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian baik terdiri dari benda yang nyata, abstrak, peristiwa, ataupun gejala yang merupakan sumber data dan memliki karakter tertentu dan sama[32]. Populasi dalam penelitian ini adalah  seluruh mustaqridh Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta. Dalam penelitian ini jumlah populasi pada periode tahun 2004-2006 yaitu 8 mustaqridh.

Sampel didefinisikan sebagai pengambilan subyek penelitian dengan cara menggunakan sebagian dari populasi yang ada. Biasanya dikarenakan keterbatasan yang dimiliki peneliti, maka cenderung untuk menggunakan sampel sebagai subyek yang ingin dimintai datanya.[33] Tehnik penentuan sampel menggunakan Purposive sampling, yang dalam pengambilannya disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.[34] Peneliti bermaksud mengambil kesimpulan-kesimpulan dari sampel yang diperoleh berdasarkan data sumber dan pendistribusian dana qardh (qardhul hasan) pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta, dan secara metodelogi penggunaan dana qardh (qardhul hasan) oleh muqtaridh bersifat homogen.

 

  1. 7.      Teknik Analisis Data

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sember dana qardhul hasan pada perbankan syariah dan mendeskripsikan proses pendistribusian dana qardhul hasan kepada orang atau lembaga yang berhak menerimanya. Maka penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif yang diajukan oleh Huberman dan Miles. Model analisis ini terdiri dari tiga hal utama yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verivikasi. Sebagai sesuatu yang saling berhubungan dan barkaitan  pada saat sebelum, selama dan sesudah pemgumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis (Miles & Humberman, 1992).

 

Model analisis pengumpulan data interaktif dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2

KOMPONEN ANALISIS DATA MODEL INTERAKTIF

(INTERACTIVE MODEL)[35]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses-proses analisis tersebut dapat dijelaskan kedalam tiga langkah berikut:

 

  1. Reduksi data (data reduction), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abbstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan studi. Reduksi data ini dilakukan selama tahap analisis. Pelaksanaannya  dengan membentuk data yang tersedia menjadi satu bentuk yang diperlukan berdasarkan teknik analisis yang digunakan. Pengurangan data dengan cara menghilangkan hal-hal yang tidak relevan.[36]
  2. Penyajian data (data display), yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif yang lazim digunakan adalah dalam bentuk teks naratif.
  3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification). Data permulaan pengumpulan data, periset kualitatif mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya di lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas, dan proposisi. Periset yang berkompeten menangani kesimpulan-kesimpulan itu secara longgar, tetap terbuka dan skeptis dan kemudian diverifikasi hingga benar-benar diperoleh konklusi yang valid dan kokoh.

 

H.  Sistematika Pembahasan

Skripsi ini di susun dalam lima bab. Pembahasan dari bab satu sampai bab lima tersebut di rangkum dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini. Dengan adanya pendahuluan ini akan membantu pembaca dalam memahami latar belakang  masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika pembahasan dan daftar pustaka.

Bab Kedua, berisi deskripsi (gambaran umum) tentang qardh atau qardhul hasan pada perbankan terdiri dari, pertama, membahas pengertian, rukun, hukum, dan syarat qardh atau qardhul hasan. Kedua, membahas tentang landasan syariah qardh atau qardhul hasan. Ketiga, membahas tentang ketentuan qardh atau qardhul hasan dalam perbankan syariah

Bab Ketiga, merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya membahas deskripsi (gambaran umum) tentang Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta yang mengetengahkan tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, aplikasi serta manfaat qardh atau qardhul hasan pada perbankan syariah dan tantangan, peluang, dan strategi dalam meningkatkan produk qardh dan qardhul hasan diharapkan setelah mengetahui gambaran umum objek penelitian tersebut dapat membantu dalam proses penelitian khususnya proses analisis data.

Bab Keempat, analisis & hasil penelitian mengenai sumber & penggunaan dana qardh dan qardhul hasan pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta. Bab ini berisi hasil  penelitian yang di lakukan peneliti yang mengacu pada rumusan masalah. Pertama, penjelasan mengenai asal sumber dana qardh dan qardhul hasan serta jumlah pendapatannya per tahun. Kedua,  membahas proses distribusi atau penyaluran serta penggunaan dana qardh dan qardhul hasan. Ketiga, membahas penggolongan orang-orang dan lembaga yang berhak memanfaatkan dana qardh dan qardhul hasan. Kemudian menganalisinya sesuai dengan landasan teori.

Bab Kelima, penutup yaitu berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah di lakukan dan saran-saran mengenai tindak lanjut dari penelitian ini.

 

 

BAB II

DESKRIPSI TENTANG QARDH & QARDHUL HASAN

 

A. Pengertian, Rukun, Hukum dan Syarat Qardh & Qardhul Hasan

 

  1. Pengertian Qardh & Qardhul Hasan

Secara etimologi, qarada-yaqridu berarti memotong.[37] Dikatakan demikian karena harta tersebut benar-benar dipotong apabila diberikan kepada peminjam. Berdasarkan hadits Nabi Saw yang artinya, Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. Berkata, ”bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah senilai shadaqah. Ini merupakan keterangan yang sah serta merupakan sunnah Nabi Saw.[38]

Mazhab Maliki menyatakan bahwa qard merupakan pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas ksihan, dan bukan merupakan bantuan (’ariyah) atau pemberian (hibah), tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dikpinjamkan. Perkataan bermanfaat diguanakan dengan sengaja untuk membedakannya dengan pengertian qardh, dengan yang tidak bermanfaat, dan perkataan belas kasihan untuk menunjukan bahwa keuntungan hanya untuk peminjam saja dan bukan untuk orang yang memberikan pinjaman. Berdasarkan pengertian ini, qard meliputi semua barang bernialai yang beerupa barang dagangan, binatang, yang sama dalam timbangan dan ukurannya. Menurut Mazhab Syafi’i qard adalah hasan yang berarti baik, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an yang berbunyi:

 

مَنْ ذاَ الَّذِى يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ

”Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka  Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.[39]

Sedangkan menurut Mazhab Hambali, qard ialah merupakan perpindahan harta milik secara mutlak, sehingga penggantinya haruslah yang sama nilainya.[40] Sebagian ulama mengatakan qard adalah menyerahkan harta kepada orang lain, untuk berdagang dengan ketentuan untung diterima bersama dan rugi ditanggung bersama.[41]

Secara keseluruhan qard ialah pinjamn kebajikan dengan unsur tolong-menolong (tabarru’)[42] dan tidak mengharapkan pengembalian lebih besar atau lebih banyak dari asal pinjamannya.

Qardh telah ada di jaman (masa) jahiliyah (sebelum Isalam), kemudian ditetapkan (diperbolehkan) oleh agama islam. Peraturan qardh ini diadakan karena benaar-benar dibutuhkan oleh sebagian ummat manusia. Betapa tidak, ada orang yang mempunyai modal tapi tidak pandai berdagang, atau tidak berkesempatan; sedangkan yang lain pandai dan cakap lagi mempunyai waktu yang cukup, tetapi tidak mempunyai modal. Qardh berarti juga untuk kemajuan bersama; perdagangan juga mengandung arti tolong menolong.[43]

Keterangan yang dipaparkan diatas menunjukan bahwa pinjaman berdasarkan hukum islam harus digunakan untuk kepentingan atau keperluan yang baik dan sesuai dengan syariat. Hidup di dunia ini sebenarnya tidak dapat menghindari persoalan pinjam-meminjam yang dihalalkan dalam agama Islam. Jika tidak dihalalkan tentu Rasulullah tidak membuat contoh sebagai seorang peminjam (muqtaridh). Tetapi pinjam-meminjam yang dikenakan pengembalian atau pembayaran lebih adalah haram hukumnya karena itu menyerupai riba.[44]

Secara fiqih, orang yang meminjami uang (muqridh) tidak boleh meminta manfaat apa pun dari yang dipinjaminya (muqtaridh), termasuk janji dari muqtaridh untuk membayar lebih. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

كلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ ِربَا

 

”Setiap qardh yang meminta manfaat adalah riba”[45]

 

Akan tetapi bila muqtaridh atas kehendaknya sendiri ketika melunasi pada akhir periode membayar lebih atau mengembalikan dengan yang lebih banyak atau lebih baik, tanpa ada syarat sebelumnya, maka ini merupakan perbuatan yang lebih baik (ahsan).[46] Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw:

 

وَعَنَ أَبَى رَافِعٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدَمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ, فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ. فَقَالَ : لاَ أَجِدُ إِلاَّ خِيَارًا رَبَاعِيًا, فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

 

Dari Abu Rafi’ r.a.: bahwasannya Nabi Saw telah meminjam seekor unta muda kepada sahabatnya, maka sampailah kepada Nabi. Kemudian Rasulullah menyuruh Abu Rafi’ mengembalikan pinjamannya. Lalu ia berkata: “saya tidak mendapatkan selain unta yang baik dan telah sampai umur.” Selanjutnya beliau bersabda: “berikanlah padanya, kerena sebaik-baiknya orang itu ialah yang terbaik dalam cara melunasi utangnya”.[47]

 

Sedangkan qardul hasan adalah produk perbankan syariah untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu dan bukan untuk tujuan konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu dan dapat dikembalikan sekaligus atau diangsur tanpa tambahan atas dana yang dipinjam.[48]

 

2. Rukun Qardh & Qardhul Hasan

Adapun rukun al-qardh adalah sebagi berikut:

  1. Harta (modal), baik berupa uang ataupun lainnya. Keadaan modal hendaknya diketahui banyaknya.
  2. Pekerjaan, yaitu berdagang dan lain-lainnya yang berhubungan dengan urusan pedagangan tersebut. Barang yang hendak diperdagangkan dan tempat perdagangan hendaknya tidak ditentukan, hanya diserahkan saja kepada pekerja; asal diperbolehkan secara syar’i dan menurut pandangannya ada harapan untuk mendapatkan keuntungan.
  3. Keuntungan, banyaknya keuntungan untuk pekerja hendaklah ditentukan sewaktu akad, misalnya seperdua atau sepertiga dari jumlah keuntungan. Khusus point ini tidak termasuk rukun qardhul hasan.
  4. Orang yang punya modal (muqrid) dan yang bekerja (muqtarid). Keduanya hendaklah orang yang berakal dan sudah baligh dan bukan orang yang dipaksa.[49]

 

      3. Hukum Qardh & Qardhul Hasan

Qardh & Qardhul hasan disunnahkan bagi muqridh (kreditur/pemberi pinjaman) berdasarkan beberapa dalil berikut:

Firman Allah SWT:

 

مَنْ ذاَ الَّذِى يقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيْمٌ

”Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka  Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.[50]

 

Sabda Rasulullah SAW:

 

مَنْ نَفَّسَ عَنْ أَخِيْهِ كُرْبَة ًمِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَة ًمِنْ كُرَبِ بَوْمِ الْقِيَامَةِ

”barang siapa menghilangkan salah satu kesulitan dunia dari saudaranya maka Allah menghilangkan darinya salah satu kesulitan pada hari kiamat”[51]

Adapun qardh bagi muqtarid (debitur/peminjam), maka diperbolehkan, sesuai dengan apa yang telah dilakukan Nabi yang mana beliau pernah meminjam unta kepada Abu bakar dan kemudian mengembalikannya dengan unta yang lebih baik. Beliau bersabda:

 

فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

“Kerena sebaik-baiknya orang itu ialah yang terbaik dalam cara melunasi utangnya”[52]

 

Diantaranya hukum-hukum qardh adalah sebagai berikut:

  1. Qardh dimiliki dengan diterima. Jadi, jika muqtarid (debitur/peminjam) telah menerimanya, ia memilikinya dan menjadi tanggungannya.
  2.  Qardh boleh sampai batas waktu tertentu, tapi jika tidak sampai batas waktu tertentu itu lebih baik karena hal itu meringankan muqrid (kreditur/pemberi pinjaman).
  3. Jika barang yang dipinjamkan itu tetap utuh seperti ketika saat dipinjamkan, maka dikembalikan utuh seperti semula. Namun jika telah mengalami perubahan, kurang, atau bertambah, maka dikembalikan dengan barang lain sejenisnya jika ada dan jika tidak ada maka dengan uang seharga barang tersebut.
  4. Jika pengembalian qardh tidak membutuhkan biaya transportasi, maka boleh dibayar ditempat manapun yang diinginkan muqrid (kreditur/pemberi pinjaman).
  5. Muqrid (kreditur/pemberi pinjaman) haram mengambil manfaat (bunga) dari qardh, dengan penambahan jumlah pinjaman, atau meminta pengembalian pinjaman yang lebih banyak, atau manfaat lainnya yang keluar dari akad pinjaman jika itu semua disyaratkan. Tapi jika penambahan pengembalian pinjaman tersebut bentuk iktikad baik dari muqtarid (debitur/peminjam), maka itu diperbolehkan.

 

4. Syarat Qardh & Qardhul Hasan

Syarat-syarat qardh adalah sebagai berikut:

  1. Besarnya qardh & qardhul hasan (pinjaman) harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya.
  2. Sifat serta usia qardh & qardhul hasan harus diketahui jka dalam bentuk hewan.
  3. Qardh & qardhul hasan berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Jadi qardh tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.[53]

 

B. Landasan Syariah Qardh & Qardhul Hasan 

Transaksi qardh diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan ijma ulama. Sesungguhpun demikian Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi ”agama Allah”.

 

 

 

  1.  Al-Quran

 

منْ ذاَ الَّذِى يقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيْمٌ

”Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka  Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.[54]

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk ”meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta dijalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk ”meminjamkan sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (civil society).

 

  1. Al-Hadits

 

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا

 قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَان كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. Berkata, ”bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah”.[55]

 

  1. Ijma’

Para ulama telah menyepakati bahwa qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ai butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.[56]

 

C. Ketentuan Qardh & Qardhul Hasan pada Bank BRI Syariah Yogyakarta

Ketentuan Qardh dalam perbankan syariah adalah sebagai berikut:

  1. Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (mustaqtaridh) yang memerlukan sedangkan qardhul hasan ialah pinjaman kebajikan yang dapat tidak dikembalikan.
  2. Nasabah Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama sedangkan nasabah qardhul hasan tidak wajib mengembalikan pinjamannya.
  3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
  4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
  5. Nasabah qardh & qardhul hasan dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad[57].
  6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
    1. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
    2. Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.[58]
  1. Apabila terjadi kejadian-kejadian force majeur[59] dibawah ini:
    1. Bencana alam, letusan/ledakan gunung berapi, gempa bumi, banjir, badai;
    2. Perang dan kerusuhan yang dinyatakan oleh Pemerintah;
    3. Pengambilalihan kegiatan usaha perorangan/badan usaha/badan hukum) oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap salah satu  dari Para Pihak (nasabah atau bank); yang mengakibatkan pihak dan/atau kantor perwakilan/cabang pihak yang mengalami force majeur tersebut tidak dapat menjalankan usahanya dan/atau melanjutkan kewajibannya menurut akad qardh, baik untuk seterusnya atau untuk sementara waktu maka pihak yang mengalami force majeur tersebut akan segera memberitahukan secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari kalender kepada pihak lain dengan melampirkan pernyataan/keterangan tertulis dari Pemerintah setempat atau Pejabat yang berwewenang untuk dipertimbangkan salah satu Pihak Pihak (nasabah atau bank).
    4. Keadaan tersebut tidak merupakan alasan pembatalan akad qardh, akan tetapi merupakan keadaan yang bersifat sementara/menangguhkan sampai dengan keadaan tersebut dapat diatasi.[60]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

DESKRIPSI TENTANG QARDH & QARDHUL HASAN PADA BANK BRI SYARIAH YOGYAKARTA

 

A. Company Profile Bank BRI Syariah Yogyakarta

 

     1. Sejarah

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pendiri Bank Rakyat Indonesia Raden Aria Wirjaatmadja Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintergrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% ditangan Pemerintah.

PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp. 8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 milyar.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai Unit Kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi /SPI, 170 Kantor Cabang (Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT,3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa.

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yangmana memberi peluang konversi sistem konvensional ke sistem syariah dan juga memberi peluang operasi perbankan syariah dengan mekanisme Dual Banking System. Artinya, suatu badan usaha perbankan, memiliki dua sistem operasi sekaligus yaitu sistem konvensional dan syariah. Namun dalam pengelolaan dana, diantara keduanya harus tetap dipisahkan. Sistem operasi ganda perbankan inilah yang diterapkan pada BRI Syariah.[61]

BRI Syariah didirikan pada tanggal 17 April 2002 di Jakarta, Pada tanggal 3 Februari 2003 Bank BRI meresmikan 11 kantor cabang syariah secara serentak di beberapa kota yakni Jakarta, Serang, Bandung, Cirebon, Malang, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Padang, Banjarmasin, dan Makassar. Peresmian dilakukan di Banjarmasin oleh Direktur Utama Rudjito. BRI Kanca Syariah Yogyakarta mulai operasional sejak 30 Januari 2003. Dengan kantor berlokasi di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 89 Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan DIY.[62]

 

  1. 2.      Visi, Misi, dan Sasaran

a. Visi

Visi bank BRI syariah Yogyakarta yaitu: melaksanakan bisnis perbankan secara kaffah.

b. Misi

Misi bank BRI Syariah Yogyakarta adalah:

  • Memperdayakan ekonomi umat dengan melaksanakan bisnis perbankan syariah yang mengutamakan pelayanan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah.
  • Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

c. Sasaran

Sasaran Bank BRI Syariah Yogyakarta terdiri dari dua macam yaitu sasaran kualitatif & sasaran kuantitatif:

1)      Sasaran Kualitatif

a)      Membuka Kantor Cabang / Kantor Cabang Pembantu di berbagai tempat di wilayah Indonesia (Th. 2008 – 36 KC & 10 KCP)

b)      Memberikan pelayanan perbankan syariah terbaik dengan jaringan terluas.

c)      Menyiapkan dan mengembangkan sumber daya insani berlandaskan STAF ( Shiddiq, Tabliqh, Amanah, Fatonah ).

d)     Menjadi salah satu pelaku bisnis perbankan syariah yang terbesar dalam asset dan keuntungan.

 

2)      Sasaran Kuantitatif

a)      Total Pembiayaan sebesar Rp. 1.107 miliar dan total dana sebesar Rp. 620,75 miliar pada akhir tahun keenam (2008).

b)      Capital Adequacy Ratio (CAR) minimal tercapai 12 %

c)      Return on Asset (ROA) minimal dapat  mencapai 1,25 % (sama dengan tingkat ROA Corporate BRI)

d)     Laba (2008) Rp.5.299 juta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 3.      Struktur Organisasi

Struktur organisasi Bank BRI Syariah Yogyakarta adalah sebagai beikut:

 

                                        Gambar 3.1

Susunan Pengurus Bank BRI Syariah Yogyakarta

 

Sumber: Dokumentasi Bank BRI Syariah Yogyakarta

 

Sedangkan pembagian tugas masing-masing jabatan yang ada di dalm struktur organisasi bank BRI Syariah Yogyakarta tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Pimpinan Cabang (Pinca)

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1)      Memfungsikan semua unit kerja dibawahnya dan pekerja binaannya dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan guna mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi nasabah.

2)      Mengawasi semua bawahannya dan unit-unit kerja dibawahnya dalam rangka melaksankan dan mencapai sasaran dari rencana kerja ang telah ditetapkan.

3)      Melaksanakan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait atas pelaksanaan usaha kantor cabang (kanca) syariah dan unit kerja dibawahnya untuk menjamin pelayanan perbankan yang tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4)      Melaksanakan fungsi manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai wewenangnya dalam rangka menyediakan SDM yang Profesional.

  1. Asisten Manajer Operasional

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1)      Memastikan bahwa tidak ada transaksi (kecuali ATM) dalam kurun waktu setelah close system pada hari kerja sebelumnya sampai dengan awal hari kerja berikutnya guna menjamin tidak terjadi transaksi illegal.

2)      Melakukan pengesahan transfer keluar sesuai wewenangnya untuk menjamin kebenaran dan keamanan transfer yang dilakukan.

3)      Membina dan menilai kinerja pekerja yang berada dibawahnya dalam rangka meyediakan SDM yang profesional.

4)      Menindaklanjuti keluhan-keluhan nasabah dan laporan kehilangan cek dan bilyet giro wadi’ah, bilyat deposito mudharabah atau wadi’ah, buku tabungan mudharabah atau wadi’ah, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah.

5)      Melayani semua kebutuhan unit kerja di bawah kanor cabang syariah yang bersangkutan, sebagai internal customer dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengn ketentuan yang berlaku.[63]

  1. Account Officer atau Pemasaran Pembiyaan

Tugas dan tanggung jawab account officer intinya adalah memprospek calon debitur selanjutnya membina debitur tersebut agar sanggup membayar serta mengembalikan kembali pinjamannya (pembiayaan) sesuai dengan akad atau kesepakatan awal.[64] Adapun tugas dan tanggung jawabnya secara umum adalah sebagai berikut:

1)      Membuat RPT (Rencana Pemasaran Tahunan) pembiayaan sektor yang dikelolanya guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

2)      Menyampaikan masalah-masalah yang timbul pada atasannya dalam pelayanan debitur untuk diselesaikan dengan unit kerja terkait.

3)      Sebagai anggota tim penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di kanca dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

4)      Secara proaktif menyampaikan informasi kepada atasannya mengenai produk bank pesaing untuk dijadikan dasar dalam menetapkan strategi pemasaran.

5)      Melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan sebelum permohonan pembiayaan diproses dalam rangka mengamankan kepentingan bank.

  1. Administrasi Pembiayaan

Di dalam proses pembiayaan terdapat administrasi yang ditangani oleh A/O. Disamping itu setelah pemohon menjadi debitur mulai dari pencairan dananya sampai pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran debitur akan ditangani oleh bagian administrasi pembiayaan.[65] Adapun tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1)      Menerima, meneliti dan mencatat setiap permohonan pembiayaan sesuai dengan pasar sasaran (PS), kriteria resiko diterima (KRD) serta kriteria nasabah dilayani (KND) guna menjamin pembiayaan yang sehat, menghasilkan, dan menguntungkan.

2)      Menyiapkan dokumen pembiayaan yang telah jatuh tempo (expired) untuk segera diperbaharui atau diperpanjang dalam rangka mengamankan kepentingan bank.

3)      Menyiapkan perjanjian pembiayaan di bawah tangan guna kepentingan bank.

4)      Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan yang akan dicairkan.

5)      Menindaklanjuti semua temuan audit, baik dari intern maupun ekstern BRI yang berkaitan dengan bidang tugasnya untuk mengurangi risiko kerugian bagi bank.[66]

  1. Teller

Tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran uang.[67] Adapun tugas dan tanggung jawab secara umum adalah sebagai berikut:

1)      Melakukan tambahan kas agar kelancaran pelayanan kepada kepada nasabah dapat berjalan dengan baik dan memuaskan.

2)      Menerima uang setoran dari nasabah dan mencocokan dengan tanda setorannya guna memastikan kebenaran transaksi dan keaslian uang yang diterima.

3)      Memastikan pembayaran atau pengembalian uang kepada nasabah yang berhak, untuk menghindari kesalahan yang merugikan kanca syariah.

4)      Meneliti keabsahan bukti kas yang diterima, guna memastikan kebenaran dan keamanan transaksi.

  1. Entri Data

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1)      Memeriksa kebenaran bukti pembukuan dengan dokumen sumber.

2)      Membuka semua transaksi pemindah-bukuan ke sistem komputer.

  1. Pelayanan Intern

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1)      Mengawasi ketertiban absensi pekerja guna terwujudnya disiplin kerja.

2)      Mengawasi ketertiban surat keluar atau masuk sesuai ketentuan yang berlaku.

3)      Mengkoordinasikan ketertiban lalu-lintas komunikasi (telepon, faksmili, internet) dalam rangka menjaga efektifitas komunikasi kantor cabang.

4)      Menyiapkan data pembayaran pekerja.

  1. Akulap (Akuntansi atau Laporan Kanca Syariah)

Tugas akuntan disini adalah menangani masalah yang berkaitan dengan pembukuan dan akuntansi. Adapun tugas dan tanggung jawab Akulap secara umum adalah sebagai berikut:

1)      Memastikan bahwa proses pembukuan di kanca atau Kanca pembantu syariah telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2)      Memastikan bahwa semua laporan yang diperlukan telah dibuat dengan akurat dan disampaikan tepat waktu.

3)      Menyajikan atau mencetak informasi-informasi pembukuan yang di perlukan.

  1. UPN (Unit Pelayanan Nasabah) atau Customer Service

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1)      Memberikan informasi kepada nasabah atau calon nasabah mengenai produk Bank BRI Syariah Yogyakarta guna menunjang pemasaran produk Bank BRI Syariah.

2)      Membeikan informasi saldo simpanan, transfer maupun pembiayaan bagi nasabah yang memerlukan guna membrikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah.

3)      Memberikan pelayanan khusus kepada nasabah inti yang memerlukan (seperi mengantarkan atau menjemput uang ke tempat tinggal atau usaha nasabah), guna memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah.

4)      Menerima dan menginventaris keluhan-keluhan nasbah untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang guna memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah.[68]

 

  1. 4.      Produk & Jasa yang Ditawarkan

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu: menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang sesuai dengan UU Pokok Perbankan No 14 tahun 1967.[69] Untuk bank syariah, pada dasarnya ketiga fungsi tersebut dapat dilakukan, kecuali bila dalam melaksanakan fungsinya perbankan syariah melakhal-hal yang dilarang dalam syariah atau tidak sesuai dengan syariah (hukum islam).[70] Bank BRI Syariah merupakan unit usaha BRI yang bergerak secara khusus melayani nasabah dengan prinsip syariah atau Islamic Principle dalam transaksi keuangan dan perbankan.

a. Produk Penghimpunan Dana (Funding)

Penghimpunan dana (funding) Bank BRI Syariah melalui produk-produk berikut ini:

1) Giro Wadi’ah

Al-wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dan merupakan perjanjan antara pemilik barang (termasuk uamg) dengan penyimpan (termasuk bank) dimana pihak penyimpan bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya.[71]

Giro Wadi’ah adalah sarana penyimpanan dana dengan pengelolaan berdasarkan prinsip al-Wadi’ah Yad Dhomanah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek atau bilyet giro. Dengan prinsip tersebut titipan nasabah akan dimanfaatkan dan diinvestasikan Bank secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha dari usaha kecil dan menengah sampai pada tingkat korporat secara profesional tanpa melupakan prinsip syariah. Bank menjamin keamanan dana nasabah secara utuh dan ketersediaan dana setiap saat guna membantu kelancaran transaksi dan juga akan memperoleh bonus sesuai kebijakan Bank.

Fasilitas yang diberikan jika melakukan transaksi Giro Wadi’ah adalah pemberian berbagai macam fasilitas kemudahan yaitu memperoleh buku cek dan atau bilyet giro yang dapat dipakai sebagai alat untuk melakukan transaksi keuangan kepada rekan bisnis. Pemindahbukuan antar Cabang BRI Syariah secara on-line.

Persyaratan pembukaan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin membuka giro wadi’ah antara lain: Bagi nasabah atas nama perorangan syarat pembukaannya yaitu membawa identitas berupa KTP/SIM/Paspor asli dan foto copy. Dengan setoran awal minimum Rp. 1.000.000,- dan ditambah dengan materai. Sedangkan bagi nasabah atas nama perusahaan, syarat pembukaannya yaitu membawa Akte Pendirian perusahaan dan Perubahannya dan NPWP ditambah dengan identitas pengurus berupa asli dan foto copy KTP/SIM/Paspor. Setoran awal minimum Rp. 2.500.000,- dan ditambah materai.[72]

 

2) Tabungan Mudharabah

Secara teknis, al-mudārabah yaitu perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana (sahibul maal) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (mudharib) untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa mudharib melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah (misconduct).[73]

Tabungan Mudharabah adalah salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip mudharabah al-muthlaqoh dan diperuntukkan bagi nasabah yang menginginkan dananya diinvestasikan secara syariah. Dana tersebut akan dimanfaatkan dan diinvestasikan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha dari usaha kecil dan menengah sampai pada tingkat korporat secara profesional tanpa melupakan prinsip syariah. Atas investasi dana tersebut, akan diberikan bagi hasil yang kompetitif sesuai nisbah yang telah disepakati bersama.

Tabungan Mudharabah memberikan fasilitas kemudahan yaitu tabungan dapat disetor dan ditarik di seluruh Kantor Cabang BRI Syariah pada jam kas dengan menunjukkan Buku Tabungan Mudharabah. Bagi Hasil yang Anda terima dapat dipotong zakatnya sehingga pendapatan bagi hasil tersebut benar-benar bersih dan penuh berkah.

Persyaratan pembukaan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin membuka tabungan mudharabah antara lain:

Bagi nasabah atas nama perorangan, syarat dan ketentuannya adalah:

1) Membawa identitas Anda berupa KTP/SIM/Paspor asli dan foto copy.

2) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening

3) Setoran pertama cukup Rp. 25.000,-

4) Setoran berikutnya minimal Rp. 10.000,-

5) Saldo minial Rp. 10.000,-

6) Biaya penutupan rekening Rp. 10.000,-

7) Bebas biaya administrasi setiap bulan.

Bagi nasabah atas nama perusahaan, syarat dan ketentuannya adalah:

1) Membawa identitas diri pengurus berupa KTP/SIM/Paspor asli dan foto copy

2) SIUP, Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahannya, NPWP asli dan foto copy

3) Setoran pertama cukup Rp. 25.000,-

4) Saldo minial Rp. 10.000,-

5) Biaya penutupan rekening Rp. 10.000,-

6) Bebas biaya administrasi setiap bulan.[74]

 

3) Tabungan BrirAma Syariah

Produk tabungan ini pada umumnya sama saja dengan tabungan mudharabah, diantara kelebihannya adalah sudah dapat melakukan transaksi melalui ATM BritAma Syariah. Persyaratan pembukaannya juga hampir sama dengan tabungan mudārabah, hanya terdapat sedikit perbedaan yaitu pada setoran pertama sebesar Rp. 200.000,- untuk setoran berikutnya minimum sebesar Rp. 50.000,- sedangkan saldo minimun di rekening tabungan nasabah sebesar Rp. 50.000,-.[75]

 

4) Tabungan Haji Mudharabah

Tabungan Haji Mudharabah merupakan jenis tabungan yang ditujukan bagi nasabah Bank BRI Syariah Yogyakarta yang berniat melaksanakan ibadah haji secara terencana sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang nasabah kehendaki. Manfaat dan keunggulan Tabungan Haji Mudharabah adalah untuk mempersiapkan rencana para nasabah Bank BRI Syariah Yogyakarta ke Baitullah secara terencana. Adapun keuntungannya, nasabah akan memperoleh bagi hasil sangat menarik yang secara otomatis akan ditambahkan ke dalam saldo Tabungan Mudharabah setiap bulan sehingga jumlah tabungan nasabah senantiasa berkembang, tahun keberangkatan dan besarnya setoran tabungan dapat direncanakan sesuai kemampuan nasabah. Semakin matang persiapan nasabah karena direncanakan jauh sebelumnya, semakin ringan biaya perjalanan haji yang akan dibayarkan.

Bank BRI Syariah Yogyakarta on-line dengan Siskohat Departemen Agama sehingga memberi kepastian untuk memperoleh quota atau porsi keberangkatan haji. Khusus untuk nasabah yang memiliki saldo efektif minimal lima juta rupiah akan memperoleh perlindungan asuransi syariah yang memberi jaminan terpenuhinya BPIH kepada Ahli Waris. Dimana seorang nasabah cukup mengisi formulir pembukaan rekening dan membayar setoran awal minimal sebesar Rp. 500.000,- pada Bank BRI Syariah Yogyakarta. [76]

 

5) Deposito Mudharabah

Deposito Mudharabah adalah salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip Mudārabah Al-Muthlaqoh[77] dan diperuntukkan bagi nasbah yang menginginkan dananya diinvestasikan secara syariah. Atas investasi tersebut, nasbah akan diberikan bagi hasil yang kompetitif sesuai nisbah yang telah disepakati bersama.

Deposito Mudharabah memberikan berbagai macam fasilitas kemudahan yaitu dapat diperpanjang secara otomatis dan nisbah bagi hasil antara Bank dengan nasbah disesuaikan atas dasar kesepakatan pada saat perpanjangan. Sesuai perintah nasabah bagi hasil yang diperoleh dapat dipindahbukukan secara otomatis ke rekening Tabungan Mudharabah atau Giro Wadi’ah nasbah yang ada di Kantor Cabang BRI Syariah.

Persyaratan pembukaan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin membuka giro wadi’ah antara lain: Bagi nasbah yang akan berinvestasi atas nama perorangan, syarat pembukaan dan ketentuannya yaitu dengan membawa identitas asli dan foto copy berupa KTP/SIM/Paspor. Dengan setoran minimum Rp. 2.500.000,- dan ditambah materai. Bagi nasabah yang akan berinvestasi atas nama perusahaan syarat pembukaan dan ketentuannya yaitu membawa identitas pengurus asli dan foto copy berupa KTP/SIM/Paspor, SIUP, Akte Pendirian Usaha dan Perubahannya serta NPWP. Dengan setoran minimum Rp. 2.500.000,- dan ditambah materai.[78]

b. Produk Penyaluran Dana (Financing)

Penyaluran dana (pembiayaan) Bank BRI Syariah melalui produk-produk berikut ini:

1) Murabahah (Jual beli dengan pembayaran lunas/angsuran)

Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli Bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus sepakat atas harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli, dan tak berubah selama berlakunya akad. Dalam transaksi ini barang diserahkan setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.[79]

 

2) Salam (Jual beli dengan penyerahan yang ditangguhkan)

Transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh, sedang pembayaran secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam salam, kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang ditentukan secara pasti. Dalam praktek, barang yang telah diserahkan kepada Bank, maka Bank dapat menjual kembali barang tersebut secara tunai atau cicilan. Harga jual yang ditetapkan adalah harga beli ditambah keuntungan.

Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada, seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank, untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau cicilan.

Ketentuan umum salam:

a)      Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas: jenis, macam/bentuk, ukuran, mutu dan jumlahnya.

b)      Bila hasil produksi yang diterima tidak sesuai, maka nasabah harus bertanggung jawab, antara lain mengembalikan dana yang telah diterima atau mengganti barang sesuai pesanan.

c)      Karena Bank tak menjadikan barang yang dibeli/dipesan sebagai persediaan (inventory), maka Bank dimungkinkan untuk melakukan akad salam pada pihak ketiga. Mekanisme seperti ini disebut dengan paralel salam.[80]

 

3) Istishna’ (Jual beli dengan pesanan)

Menyerupai salam, namun pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa termin pembayaran. Skim istishna dalam Bank Syariah, umum dilakukan untuk pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti: jenis, ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual dicantumkan dalam akad istishna dan tak boleh berubah selama berlakunya akad.[81]

 

4) Ijarah (Sewa atau leasing)

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Bila pada jual beli obyek transaksi adalah barang, maka pada ijarah obyeknya jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Harga jual dan harga sewa disepakati pada awal perjanjian.[82]

 

5) Musyarakah (Usaha bersama)

Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama.

Ketentuan umum: Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.[83]

 

6) Mudhārabah (Bagi Hasil)

Adalah bentuk kerja sama antara 2 (dua) atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

Ketentuan umum:

a)      Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus secara tunai, dapat berupa uang tunai atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Jika modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama

b)      Hasil pengelolaan diperhitungkan dengan 2 (dua) cara: 1) revenue sharing, yang berasal dari pendapatan proyek, dan 2) profit sharing, dari keuntungan proyek.

c)      Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah.[84]

c. Produk Jasa (Service)

1) Rahn (gadai)

Untuk memberi jaminan pembayaran kembali kepada Bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:a) Milik nasabah sendiri, b) Jelas ukuran, sifat dan nilainya, ditentukan berdasar nilai riil pasar, c) Dapat dikuasai, tapi tak boleh dimanfaatkan oleh bank.[85]

 

2) Wakalah (perwakilan)

Terjadi bila nasabah memberi kuasa kepada Bank untuk mewakili dirinya melaksanakan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C (Letter of Credit), inkaso dan transfer uang.[86]

 

 

 

3) Kafalah (Bank Garansi)

Diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn (gadai), serta Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah. Bank diperkenankan mendapat ganti biaya atas jasa yang diberikan.[87]

 

4) Qardh (Pinjaman Kebajikan)

Qardh adalah kesepakatan antara Para Pihak dimana Pihak Pertama memberikan pinjaman uang (cash) kepada Pihak Kedua dengan pembayaran secara angsuran dalam jangka waktu yang telah disepakati.[88]

 

B. Tantangan, Peluang, dan Strategi Pengembangan Produk Qardh & Qardhul Hasan Pada Bank BRI Syariah Yogyakarta

 

1. Tantangan

  1. Belum dimanfaatkannya secara optimal fasilitas funding qardh & qardhul hasan serta fasilitas charity lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
  2. Produk qardh & qardhul hasan memerlukan transparansi dan hal ini rumit dilakukan karena berada dalam ranah kebijakan internal Bank BRI Syariah Yogyakarta dan tidak tercatat dalam neraca (off balance sheet financing).
  3. Masyarakat Indonesia belum banyak mengenal sistem operasi, produk dan layanan perbankan syariah.
  4. Dibutuhkan SDM yang memiliki kemampuan perbankan dan kemampuan kewirausahaan yang lebih spesifik dibandingkan dengan SDM perbankan konvensional, disamping harus memiliki wawasan fiqih muamalah yang memadai serta memiliki sifat siddiq, tabligh, amanah, dan fathonah.
  5. Funding qardh & qardhul hasan pada Bank BRI Syariah Yogyakarta hanya mengandalkan pendapatan administrasi dari denda nasabah dan pendapatan non halal.
  6. Masih banyaknya perbankan syariah yang belum menerapkan produk qardh & qardhul hasan.

 

  1. 2.  Peluang
    1. Besarnya jumlah umat Islam Indonesia.
    2. Tumbuhnya kalangan menengah profesional dengan semangat dan sikap keagamaan yang semakin baik.
    3. Tingginya minat masyarakat untuk ber-bank syariah.
    4. Era baru perbankan nasional yang lebih sehat.

 

3. Strategi

  1. Pengembangan dan penyempurnaan ketentuan
  2. Pengembangan jaringan Kantor Cabang BRI Syariah Yogyakarta.
  3. Pengembangan piranti keras dan lunak
    1. Pelaksanaan sosialisasi funding produk qardh & qardhul hasan ke intern dan ekstern Bank BRI Syariah Yogyakarta.

 

  1. C.    Prinsip Qardh & Qardhul Hasan

Prinisip qardh dan qardhul hasan berarti pemilik dana (masyarakat) memberikan fasilitas dananya kepada bank (penerima dana) di mana pemilik dana tidak mengharapkan imbalan atas dana yang telah diberikan.[89] Bank juga sebagai pemilik dana yang biasanya diambil dari denda nasabah dan pendapatan non halal.[90] Hanya nasabah yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman ini. Kegiatan yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan atau pinjaman ini ialah nasabah yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali yang oleh karena ketidak mampuannya untuk melunasi kewajiban usahanya.[91] Kemudian penerima pinjaman (muqtaridh) wajib mengembalikan pinjamannya dalam jumlah yang sama dan apabila peminjam tidak mampu mengembalikan pada waktunya maka peminjam tidak boleh dikenai sanksi.

Ini merupakan salah satu keistimewaan bank syariah, dengan demikian bank syariah berpotensi menjadi alternatif bagi masyarakat untuk melakukan simpan pinjam dengan pola usaha yang disediakan. Masyarakat muslim yang selama ini ragu, bahkan alergi, dengan bank konvensional yang menggunakan bunga sebagai pijakan kerjanya, dengan munculnya bank syariah tersebut bisa berpartisipasi tanpa ada hambatan sedikitpun. Sehingga, secara teoritis, sebenarnya keberadaan bank syariah memiliki prospek yang cerah karena memiliki market share (pangsa pasar)  yang jelas.[92]

 

  1. D.    Karakteristik Qardh & Qardhul Hasan

Dibawah ini adalah beberapa karakteristik qardh dan qardhul hasan:

  1. Pinjaman qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjan melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.
  2. Bank syariah di samping memberikan pinjaman qardh, juga dapat menyalurkan pinjaman dalam bentuk qardhul hasan. Qardhul hasan adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman.
  3. Sumber dana qardhul hasan berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana qardh yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infak, shadaqah, dan sebagainya), dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non-halal. Sumber dana internal meliputi hasil tagihan piinjaman qardhul hasan.[93]

 

  1. E.     Aplikasi Qardh & Qardhul Hasan Pada Bank BRI Syariah Yogyakarta

Qard adalah akad yang dikhususkan pada pinjaman dari harta yang terukur dan dapat ditagih kembali serta merupakan akad saling bantu-membantu dan bukan merupakan transaksi bisnis secara komersial. Seumber dana qardh diambil dari Bagian modal LKS, Keuntungan LKS yang disisihkan, dan Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS. Salah satu fungsi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) termasuk bank adalah disamping sebagai lembaga komersial juga ikut serta dalam kegiatan sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal, yang diaplikasikan dengan menyalurkan dana dalam bentuk qard.[94]

Aplikasi qadh di Bank BRI Syariah Yogyakarta biasanya dalam enam hal, yaitu:

  1. Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum berangkat haji.
  2. Sebagai pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
  3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil.
  4. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.[95]
  5. Sebagai pinjaman kepada nasabah yang ingin melangsungkan pernikahan, dikarenakan belum tersedianya dana untuk biaya pernikahan, fasilitas ini diperuntukkan bagi nasabah yang mempunyai agunan dan nasbah berkewajiban untuk mengembalikan utang tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama antara nasabah dan bank.[96]
  6. Sebagai pinjaman kepada nasabah yang benar-benar sedang tidak memiliki uang untuk biaya sekolah atau kuliah anaknya, dihawatirkan putus sekolah atau kuliah maka bank bersedia memberi pinjaman dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.[97]

 

E. Manfaat Qardh & Qardhul Hasan

Diantara manfaat akad qardh & qardhul hasan  adalah sebagai berikut:

  1. Membantu nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak (mudarat) untuk mendapat dana talangan jangka pendek.
  2. Qardhul hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
  3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini dapat meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.[98]
  4. Qardhul hasan menggunakan akad tabarru’ (gratuitious contract). Hakikat akad ini ialah untuk tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan dimana bank syariah tidak mensyaratkan imbalan apa pun kepada muqtaridh.
  5. Dan  qardhul hasan termasuk dalam kategori  non-profit transaction (transaksi nirlaba).[99]

 

Secara umum, skema qardh & qardhul hasan pada Bank BRI Syariah Yogyakarta dapat digambarkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokmentasi Bank BRI Syariah Yogyakarta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qardh biasanya diberikan untuk mereka yang tidak mampu dalam bentuk produk qardhul hasan.[100] Sumber dananya berasal dari nasabah dan bank, seperti dari denda keterlambatan cicilan nasabah dan pendapatan non-halal yang dikumpulkan oleh bank. Bila diadministrasikan dengan baik, misalnya di Bank BRI Syariah Yogyakarta,  ternyata dana zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) dikelola secara tersendiri karena Bank BRI Syariah mempunyai lembaga khusus yang menangani pengumpulan (funding) dan pendistribusian (lending) dana ZIS sehingga dengan sistem seperti ini diharapkan dana-dana tersebut dapat tersalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan porsinya.[101]

 

Adapun aplikasi qadhul hasan di Bank BRI Syariah Yogyakarta biasanya dalam dua hal, yaitu:

 

  1. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil yang belokasi di sekitar Kanca Bank BRI Syariah Yogyakarta dan sedang kekurangan modal untuk menjalankan usahanya.

 

  1. Sebagai pinjaman kepada nasabah yang belokasi di sekitar Kanca Bank BRI Syariah Yogyakarta yang termasuk dalam golongan tidak mampu dan benar-benar sedang tidak memiliki uang untuk biaya sekolah atau kuliah anaknya dan bagi mereka yang sedang tertimpu musibah yang di luar dugaan manusia seperti bencana alam, letusan/ledakan gunung berapi, gempa bumi, banjir, badai, dan lain sebagainya.[102]

 

 

 

Pembiayaan di bank syariah diberikan by project[103] atau harus ada transaksi/proyek yang secara khusus dibiayai oleh bank syariah (underlying transaction). Ada jangka waktu dan nominal dana yang diberikan bank untuk menjalankan usaha atau proyek tertentu.[104] Adapun tujuan qardh dan qardhul hasan adalah pemberian bantuan yang bersifat charity atau kebajikan kepada masyarakat yang membutuhkannya dan untuk memperbaiki taraf ekonomi mereka agar menjadi lebih baik serta ikut andil dalam mencapai tujuan sosio-ekonomi yang diinginkan oleh masyarakat.[105]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

 

  1. A.        Sumber Dana Qardh & Qardhul Hasan

Bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah, selain berorientasi pada sosial juga berorientasi pada laba (profit oriented). Laba bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau pendiri, tetapi juga sangat penting untuk pengembangan usaha bank syariah. Laba bank syariah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dana dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Untuk dapat memperoleh hasil yang optimal, bank syariah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya secara efisien dan efektif, baik atas dana-dana yang dikumpulkan dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga), serta dana modal pemilik atau pendiri bank syariah maupun atas pemanfaatan atau penanaman dana tersebut.[106]

Sumber utama modal bank syari’ah adalah modal inti (core capital) dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi para pemegang rekening titipan (wadi’ah) atau pinjaman (qardh), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana wadi’ah atau qardh.[107] Sedangkan yang dimaksud dengan kuasi ekuitas ialah dana dari nasbah deposito atas dasar bagi hasil laba, yang dalam hukum islam disebut dengan mudharabah, yaitu seseorang memasukkan uang di bank dan dia mendapatkan penghasilan dari keuntungan bank berdasarkan jumlah yang disetorkan sebagai mudharabah.[108]

Oleh karena itu, perkembangan perbankan syariah harus didukung oleh permodalan yang kuat dan pemilik bank yang patut serta memiliki kondisi keuangan yang sehat sehingga sejalan dengan perkembangan globalisasi sistem keuangan dan pembukaan akses pasar.[109] Untuk mendapatkan citra baik di pandangan masyarakat maka bank syariah memiliki keistimewaan yang mana merupakan salah satu pembeda dari bank konvensional, keistimewaan tersebuat ialah fasilitas kredit kebaikan qardh dan qardhul hasan yang diberikan secara cuma-cuma. Keistimewaan jenis fasilitas ini, selain tanpa beban, juga tampak besarnya tingkat kepedulian bank terhadap nasabah. Bank syariah memperlakukan nasabah sebagai mitra usaha yang tidak hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bisnis semata, tetapi juga pertimabangan kemanusian dan nilai-nilai sosial.[110]

Sumber dana qardhul hasan berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana qardh yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infak, shadaqah, dan sebagainya), dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non-halal. Sumber dana internal meliputi hasil tagihan piinjaman qardhul hasan.[111] Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dibawah ini:

 

  1. Infaq dan Shadaqah

Secara umum Infaq merupakan amal ibadah kepada Allah Swt dan amal sosial kemasyarakatan serta kemanusian dalam wujud menyerahkan sebagian harta atau nilainya oleh perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada seseorang atau badan hukum karena suatu kebutuhan. Sedangkan Shadaqah dalam pengertian umum ialah memberikan harta atau nilainya atau manfaatnya kepada yang berhak atau patut diberi, karena perintah Allah/Rasul-Nya, baik perintah wajib maupun perintah sunnah, yang merupakan ibadah kepada Allah Swt dan sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan.[112]

Memberikan infaq dan shadaqah sangat dianjurkan dalam ajaran dan syariat islam, sebagaimana hal ini telah dicontohkan oleh Abu Dzar. Beliau tidak pernah menyimpan emas dan perak di rumahnya, jika waktu gajian telah tiba, beliau menyuruh pembantunya untuk mengambil, kemudian disuruh untuk menghitung kebutuhan pokok dalam jangka waktu setahun, jika terdapat kelebihan maka harta tersebut akan diinfaqkan dan dishadaqahkan kepada orang-orang yang membutuhkannya.[113]

Sebagimana Allah Swt berfirman:

 

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مَاتُحِبُوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْئٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ

 

”Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”[114]

Adapun sumber dana infaq dan shadaqah dari pihak luar bank adalah dana yang diterima dari pihak luar atau dari rekening nasabah atas permintaan nasabah.[115]

 

  1. Sumbangan (hibah)

Yang dimaksud dengan dana sumbangan ialah dana yang diterima dari nasabah atas permintaan nasabah dan tanpa paksaan diperuntukan guna kepentingan sosial.[116]

  1. Denda

Yang dimaksud dengan denda disini ialah kompensasi yang wajib dilakukan oleh nasabah karena melanggar aturan Bank BRI Syariah Yogyakarta seperti, terlambat atau tidak melunasi pinjaman yang mana pembayaran angsuran tersebut dapat dilakukan dengan cara pendebetan ke rekening nasabah di Kantor Cabang BRI Syariah Yogyakarta atau dibayarkan secara tunai (cash) atau melalui pemindahbukuan (Overbooking) atau transfer atau dengan cara lain yang disetujui Bank BRI Syariah Yogyakarta. Kecuali apabila tanggal pembayaran angsuran jatuh pada hari libur, maka pembayaran angsuran dibayar pada hari kerja sebelumnya. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran adalah awal bulan dan jatuh pada hari libur, maka pembayaran angsuran dibayarkan pada hari kerja pertama bulan yang bersangkutan. Denda pada Bank BRI Syariah Yogyakarta biasanya berupa bayaran sejumlah uang berkisar dari Rp. 5.000,- hingga Rp. 10.000,-.[117]

 

  1. Pendapatan Non Halal

a. Pendapatan

Di dalam berbagai literatur terdapat bermacam-macam pengertian pendapatan. Pertama, menurut A. Abdurachman, pendapatan atau penghasilan atau income adalah uang, barang-barang materi, atau jasa yang diterima atau bertambah besar selama suatu jangka waktu tertentu, biasanya sebagai hasil dari pemakaian kapital, pemberian jasa-jasa perseorangan, atau kedua-duanya, termasuk dalam income itu ialah upah, gaji, sewa tanah, deviden, uang jasa, pembayaran bunga, keuntungan, pensiun, dan gaji tahunan, terkecualikan penerimaan-penerimaan (lain daripada keuntungan) sebagai hasil dari penjualan atau penukaran harta benda.” Selanjutnya ia mengatakan bahwa, distribusi dari barang-barang income itu pada berbagai faktor yang menghasilkan income itu, telah menjadi dan masih merupakan suatu pusat perhatian para ekonom. Pada tingkat ekstrim yang satu, terdapat pandangan ekonomi laisez faire yang menyatakan bahwa setiap orang berkecenderungan akan menerima dalam jangka panjang suatu penghasilan yang sama besarnya apa yang ia telah hasilkan, asalkan tidak terjadi campur tangan dari persaingan bebas, pada tingkat ekstrim yang lain terdapat cita-cita ekonomi dari orang-orang komunis yang menegaskan bahwa negara harus memaksakan dan menjamin pekerjaan dan hadiah atau ganjaran dari suatu menurut kesanggupannya ke suatu menurut kebutuhannya.”[118]

Kedua, Suherman Rosyidi berbicara mengenai pendapatan, bahwa arus pendapatan (upah, margin, sewa, dan laba) muncul sebagai akibat adanya jasa-jasa produktif (productive service) yang mengalir ke arah berlawanan dengan arah aliran pendapatan, yakni jasa-jasa produktif mengalir dari pihak masyarakat ke pihak business, sedangkan pendapatan mengalir dari pihak business ke masyarakat (apabila di antara masyarakat itu terdapat pegawai negeri, maka pihak business-nya adalah pemerintah. Semua itu memberi arti bahwa pendapatan harus didapatkan dari aktifitas produktif.

Ketiga, pendapatan adalah arus masuk sumber daya ke dalam suatu perusahaan dalam suatu periode dari penjualan barang atau jasa, dimana sumber daya pada umumnya dalam bentuk kas, wesel tagih, atau piutang pendapatan yang tidak mencakup sumber daya yang diterima dari sumber-sumber selain dari operasi, seperti penjualan aktifa tetap, penerbitan saham atau peminjaman.

Maka, berdasarkan pendapat-pendapat di atas tentang pengertian pendapatan dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu ataupun lembaga, baik itu dalam bentuk fisik seperti uang atau barang maupun non fisik seperti dalam bentuk pemberian jasa yang timbul dari usaha yang telah dilakukan.

b. Non Halal

Kata non secara bahasa berarti tidak atau bukan, sedangkan kata halal artinya tidak dilarang dan diizinkan melakukan atau memanfaatkannya.

Halal itu dapat diketahui adakalanya dengan ada suatu dalil yang menghalalkannya secara tegas dalam Al-Quran atau As-Sunnah, dan adakalanya dengan mengetahui bahwa tidak ada suatu dalilpun yang mengharamkannya atau melarangnya, artinya segala sesuatu yang dijadikan Allah selama tidak ada larangan dariNya adalah halal atau boleh dimanfaatkan, walaupun tidak ditegaskan halalnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah.[119]

Oleh karena itu, baik yang ditegaskan halalnya atau tidak ditegaskan tetapi tidak ada larangan, semuanya termasuk ke dalam istilah halal atau mubah, hal ini berlaku untuk benda, manfaat dan urusan keduniaan, sedangkan mengenai cara, bentuk, dan upacara ibadah tidak boleh dilakukan kecuali sesuatu yang telah digariskan oleh Allah dan RasulNya. Berdasarkan pemaparan di atas maka, kata non halal dapat diartikan sebagai tidak diizinkan atau dilarang memanfaatkannya atau haram.[120]

Sedangkan aplikasi sumber dana kebajikan berupa pendapatan non halal pada perbankan syariah berasal dari penerimaan jasa giro dari bank konvensional atau penerimaan lainnya yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional bank.[121] Dikarenakan Bank BRI Syariah Yogyakarta termasuk dalam kategori Unit Usaha Syariah yang mana manajemennya berada pada naungan PT. Bank BRI Persero sehingga bila terjadi kelebihan dana (surplus money) atau kekurangan dana (defisit money) maka Bank BRI Syariah melakukan subsidi silang dengan Bank BRI Konvensional Pusat Cabang DIY. Dengan demikian Bank BRI Syariah Yogyakarta terkadang mendapat keuntunagan yang berupa bunga yang dialokasikan kepada post pendapatan non halal dan dana tersebut didistribusikan sebagai dana qardhul hasan.

 

Dana qardhul hasan tidak masuk dalam laporan neraca karena dana tersebut termasuk dalam pembiayaan atau pendanaan yang digunakan oleh suatu perusahaan yang tidak menunjukan kewjiban pada neraca perusahaan tesebut (off balance sheet financing). Dana qardhul hasan yang berhasil terkumpul dari tahun 2004 hingga saat ini ialah sebesar Rp. 10.730.899.-, jadi penghimpunan dana qardhul hasan/tahunnya ialah Rp. 2.682.725.- dan dalam dua tahun terakhir yaitu tahun 2007-2008 Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta belum mengeluarkan atau mendistribusikan dana qardhul hasan karena Bank BRI Syariah sudah memiliki lembaga tersendiri yang khusus menangani dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) sehingga dana qardhul hasan hanya mengandalkan dari denda nasabah dan pendapatan non halal.[122]

  1. B.         Pendistribusian Dana Qardh & Qardhul Hasan

Allah Swt telah memberikan tuntunan kepada hamba-Nya agar menjadikan pendistribusian serta pengalokasian dana sebagai bagian dari amal shaleh yang dapat mendekatkan seseorang kepada Tuhannya dan untuk mendapatkan keridhaan dari-Nya. Karena kehidupan di dunia merupakan jalan menuju akhirat dan merupakan ladang untuk menuju kehidupan akhirat yang lebih kekal. Islam telah menjadikan pendistribusian serta pengalokasian dana sebagai sesuatu yang tidak sulit sekaligus merupakan kecenderungan jiwa.[123] Sebagimana Allah berfirman:

 

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِى سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ  بُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

”Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah maha luas (karunia-nya) lagi maha mengetahui”.[124]

 

Pendistribusian atau pendayagunaan dana qardh (qardhul hasan) hanya dialokasikan kepada warga yang termasuk dalam golongan ekonomi lemah (dhu’afa) yang berdomisili di sekitar Kantor Cabang Bank BRI Syari’ah Yogyakarta yang berlokasi di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 89 Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan DIY.[125] Pada umumnya warga mengetahui pinjaman dana qardh (qardhul hasan) dari pengajian, ulang tahun Bank BRI Syariah Yogyakarta, dan acara-acara seremonial lainnya yang biasa diadakan serta dilakukan oleh pihak Bank BRI Syariah Yogyakarta.[126]

Persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan pembiayaan qardh & qardhul hasan adalah sebagai berikut:

 

  1. Pegawai berpenghasilaan tetap
    1. Surat perjanjian kerjasama antar BRI Syariah dengan instansi yang bersangkutan (form dari BRI Syariah)
    2. Kolektif minimal 5 orang (untuk sepeda motor)
    3. Asli SK Pertama, Terakhir, Taspen beserta copynya sejumlah 2 lembar
    4. Surat permohonan pembiayaan (form dari BRI Syariah)
    5. Foto copy KTP, Surat Nikah, Kartu Keluarga (suami & istri) sejumlah 2 lembar
    6. Slip gaji bulanan, NPWP (pembiayaan Rp. 100 juta atau lebih)
    7. Foto suami & istri (4×6) cm sejumlah 2 lembar
    8. Memiliki agunan (jaminan) dan foto copynya sejumlah 2 lembar disertai denah rumah dan lokasi agunan.

 

  1. Wiraswasta
    1. Memiliki usaha yang sudah jalan minimal selama 2 tahun
    2. Memiliki agunan (jaminan) dan foto copynya sejumlah 2 lembar disertai denah rumah dan lokasi agunan.
    3. Surat permohonan pembiayaan (form dari BRI Syariah)
    4. Surat keterangan usaha (pembiayaan Rp. 50-99 juta)
    5. SIUP, TDP, HO, NPWP (pembiaryaan Rp. 100 juta atau lebih)
    6. Foto copy KTP, Surat Nikah, Kartu Keluarga (suami & istri) sejumlah 2 lembar
    7. Foto suami & istri (4×6) cm sejumlah 2 lembar

 

Terdapat pengecualiaan persyaratan untuk qardhul hasan, khusus untuk pembiayaan ini tidak di ikuti dengan penyerahan agunan[127] dan tidak berkewajiban untuk mengembalikan pinjamannya akan tetapi bila nasabah berkehendak untuk mengembalikan pinjaman qardhul hasan, yang demikian itu akan lebih baik (ahsan).[128]

Motivasi bank syariah mengeluarkan produk qardhul hasan bukan untuk mengejar keuntungan (komersial) tetapi diorientasikan untuk kepentingan sosial (social oriented) yaitu dalam rangka membantu nasabah kecil-menengah melaksanakan kegiatan usahanya. Saat ini, bank syariah memang lebih banyak mengeluarkan produk yang berorientasi pada komersial atau untuk meraih keuntungan dengan memperbanyak produk-produk yang mengacu pada akad jual-beli atau bagi hasil. Sedangkan skema produk qardhul hasan sangat kecil bahkan ada sebagian bank syariah yang tidak menggunakan produk qardhul hasan. Pelaksanaan produk qard al-hasan diwujudkan dalam bentuk dana bergulir yang diberikan kepada masyarakat usaha kecil-menengah sebagai wujud keikutsertaannya dalam pengembang-an di sektor riil yang dilakukan oleh kelombok kecil & menengah.[129]

 

  1. C.        Penggunaan Dana Qardh & Qardhul Hasan

Pada bagian ini penyusun berupaya untuk menjelaskan bagaimana praktek penggunaan dana qardh (qardhul hasan) oleh muqtaridh sehingga dapat diketahui secara riil dan faktanya.

Pada umumnya penggunaan dana qardh (qardhul hasan) oleh muqtaridh di Bank BRI Syariah Yogyakarta, digunakan untuk dua hal yaitu:

 

  1. Untuk Modal Usaha

Yaitu menyalurkan dana qardh (qardhul hasan) melalui program Pemberdayaan  Ekonomi sebagai wujud kepedulian sosial Bank BRI Syariah Yogyakarta terhadap masyarakat sekitar dan bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk mengembangkan usaha menjadi lebih baik.

 

  1. Untuk Biaya Sekolah (Anak)

Mahalnya biaya pendidikan saat ini mengakibatkan tidak sedikit masyarakat yang putus sekolah bahkan tidak mengenyam bangku pendidikan sama sekali. Oleh karena itu, Bank BRI Syariah Yogyakarta melalui akad qardh (qardhul hasan) membantu mereka yang merasa kekurangan dana untuk biaya sekolah atau pendidikan.

 

 

 

Tabel 4.1

Prosentase penggunaan dana qardhul hasan

No

Penggunaan Dana

qardhul hasan

Prosentase

1

Biaya Sekolah

12.5 %

2

Modal Usaha

87.5  %

J   U   M   L   A   H

100 %

 

 

 

Kemudian untuk data muqtaridh, jumlah dana qardhul hasan yang disalurkan oleh Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta dan penggunaan dana qardhul hasan oleh muqtaridh, dapat dijelaskan melalui tabel dibawah ini:

 

Tablel 4.2

 

Nama muqtaridh, jumlah dana qardhul hasan yang disalurkan, dan penggunaannya oleh muqtaridh

Periode 2004-2006

 

NO

Nama

Muqtaridh

Jumlah Dana

qardhul hasan

Penggunaan Dana

qardhul hasan

1

Kambali

800.000

Biaya Sekolah

2

Edy Santoso

2.500.000

Modal Usaha

3

M. Taslim

1.000.000

Modal Usaha

4

Jurinah

600.000

Modal Usaha

5

Fahrorozi

500.000

Modal Usaha

6

Sugiyanto

1.000.000

Modal Usaha

7

Suharto

1.000.000

Modal Usaha

8

Adi

2.500.000

Modal Usaha

Sumber: Dokumentasi Bank BRI Syariah Yogyakarta

 

Sementara itu, jenis usaha dan spesifikasi penggunaan dana qardhul hasan oleh muqtaridh yang telah disalurkan oleh Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta, seyogyanya dapat dijelaskan melalui tabel dibawah ini:

 

 

Tablel 4.3

Jenis usaha & spesifikasi penggunaan dana qardhul hasan oleh muqtaridh

Periode 2004-2006

 

NO

Nama

Muqtaridh

Jenis Usaha

Spesifikasi Penggunaan Dana

qardhul hasan

1

Kambali[130]

-

Biaya sekolah SMA (anak)

2

Edy Santoso[131] Perkebunan Pembelian bibit dan pupuk

3

M. Taslim[132] Pedagang Sayur Pembelian sayur-sayuran

4

Jurinah[133] PKL Pembuatan gerobak

5

Fahrorozi[134] Percetakan Pembelian alat-alat percetakan

6

Sugiyanto[135] PKL Pembelian bahan dagangan

7

Suharto[136] Warung Nasi Pembelian alat-alat dapur

8

Adi[137] Warung Nasi Pembelian alat-alat dapur dan bahan-bahan dagangan

 

Bank BRI Syariah Yogyakarta menggunakan akad qardhul hasan dalam pendistribusian dana kebajikan ini, dimana muqtaridh diwajibkan mengembalikan pinjaman dengan cara mengangsur sesuai dengan nominal pinjamannya dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bantuan dana atau pinjaman dana yang diberikan berkisar Rp. 100.000,- s/d Rp. 5.000.000,- tanpa imbalan dengan resiko ditanggung oleh bank dan digunakan untuk membantu modal usaha mereka sebagai misi sosial kemasyarakatan untuk meningkatkan citra bank dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap Bank BRI Syariah Yogyakarta.[138] Setiap nasabah diberkan jangka waktu (tempo) untuk pengembalian selama 10 bulan, misal bagi nasabah yang mempunyai pinjaman Rp. 1.000.000.- maka angsurannya hanya Rp. 100.000.-/bulan dan tanpa tambahan sama sekali.

 

Tablel 4.4

 

Tingkat keberhasilan muqtaridh dalam pengembalian  dana qardhul hasan

Periode 2004-2006

NO

Nama

Jumlah Dana

Yang Disalurkan

Jumlah Pengembalian Dana

Prosentase

1

Kambali Rp. 800.000 Rp. 240.000

30 %

2

Edy Santoso Rp. 2.500.000 Rp. 1.000.000

40 %

3

M. Taslim Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000

100 %

4

Jurinah Rp. 600.000 Rp. 600.000

100 %

5

Fahrorozi Rp. 500.000 Rp. 0

0 %

6

Sugiyanto Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000

100 %

7

Suharto Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000

100 %

8

Adi Rp. 2.500.000 Rp. 0

0%

 

Dari tabel di atas dapat kita lihat 50 % nasabah qardhul hasan dapat serta mampu mengembalikan semua pinjamannya, 25 % nasabah qardhul hasan hanya mampu mengembalikan sepertiga atau seperempat dari total pinjaman yang diterima, dan bahkan 25 % nasabah qardhul hasan ada yang tidak mampu mengembalikannya sama sekali. Walaupun demikian  Bank BRI Syariah Yogyakarta tidak pernah menagih dana tersebut karena pada dasarnya dana qardhul hasan benar-benar diperuntukan bagi mereka.[139] Adapun untuk dana qardh yang telah disalurkan yaitu sebesar Rp. 200.000.000.-.[140] Yang mana semuanya (100 %) digunakan untuk modal usaha.

Prinsip utama bank syari’ah adalah harus menuju pada pengembangan kesejahteraan masyarakat yang bermuara kepada kondisi sosial masyarakat yang menentramkan. Itulah sebabnya mengapa salah satu misi bank syariah adalah mengutamakan dana dari golongan menengah dan ritel, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan kecil, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infak, dan sedekah yang lebih efektif sebagai cerminan kepada kepedulian sosial.[141] Dan yang tidak kalah pentingnya dalam hal ini ialah, bagaimana para muqtaridh dapat benar-benar memperoleh manfaat dari penyaluran dana qardhul hasan. Maka kesinambungan atau kontinuitas penyaluran dana qardhul hasan yang biasa disebut dengan dana kebajikan di Bank BRI Syari’ah Yogyakarta hendakny dapat dipertahankan agar produk sosial ini memiliki dampak positif dan berdayaguna untuk masyarakat, khususnya bagi para penerima dana qardhul hasan (muqtaridh).

Oleh karena itu, Bank BRI Syari’ah Yogyakarta dipandang sebagai sebuah lembaga bisnis yang tidak hanya berorientasi pada profit semata. Akan tetapi sebagaimana telah disebutkan di atas, Bank BRI Syari’ah Yogyakarta di samping memiliki kepentingan bisnis, juga mengusung sebuah tanggung jawab etis yang harus di jalankan, terutama yang terkait dengan fungsi sosialnya melalui jasa qardh & qardhul hasan dan LAZIS BRI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

 

  1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulannya sebagai berikut :

  1. Sumber dana qardhul hasan pada Bank BRI Syariah Yogyakarta hanya berasal dari denda nasabah dan pendapatan non halal dan jumlah dana qardhul hasan pada Bank BRI Syariah Yogyakarta yang berhasil terkumpul dari tahun 2004 hingga saat ini ialah sebesar Rp. 10.730.899.-, jadi penghimpunan dana qardhul hasan per tahunnya ialah Rp. 2.682.725.-. Pendistribusian dana qardhul hasan hanya dialokasikan kepada warga dhu’afa yang berdomisili di sekitar Kantor Cabang Bank BRI Syari’ah Yogyakarta. Penggunaan dana qardh sementara ini hanya untuk modal usaha (100 %) sedangkan penggunaan dana qardhul hasan 12.5 % untuk biaya sekolah (anak) dan 87.5 % untuk modal usaha sedangkan.
  2. Hasil penelitian menunjukan sumber dana qardh & qardhul hasan pada Bank BRI Syariah kurang sesuai secara normatif dan  yuridis, karena dana ZIS dikelola tersendiri di Bank BRI Pusat yang mana seharusnya dikelola oleh Bank BRI Syariah Yogyakarta sebagai dana qardh & qardhul hasan. Sehingga dalam dua tahun terakhir yaitu tahun 2007-2008 Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta belum mengeluarkan atau mendistribusikan dana qardh & qardhul hasan disebabkan hanya mengandalkan sumber dari denda nasabah dan pendapatan non halal.

 

 

  1. Saran

Setelah penulis mengemukakan kesimpulan seperti tersebut diatas, dibawah ini dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

  1. Bank BRI Syariah Yogyakarta disarankan untuk dapat lebih inovatif serta kreatif dalam hal memperbanyak sumber penghimpunan dana qardh (qardhul hasan).
  2. Hendaknya dana ZIS yang berhasil terkumpul oleh  Bank BRI Syariah Yogyakarta dikelola sendiri dan dialokasikan kepada masyarakat sekitar kantor khususnya dan masyarakat DIY pada umumnya.
  3. Dan hendaknya Bank BRI Syariah Yogyakarta dapat menjaga serta mempertahankan kontinuitas produk sosial qardh (qardhul hasan) sebagai wujud kepedulian sosial Bank BRI Syariah Yogyakarta kepda masyarakat, dan/atau nasabah yang membutuhkannya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Abdul Sami’ Al Mishri. 2006. Muqawwimat al Iqtishad al Islami. alih bahasa Dimyauddin Djuwaini. cet. 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Abdullah Abdul Husain At-Tariqi. 2004. Al-Iqtishad Al-Islami; Ushusun Wa Muba`Un Wa Akhdaf. alih bahasa M. Irfan Syofyani. Yogyakarta: Magistra Insania Press.

Adiwarman A Karim. 2006. Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Cet. 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Agus Salim, MS. 2006. Teori & Paradigma Penelitian Sosial Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif. Edisi kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Ahmad Azhar Basyir. 2000. Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam). Yogyakarta: UII Press.

Ascarya. 2007. Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Bank Indonesia. 2002. Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.

____________. 2006. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/3/Pbi/2006 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional. Jakarta: Bank Indonesia.

____________. 2007. Menjaga Stabilitas, Mendukung Pembangunan Ekonomi Negeri Laporan Perekonomian Indonesia 2007. Jakarta: Bank Indonesia.

____________. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jakarta: Bank Indonesia.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2003. Metodologi Penelitian. Cet. 5. Jakarta: Bumi Aksara.

Darmiyati Zuchdi. 1993. Panduan Penelitian Analisis Konten. Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP.

Deliarnov. 2003. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. 2007. Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2007. Jakarta: Bank Indonesia.

Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan. 2008. Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2008. Jakarta: Bank Indonesia.

E. Kristi Poerwwndari. 1994. Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi. Jakarta:  LPSP3 Fakultas Psikologi UI.

Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Dinamika Masa Kini. t.t. diedit oleh Taufik Abdullah dkk. Jilid 6. Artikel ”Bank Islam”, oleh Dawam Rahardjo. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Gemala Dewi. 2004. Aspek-Aspek Hukum dalam Perbakan & Perasuransian Syariah di Indonesia. Jakarta: Prenada Media.

Heri Sudarsono. 2004. Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: EKONISIA.

Ibnu Hajar Asqhalany. 1991. Bulughul Maram. alih bahasa M. Syarif Sukandy. Bandung: Al-Ma’arif.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59. Jakarta: Salemba Empat.

Ismed Hasan Putro dan Anwari WMK. 2004. Bank BRI Terbaik di Awal Milenium. Jakarta: Masyarakat Profesional Madani.

Iswardono. 1984. Uang dan Bank. Yogyakarta: BPFE.

Martono. 2004. Bank & Lembaga Keuangan Lain. cet Ketiga. Yogyakarta: EKONOSIA.

Mochtar Effendy. 1996. Ekonomi Islam Suatu Pendekatan Berdasarkan Qur’an dan Hadis. Palembang: Yayasan Pendidikan & Ilmu Islam Al-Mukhtar.

Moeleong. 1990. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhammad. 2000. Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer. Yogyakarta: UII Press.

____________. 2005. Manajemen Bank Syariah. Edisi Revisi. Yogyakarta: AMP YKPN.

Muhammad Abdul Aziz Al Halawi. 1999. Fatawa Wa Aqhdiyah Amiruk Mukmini. alih bahasa Zubeir Suryadi Abdullah. Surabaya: Risalah Gusti.

Muhammad Idrus. 2007. Metodologi Penelitian Ilmu-Ilmu Social (Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif). Cet. 1. Yogyakarta: UII Press.

Muhammad Muslihuddin. 1994. Sistem Perbankan Islam. Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 2000. Sahih At-Targhib Wat Tarhib Al-Juzul Awwal. Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif.

Muhammad Syafi’i Antonio. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Mustafa Edwin Nasution dkk. 2006. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana.

Musthafa Diibu Bhigha. 1986. At-Tadzhib Fi Adillati Matanil Ghoyah Wat Taqrib. alih bahasa Moh. Rifa’i dan Baghawi Mas’udi. Semarang: Cahaya Indah.

Rahmani Timorita Yulianti. 2007. ” Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syariah”, La_Riba, Vol. I, No. 1, Juli 2007.

Rahmat Djatnika. 1986. Pengelolaan Zakat Harta Ditinjau dari Aspek Hukum Islam. Bontang: BDI-LNG.

Sulaiman Rasjid. 1996. Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap). cet. 29. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Sumadji dkk. 2006. Kamus Ekonomi Lengkap  ttp:WIPRESS.

Sunarto Zulkifli. 2003. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim.

Sutan Remy Sjahadeini. 2007. Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Tim penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2003. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasiona. Cet. 2. Jakarta: Intermasa.

Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. 2003. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Cet. 1. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Veithzal Rivutai, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N. Idroes. 2007. Bank & Financial Institution Management Conventional & Sharia System. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Warkum Sumitro. 2004. Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

INTERNET

http://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qardh, diakses pada 5 November 2008.

http://kangdim.wordpress.com/2008/07/02/fungsi-sosial-bank-syariah%e2%80% 99/, diakses pada 17 November 2008.

http://peminatanekonomiislam001.blogspot.com/, diakses pada 17 November 2008.

http://www.bri.co.id/tentang/profil.aspx?id=2, diakses pada 5 November 2008.

http://www.bri.co.id/tentang/syariah.html, diakses pada 5 November 2008.

http://www.pkes.org/?page=faqlist&awal=165&hal =34, diakses pada 5 November 2008.

 

WAWANCARA

Wawancara dengan Adi selaku Muqtaridh, 10 November 2008, di Yogyakarta.

Wawancara dengan Arief  Wijaya selaku Unit Pelayanan Nasabah Bank BRI Syariah Yogyakarta, tanggal 5 November 2008,di kantor Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta.

Wawancara dengan Edy Santoso selaku Muqtaridh, 7 November 2008, di Yogyakarta.

Wawancara dengan Fahrorozi selaku Muqtaridh, 7 November 2008, di Yogyakarta.

Wawancara dengan Jurinah selaku Muqtaridh, 10 November 2008, di Yogyakarta.

Wawancara dengan Kambali selaku Muqtaridh,10 November 2008, di Yogyakarta.

Wawancara dengan M. Taslim selaku Muqtaridh, 10 November 2008, di Yogyakarta.

Wawancara dengan Muhammad Boediono (Pegawai Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta dan Dosen di Prodi Ekonomi Islam FIAI UII) pada 5 September 2008, di kantor Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta.

Wawancara dengan Sugiyanto selaku Muqtaridh, 7 November 2008, di Yogyakarta.

Wawancara dengan Suharto selaku Muqtaridh, 10 November 2008, di Yogyakarta.

 

 

 

 


[1] Bank Indonesia, Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, (Jakarta: Bank Indonesia, 2002), hal. 4.

[2] Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 26

[3]Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 76-77

[4] Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2007, (Jakarta: Bank Indonesia, 2007), hal. 20-21.

[5] Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hal. 75.

[6] Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2008, (Jakarta: Bank Indonesia, 2008), hal. 40-43

[7] Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi, (Yogyakarta:AMP YKPN, 2005), hal. 188-190.

[8] Bank Indonesia, Menjaga Stabilitas, Mendukung Pembangunan Ekonomi Negeri Laporan Perekonomian Indonesia 2007, (Jakarta: Bank Indonesia, 2007), hal. 134.

[9] Muhammad Budiono di Yogyakarta, tanggal 5 September 2008.

[10] Ismed Hasan Putro dan Anwari WMK, Bank BRI Terbaik di Awal Milenium, (Jakarta: Masyarakat Profesional Madani, 2004), hal. 225.

[11] Nuning Tri Wulandari, ”Tanggung Jawab Muqtaridh Terhadap Muqridh dalam Pembiayaan Qardhul Hasan (pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta)”, Skripsi S1, Yogyakarta: Ilmu Hukum FH UII,2007, hal. 94.

[12] Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbakan & Perasuransian Syariah di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 96.

[13] Adiwarman A Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,  2006), hal. 106.

[14] Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hal.. 116-117

[15] Abd. Su’ud, ”Prespektif Pengembangan Al-Qardhul Hasan Dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitifnya”, Tesis S2, Yogyakarta: Ekonomi Islam MSI UII, 2007, hal. 35-36.

[16] Firdaus Furywardana, ”Evaluasi Non Perfomance Loan (NPL) Pinjaman Qardul Hasan (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta)”, Tesis S2,Yogyakarta: Ekonomi Islam MSI UII, 2006, hal. 1.

[17] Veithzal Rivutai, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N. Idroes, Bank & Financial Institution Management Conventional & Sharia System, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hal. 783.

[18] Rahmani Timorita Yulianti, ” Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syariah”, La_Riba, Vol. I, No. 1 (Juli 2007), hal. 68.

[19] Muhammad Muslihuddin, Sistem Perbankan Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal.. 73.

[20] Tim penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, cet. 2. (Jakarta: Intermasa, 2003), hal. 114.

[21] Muhammad Boediono, ”Tantangan Bisnis  Perbankan Syariah”, makalah disampaikan pada kuliah umum mhs. FIAI UII, 02 Juni 2005, hal. 42.

 [22] QS. Al-Hadid (57): 11.

[23] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Sahih At-Targhib Wat Tarhib Al-Juzul Awwal, (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif Lin Nasyri Wat Tauzi’, 2000), hal. 538. Hadist Sahih, Riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan menurut Baihaqi Hadist ini Marfu’ dan Mauquf.

[24] Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah., hal. 131-134.

[25] Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, cet. 1. (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2003), hal. 227-228.

[26] Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Dinamika Masa Kini, diedit oleh Taufik Abdullah dkk, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t), jilid 6: 406-407, artikel ”Bank Islam”, oleh Dawam Rahardjo.

[27] Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990),,  hal. 18

[28] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, cet. 5 (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal 70.

[29] Agus Salim, MS, Teori & Paradigma Penelitian Sosial Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif, edisi kedua (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hal 14.

[30] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian., hal 83.

[31] Agus Salim, MS, Teori & Paradigma., hal 17.

[32] Sukandarrumidi, Metodologi Penelitiaan Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula. Cet.1 (Yogyakarta: UGM Press, 2002), hal 47.

[33] Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal. 121.

[34] Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Cet.12, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007,  hal.167

[35] Sumber: Mathhew B. Miles & A. Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, Jakarta, hal. 20.

[36] Darmiyati Zuchdi, Panduan Penelitian Analisis Konten, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP, 1993), hal. 35.

[37] Muhammad Muslihuddin, Sistem Perbankan., hal 73.

[38] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Sahih At-Targhib., hal. 538.

[39]  QS. Al-Hadid (57): 11.

[40] Ibid. hal. 74.

[41] Msthafa Diibu Bhigha, At-Tadzhib Fi Adillati Matanil Ghoyah Wat Taqrib, alih bahasa Moh. Rifa’i dan Baghawi Mas’udi, (Semarang: Cahaya Indah, 1986), hal. 210.

[42] Akad tabarru’ digunakan untuk tujuan saling menolong tanpa mengharapkan balasan kecuali dari Allah Swt. Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hal. 13.

[43] Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), cet. 29. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), hal 299.

[44] Muhammad Muslihuddin, Sistem Perbankan., hal 73.

[45] Muhammad Abdul Aziz Al Halawi, Fatawa Wa Aqhdiyah Amiruk Mukminin, alih bahasa Zubeir Suryadi Abdullah, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hal. 378.

[46] Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 109.

[47] Ibnu Hajar Asqhalany, Bulughul Maram, alih bahasa M. Syarif Sukandy, (Bandung: Al-Ma’arif, 1991), hal. 316. Hadist Sahih, Riwayat Muslim.

[48]Merza Gamal, ”Aplikasi Akad Syariah dalam Bisnis”, dikutip dari http:// http://www.ekonomisyariah.net/index.php?page=Rubrik:ViewDetailPageDetail&id=1/ acgessed 5 November 2008.

[49] Ibid.

[50] QS. Al-Hadid (57): 11.

[51] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Sahih At-Targhib., hal. 137. Hadist Sahih, Riwayat Muslim.

[52] Ibnu Hajar Asqhalany, Bulughul Maram., hal. 316. Hadist Sahih, Riwayat Muslim. 

[53] Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, Penerjemah Fadhli Bahri, (2006), Ensiklopedi Muslim, cet. 10. Jakarta: Darul Falah, hal 545.

[54] QS. Al-Hadid (57): 11.

[55] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Sahih At-Targhib., hal. 538. Hadist Sahih, Riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan menurut Baihaqi Hadist ini Marfu’ dan Mauquf.

[56] Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah., hal 131-133.

[57] Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syarak yng menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 65.

[58] Tim penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa., hal. 114-115.

[59] Arti dari force majeur adalah istilah yang menunjukan suatu situasi dimana kontrak tidak bisa diselesaikan karena hal-hal diluar kontrol salah pihak. Sumadji dkk, Kamus Ekonomi Lengkap  (ttp:WIPRESS, 2006), hal. 321.

[60] Dokumen Bank BRI Syariah Yogyakarta.

[61] “Sejarah,“ dikutip dari http://www.bri.co.id/tentang/profil.aspx?id=2, akses 5 November 2008.

[62] Dokumen Bank BRI Syariah Yogyakarta.

[63] Ibid.

[64] Muhammad, Manajemen Bank., hal. 156

[65] Ibid.

[66] Dokumen Bank BRI Syariah Yogyakarta.

[67] Muhammad, Manajemen Bank., hal. 157.

[68] Dokumen Bank BRI Syariah Yogyakarta.

[69] Iswardono, Uang dan Bank, (Yogyakarta: BPFE, 1984), hal. 31.

[70] Mustafa Edwin Nasution dkk., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 294.

[71] Martono, Bank & Lembaga Keuangan Lain Cet Ketiga, (Yogyakarta: EKONOSIA, 2004), hal. 96.

[72] “Layanan Nasbah Syariah“, dikutip dari http://www.bri.co.id/tentang/syariah.html, akses 5 November 2008.

[73] Adiwarman A. Karim, Bank Islam., hal. 103.

[74] “Layanan Nasbah Syariah“, dikutip dari http://www.bri.co.id/tentang/syariah.html, akses 5 November 2008.

[75] Ibid.

[76] Ibid.

[77] Mudharabah Mutlaqah dimana mudharib dalam hal ini bank diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktum dan daerah bisnis. Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah., hal. 97.

[78] Ibid.

[79] Heri Sudarsono, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), hal. 60.

[80] Ibid. hal. 63-64.

[81] Ibid. hal. 65.

[82] Ibid. hal. 66.

[83] Ibid. hal. 67.

[84] Ibid. hal. 69-70.

[85] Ibid. hal. 73.

[86] Ibid. hal. 76.

[87] Ibid, hal. 77.

[88] Dokumen Bank BRI Syariah Yogyakarta.

[89] Martono, Bank & Lembaga., hal. 99.

[90] Arief  Wijaya di Kanca Bank BRI Syariah Yogyakarta, tanggal 5 November 2008.

[91] Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 69.

[92] Muhammad, Mnajeman Dana Bank Syariah, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), hal. 11.

[93] Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal. 23.

[94] “Al-Qardh”, dikutip dari http://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qardh, akses 5 November 2008.

[95] Adiwarman A Karim, Bank Islam., hal. 106.

[96] Arief  Wijaya di Kanca Bank BRI Syariah Yogyakarta, tanggal 5 November 2008.

[97] Ibid.

[98] Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah., hal. 134.

[99] Adiwarman A Karim, Bank Islam., hal. 66.

[100] Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam., hal. 110.

[101] Observasi Sumber & Penggunaan Dana Qardh (Qardhul Hasan) Pada Bank BRI Syariah Yogyakarta, 5 November 2008.

[102] Ibid.

[103] Project adalah rencana pekerjaan dengan sasaran khusus yang lengkap dengan pengeluaran biaya, jangka waktu pelaksanaan, orang-orang yang terlibat di dalamnya, dan waktu penyelesaiannya. Sumadji dkk, Kamus Ekonomi…, hal 530.

[104] Tanya Jawab Syariah, dikutip dari http://www.pkes.org/?page=faqlist&awal=165 &hal =34, akses 5 November 2008.

[105] M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hal. 270.

[106] Muhammad, Manajemen Dana., hal 101.

[107] Ibid. hal 105.

[108] Mochtar Effendy, Ekonomi Islam Suatu Pendekatan Berdasarkan Qur’an dan Hadis, (Palembang: Yayasan Pendidikan & Ilmu Islam Al-Mukhtar, 1996), hal 184.

[109]Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/3/Pbi/2006 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hal. 1-2.

[110] Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan., hal. 23.

[111] Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar., hal. 23.

[112] Rahmat Djatnika, Pengelolaan Zakat Harta Ditinjau dari Aspek Hukum Islam, (Bontang: BDI-LNG, 1986), hal. 73-74.

[113] Abdul Sami’ Al Mishri, Muqawwimat al Iqtishad al Islami, alih bahasa Dimyauddin Djuwaini, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 235.

[114] QS. Al-Imron (3): 92.

[115] Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, Pedoman Akuntansi., hal. 228.

[116] Arief Wijaya di Kanca Bank BRI Syariah Yogyakarta, tanggal 7 November 2008.

[117] Ibid.

[118] Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 23-24.

[119]  Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum., hal. 15.

[120] ”Peminatan Ekonomi Islam”, dikutip dari  http://peminatanekonomiislam001.blog spot.com/ akses 17 November 2008.

[121] Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, Pedoman Akuntansi., hal. 228.

[122] Arief Wijaya di Kanca Bank BRI Syariah Yogyakarta, tanggal 7 November 2008.

[123] Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, Al-Iqtishad Al-Islami; Ushusun Wa Muba`Un Wa Akhdaf, alih bahasa M. Irfan Syofyani, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hal. 215.

[124] QS. Al-Baqarah (2): 261.

[125] Arief Wijaya di Kanca Bank BRI Syariah Yogyakarta, tanggal 7 November 2008.

[126] Observasi Sumber & Penggunaan Dana Qardh (Qardhul Hasan) Pada Bank BRI Syariah Yogyakarta, 7 November 2008.

[127] Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan atau/UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Bank Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, (Jakarta: Bank Indonesia, 2008), hal. 6.

[128] Dokumentasi Bank BRI Syariah Yogyakarta.

[129] ”Tanya Jawab Syariah”, dikutip dari http://www.pkes.org/?page=faqlist&awal=165 &hal =34, akses 5 November 2008.

[130] Kambali di Yogyakarta , 10 November 2008.

[131] Edy Santoso di Yogyakarta , 7 November 2008.

[132] M. Taslim di Yogyakarta , 10 November 2008.

[133] Jurinah di Yogyakarta , 10 November 2008.

[134] Fahrorozi di Yogyakarta , 7 November 2008.

[135] Sugiyanto di Yogyakarta , 7 November 2008.

[136] Suharto di Yogyakarta , 10 November 2008.

[137] Adi di Yogyakarta , 10 November 2008.

[138] Muhammad Budiono di Yogyakarta, tanggal 05 September 2008.

[139] Observasi Sumber & Penggunaan Dana Qardh (Qardhul Hasan) Pada Bank BRI Syariah Yogyakarta, 10 November 2008.

[140] Sumber: Laporan Bank BRI Syariah Kanca Yogyakarta Periode Bulan November 2008.

[141] Ahmad Dimyati, “Fungsi Sosial Bank Syariah”, dikutip dari  http://kangdim.wordpress .com /2008/07/ 02/ fungsi-sosial-bank-syari%e2%80%99ah/ acgessed 18 November 2008.

SIAPA BILANG NIKAH ITU MAHAL????

SIAPA BILANG NIKAH ITU MAHAL????

 

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

(QS: An-Nur: 32)

Menurut terminoogi, nikah ialah suatu akad yang menghalalkan “pergaulan” dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong (tabarru’) antara seorang laki-laki dengan seorang perempun yang bukan mahram. Mereka yang mahram atau tidak boleh dinikahi adalah ibu (maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas); anak yang perempuan (dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya); saudara yang perempuan, saudara bapak yang perempuan; saudara ibu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaram yang perempuan; ibu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu isteri (mertua); anak-anak isteri yang dalam pemeliharaan dari isteri yang telah dicampuri (yang dimaksud dengan anak-anak isteri yang dalam pemeliharaan, menurut Jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.), tetapi jika belum dicampuri (digauli) dengan isteri itu (dan sudah diceraikan), Maka tidak berdosa jika menikahinya; (dan diharamkan) isteri-isteri anak kandung (menantu). Termaktub dalam QS: An-Nisa: 23.

Nikah merupakah sunnatullah yang harus dilestarikan, karena hal ini juga termasuk salah satu perkara atau urusan yang membedakan manusia dengan makhluk lain, seperti binatang dan malikat. Binatang hanya memiliki insting dan hawa nafsu sehingga apa pun halal baginya, sedangkan malikat tidak memiliki hawa nafsu sehingga mereka mempunyai tingkat ketaatan yang tinggi terhadap Allah SWT. Adapun manfaat yang paling urgent dari pernikahan yaitu untuk menjaga kelestarian keturunan (nasab) yang jelas dan untuk menggapai rizki dari Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: “Dari Aisyah r.a, “nikahilah olehmu kaum wanita itu, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta atau rizki bagi kamu.”” (Hadits Riwayat Hakim dan Abu Dawud).

Akan tetapi sudah tidak dapat dipungkiri lagi, dewasa ini tidak sedikit para generasi muda yang mengambil jalan pintas untuk menikmati kenikmatan daunia sesaat tanpa dipikirkan terlebih dahulu akibat setelahnya. Missal maraknya kejadian MBA (Married By Accident) atau hamil diluar nikah di kalangan remaja yang notabene mereka adalah generasi bangsa yang sekarang ini sedang diharapkan oleh masyarakat guna memperbaiki kondisi Negara Indonesia pada umumnya.

Fakta menunjukan prilaku sex bebas di kalangan remaja yang berujung pada MBA, Menurut Okanegara (2007) remaja Indonesia yang berusia 10-24 tahun mencapai 65 juta orang atau 30 persen dari total penduduk Indonesia, sekitar 15-20 persen dari remaja usia sekolah di Indonesia sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah, 15 juta remaja perempuan usia 15-19 tahun melahirkan setiap tahunnya, hingga Juni 2006 telah tercatat 6332 kasus AIDS dan 4527 kasus HIV positif di Indonesia, dengan 78,8 persen dari kasus-kasus baru yang terlaporkan berasal dari usia 15-29 tahun, setiap tahun ada sekitar 2,3 juta kasus aborsi di Indonesia di mana 20 persen diantaranya adalah aborsi yang dilakukan oleh remaja data kehamilan remaja Indonesia menunjukkan hamil diluar nikah karena diperkosa sebanyak 3,2 %, karena sama-sama mau sebanyak 12,9 %, dan tidak terduga sebanyak 45 %, seks bebas sendiri mencapai 22,6 % (Ari Saputra, 2007).

Fenomena diatas, merupakan implikasi dari kegagalan orang tua dalam mendidik anaknya dan mahalnya biaya adat (tradisi) ketika menikah atau yang biasa disebut dengan acara respsi. Hal ini dapat dilihat di sekitar lingkungan kita bermasyarakat. Padahal jika kita kembali merujuk kepda pedoman ummat Islam yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah. Tentunya dapat kita katakan bahwa menikah merupakan sunnah muakkadah bagi mereka yang sudah mampu ba’ah (mampu secara lahir dan bathin). Dari Abdullah bin Mas’ud r.a  Rasulullah SAW bersabda: “Wahai para remaja (pemuda)! Barang siapa diantara kalian yang mampu nafkah lahir dan batin (ba’ah) maka hendaknya ia menikah, karena itu akan lebih menjaga pandangan dan kemaluannya teapi apabila belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena dengan puansa ia akan terjaga.” (Muttafaqun ‘alaihi).

Dan menikah tidaklah terlalu mahal biayanya jika dilihat dari rukun nikah, yaitu: adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar’i untuk menikah, adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali. Misalnya dengan si wali mengatakan, “Zawwajtuka Fulanah” (”Aku nikahkan engkau dengan si Fulanah”) atau “Ankahtuka Fulanah” (”Aku nikahkan engkau dengan Fulanah”), dan adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya, dengan menyatakan, “Qabiltu Hadzan Nikah” atau “Qabiltu Hadzat Tazwij” (”Aku terima pernikahan ini”) atau “Qabiltuha.” Ibnul Qayyim rahimahullahu, memilih pendapat yang menyatakan akad nikah bisa terjalin dengan lafadz apa saja yang menunjukkan ke sana, tanpa pembatasan harus dengan lafadz tertentu. Bahkan bisa dengan menggunakan bahasa apa saja, selama yang diinginkan dengan lafadz tersebut adalah penetapan akad. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, seperti Malik, Abu Hanifah, dan salah satu perkataan dari mazhab Ahmad. Akad nikah seorang yang bisu tuli bisa dilakukan dengan menuliskan ijab qabul atau dengan isyarat yang dapat dipahami. (Al-Ikhtiyarat, hal. 203, I’lamul Muwaqqi’in, 2/4-5, Asy-Syarhul Mumti’, 12/38-44, Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi, 2/283-284)

 

 

 

 

MEMBANGUN SUMBER DAYA INSAN ISLAMIY

MEMBANGUN SUMBER DAYA INSAN ISLAMIY

 

Oleh: Hendri Hermawan A.N*

 “Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang

sebaik-baiknya.” (QS. At-tiin: 4)

 

Kata unemployment atau yang biasa disebut dengan pengangguran, sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Karena Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki maslah perekonomi makro yang sangat kompleks, seperti Pendapatan Nasional (Gross National Product) yang terbatas sehingga pertumbuhan ekonomi rendah, tingkat pengangguran yang tinggi, inflasi yang tinggi, ketidak seimbangan neraca pembayaran, dan kurang meratanya distribusi pendapatan. Perubahaan IT yang sangat cepat juga, memaksa organisasi dan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan usahanya. Perubahan tersebut telah menggeser fungsi-fungsi pembangunan sumber daya insan yang selama ini dianggap sebagai kegiatan administrasi saja, yang berkaitan dengan rekruitment pegawai, staffing, coordinating yang dilakukan oleh bagian personalia saja.

Sumber daya insan (SDI) merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan SDI yang berkualitas dan memiliki keterampilan atau skill serta mampu berakhlak karimah. Dalam kaitan tersebut setidaknya ada dua hal penting menyangkut kondisi SDI Indonesia, yaitu: Pertama, adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja nasional pada krisis ekonomi tahun pertama (1998) sekitar 92,73 juta orang, sementara jumlah kesempatan kerja yang ada hanya sekitar 87,67 juta orang dan ada sekitar 5,06 juta orang penganggur terbuka (open unemployment). Angka ini meningkat terus selama krisis ekonomi yang kini berjumlah sekitar 8 juta. Kedua, tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan dasar yaitu sekitar 63,2 %.

Kedua masalah tersebut menunjukkan bahwa ada kelangkaan kesempatan kerja dan rendahnya kualitas angkatan kerja secara nasional di berbagai sektor ekonomi. Lesunya dunia usaha akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja terutama bagi lulusan perguruan tinggi. Sementara di sisi lain jumlah angkatan kerja lulusan perguruan tinggi terus meningkat. Sampai dengan tahun 2000 ada sekitar 2,3 juta angkatan kerja lulusan perguruan tinggi. Kesempatan kerja yang terbatas bagi lulusan perguruan tinggi ini menimbulkan dampak semakin banyak angka pengangguran sarjana di Indonesia. Menurut catatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Depdiknas angka pengangguran sarjana di Indonesia lebih dari 300.000 orang.

Fenomena meningkatnya angka pengangguran sarjana seyogyanya perguruan tinggi ikut bertanggungjawab. Fenomena penganguran sarjana merupakan kritik bagi perguruan tinggi, karena ketidak mampuannya dalam menciptakan iklim pendidikan yang mendukung kemampuan wirausaha (enterpreunership) mahasiswa. Disisi lain maraknya iklan pendaftaran calon mahasiswa baru di media masa atau surat kabar sekarang ini, menunjukan peran urgent mahasiswa dan membuktikan betapa dibutuhkannya mahasiswa bagi sebuah perguruan tinggi baik negeri maupun swasta karena apabiala sebuah perguruan tinggi memiliki mahasiswa yang banyak, secara tidak langsuang membuktikan eksistensi, reputasi, mutu serta kualitasnya dibanding perguruan tinggi lainnya. Akan tetapi realitanya tidak sedikit calon mhasiswa yang ingin kuliah akan tetapi terbentur dengan tingginya biaya, oleh sebab itu sebagian mereka lebih memilih dunia kerja lebih dulu untuk saving biaya kuliah tapi ada pula yang mengambil jalan pintas dengan menggurkan keinginanya sehingga hal ini menyebabkan berkurangnya mahasiswa yang melakukan registrasi ulang setelah diterima. Terlepas dari semua permasalhan diatas, mengapa Indonesia masih tergolong negara yang paling banyak penganggurannya?…. padahal jika disadari, Allah telah menciptakan hambanya dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sesuai dengan firman Allah pada QS. At-tiin, ayat 4.

Disamping itu, masalah SDI jugalah yang menyebabkan proses pembangunan yang berjalan selama ini kurang didukung oleh produktivitas tenaga kerja yang memadai. Itu sebabnya keberhasilan pembangunan yang selama 32 tahun dibanggakan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7%, hanya berasal dari pemanfaatan sumberdaya alam intensif (hutan, dan hasil tambang), arus modal asing berupa pinjaman dan investasi langsung  Dengan demikian, bukan berasal dari kemampuan manajerial dan produktivitas SDI yang tinggi. Keterpurukan ekonomi nasional yang berkepanjangan hingga kini merupakan bukti kegagalan pembangunan akibat dari rendahnya kualitas SDI dalam menghadapi persaingan ekonomi global dan minimnya SDI yang mampu mensyukuri nikmat dari Allah SWT dengan segala SDA yang telah tersedia, dengan kata lain, juga dapat dikatakan minimnya SDI yang bersikap Islamy ditunjukan dengan akhlak yang baik.

Kenyataan ini belum menjadi kesadaran bagi bangsa Indonesia yang notabebe negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, untuk kembali memperbaiki SDI yang dimilikinya agar menjadi lebih baik dengan merujuk kepada Al-Qr’an dan Al-Hadits, yang pada akhirnya mampu bersikap Islamy. Dan sudah seharusnya bangsa Indonesia  secara benar dan tepat memanfaatkan potensi sumber daya alam (resources base) yang dikaruniakan oleh Allah SWT dengan kemampuan SDI yang tinggi sebagai kekuatan dalam membangun perekonomian nasional dan membangun reputasi negara yang berjiwa besar. Orang tidak bekerja alias pengangguran (unemployment) merupakan masalah bangsa yang tidak pernah selesai. Ada tiga hambatan yang menjadi alasan kenapa orang tidak bekerja, yaitu hambatan kultural, kurikulum sekolah, dan pasar kerja. Hambatan kultural yang dimaksud adalah menyangkut budaya dan etos serta etika kerja. Sementara yang menjadi masalah dari kurikulum sekolah adalah belum adanya standar baku kurikulum pengajaran di sekolah yang mampu menciptakan dan mengembangkan kemandirian SDI yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sedangkan hambatan pasar kerja lebih disebabkan oleh minimnya mutu serta kualitas SDI yang ada untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar (market demand).

Pada awal pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta keseimbangan ekonomi makro yang terkendali, selalu diikuti oleh sumber daya insan yang semakin meningkat mutu serta kualitasnya baik scara lahir maupun batin. Dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya (ahsanu taqwim), pembangunan agama (i’lau kalimatillah), budi pekerti (akhlaqul karimah), kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, serta Iptek, kelautan dan kedirgantaraan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya pembangunan kualitas SDI, sebagai insan dan sumber daya pembangunan yang Islamy.

Dalam rangka pembangunan SDI Islamy yang hadal dan berkualitas maka, SDI masa kini dituntut untuk mempunyai nilai plus atau keunggulan serta keterampilan diantaranya adalah: soft skill, hard skill, social skill, dan mental skill. Hardskill mencerminkan pengetahuan dan keterampilan fisik SDI, seperti kemampuan bekerja dengan cepat, bekerja keras, dan mampu dalam bidang information technology,; Softskill menunjukkan intuisi, kepekaan SDI, seperti kemampuan bekerja secara tepat dan akurat,; Social skill menunjukkan keterampilan dalam hubungan sosial SDI, seperti tidak terlibat dalam konflik, berkelakuan baik, mampu berkomunikasi dengan bahasa asing,; Mental skill menunjukkan ketahanan mental SDI dalam setiap menghadapi setiap permasalahan dengan selalu berusaha, berdo’a kepada sang khaliq Allah SWT dan berserah diri kepada-Nya serta menjadikan Al-Qur’an dan Al-Hadits sebagai pedomannya. Tentunya, semua manusia berkesempatan untuk memiliki semua skill tersebut, sesuai dengan firmannya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,…..” (QS. Al-’Imran: 110).

Wallahu a’lam bishawab

 

 

 


* Hendri Hermawan A.N, Mahasiswa MSI UII.

MEMAKNAI ARTI JIHAD SECARA KOMPREHENSIP

 

 

MEMAKNAI ARTI JIHAD SECARA KOMPREHENSIP

Oleh : Hendri Hermawan A.N*

 

Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui. (QS. At-taubah: 41)

 

Banyak orang mengatakan bahwa sekarang ini kita  sudah memasuki era modern, era atau zaman yang lebih maju dalam segala hal baik teknologi maupun infrastruktur dan lain sebagainya yang bersifat duniawi dan material. Akan tetapi amat sangat disayangkan sekali, segala kemajuan tersebut tidak dibarengi dengan improvisasi dan introspeksi diri agar menjadi lebih mulia disisi sang Khaliq yaitu Allah SWT.

 

Disadari atau tidak, semua situasi dan kondisi yang ada saat ini merupakan bentuk kekuasaan serta kehendak Allah SWT, komplit dengan semua kejadiannya. Seperti terjadinya bencana alam (sunami, gempa bumi, angin putting beliung, dsb), maraknya kecelakaan trnsportasi darat, laut ataupun udara, dan kemiskinan yang merajalela serta tidak sedikit kejadian atau musibah lainnya. Alangkah baiknya jika kita sejenak membayangkan dan merenung, bagaimana jika kita berada diposisi mereka yang terkena ujian atau musibah, karena hal itu bisa terjadi kepada siapa saja yang dikehdaki-Nya. Apakah kita sudah siap menjalaninya?……

 

Segala kondisi tersebut, mengingatkan kita akan ujian atau musibah yang diderita oleh para pendahulu kita seperti Nabi Luth a.s diuji dengan bad character istrinya, Nabi Daud a.s dan Sulaiman a.s diuji dengan diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kerajaannya di Ursyalim, dan lain sebagainya.

 

Sebagai makhluq Allah SWT, tidaklah ada satupun dari hamba-Nya yang luput dari ujiannya baik berupa ujian kehilangan materi/harta bahkan kehilangan jiwa yang berakibat pada putusnya silaturahmi seseorang dengan sanak familinya, kerbat, dan handai tolannya yang masih menjadi penghuni bumi ini selama-lamanya. Allah selalu menguji hambanya dengan kemudahan/keringanan dan/atau kesulitan/keberatan, dimaksudkan untuk pendewasaan jiwa dan keimanannya agar menjadi lebih arif dalam menghadapi setiap permasalahan di dunia ini sehingga dia menyadari bahwa setiap kehendak Allah ialah merupakan hikmah bagi hambanya, dan pada akhirnya ia selalu merasa diawasi oleh-Nya (muraqabatullah) serta selalu mengingat-Nya (dzikrullah).

 

Guna bersedia payung sebulum hujan, kata pepatah. Tidak ada salahnya apabila kita masih merasa sebagai hamba-Nya, yang selalu diperhatikan oleh dua malaikat yang setia menemani serta menulis setiap langkah dan tindakan kita tanpa kenal kantuk apalagi lalai dengan perintah-Nya yaitu Raqib dan ‘Atid. Sesuai QS. At-taubah: ayat 41 diatas, menggambarkan situasi jihad fi sabilillah ketika ummat Islam sedang berperang dengan orang kafir. Maka jihad diwujudkan dengan cara peperangan. Lantas bagaimana mewujudkan jihad fi sabilillah dengan situasi dan kondisi sekarang ini?…… Alangkah baiknya, jika kita meluangkan sedikit waktu kita untuk muhasabatu an-nafs sebagai wujud jihad terhadap diri sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw setelah pulang dari peperangan Badar yaitu perang terdahsyat pada masa itu, beliau mengatakan “jihad yang paling besar ialah jihad melawan hawa nafsu”, dan menyisihkan sebagian harta kita untuk mereka yang berhak menerimanya sebagai wujud jihad sosial terhadap kondisi ummat Islam saat ini. Tentu, semuanya merupakan bentuk manifestasi dari “jihad fi sabilillah”. Allah SWT juga menegaskan tentang hal ini dalam QS. An-nisa: ayat 95, yang berbunyi:

 

Artinya: “Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai ‘uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk* satu derajat. kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk* dengan pahala yang besar.”

 

Ada sang penya’ir Arab mengatakan “Singsingkanlah lengan tangan mu dan bersungguh-sungguhlahlah dalam setiap urusan yang kamu inginkan, karena tidaklah sama sekali kemulian itu akan didapat dengan kemalasan.” Dari sya’ir tersebut, untuk mendapatkan kemulian disisi Allah hendaknya kita berusaha keras untuk memuliakan-Nya dan bersungguh-sungguh untuk jihad fi sabilillah melalui berbagai cara yang diridhoi-Nya dengan segenap kemampuan serta talenta yang dimiliki. Karena tidak selamanya jihad diidentikan dan dimaknai dengan kekerasan, perang, penganiayaan dan lain-lain. Akan tetapi jihad yang komprehensip dewasa ini ialah jihad yang aplikatif dan dapat diterapkan untuk kehidupan sendiri dan kehidupan bermasyarakat, sehingga memberikan dampak positive dalam kehidupan sehari-hari. Misal orang ‘alim berjihad dengan ilmunya, orang kaya berjihad dengan hartanya, penulis buku berjihad melalui karya tulisannya, muballigh berjihad lewat taushiyahnya, dan masih banyak contoh tindakan baik lainnya.

Dengan melihat kondisi masyarakat Indonesia saat ini, yang penuh dengan fatamorgana dan kamuflase belaka. Sebagai ummat Islam yang arif, apakah kita hanya berdiam diri saja melihat kondisi tersebut?….. kontribusi apa yang sudah kita berikan untuk memuliakan Allah SWT selaku sang maha kuasa?…..

 

“Banyak jalan menuju Rhoma” begitulah kata Pepatah. Oleh karena itu, mari kita singsingkan lengan tangan kita untuk berjihad fi sabilillah dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang kita miliki. Langkah pertama yang wajib kita lakukan ialah dengan bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu (jihadul hawa) melalui muhasabatu an-nafs, muraqabatullah, dan dzikrullah. Langkah selanjutnya ialah, mari kita berusaha untuk menyisihkan sebagian harta yang kita miliki untuk saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Kemudian langkah selanjutnya, mari kita berdakwah li i’lai kalimatillah dengan berbagai talenta yang kita miliki, bisa dengan dakwah bi al-harakah, dakwah bi an-nafs, dan dakwah bi al-lisan.

Wallahu a’lam bishawab


* Mahasiswa MSI UII

* Maksudnya: yang tidak berperang Karena uzur.

* Maksudnya: yang tidak berperang tanpa alasan. sebagian ahli tafsir mengartikan qaa’idiin di sini sama dengan arti qaa’idiin Maksudnya: yang tidak berperang Karena uzur.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.